“Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Flores akan bangkit bukan hanya karena banyaknya bantuan yang datang, tetapi karena masyarakat diberi kesempatan dan kekuatan untuk kembali berdiri di atas kaki sendiri.” Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA – CEO KRQA SQC Certification Services
Redaksi76.com – Tragedi gempa berkekuatan M7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 bukan hanya meninggalkan rumah-rumah yang roboh dan infrastruktur yang rusak, tetapi juga menghadirkan ancaman sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, sumber mata pencaharian, lahan pertanian, usaha, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kondisi ini berpotensi mendorong semakin banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores, masuk ke dalam kelompok miskin dan rentan miskin.
Dampaknya akan semakin berat bagi keluarga yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian serta masih harus membiayai pendidikan anak-anak mereka, baik yang bersekolah di Flores maupun yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Kupang, Bali, Makasar,Jawa, dan berbagai daerah lainnya.
Karena itu, pemulihan pascagempa Flores tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah dan infrastruktur, tetapi harus menjadi upaya menyeluruh untuk memulihkan ekonomi keluarga, menjaga keberlanjutan pendidikan generasi muda, menyediakan lapangan kerja, memulihkan kesehatan fisik dan mental masyarakat, serta memastikan bahwa tidak ada keluarga yang semakin terpuruk akibat bencana ini.
Tragedi Gempa Flores berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Bahkan sebelum gempa terjadi, tingkat kemiskinan di NTT masih tergolong tinggi.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di NTT pada Maret 2026 tercatat sekitar 17,52%, jauh di atas angka kemiskinan nasional yang pada periode yang sama berada pada kisaran 8,07%.
Dari sisi ketenagakerjaan, perekonomian NTT masih sangat bergantung pada sektor-sektor yang rentan terhadap gangguan bencana, terutama pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada Februari 2026, ketiga sektor tersebut menyerap sekitar 1,57 juta tenaga kerja atau 51,13% dari seluruh pekerja di NTT.
Selain itu, sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, UMKM, serta berbagai kegiatan jasa lainnya juga memiliki peranan penting dalam menopang perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah Flores.
Kerentanan tersebut semakin besar karena sekitar 75,28% pekerja di NTT bekerja di sektor informal. Artinya, banyak masyarakat tidak memiliki pendapatan tetap maupun perlindungan kerja yang memadai.
Oleh karena itu, ketika gempa menyebabkan masyarakat kehilangan kebun, ternak, pasar, jalan, rumah, tempat usaha, maupun akses terhadap kawasan wisata, dampaknya dapat langsung memukul penghasilan keluarga.
Jika kondisi ini tidak segera ditangani melalui program pemulihan ekonomi yang tepat, gempa berpotensi mendorong semakin banyak masyarakat masuk ke dalam kelompok miskin dan rentan miskin.
Strategi Besar Pemulihan Flores Pascagempa
Pemulihan Flores pascagempa harus dirancang sebagai upaya yang menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah atau infrastruktur yang rusak. Tujuan utamanya adalah membangun kembali rumah, kehidupan, pendidikan, pekerjaan, serta harapan masyarakat Flores secara bersamaan.
Artinya, proses pemulihan harus memastikan bahwa keluarga terdampak dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak, memperoleh sumber penghasilan, melanjutkan pendidikan anak-anak mereka, mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, serta kembali menjalani kehidupan secara mandiri dan bermartabat.
Karena itu, semangat pemulihan Flores tidak cukup hanya menggunakan pendekatan build back better, tetapi harus diwujudkan dalam gerakan yang lebih luas, yaitu “Flores Bangkit: Rumah Pulih, Keluarga Pulih, Pendidikan Berlanjut, dan Ekonomi Bergerak Kembali.”
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari berapa banyak rumah dan fasilitas umum yang berhasil dibangun kembali, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat Flores mampu bangkit, bekerja kembali, mempertahankan pendidikan generasi mudanya, dan membangun masa depan yang lebih kuat setelah bencana.
1. PENDATAAN TERPADU SEBAGAI FONDASI SELURUH BANTUAN
Langkah pertama dan paling mendesak dalam proses pemulihan pascagempa Flores adalah memastikan tersedianya satu data korban yang terpadu, akurat, dan dapat digunakan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, gereja dan lembaga keagamaan, serta berbagai lembaga kemanusiaan yang terlibat dalam penanganan bencana.
Pendataan tidak boleh hanya berhenti pada kategori sederhana seperti “satu keluarga dengan rumah rusak berat”, tetapi harus menggambarkan kondisi setiap keluarga secara menyeluruh.
Data tersebut perlu mencakup tingkat kerusakan rumah, jumlah anggota keluarga, sumber mata pencaharian sebelum gempa, kehilangan pekerjaan, kebun, ternak atau tempat usaha, jumlah anak yang masih bersekolah, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Flores maupun di luar Flores, keberadaan lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, korban luka, serta kebutuhan pelayanan kesehatan dan pemulihan psikologis.
Pendataan kerusakan rumah memang penting karena menjadi salah satu dasar penyaluran bantuan pemerintah, termasuk bantuan berdasarkan kategori rumah rusak ringan, sedang, dan berat.
Namun, data kerusakan fisik saja belum cukup. Pemerintah juga harus mampu mengidentifikasi keluarga yang kehilangan sumber penghasilan dan berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan setelah gempa.
Dengan pendataan yang menyeluruh dan terverifikasi, bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, adil, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
2. BANTUAN RP20 MILIAR PER KABUPATEN HARUS TEPAT SASARAN DAN TRANSPARAN
Bantuan pemerintah harus benar-benar diarahkan kepada masyarakat yang paling terdampak dan paling membutuhkan.
Presiden Prabowo telah memberikan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar untuk penanganan dampak Gempa Flores, yang terdiri dari Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing delapan kabupaten terdampak, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur.
Dana tersebut merupakan kesempatan penting untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat, sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, dan tidak terlalu banyak terserap untuk kegiatan administratif yang tidak memberikan manfaat langsung kepada korban.
Prioritas utama penggunaan dana sebaiknya diberikan kepada keluarga yang rumahnya roboh atau mengalami kerusakan berat; keluarga yang kehilangan sumber mata pencaharian; keluarga miskin dan rentan miskin yang masih membiayai anak sekolah maupun mahasiswa; lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan korban luka; serta petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM yang kehilangan alat produksi atau sarana usahanya akibat gempa.
Penetapan penerima bantuan perlu menggunakan hasil pendataan terpadu sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya agar bantuan benar-benar diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan, bukan semata-mata berdasarkan kerusakan fisik bangunan.
Selain tepat sasaran, penggunaan dana juga harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Setiap pemerintah kabupaten sebaiknya menyediakan informasi atau dashboard publik yang memuat jumlah dana yang diterima, alokasi penggunaannya, wilayah dan desa penerima bantuan, jumlah rumah yang ditangani, jenis bantuan yang disalurkan, serta jumlah keluarga penerima manfaat.
Transparansi hingga tingkat kecamatan dan desa sangat penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program, mencegah terjadinya bantuan ganda maupun masyarakat terdampak yang terlewat, serta memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan pemulihan korban gempa.
Dengan pengelolaan yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, bantuan Rp20 miliar per kabupaten diharapkan tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga membantu keluarga terdampak membangun kembali kehidupan dan sumber penghidupannya.
3. JANGAN SAMPAI GEMPA MEMUTUS PENDIDIKAN ANAK DAN GENERASI MUDA FLORES
Salah satu dampak jangka panjang yang harus mendapat perhatian serius dalam pemulihan pascagempa Flores adalah keberlanjutan pendidikan anak-anak dan generasi muda.
Kerusakan akibat gempa telah berdampak besar terhadap sektor pendidikan. BNPB melaporkan bahwa 1.378 sekolah terdampak, sekitar 5.521 ruang kelas mengalami kerusakan, serta sekitar 177.678 siswa dan 21.166 guru serta tenaga kependidikan ikut terdampak.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan harus menjadi bagian penting dari agenda rekonstruksi, bukan sekadar pelengkap setelah pembangunan rumah dan infrastruktur selesai.
Selain siswa yang bersekolah di wilayah terdampak, terdapat kelompok lain yang tidak selalu terlihat dalam statistik bencana, yaitu mahasiswa asal Flores yang sedang menempuh pendidikan di Kupang, Bali, Makassar, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Jakarta, dan berbagai kota lainnya.
Banyak dari mereka masih sangat bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua yang tinggal di Flores. Sebelum gempa, keluarga mungkin masih mampu membiayai uang kuliah, kos, makan, buku, dan transportasi.
Namun setelah rumah rusak atau roboh, kebun dan usaha terdampak, ternak hilang, serta sumber penghasilan menurun atau berhenti, keluarga dapat menghadapi pilihan yang sangat berat antara memenuhi kebutuhan pemulihan rumah tangga atau tetap membiayai pendidikan anak.
Dalam kondisi seperti inilah pemerintah perlu hadir agar dampak gempa tidak berkembang menjadi putus sekolah, putus kuliah, atau hilangnya kesempatan pendidikan bagi generasi muda Flores.
Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah pembentukan Program Beasiswa Darurat Mahasiswa Flores Terdampak Gempa 2026–2028.
Program ini dapat diprioritaskan bagi mahasiswa yang orang tua atau keluarganya mengalami rumah rusak berat, kehilangan pekerjaan, kehilangan kebun atau tempat usaha, maupun mengalami penurunan pendapatan secara signifikan akibat bencana.
Bentuk bantuannya dapat berupa pembebasan atau penundaan UKT, bantuan biaya hidup, bantuan kos, biaya buku, serta dukungan transportasi sesuai tingkat kebutuhan masing-masing keluarga.
Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten terdampak juga dapat membangun koordinasi dengan perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia untuk memberikan kebijakan khusus bagi mahasiswa asal keluarga korban Gempa Flores.
Prinsip yang perlu dijaga adalah bahwa tidak boleh ada anak atau mahasiswa asal Flores yang terpaksa menghentikan pendidikan hanya karena keluarganya kehilangan kemampuan ekonomi akibat bencana.
Menjaga pendidikan tetap berlanjut berarti menjaga masa depan keluarga dan masa depan Flores itu sendiri, karena generasi muda yang tetap memperoleh pendidikan akan menjadi bagian penting dari proses pemulihan dan pembangunan Flores dalam jangka panjang.
4. PEMULIHAN EKONOMI HARUS DIMULAI DARI PERTANIAN DAN SUMBER PENGHIDUPAN MASYARAKAT
Pemulihan ekonomi pascagempa Flores harus memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan karena sektor-sektor tersebut merupakan sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat NTT.
Sekitar 51,13% pekerja di NTT bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sehingga gangguan terhadap kebun, lahan pertanian, ternak, sumber air, irigasi, akses jalan produksi, maupun pasar akan langsung memengaruhi pendapatan keluarga.
Oleh karena itu, pemulihan ekonomi tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan konsumtif seperti beras dan kebutuhan pokok, tetapi harus diarahkan pada upaya agar masyarakat dapat kembali bekerja, berproduksi, dan memperoleh penghasilan secara mandiri.
Dalam enam hingga dua belas bulan pertama, pemerintah perlu memprioritaskan bantuan yang bersifat produktif, seperti penyediaan benih dan bibit tanaman pangan maupun hortikultura, pupuk, alat pertanian sederhana, bantuan ternak, rehabilitasi kandang, perbaikan irigasi dan sumber mata air, pemulihan jalan produksi, serta dukungan permodalan dengan bunga rendah atau tanpa bunga bagi kelompok masyarakat yang benar-benar terdampak.
Selain itu, perlu dipikirkan mekanisme pemasaran dan jaminan penyerapan hasil pertanian agar masyarakat tidak hanya mampu kembali menanam, tetapi juga memiliki kepastian bahwa hasil produksinya dapat dijual dengan harga yang layak.
Bantuan pangan tetap penting dalam masa tanggap darurat, tetapi sifatnya hanya sementara. Jika sebuah keluarga menerima bantuan beras selama beberapa bulan, namun kebun, ternak, atau sumber penghasilannya tidak kembali pulih, maka setelah bantuan tersebut berhenti, keluarga akan kembali menghadapi persoalan ekonomi yang sama.
Sebaliknya, apabila petani dibantu memperoleh benih, alat produksi, akses air, modal, serta pasar, bantuan tersebut akan menciptakan manfaat yang lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat kembali menghasilkan pendapatan sendiri.
Karena itu, ukuran keberhasilan pemulihan ekonomi Flores seharusnya bukan hanya berapa banyak bantuan yang telah dibagikan, tetapi juga berapa banyak petani yang kembali menanam, peternak yang kembali berproduksi, nelayan yang kembali melaut, dan keluarga yang kembali memiliki sumber pendapatan yang stabil.
Dengan pendekatan tersebut, pemulihan pascagempa tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat hari ini, tetapi juga membantu membangun kembali kemandirian ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
5. GENERASI MUDA FLORES HARUS MENJADI PELAKU UTAMA DALAM PEMBANGUNAN KEMBALI
Pemulihan pascagempa Flores harus menjadi momentum untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada generasi muda Flores sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan kembali daerahnya.
Anak muda tidak seharusnya hanya dilibatkan sebagai relawan pembagi bantuan atau tenaga pendukung dalam kegiatan darurat, tetapi perlu diberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan, pekerjaan, dan pengalaman yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan rekonstruksi dan pemulihan ekonomi.
Dengan cara ini, proses pembangunan kembali Flores tidak hanya memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga sekaligus membangun kapasitas sumber daya manusia lokal.
Pemerintah dapat membentuk program khusus seperti “Pemuda Flores Bangkit” yang memberikan pelatihan singkat dan praktis kepada generasi muda dalam berbagai bidang yang dibutuhkan selama masa pemulihan.
Pelatihan tersebut dapat mencakup keterampilan konstruksi rumah tahan gempa, pertukangan bersertifikat, instalasi listrik, pemasangan energi surya, perbaikan jaringan air bersih, mekanisasi pertanian, pengolahan hasil pangan, digital marketing untuk UMKM, pemetaan wilayah menggunakan drone, administrasi bantuan bencana, hingga kewirausahaan.
Keterampilan tersebut bukan hanya dibutuhkan selama masa rekonstruksi, tetapi juga dapat menjadi bekal pekerjaan dan usaha bagi anak muda setelah proses pemulihan selesai. Pendekatan ini juga penting untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi generasi muda Flores.
Dana rekonstruksi yang besar sebaiknya tidak hanya digunakan untuk membeli material dan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun keterampilan dan menyerap tenaga kerja lokal.
Prinsip yang perlu dikedepankan adalah latih orang Flores, pekerjakan orang Flores, dan berikan upah kepada orang Flores sejauh kompetensi dan kebutuhan pekerjaan memungkinkan.
Dengan demikian, dana pemulihan tidak hanya menghasilkan rumah, jalan, fasilitas umum, dan infrastruktur baru, tetapi juga menciptakan tenaga kerja terampil, membuka peluang usaha, serta meningkatkan pendapatan keluarga.
Ketika upah dan penghasilan tersebut diterima oleh masyarakat lokal dan kemudian dibelanjakan kembali di Flores, uang rekonstruksi akan terus berputar di dalam perekonomian daerah.
Inilah yang akan membuat proses pemulihan menjadi lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan, karena masyarakat Flores tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi subjek utama dalam membangun kembali masa depan daerahnya sendiri.
6. UTAMAKAN BELANJA DI FLORES AGAR BANTUAN SEKALIGUS MENGGERAKKAN EKONOMI LOKAL
Dalam tahap tanggap darurat, mendatangkan logistik dan berbagai kebutuhan dari luar Flores tentu dapat dilakukan apabila persediaan lokal tidak mencukupi atau kebutuhan harus dipenuhi dengan sangat cepat.
Namun ketika memasuki tahap pemulihan dan rekonstruksi, pendekatannya perlu mulai diarahkan pada prinsip bahwa bantuan untuk Flores sebisa mungkin juga harus menghidupkan perekonomian Flores.
Artinya, apabila barang, bahan, atau jasa yang dibutuhkan tersedia di Flores dengan jumlah, kualitas, dan harga yang wajar, maka pengadaannya sebaiknya diprioritaskan dari pelaku usaha lokal.
Berbagai kebutuhan seperti beras, telur, sayuran, ikan, air minum, bahan bangunan tertentu, bambu, kayu legal, batu, pasir, batako, makanan katering, perlengkapan sekolah, jasa angkutan, jasa pertukangan, serta kebutuhan lainnya sedapat mungkin dibeli dari petani, nelayan, koperasi, pedagang, UMKM, penyedia jasa, dan pengusaha lokal di Flores.
Barang dan material dari luar daerah baru perlu didatangkan apabila barang tersebut tidak tersedia di Flores, jumlahnya tidak mencukupi, kualitasnya tidak memenuhi persyaratan, atau terdapat perbedaan harga yang tidak wajar.
Pendekatan ini penting karena setiap rupiah yang dibelanjakan di Flores akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Dana bantuan yang masuk ke toko lokal akan menggerakkan pemasok, membuka pekerjaan bagi sopir dan tenaga angkut, meningkatkan penjualan hasil pertanian dan perikanan, memberikan upah kepada tukang, serta menambah pendapatan keluarga.
Pendapatan tersebut kemudian kembali dibelanjakan di pasar dan usaha-usaha lokal sehingga menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar.
Inilah yang dikenal sebagai local economic multiplier, yaitu ketika satu pengeluaran dapat menghasilkan manfaat ekonomi berulang di dalam wilayah yang sama.
Sebagai ilustrasi, apabila sebagian besar dana rehabilitasi dan rekonstruksi dibelanjakan di luar Flores, maka manfaat ekonominya juga akan lebih banyak dinikmati oleh pelaku usaha di luar daerah.
Sebaliknya, apabila pengadaan barang dan jasa sebanyak mungkin dilakukan di Flores, maka dana pemulihan tidak hanya menghasilkan barang, material, dan pekerjaan yang dibutuhkan, tetapi juga membantu menjaga keberlangsungan usaha lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mempercepat perputaran ekonomi di daerah.
Dengan demikian, prinsip “beli di Flores jika tersedia di Flores” perlu menjadi salah satu kebijakan penting dalam proses pemulihan pascagempa.
7. REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR HARUS MEMBANGUN FLORES YANG LEBIH TANGGUH
Rekonstruksi pascagempa Flores tidak boleh hanya bertujuan mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki kelemahan infrastruktur yang selama ini ada sekaligus membangun fasilitas yang lebih aman dan tangguh terhadap bencana.
Gempa telah merusak berbagai sarana penting, bukan hanya rumah masyarakat, tetapi juga jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, telekomunikasi, rumah ibadah, kantor pemerintahan, serta berbagai fasilitas pelayanan publik lainnya.
Di Kabupaten Ngada, misalnya, tercatat ribuan rumah mengalami kerusakan dan sejumlah ruas jalan, fasilitas kesehatan, satuan pendidikan, kantor pemerintahan, serta rumah ibadah turut terdampak.
Kerusakan jalur transportasi juga menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur bagi kehidupan masyarakat. Jalur Trans-Flores Ende–Bajawa sempat tertutup akibat longsoran, padahal jalur tersebut merupakan salah satu akses utama untuk mobilitas penduduk, distribusi bahan pangan, kegiatan perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pergerakan barang dan jasa antardaerah.
Ketika jalan utama terputus, dampaknya tidak hanya berupa gangguan transportasi, tetapi juga dapat menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan, kenaikan harga barang, terganggunya aktivitas ekonomi, serta semakin sulitnya masyarakat memperoleh pelayanan dasar.
Karena itu, pembangunan kembali infrastruktur perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas yang langsung berkaitan dengan kehidupan dan pemulihan ekonomi masyarakat, seperti jalan desa, jalan produksi pertanian, jembatan, sarana air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi dan internet, sekolah, puskesmas, pasar, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.
Infrastruktur yang menghubungkan sentra pertanian, kawasan permukiman, pasar, pelabuhan, bandara, serta destinasi pariwisata juga perlu mendapat perhatian agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan secara normal.
Yang tidak kalah penting, seluruh rumah, sekolah, gereja, masjid, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, serta bangunan publik yang direkonstruksi harus menerapkan standar konstruksi tahan gempa dan memperhatikan kondisi geologi setempat.
Rekonstruksi harus disertai pengawasan kualitas bangunan, pemilihan material yang sesuai, serta peningkatan pengetahuan masyarakat dan tenaga konstruksi lokal mengenai teknik bangunan tahan gempa.
Dengan demikian, pembangunan pascagempa tidak hanya mengganti bangunan yang rusak, tetapi juga mengurangi risiko korban dan kerugian apabila bencana serupa terjadi di masa mendatang.
Pemulihan infrastruktur pada akhirnya harus diarahkan untuk menciptakan Flores yang lebih aman, lebih terhubung, dan lebih siap menghadapi bencana. Keberhasilan rekonstruksi tidak cukup diukur dari seberapa cepat jalan, rumah, sekolah, atau fasilitas umum selesai dibangun, tetapi juga dari seberapa kuat dan aman infrastruktur tersebut melindungi masyarakat serta mendukung kehidupan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
