Sepertinya yang pernah diberitakan media ini sebelumnya, polemik dugaan kasus pengadaan lima unit ambulance di Dinas Kesehatan kabupaten Ende Tahun Anggaran 2019 yang diduga melibatkan VK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA, red’) mendapat tanggapan dari Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI, red,-) WIlayah NTT, Meridian Dado, SH.
Merdian meminta publik untuk tidak menghakimi VK sebelum ada keputusan dari pengadilan setempat apalagi saat ini VK sendiri menjadi salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif kabupaten Ende yang diusung partai Buruh dari daerah pemilihan ( Dapil ) Ende 2 yang meliputi Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Maukaro, dan kecamatan Pulau Ende.
Dirinya berharap semua pihak tidak menggunakan “tangan” APH dan KPU guna menjegal VK untuk maju di Pemilu 2024 nanti. KPU diingatkan untuk tetap mengakomodir VK mengikuti Pemilu 2024 meski berstatus hukum tersangka berdasarkan Undang-undang Nomor 7 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2003. Dalam Undang-undang itu belum memuat ketetapan seorang tersangka untuk tidak bisa dicalonkan menjadi calon di Pemilu 2024.
“VK ini statusnya masih tersangka dan belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah, sehingga berdasarkan UU Pemilu saudara VK berhak menjadi calon anggota legislatif dan KPU wajib menerima VK sebagai bakal calon,” kata Meridian.
KPU lanjut Meridian, bisa mencoret nama VK dari daftar calon ketika sudah dijatuhi vonis berkekuatkan hukum tetap alias inkrah.
“Salah satu ketentuan terkait persyaratan calon yakni tidak perna melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih, yang telah berkekuatan hukum tetap,” tandasnya
TPDI kata Meridian akan memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah hukum kepada KPU jika VK tidak diakomodir dengan alasan statusnya tersangka.
KPU boleh mencoret seseorang dari caleg jika yang bersangkutan pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun, itu tidak langsung mengurangi hak orang tersebut untuk menjadi calon jika memenuhi syarat kumulatif.
“Syarat kumulatif bahwa si calon telah selesai menjalani hukuman 5 tahun terhitung selesainya yang bersangkutan menjalani hukuman dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga permasyarakatan sampai hari terakhir masa pendaftaran, nah kalau VK sendiri bagaimana, apakah sudah memenuhi unsur itu ?” ucapnya.(B76/tef)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
