OPINI
Oleh: Marianus Y. Laka, SE
Sekitar 283.806 jiwa penduduk kabupaten Ende saat ini menanti kepastian dalam kecemasan terkait status Hari Lahir (Harlah) Pancasila yang dirayakan setiap 1 Juni di kabupaten Ende tetapi belum mendapatkan pengakuan dari negara secara de – jure.
Sebagai penulis, saya hanya ingin menggambarkan bahwa kabupaten yang dijuluki trinwarna ini sudah 10 kali ganti tongkat kepemimpinan mulai dari bupati Winokan, bupati Aroebusman, Bupati Gadi Djou, bupati Johanes Pake Pani, Paulinus Domi, Don Bosco Wangge, hingga Marsel Petu dan Ahmad Djafar. Mereka- mereka ini adalah putra terbaik daerah ini dan sudah maksimal membangun kabupaten Ende dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki.
Torehan sejarah telah tertulis di dalam dokumen perjuangan bahwa dimasa kepemimpinan Bupati Marsel dan Bupati Djafar, kabupaten tempat pembuangan presiden Soekarno ini mendapat pengakuan dari Negara secara de – fakto terhadap status Harlah Pancasila di Kabupaten Ende.
Terlepas secara de – jure belum tiba pada harapan sejatinya masyarakat Ende. Tapi tak bisa disangkal jejak history ke dua pemimpin sebelumnya patut diapresiasi. Karena baru di era mereka berdua pengakuan Negara terkait Harlah mendapat pengakuan secara defakto.
Nah, kini 283.806 jiwa menanti gebrakan baru dari pemimpin ‘Ende Baru’ yakni Bupati Tote dan Wabup Domi, kira-kira mampukah dua pemimpin ‘Ende Baru’ ini memperjuangkan status Harlah untuk diakui secara de-jure oleh Pemeritah Pusat.
Pertanyaan reflektif tersebut tentu tak mudah dijawab oleh Pemimpin ‘Ende Baru’ yang diakui memiliki segudang jejaring dengan Pemerintah Pusat (networking), bahwa dari total penduduk yang mendiami Kabupaten Ende, terdapat ada harapan yang sama meratap dalam cemas yang sudah berpuluh – puluh tahun terkubur dalam ke tidak pastian terkait status.
Nah, Lima tahun kepemimpinan Bupati Tote dan Wabup Domi jika tidak mampu perjuangan maka pemimpin ‘Ende Baru’ hanyalah pemimpi di siang bolong yang berharap mampu mendayu Sampan menuju Ibu Kota jakarta.
Jika mimpi itu menjadi nyata maka alhasil siapapun nahkodanya bakal tenggelam di tengah lautan samudera penipuan berjemaah.
Ende Bukan Meksiko
Pak Marsel dan Pak Djafar telah membangun jalan tani perjuangan agar pemimpin -pemimpin setelah mereka tidak kesasar.
Namun apa boleh buat pemimpin ‘Ende Baru’ malah membuka jalan baru perjuangan yang dinilai amat kontroversial. Dimana, perayaan sakral Katolik dikonsolidasi ke dalam urusan Pesta Kebangsaan.
Konon katanya, pemimpin ‘Ende Baru’ akan menggagas Ende sebagai kota kembar Meksiko. Lantas apa korelasi historikal yang tersambung antara Gua Dalupe dengan Harlah Pancasila. Padahal kita ketahui bahwa tidak adanya jejak sejarah yang terpintal antara Ende dan Meksiko?
Artinya, jangan paksakan Ende disamakan dengan Meksiko. Ya, kalau mau jujur, sejatinya kita tidak menolak Ine Maria, tapi yang kita tolak adalah perayaan sakral Katolik dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan Lima tahunan.
Harusnya, semua kita ingat bahwa masyarakat Ende hidup dan berkembang dalam keberagaman yang kental akan toleransi. Jadi, jangan mengabaikan suluh solidaritas keberagaman meredup dalam sentimen – sentimen kepentingan yang hanya akan memperbesar luka dalam sukma.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI :Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan /atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam pasal (1) ayat (11) dan (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Artikel/berita dimaksud dapat dikirim melalui email : berita76gmail.com atau ke no kontak : +62 813 3982 5669 / +62 812 3646 2309.
