Presidium PNI Teguhkan Komitmen Mensejahterakan Rakyat Melalui Pengawalan Pemerintah 2024–2029

Avatar photo
Berita76.Com
DPP PNI Melantik Sejumlah Ketua DPD di tingkat daerah. Istimewa

Jakarta,Redaksi76.com Dalam semangat memperkokoh persatuan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (Presidium PNI), secara resmi meluncurkan Rencana Strategis dan Program Kerja untuk periode pemerintahan 2024–2029.

Mengusung visi besar “Mensejahterakan Rakyat yang Berkeadilan”,

Presidium PNI menegaskan, sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional dalam mendukung serta mengawal pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pilpres 2024.

Pokok-Pokok Pemikiran Strategis Presidium PNI

Presidium PNI didirikan atas dasar semangat kolektif para tokoh dan pegiat bangsa — baik yang masih aktif maupun telah purna bakti dari lingkungan ASN, TNI, Polri, akademisi, maupun profesional — dengan kesamaan visi untuk mengawal jalannya pemerintahan secara objektif, konstitusional, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Organisasi ini menyadari bahwa keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat sipil dan jaringan strategis yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Oleh karena itu, Presidium PNI hadir sebagai jembatan penghubung antara rakyat dan pemerintah dalam memastikan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), serta menjunjung tinggi nilai-nilai Good Governance.

Misi Strategis Presidium PNI

Untuk mewujudkan visinya, Presidium PNI menetapkan beberapa misi utama:

1. Menjadi wadah aspirasi dan kekuatan sipil dalam mendukung serta mengawal pemerintahan 2024–2029.

2. Membina peran aktif anggota dan masyarakat dalam mendukung program-program strategis nasional.

3. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lintas sektor.

4. Melakukan pembinaan internal serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam organisasi.

Tahapan Rencana Aksi (Action Plan)

Jangka Pendek (2024–2025):

1.Pembentukan dan pelantikan DPD & DPC di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Baca Juga :  FPUI Kabupaten Ende Gelar Aksi Kemanusiaan: Bagikan Masker kepada Masyarakat Terdampak Abu Vulkanik

2.Deklarasi resmi organisasi di basis-basis pemilih utama pendukung Presiden terpilih.

3.Penguatan internal melalui pelatihan kepemimpinan, kaderisasi, serta penggalangan dana internal-eksternal.

4.Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bakti sosial, pengobatan gratis, dan distribusi sembako.

Jangka Menengah (2025–2027):

1.Konsolidasi struktural dan fungsionalisasi organisasi dari pusat hingga daerah.

2.Peningkatan kolaborasi strategis dengan lembaga pemerintahan, organisasi profesi, dan masyarakat sipil.

3.Pelatihan, seminar, dan diskusi publik guna memperluas wawasan kader dan memperkuat narasi pembangunan nasional.

Jangka Panjang (2027–2029):

1.Pembentukan Tim Kerja Khusus di seluruh tingkatan untuk mensosialisasikan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari Partai Gerindra dan koalisinya.

2.Penguatan strategi elektoral dengan menjangkau pemilih di seluruh TPS di Indonesia, hingga pelosok Nusantara.

Sasaran dan Target Program

Presidium PNI menetapkan target konkret, antara lain:

1.Deklarasi resmi di wilayah mayoritas pemilih.

2.Kampanye internal dan eksternal melalui berbagai metode (door-to-door, media sosial, media cetak & elektronik).

3.Konsolidasi organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Struktur Pengurus dan Legalitas

Presidium PNI dikelola oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan susunan pengurus yang kredibel, terdiri atas berbagai elemen tokoh bangsa lintas sektor dan latar belakang.

Legalitas organisasi telah disiapkan secara sistematis, termasuk pengadaan sarana dan prasarana sekretariat yang representatif.

Pendanaan dan Transparansi

Pendanaan kegiatan bersumber dari:

1. Swadaya anggota dan pengurus.

2. Partisipasi sukarela masyarakat.

3. Sponsor non-mengikat. Presidium PNI menekankan penggunaan dana yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Penutup: Konsistensi, Kolaborasi, dan Komitmen

Ketua Umum Presidium PNI, Dr. Jan S. Maringka, SH, MH, bersama Sekretaris Jenderal Surya Kusumanegara, SE, MM, menegaskan bahwa pelaksanaan program kerja ini harus disesuaikan dengan dinamika, kebutuhan masyarakat, dan prioritas nasional. Evaluasi berkala dan tindak lanjut yang terukur menjadi bagian integral dari proses organisasi.

Baca Juga :  Polres Ende Salurkan Bantuan Beras Murah di Desa Nanganesa sebagai Wujud Komitmen Terhadap Ketahanan Pangan Nasiona

Dengan tekad kuat dan semangat kolektif, Presidium PNI berkomitmen menjadi kekuatan penyangga strategis dalam pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, menuju Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Penulis: Arnold Dewa