Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian adan Administrasi Pembangunan Setda NTT Lery Rupidara dalam acara Sosialiasi Uji Coba Implementasi Full Cycle Subsidi Tepat di Kupang, Selasa (28/2/2023) Jalan Kaki 2 Kilometer Demi Ikut Upacara bersama Menteri Desa. Dalam edaran tersebut, gubernur mengimbau seluruh warga NTT turut mengendalikan inflasi daerah dengan berjalan kaki agar mengurangi pengunaan bahan bakar minyak (BBM). ”Tujuh Maret gubernur keluarkan edaran dalam rangka pengendalian inflasi dihimbau seluruh orang NTT berjalan kaki,” kata Lery Rupidara.
Lery mengatakan, pengurangan pemakaian BBM untuk ramah lingkungan dan sedangkan jalan kaki berguna bagi kesehatan tubuh. Dari pernyataan Lery Ratupira sebagai pejabat tata usaha negara terlihat jelas tidak mampu membedakan rana urusan publik yang menjadi beban serta tanggungjawab Pemprov NTT dan yang mana masuk kategori urusan privat. Orang mau jalan kaki atau naik mobil urusan privat warga NTT sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka, karena warga NTT sudah memenuhi kewajiban kepada negara dengan membayar pajak kendaraan dan BBM. Negara tidak perlu ikut cawe cawe mengatur masyarakat dalam kaitan urusan privat.
Urusan menekan inflasi adalah tugas dan tanggungjawab pemerintah. Apakah gubernur, Bupati, Walikota dan semua ASN di NTT juga dalam urusan pelayanan publik wajib memberi contoh jalan kaki. Karena jujur saja pengeluaran uang negara pejabat dan ASN tidak semetris dengan prestasi atau pencapaian yang dirasakan oleh warga NTT. Salah satu contoh konkrit perilaku korupsi pejabat di NTT sangat membabi buta. Modus mark up anggaran APBD, anggaran proyek proyek negara sudah menjadi santapan harian di kalangan pejabat/ASN. Jika hal hal seperti pejabat dan ASN NTT mampu membuktikan dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, maka inflasi di NTT tidak akan besar dan menakutkan.
Atas dasar ini pertanyaannya, apakah warga NTT wajib melaksanakan Surat Edaran Gubernur NTT tersebut? Untuk menjawab wajib atau tidak, maka kembali kepada konsep hukum dari Surat Edaran. Apakah Surat Edaran Gubernur NTT adalah norma hukum berupa peraturan perundang undangan? Surat Edaran tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya.
Jika Surat Edaran peraturan artinya sifatnya imperatif (mengikat dan memaksa). Jika ada yang melanggarnya, maka dikenakan sanksi. Dalam hal ini Surat Edaran Gubernur NTT tidak termasuk norma hukum, maka sifatnya bukan mengikat dan memaksa. Konsekuensinya, Surat Edaran Gubernur NTT yang akan berlaku efektif tanggal 7 Maret 2023 sifatnya fakultatif boleh dipatuhi boleh tidak, tergantung kesadaran dan kemauan warga NTT karena tidak ada sanksi hukummya. )**
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Redaksi76.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
