“Kami sudah sepakat dengan pihak Satker dan kontraktor dalam musyawarah di Kantor Desa Dile yang difasilitasi pemerintah desa. Pihak Satker bersedia memberikan kompensasi dan akan mengembalikan kondisi sawah seperti semula. Jadi tidak benar kalau kami dikatakan menolak,” ujar Simon Sare cs.
Simon menjelaskan, proses kesepakatan berjalan terbuka dan transparan, termasuk pembahasan ganti rugi dan pemulihan kembali jaringan air bersih dari mata air Labo Ria ke Dusun Tapatae. Ia menegaskan bahwa pembuangan material dilakukan atas izin resmi dari pemilik lahan, bukan secara sepihak.
“Sudah ada kesepakatan dan kompensasi yang adil dari PT Bina Citra Teknik Cahaya kepada kami pemilik lahan, baik dalam bentuk finansial maupun bantuan lain,” tambahnya.0
“Sejak awal, masyarakat sudah mengetahui dan menyetujui sebagian lahan mereka digunakan sebagai tempat pembuangan material. Kami juga menyepakati bahwa setelah pekerjaan selesai, lahan akan dikembalikan seperti kondisi semula,” jelas Wilhelmus. Ia menambahkan, pihaknya mengapresiasi sikap warga yang kooperatif dan mendukung proyek strategis tersebut.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah desa, aparat keamanan, serta warga pemilik lahan yang telah dengan sukarela membantu kelancaran pekerjaan ini. Dukungan masyarakat sangat berarti bagi kami,” ujarnya.
Proyek pelebaran jalan tersebut merupakan bagian dari Preservasi Jalan Nasional Ende–Kelimutu, yang dikerjakan oleh PT Bina Citra Teknik Cahaya di bawah koordinasi Satker PJN Wilayah IV BPJN NTT.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Ende dan sekitarnya. (tim)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
