ENDE, redaksi76.com – Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende meminta Bupati Ende, Djafar Ahmad untuk segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P & K) Kabupaten Ende, Matildis Mensi Tiwe gegara tak mencairkan dana Pokir DPRD Ende yang dititip melalui dinas tersebut.
Diduga permintaan pencopotan itu ‘terselubung’ motif politik dan telah direkayasa untuk menekan Bupati Djafar agar segera memerintahkan pencairan dana Pokir tersebut.
Demikian diungkapkan seorang anggota DPRD Ende yang minta agar namanya tak disebutkan kepada Tim Media ini pada Selasa pekan lalu.
“Permintaan itu ada motif politiknya. Itu telah direkayasa oleh oknum tertentu untuk menekan Bupati Djafar agar segera mencairkan dan Pokir DPRD Ende yang dititip di Dinas P & K melalui kegiatan bantuan hibah untuk Penataan Rumah Adat dan Pembangunan Rumah Ibadah.
Mereka hanya benci dan sirik karena Kadis Mensi Tiwe tidak mengeksekusi pencairan dana Pokir. Namun Bupati Djafar tidak meresponnya,” ungkap anggota DPRD Ende itu sambil menghisap sebatang rokoknya.
Untuk menekan Bupati Djafar, katanya, maka dibuatlah isu bahwa Bupati Djafar membatasi penyaluran Hibah untuk Penataan Rumah Adat dan Pembangunan Rumah Ibadah.
“Targetnya, jika Bupati Djafar merasa terganggu dengan isu ini maka Kadisnya akan dicopot. Lalu diganti dengan pejabat eselon II yang notabene masih memiliki hubungan saudara dengan salah satu rekan anggota DPRD Ende,” bebernya.
Ia menjelaskan, isu tersebut tergolong isu seksi karena Bupati Djafar yang seorang muslim akan terganggu. “Isu ini kan isu seksi apalagi Bupati Djafar seorang muslim jadi pasti akan merasa terganggu. Meskipun faktanya tidak demikian,” ungkapnya.
Menurut anggota DPRD tersebut, Ia harus mengungkapkan ‘kelakuan buruk’ beberapa oknum anggota DPRD NTT karena merasa malu dan tak nyaman dengan trik politik tersebut.
“Padahal Bupati Djafar melalui Dinas P & K tidak mencairkan dana Pokir tersebut ada alasan yang kuat,” ujarnya.
Selain itu, ada beberapa anggota DPRD Ende yang juga memiliki Yayasan Pendidikan yang bergerak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Mereka juga merasa terganggu karena Kadis Mensi Tiwe dinilai kaku dengan aturan dan hanya loyal kepada Bupati Djafar dan Wakil Bupati Erik Rede,” bebernya.
CATATAN REDAKSI :Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan /atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam pasal (1) ayat (11) dan (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Artikel/berita dimaksud dapat dikirim melalui email : berita76gmail.com atau ke no kontak : +62 813 3982 5669 / +62 812 3646 2309.