“Ambulans yang digunakan saat ini sering mengalami kerusakan di tengah perjalanan, bahkan beberapa kali mogok saat mengangkut pasien yang akan dirujuk ke RSUD Ende dan mogoknya sampai membutuhkan waktu jam. Jika kondisi pasien dalam keadaan darurat, situasi ini tentu sangat membahayakan,” ungkap Siprianus.
Lebih lanjut, legislator Golkar Ende ini mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut merupakan mobil bekas yang sebelumnya digunakan oleh Puskesmas Rewarangga.
“Setelah ditelusuri oleh masyarakat dan kami cek secara langsung, ternyata ambulans tersebut adalah kendaraan lama yang telah dipindahtugaskan dari Puskesmas Rewarangga. Saat ini kondisinya sudah tidak memadai untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Siprianus menegaskan bahwa pengadaan ambulans baru untuk Puskesmas Mukusaki merupakan kebutuhan mendesak dan harus segera mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Ende, khususnya dinas teknis yang membidangi urusan kesehatan.
“Kami minta Pemerintah segera menindaklanjuti hal ini karena menyangkut keselamatan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Pelayanan kesehatan yang optimal harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai,” tutupnya.
Untuk diketahui, permintaan ini sebelumnya tengah disuarakan oleh Siprianus Doi dalam rapat Paripurna bersama pemerintah pada Senin, 26 Mei 2025.
Di hadapan Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, Siprianus minta pemerintah segera mengadakan mobil Ambulance baru untuk Puskesmas Mukusaki.
Sebab menurutnya, kondisi mobil tersebut sudah tidak memenuhi standardisasi pelayanan kesehatan.
Penulis: Arnold Dewa
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
