Redaksi76.com – Dukungan terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam upaya pemberantasan aksi premanisme terus mengalir dari berbagai kalangan masyarakat.
Salah satu dukungan signifikan datang dari tokoh agama di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur.
Ustadz Ruslin Muhammad, selaku tokoh agama yang disegani di wilayah tersebut, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuhnya terhadap langkah Polres Ende dalam menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.
Dalam pernyataannya kepada Humas Polres Ende pada Senin (12/5/2025), beliau menegaskan bahwa premanisme bukan hanya ancaman terhadap ketertiban umum, melainkan juga bertentangan secara fundamental dengan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma sosial yang dianut masyarakat.
“Kami mendukung sepenuhnya upaya Polri, khususnya Polres Ende, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Premanisme merupakan tindakan yang harus diberantas demi terciptanya kehidupan sosial yang aman, tenteram, dan harmonis,”ujar Ustadz Ruslin.
Lebih lanjut, beliau turut mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk proaktif menjaga lingkungannya dari pengaruh negatif tindakan premanisme.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian masyarakat untuk melaporkan segala bentuk aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwajib.
Menanggapi hal tersebut, Polres Ende menyambut baik pernyataan dukungan tersebut dan menegaskan kembali komitmennya untuk senantiasa menjalin sinergi dengan seluruh komponen masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Kabupaten Ende.
“Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam memelihara stabilitas keamanan daerah,”ujar perwakilan Polres Ende.
Penulis: Arnold Dewa
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
