Kejari Ende berharap melalui upaya banding ini, pengadilan tingkat lebih tinggi dapat memberikan putusan yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan perbuatan para terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek bronjong Kali Lowolande tersebut.
Untuk diketahui, Anggota DPRD Kabupaten Ende dari Partai NasDem, Yohanes Kaki alias Henson, dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (9/10/2025).
Selain pidana penjara, Yohanes juga dikenai denda sebesar Rp50 juta, dengan ketentuan subsider satu bulan kurungan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Kasus ini berkaitan dengan proyek pemasangan bronjong penahan tebing dan normalisasi Kali Lowolande, serta pemasangan bronjong di Kali Lowolulu – Lokalande, Kecamatan Kota Baru, Ende. Proyek tersebut dikerjakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ende pada tahun anggaran 2016.
Dalam proyek tersebut, Yohanes Kaki berperan sebagai Direktur CV. Bintang Pratama, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03.a/PPK-DSP.BPBD/SPK/VI/2016 tertanggal 27 Juni 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 649 juta, dikurangi dengan uang pengganti Rp 10 juta yang telah dibayarkan oleh terdakwa.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Yohanes dengan hukuman 3 tahun penjara, denda Rp50 juta subsider 4 bulan kurungan, serta pembayaran uang pengganti sesuai total kerugian negara.
Namun, majelis hakim memutuskan hukuman yang jauh lebih ringan, yakni 1 tahun penjara dengan uang pengganti Rp 10 juta, dan sisa kerugian negara tidak dibebankan secara pribadi kepada terdakwa. ( tef)
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
