ENDE, REDAKSI 76.COM,– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Ende pimpinan Yosef Benediktus Badeoda, S.H, M.H merasa prihatin dan menyangkan tindakan pemukulan yang dilakukan kadernya sekaligus Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso, terhadap Sekretaris Fraksi Partai Hanura Kabupaten Ende, Hironimus Irwan Kila Pelo ( Iwan Kila) saat Rapat Paripurna DPRD Ende pada Selasa (01/09/2026) lalu.
Demikian salah satu poin pernyataan sikap terulis DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende pada Senin (07/09/2026), menanggapi insiden tersebut yang diterima media ini.
“DPC PDIP Kabupaten Ende menyayangkan dan prihatin atas terjadinya insiden tersebut, terlebih peristiwa itu terjadi di dalam ruang sidang DPRD yang merupakan lembaga terhormat dan tempat menjalankan fungsi demokrasi serta menyampaikan aspirasi rakyat,” tegas DPC PDIP Ende.
DPC PDIP Ende sama sekali tidak membenarkan segala bentuk kekerasan; baik secara fisik maupun verbal dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau dinamika politik yang dilakukan oleh kadernya itu.
“Sebagai kader PDI Perjuangan yang juga memegang jabatan sebagai Ketua DPRD, yang bersangkutan (Fransiskus Taso, red) memiliki tanggungjawab moral dan politik untuk menjaga kehomatan lembaga DPRD, memberikan keteladanan, serta mengedepankan musyawarah dan dialog dalam menghadapi setiap perbedaan,” jelas mereka.
Atas peristiwa yang memalukan tersebut, DPC PDIP Ende akan melakukan kajian internal sesuai AD/ART Partai dan ketentuan organisasi. Apabila kadernya ( FT) terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai perjuangan partai, maka partai akan mengambil tindakan sesuai mekanisme organisasi terhadap yang bersangkutan (Fransiskus Taso, red).
“DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende menyerahkan proses penyelesaian persoalan tersebut kepada mekanisme dan ketentutan hukum yang berlaku, serta menghormati proses pemeriksaan atas persoalan ini yang telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum,” tegas pimpinan PDC PDIP Ende.
Pimpinan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende menghimbau seluruh kader, Anggota DPRD, dan seluruh unsur partai agar tidak memperkeruh keadaan, tidak melakukan provokasi, sereta tidak membangun opini yang dapat mengganggu proses penyelesaian persoalan.
“Kami mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ende untuk kembali mengedepankan etika, penghormatan antar lembaga politik, musyawarah mufakat, serta kepentingan masyarakat Kabupaten Ende,” ujar pimpinan PDIP Ende.
DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende menegaskan, bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kekerasan bukanlah jalan dalam menyelesaikan perbedaan.
Dewan Pimpinan Cabang PDIP Ende memastikan telah meminta klarifikasi dan penjelasan langsung dari kadernya (Ketua DPRD Ende, Fransiskus Taso, red) yang diduga melakukan tidakkan pemukulan terhadap Anggota DPRD Ende, sekaligus Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Ende, Irwan Kila.
“Kader Partai kami mengakui tindakkan pemukulan dimaksud sebagai upaya pembelaan diri,” tandas para pimpinan PDIP Ende.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende, Yosep Benediktus Badeoda (Bupati Ende saat ini, red) yang dikonfirmasi awak media ini pada Rabu malam (09/09/2026) menegaskan pernyataan sikapnya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ende terkait aksi premanisme kadernya.
“Kita menyesali kejadian itu dan telah menegur kader yang bersangkutan (Feri Taso, red) dan minta (persoalan itu, red) diseleseaikan secara kekeluargaan,” ujarnya.
Ketua DPRD Ende, Feri Taso melalui berbagai pemberitaan media (02/09) telah mengklarifikasi bahwa peristiwa itu bermula saat Rapat Kerja Banggar DPRD Kabupaten Ende bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) pada Selasa (01/09).
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
