Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal: “Kami Lebih Butuh Tanah Untuk Hidup Daripada Proyek Yang Mengancam Masa Depan”

Mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, serta Bupati dan Wakil Bupati Ngada dan Ende untuk segera mengaudit dan membatalkan seluruh proyek geothermal di Flores.

Meminta pimpinan German Development Corp (KFW) di Jakarta untuk menghormati hak-hak ekosob masyarakat Flores.

Scroll kebawah untuk lihat konten

Ingin punya website? Klik Disini!!!

Meminta pihak KFW mendengarkan suara profetis para uskup Provinsi Gerejawi Nusa Tenggara, yang telah bersikap tegas menolak proyek geothermal.

Perlawanan terhadap proyek geothermal tidak hanya datang dari masyarakat lokal. Pada 25 Mei 2025, Gereja Katolik dan masyarakat Mataloko, Ngada menyampaikan langsung kekhawatiran mereka kepada Diana Arango, Koordinator Sektor Energi dan Keuangan dari KFW Jakarta.

Selanjutnya, pada 22 Juli 2025, Aliansi Terlibat Bersama Korban Geothermal Flores (ALTER BKGF) secara resmi menyampaikan surat penolakan terhadap laporan Tim Satgas Panas Bumi Flores dan Lembata kepada Gubernur NTT.

Bahkan, VIVAT International, LSM global berstatus ECOSOC dan berafiliasi dengan berbagai lembaga PBB seperti UNEP dan UNFCCC, telah mengangkat isu ini ke forum Dewan Hak Asasi Manusia (HRC) PBB di Jenewa, Swiss.

Dalam semangat menjaga tanah dan kehidupan, Koalisi dan elemen masyarakat Flores telah menggelar aksi unjuk rasa damai menolak proyek geothermal, khususnya di kawasan Mataloko, Kabupaten Ngada.

“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan yang menghancurkan tanah, air, dan kehidupan kami bukanlah kemajuan. Itu penjajahan baru,” tegas Koalisi.

Mereka dengan tegas meminta agar negara menghentikan proyek geothermal yang merampas tanah, rusak alam, dan mengabaikan hak hidup masyarakat lokal. Ganti dengan pembangunan yang berpihak pada rakyat, selaras dengan alam, dan menjamin keberlanjutan hidup Flores kini dan nanti. ( Tef)

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.