Riau, Redaksi 76. Com,-‘ (8 Februari 2025), Dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Riau, diselenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Perpres No.5 Tahun 2025 dan Optimalisasi Industri Kehutanan serta Kelapa Sawit Berkelanjutan.
Acara ini HPN tahun 2025 ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari sektor pemerintahan, lingkungan hidup, serta pengusaha, yang membahas dampak dan implementasi Perpres No. 5 Tahun 2025 terhadap sektor kehutanan dan kelapa sawit, terutama di Provinsi Riau.
Moderator Marah Sakti Siregar, tokoh pers nasional, membuka diskusi dengan menjelaskan bahwa pengarah kegiatan terkait Perpres ini adalah Menteri Pertahanan, dengan Ketua Pelaksana adalah Jampidsus. “Penekanan utama dari Perpres ini adalah penertiban kawasan hutan. Kita sedang membicarakan kebijakan yang memiliki dampak besar terhadap pengelolaan kawasan hutan, dan bagaimana kebijakan ini dapat mengatasi permasalahan yang ada,” jelas Marah Sakti.
Agus Suryoko, Ketua Tim Substansi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, menanggapi isu hukum dengan menyatakan bahwa Perpres No.5 merupakan turunan dari UU Cipta Kerja. Ia juga mengungkapkan tantangan dalam penegakan hukum di kawasan hutan yang sering diuji melalui praperadilan, terutama karena kepastian hukum mengenai status kawasan hutan yang belum ditetapkan.
Mengenai Pengelolaan Hutan Di Riau,
Ahli Hukum Agraria, Sadino menjelaskan bahwa untuk keberhasilan penegakan hukum di sektor kehutanan, diperlukan tidak hanya peraturan kehutanan, tetapi juga peraturan daerah yang mengatur kawasan hutan di masing-masing provinsi dan kabupaten di Indonesia. “Bagi kepala daerah dan pelaku usaha, regulasi di tingkat daerah menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan hutan yang lebih optimal,” kata Sadino.
Dampak terhadap Pelaku Usaha Sawit
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
