ENDE, Redaksi 76. Com – Marthen Ludji Haba diminta dan didesak untuk segera mengembalikan mobil Suzuki milik Abdul Haris Abu Bakar. Marthen juga diminta untuk tidak main-main terkait mobil milik Abdul Haris, karena itu diperoleh Abdul Haris secara sah melalui undian SIMPEDES BRI unit Potulando, Kabupaten Ende pada 13 Agustus 2021 (lima tahun lalu, red).
Permintaan itu disampaikan Penasehat Hukum (PH) Abdul Haris Abu Bakar yakni Meridian Dewanta, SH dalam rilis tertulis yang diterima tim media ini pada Selasa, 24 Juni 2025.
“Kami tidak minta baik-baik lagi. Kami minta tegas, kembalikan mobil itu sekarang juga. Mobil tersebut bukan milik almarhum Vincensius Bata Budo, apalagi Marthen Ludji Haba. Itu milik klien kami (Abdul Haris Abu Bakar, red) dan tidak bisa dibantah,” tegas Meridian.
Menurut Meridian, mobil Suzuki ERTIGA itu dimenangkan kliennya (Abdul Haris Abu Bakar, red) melalui undian resmi BRI dan dibawa pulang setelah serah terima dari BRI Cabang Ende. Kendaraan itu kemudian sempat dititipkan, karena akses jalan ke rumah tidak memungkinkan.
Dua minggu berselang, muncul Vincensius Bata Budo alias Tesa yang mengaku ingin membeli mobil tersebut. Abdul yang tidak paham urusan kendaraan, menyerahkan kunci mobil dengan keyakinan akan dibayar Rp150 juta. Tapi tidak ada uang yang diterima. Tidak ada bukti transaksi yang sah. Yang ada hanya janji kosong.
Tiga bulan berlalu tanpa kabar, lalu bertahun-tahun. Hingga akhirnya Vincensius meninggal dunia. Setelah itu barulah terungkap, bahwa mobil tersebut telah digadaikan secara ilegal ke BRI Unit Paupire Ende oleh almarhum.
Lebih parah lagi, ketika BPKB mobil dikembalikan oleh pihak bank ke istri almarhum, nama yang tercantum di dalamnya justru Marthen Ludji Haba.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
