Redaksi76.com – Di tengah polemik publik yang mencuat soal dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Ende, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Ende mengambil langkah tegas dan berbeda.
DPC PDIP memutuskan untuk menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di DPRD Ende agar nolkan alokasi Pokir mereka untuk Tahun Anggaran 2025, dan mengalihkan dana tersebut untuk pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen politik PDIP terhadap isu krusial yang sedang dihadapi masyarakat Ende, menyusul penutupan TPA Rate oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang membuat pengelolaan sampah di daerah tersebut dalam kondisi darurat.
Demikian disampaikan Ketua Bapilu DPC PDIP Ende, Heribertus Gani kepada tim media ini Selasa (22/4/2025) sore.
Heri Gani menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah extra ordinary yang membutuhkan respons cepat dan tepat dari semua pihak, terutama partai pengusung kepala daerah.
“Sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025–2030, kami merasa bertanggung jawab untuk mengambil langkah strategis. Polemik soal Pokir harus segera diakhiri. Saatnya fokus urus rakyat,”ujar Heri
Heri menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui mekanisme rapat resmi DPC, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ende, dr. Dominikus Minggu Mere.
Salah satu poin utama dalam keputusan tersebut adalah instruksi kepada Fraksi PDIP di DPRD untuk meniadakan Pokir dan mengalokasikannya demi pembelian lahan TPA baru.
“Masalah ini sudah lama direncanakan, tapi belum pernah terealisasi karena keterbatasan anggaran. Kami melihat satu-satunya ruang yang bisa digunakan saat ini adalah melakukan rasionalisasi, terutama pada belanja Pokir,” jelas Heri.
Ia menegaskan, keputusan ini bersifat internal dan tidak mencampuri fraksi partai lain. DPC hanya mengatur sikap anggota fraksi dari PDIP.
“Kami siap nolkan Pokir lima anggota fraksi PDIP untuk Tahun Anggaran 2025 demi menjawab persoalan darurat ini,”ujarnya.
Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah dan pengadaan lahan TPA harus dipandang sebagai prioritas utama dan tidak bisa ditunda.
Heri berharap pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPRD dari PDIP bisa menerima dan menjalankan instruksi ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Ini keputusan resmi partai. Kita butuh langkah cepat, tepat, dan tegas untuk selesaikan persoalan ini,” tegas Hari
Rencananya, keputusan ini juga akan segera disampaikan secara formal ke tingkat DPD dan DPP PDI Perjuangan untuk mendapatkan dukungan serta penguatan kebijakan di tingkat provinsi dan pusat.
Penulis: Arnold Dewa
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI :Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan /atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam pasal (1) ayat (11) dan (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Artikel/berita dimaksud dapat dikirim melalui email : berita76gmail.com atau ke no kontak : +62 813 3982 5669 / +62 812 3646 2309.
