Redaksi76.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ende, Flavianus Waro, minta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengambil langkah strategis dalam mengaktifkan kembali operasional Pelabuhan Nangakeo, yang saat ini tidak lagi melayani penyeberangan antarpulau secara optimal.
Dalam pernyataannya pada Selasa, 19 Agustus 2025, Flavianus mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya aktivitas pelayaran di pelabuhan tersebut.
Ia mencatat bahwa sejak September 2024 hingga Agustus 2025, kapal motor penyeberangan (KMP) Sirung hanya beroperasi sebanyak dua kali, yakni pada bulan Februari dan Maret 2025.
“Saya mendorong Dinas Perhubungan Provinsi NTT untuk segera mencari solusi bersama PT Flobamor agar aktivitas pelayaran melalui Pelabuhan Nangakeo dapat kembali berjalan normal. Ini sangat penting, tidak hanya demi kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Flavianus.
Pelabuhan Nangakeo sendiri sebelumnya telah menjalani revitalisasi dan mulai kembali beroperasi pada Desember 2023.
Sejak saat itu, KMP Sirung melayani rute pelayaran Ende-Kupang dan Ende – Pulau Ende, sementara rute Ende – Sabu – Kupang dilayani oleh kapal milik PT ASDP Indonesia Ferry.
Seluruh rute ini termasuk dalam jaringan pelayaran perintis yang memperoleh subsidi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
Namun, pada tahun 2024, kebijakan alokasi subsidi mengalami perubahan dengan dialihkannya seluruh subsidi kepada KMP Sirung.
Sayangnya, kapal tersebut mengalami kerusakan serius pada akhir Agustus 2024, dan baru selesai menjalani proses perbaikan (dock) pada Januari 2025.
Setelah sempat kembali beroperasi sebanyak dua kali, KMP Sirung kembali masuk masa perbaikan, sehingga operasional pelabuhan pun kembali terhenti.
Ketua DPD NasDem Ende itu menegaskan bahwa aset strategis seperti Pelabuhan Nangakeo tidak boleh dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan.
“Kita tidak menginginkan pelabuhan yang telah direvitalisasi dengan anggaran besar justru menjadi fasilitas yang mubazir. Sudah seharusnya pemerintah provinsi menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan fungsi pelabuhan ini demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi NTT dapat segera merumuskan solusi konkret, termasuk mempertimbangkan penempatan kapal alternatif atau penjadwalan ulang subsidi lintasan perintis, agar pelabuhan tersebut kembali menjadi simpul transportasi yang aktif dan produktif.
Penulis: Arnold Dewa
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
