Ende, Berita 76,–
Dua pekan lalu,saat rapat paripurna VI berlangsung di gedung DPRD Ende,ada anggota Dewan mendesak Bupati Djafar Ahmad untuk segera memecat Maltidis Mensi Tiwe dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso dan dihadiri oleh Bupati Ende, Djafar Ahmad, Wakil bupati, Erickos Emanuel Rede dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OKPD).
Namun ada aroma tak sedap dibalik permintaan pemecatan tersebut. Salah satu oknum anggota DPRD Ende usai peristiwa tersebut akhirnya menghubungi wartawan ini dan minta waktu untuk bertemu.
Dalam percakapan via seluler itu,wartawan pun menyepakati bertemu di sebuah rumah makan kecil di seputar kota Ende.
Wartawan ini pun meluncur ke tempat yang ditentukan. Setibanya di sebuah rumah makan kecil itu,nampak oknum anggota DPRD Ende sudah lama menunggu.
Mengenakan kaos berwarna putih dirinya pun mempersilahkan wartawan ini memesan minum. Sambil menikmati minuman,dirinya mengutarakan maksud pertemuan itu, dengan membongkar semua skenario dibalik tuntutan pencopotan Mensi Tiwe dari jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sambil menikmati sebatang rokok Sampoerna, dirinya menuturkan bahwa ada aktor intelktual yang mengatur skenario tuntutan pencopotan itu. Tuntutan itu kata dia, lahir dari sikap sirik dan benci dengan gaya kepemimpinan Mensi Tiwe yang tidak mau mengeksekusi proyek (Pokir) anggota DPRD Ende yang ada di Dinas P & K, salah satu diantaranya adalah bantuan hibah penataan rumah adat.
Selain, ada beberapa oknum anggota DPRD Ende juga memiliki Yayasan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang juga terganggu karena kadis Mensi Tiwe dinilai kaku dengan aturan dan hanya loyal kepada Bupati Djafar dan wakil bupati,Erik Rede.
Oleh karena itu, skenario pun dibangun dengan membuat isu bahwa bupati Djafar membatasi bantuan hibah untuk penataan rumah adat dan juga hibah pembangunan rumah ibadah.
Targetnya cuman satu, jika bupati Djafar merasa terganggu dengan isu ini maka otomatis Mensi Tiwe dengan sendirinya akan dicopot dari jabatan kepala Dinas P dan K dan diganti dengan salah satu oknum pejabat esselon dua yang nota bene masih memiliki hubungan famili fengan salah satu rekannya di DPRD Ende.
“Isu inikan isu seksi apalagi pak bupati itu orang muslim,jadi pasti merasa terganggu,meskipun faktanya tidak demikian,“ tandasnya
Saat ini kata dia,ada beberapa oknum PNS yang ditugaskan menjadi intelijen untuk memata-matai setiap pergerakan para kepala Dinas dan badan.
CATATAN REDAKSI :Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan /atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam pasal (1) ayat (11) dan (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Artikel/berita dimaksud dapat dikirim melalui email : berita76gmail.com atau ke no kontak : +62 813 3982 5669 / +62 812 3646 2309.