Redaksi76.com – Polemik terkait pembatalan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah El Tari Memorial Cup (ETMC) 2025 terus bergulir dan memantik berbagai respons dari sejumlah kalangan.
Salah satu suara kritis datang dari mantan aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende, Rian Laka, yang menilai akar persoalan tidak semata-mata berada pada Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Ende ataupun Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTT, melainkan pada lemahnya komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif di daerah tersebut.
Dalam pernyataannya, Rian menegaskan bahwa pembatalan tuan rumah dalam sebuah turnamen, bahkan di level internasional, bukanlah hal yang luar biasa jika terdapat persoalan teknis maupun politis yang tidak dapat diselesaikan secara konstruktif.
“Pembatalan dalam dunia sepak bola dapat terjadi apabila terdapat prasyarat politis atau teknis yang tidak terpenuhi. Itu bukan hal baru,” ungkap Rian, Senin (28/7).
Menurutnya, Bupati Ende Benediktus Tote Badeoda bersikap terlalu reaktif dengan menjadikan Asprov PSSI NTT sebagai sasaran kritik utama.
Padahal, kata dia, ETMC sejatinya merupakan hajatan kolektif yang membutuhkan keselarasan lintas lembaga, terutama dalam hal persetujuan dan pengalokasian anggaran oleh DPRD.
“Tanpa dukungan penuh dari DPRD, termasuk komitmen terhadap aspek pendanaan, maka sangat mustahil Kabupaten Ende dapat melaksanakan ETMC,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rian menilai bahwa ketidaksinergisan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD justru memunculkan keraguan di level provinsi, yang kemudian memengaruhi keputusan Asprov PSSI NTT untuk membatalkan penunjukan Ende sebagai tuan rumah, meskipun Askab Ende telah berjuang keras sejak awal.
“Asprov tidak bersikap sewenang-wenang. Justru Askab Ende yang pertama kali mengajukan dan memperjuangkan nama daerah ini. Namun, kerapuhan politik lokal membuat Asprov memilih untuk tidak mengambil risiko terhadap kelangsungan turnamen yang memiliki nilai historis dan prestisius tersebut,” ujar Rian.
Ia pun secara tersirat mengkritik gaya kepemimpinan Bupati yang dinilainya kurang adaptif dan tidak cukup membuka ruang dialog strategis lintas sektor.
“Krisis ini seharusnya menjadi refleksi atas kegagalan membangun harmoni dan komunikasi yang produktif antara Pemkab dan DPRD,” tambahnya.
Sebagai solusi, Rian menyerukan agar Bupati segera membangun kembali kanal komunikasi politik yang sehat, tidak hanya dengan legislatif, tetapi juga dengan Asprov PSSI NTT sebagai pemegang otoritas turnamen.
“PSSI tentu tidak akan mempertaruhkan kredibilitas turnamen besar seperti ETMC dalam situasi politik daerah yang tidak kondusif. Maka, satu-satunya jalan adalah rekonsiliasi melalui komunikasi yang cerdas dan terbuka,” pungkasnya.
Menutup pernyataannya, Rian mengingatkan agar semua pihak tidak larut dalam saling menyalahkan. Ia menekankan bahwa kekecewaan adalah hal yang manusiawi, tetapi tanpa disertai evaluasi internal, maka konflik hanya akan terus berulang.
“Ende masih memiliki peluang, asal momentum ini dijadikan titik balik untuk membenahi tata kelola komunikasi dan sinergi antarlembaga. Hanya dengan cara itu, kepercayaan bisa dibangun kembali,” tegasnya.(tim)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI :Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan/atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut diatas, Anda dapat mengirimkan artikel dan /atau berita berisi sanggahan dan/atau koreksi kepada Redaksi kami,sebagaimana diatur dalam pasal (1) ayat (11) dan (12) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Artikel/berita dimaksud dapat dikirim melalui email : berita76gmail.com atau ke no kontak : +62 813 3982 5669 / +62 812 3646 2309.
