Apabila Presiden Jokowi tetap memaksakan kehendaknya, melantik Ayodhia Kalake menjadi Penjabat Gubernur NTT pada tanggal 05 September 2023 maka tugas berat yang harus dilaksanakan Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake, pertama, melakukan pencegahan dan penanganan NTT Darurat Human Trafficking melalui revitalisasi Pergub Gugus Tugas Pencegahan dan, Penanganan TPPO mengacu pada Perpres No.49 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
Selain itu membangun BLK PMI (Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia) dan LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) untuk mencegah migrasi ilegal rentan Human Trafficking.
Kedua, melakukan kerjasama dengan KPK RI, BPK RI dan BPKP RI untuk melakukan audit investigatif terhadap Bank NTT, BUMD Pemprov NTT dan proyek-proyek mangkrak di NTT dan jika ditemukan adanya kerugian negara maka segera tangkap dan proses hukum Pelaku dan Penikmat Korupsi Berjamaah NTT.
Ketiga, melibatkan Lembaga-Lembaga Pendidikan Vokasi Profesional di NTT seperti Sekolah Hotel Sumba untuk mempersiapkan SDM NTT yang unggul go nasional dan internasional berjejaring, dengan semua misionaris asal NTT yang tersebar di seluruh dunia. (B76/Tim)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
