Seorang anggota DPR RI bisa memperoleh pendapatan hingga 2 miliar rupiah per bulan dari gaji, tunjangan, fasilitas, dan honor, sementara jutaan rakyat masih hidup dengan upah minimum, kesulitan membayar sekolah anak, dan mahalnya biaya berobat.
Di Nusa Tenggara Timur, kondisi ini terasa lebih nyata karena banyak masyarakat yang masih berjuang untuk kebutuhan dasar, sementara pejabatnya hidup dengan segala fasilitas mewah.
Kisah Nepal seharusnya menjadi cermin bagi Indonesia. Jika kesenjangan sosial dan praktik korupsi tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin kemarahan rakyat suatu saat meledak.
Generasi muda Indonesia kini lebih kritis, lebih berani bersuara, dan punya senjata ampuh berupa media sosial. Reformasi parlemen, transparansi pendapatan pejabat, dan upaya serius mengurangi korupsi harus menjadi agenda utama. Kalau tidak, tragedi yang menimpa Nepal bisa saja terjadi di negeri kita sendiri.
Reporter : Arnold Dewa
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
