Akibatnya, penyidik Polres Ende melakukan larangan dengan memasang police line di area tambang tersebut. Sejak saat itu, seluruh aktivitas tambang dan akses masuk menuju lokasi tambang nampak sepi.

Usai memasang tanda larang (Police line, red) penyidik Polres Ende di bawah pimpinan Kapolres AKBP Andre Librian S.I.K  saat itu secara maraton melakukan pemeriksaan para saksi antara lain pihak Komisaris,Direktur dan staf dari PT.Novita Karya Taga.

Saat itu PT. Novita Karya Taga memilih bungkam dari awak media.
Namun pada hari Selasa (18/07/2023) pukul 16.30 Wita, sepekan AKBP Andre Librian berpindah tugas ke Mabes Polri, Herlina Lede selaku Direktur PT.Novita Karya Taga langsung mengundang seluruh awak media melakukan klasifikasi atas tindakan Kepolisian Resor Ende itu.

Kepada awak media, Herlina Lede  mengaku bahwa perusahaannya sudah lama telah mengantongi seluruh dokumen perizinan dari pemerintah antara lain, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan IUP Ekplorasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.

“Semuanya penjelasan sudah ada di press rilis itu,kita sudah memiliki Izin “ paparnya sambil membagikan pres rilis dan foto copy dokumen perizinannya.

Namun setelah diteliti, ternyata informasi yang ada dalam dokumen dan disampaikan tersebut diduga hoax dan bohong,pasalnya dokumen yang dimiliki oleh PT.Novita Karya Taga itu baru sebatas WIUP dan IUP Ekplorasi bukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang Minerba.

Tim media ini membuka dan mencermati satu persatu lembaran copyan dokumen itu, di salah satu halaman dalam dokumen itu tertera tertanggal 18 januari 2022 s/d 18 Januari 2027 ( tulisan tangan) menegaskan, IUP tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf b dapat diberikan untuk jangka waktu 5 tahun SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN OPERASI PRODUKSI dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menanggapi hal itu, anggota tim Satgas Anti Korupsi Partai Golkar NTT Wilayah kabupaten Ende, Marianus Laka mengingatkan kepada direktur PT. Novita Karya Taga untuk tidak menyebarkan berita bohong dengan menggelapkan pasal ataupun tahapan tentang proses perizinan tambang karena PT. Novita Karya Taga bukanlah pihak yang memiliki wewenang dan otoritas untuk mengatakan dirinya telah sah untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Menurut aktivis PMKRI ini, secara regulasi pihak yang diberikan negara untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah pemerintah pusat yang sudah didelegasikan kepada pemerintah propinsi.

Menurut Rian Laka, IUP itu sendiri terdiri atas ekplorasi dan operasi produksi. IUP ekplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum dan studi kelayakan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan jangka waktu IUP Eksplorasinya diberikan paling lama 7 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

“ Jadi kalau dilihat dari dokumen yang diberikan oleh pihak PT. Novita Karya Taga kepada rekan-rekan media/wartawan,maka pihak Novita Karya Taga baru ada WIUP dan IUP Ekplorasi, tahap berikutnya adalah harus ada IUP OP, sementara Novita Karya Taga belum kantongi IUP OP, yang benar saja dia “ tandasnya sambil menunjukan dokumen PT.Novita Karya Taga.

Kun bersama seorang anak dan 2 orang stafnya tiba di Mapolres Ende sejak pagi. Pantauan tim media ini, mereka masih berada di ruang pemeriksaan.l pukul 15.38 Wita.

Seperti yang disaksikan tim media ini, hingga pukul 16.56 Wita, mobil pribadi jenis Ford warna hitam dengan nomor Polisi EB 1096 AA milik Kun masih diparkir dibawah pohon mangga, di sekitar lapangan Bola Voly Polres Ende.

Kapolres Ende, AKBP Andre Librian S.I.K yang berhasil dikonfirmasi di halaman kantor Polres Ende pada Rabu (14/6/2023) mengatakan, untuk tambang ilegal milik PT. Novita Karya Taga, penyidik telah menjadwalkan klarifikasi dari 18 orang sebagai saksi. Namun dari semua yang diundang itu baru 6 saksi yang telah datang memenuhi undangan klarifikasi.

Menurut Kapolres Librian, saat itu penyidik sementara melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi diantaranya, saudara Jhon Ratu Taga bersama salah satu anaknya sebagai pemilik tambang ilegal PT. Novita Karya Taga. Seorang saksi berperan sebagai kepala AMP. Sedangkan seorang lainnya berstatus sebagai karyawan PT. Novita Karya Taga.

Orang nomor satu di Mapolres Ende ini pun menegaskan, penyelidikan terhadap dugaan tambang galian C ilegal ini masih terus berjalan. Terkait tindakan pemasangan Police Line di sejumlah lokasi tambang ilegal termasuk di Desa Sanggazozo, Kecamatan Nangapanda milik PT Novita Karya Taga itu, diduga karena tidak mengantongi ijin Eksplorasi dan Ijin Produksi.

“Penyidik Polres Ende telah memasangan Police Line karena memang berdasarkan penyelidikan kami di lapangan ditemukan bahwa keberadaan tambang galian C tersebut tidak mengantongi ijin,” tandas Kapolres Librian.

Kapolres Andre menambahkan bahwa kasus tersebut berawal dari aduan masyarakat di wilayah tersebut ketika pihaknya melakukan Jumat Curhat dalam mendukung program yang di kumandangkan oleh Bapak Kapolri. Berdasarkan aduan Jumat Curhat tersebut, Polres Ende menindaklanjutinya dengan melakukan Pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). sehingga dasar itu kami tindaklanjuti.

”Kami berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan informasi aktivitas tambang galian C ilegal di kabupaten Ende ini, dan kami berharap kepada semua pemilik tambang galian C ilegal tersebut untuk segera melakukan pengurusan ijin dari tambang galian C tersebut, baik ijin eksplorasi dan jugaijin produksi dari tambang tersebut sehingga bisa bermanfaat bagi Negara dan masyarakat dari sisi pendapatan bukanpajak yang dimanfaatkan untuk daerah tercinta ini,”paparnya.

Kepada Pihak Pemerintah Daerah, lanjut Librian, diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan untuk berkoordinasi dalam mengurus izin tambang galian C tersebut. Karena proses pengurusan ijin tersebut meskipun dikeluarkan oleh pihak kementerian sesuai dengan aturan terbaru namun tetap berproses dari tingkat daerah.