(Dosen Fakultas Hukum Ubaya Surabaya)

Kerinduan akan pembangunan bandara udara perintis di setiap daerah terpencil terus menjadi perhatian serius mulai presiden Soeharto sampai dengan Joko Widodo.

Contoh saja di Flores sudah sebagian besar kabupaten telah dibangun bandara perintis untuk pesawat berbadan kecil.
Kerinduan warga Tana Mbay Nagekeo sudah sejak lama apalagi ketika penjajah Jepang meninggalkan bumi Nagekeo ada bekas bandara. Itu artinya dari berbagai aspek kelayanan landing dan take off “burung besi” ini terpenuhi.

Peluang emas untuk Pemkab dan Warga Negekeo sudah ditanggapi serius oleh Pemerintah berdasarkan SK Menteri Perhubungan Tentang Penlok Bandara Surabaya II Di Mbay Nagekeo NT, Tanggal 8 Agustus 2011, Menteri Perhubungan RI, Freddy Numberi, menandatangani Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Bandara Surabaya II di Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Pertanyaan selanjutnya, apakah sungguh ada niat tulus dari Pemkab dan Lembaga DPRD Nagekeo serta masyarakat  Nagekeo menyambut kehadiran Bandara Surabaya II Mbay ini ? Untuk tercapai karya besar serta demi bonum commune (kebaikan bersama), maka semua warga, Lembaga DPRD dan pemerintah harus legowo (duduk sepakat serta kerelaan yang tulus) menyangkut tanah dan ganti untung kepada warga yang tanahnya terkena pembebasan untuk bandara.

Dan, oknum oknum pejabat tata usaha negara dan aparat penegak hukum jangan ikut “cawe cawe” ( campur) untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya.
Karena dari aspek hukum, maka masa berlaku SK Menteri Perhubungan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena berdasarkan angka 10 dari SK tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, penyelenggara bandar udara wajib melengkapi rencana induk bandar udara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEMBILAN, dengan melengkapi persyaratan. Pertanyaan apakah Pemkab Nagekeo sudah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan?

Seperti yang disaksikan tim media ini, sejak pagi sekitar pukul 08.00. WITA para mahasiswa Nagekeo yang bergabung dalam kelompok Peduli Lingkungan ini mulai berkumpul di pertigaan Nangaroro (cabang jalan menuju lokasi tambang liar dan AMP milik PT.BCTC, red).

Tampak ada mahasiswa yang sedang berorasi dan beberapa mahasiswa membagikan selebaran terkait larangan melakukan aktifitas tambang dan AMP oleh PT.BCTC kepada warga Nangaroro dan Keo Tengah yang sedang melintas dan yang sedang menyaksikan aksi demonstrasi tersebut.

Dalam orasinya para mahasiswa mengecam Heng Kosmas ‘big bos’ PT. BCTC yang tidak menghormati larangan Bupati Nagekeo tersebut. “Kami minta pihak Kepolisian Resort Nagekeo dan Polda NTT untuk segera memeriksa dan menangkap saudara Heng Kosmas karena telah melakukan kejahatan lingkungan. Perbuatan Heng Kosmas yang tidak mematuhi larangan Bupati ini itu artinya telah melecehkan Bupati pilihan rakyat,” teriak salah satu mahasiswa menggunakan pengeras suara.

Aksi Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Nagekeo di lokasi tersebut tak berlangsung lama, puluhan mahasiswa pun bergerak ke Mbay, Ibukota Kabupaten Nagekeo menggunakan Pick Up berwarna hitam.

Setibanya di Mbay, para Mahasiswa tampak memasuki pintu gerbang menuju Kantor Bupati Nagekeo. Di teras depan Kantor Bupati tersebut, para demonstran ini pun berorasi dengan menyampaikan beberapa tuntutan terkait aktivitas tambang liar, penggilingan batu dan AMP oleh PT. Bina Citra Teknik Cahaya (BCTC) di Desa Podenura.

Secara bergantian, para mahasiswa berorasi menuntut Bupati Nagekeo yang telah penutupan/penghentian aktivitas di lokasi tersebut (sejak 5 bulan lalu, red) untuk segera menindaklanjuti Surat Keputusannya dengan menyegel aktivitas PT. BCTC di Podenura.

Akhirnya para mahasiswa diperkenankan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) untuk beraudiens dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nagekeo, Lukas Mere guna menyampaikan tuntutannya.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan Nagekeo, Valerianus Atnas Dhenga yang ditemui mengatakan, aksi yang dilakukan ini untuk mempertanyakan SK Bupati Nagekeo yang dikeluarkan pada 07 Juli 2022 terkait pemberhentian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. BTCT, namun hingga saat ini perusahaan tersebut masih beroperasi seperti biasa.

“Bupati Nagekeo telah mengeluarkan larangan namun hingga saat ini PT. BCTC masih tetap melakukan aktivitas pertambangan,” ungkapnya.

Valerianus mengungkapkan, PT. BCTC melakukan kegiatan pertambangan galian C dan AMP tak jauh dari permukiman masyarakat. Kegiatan itu sangat mengganggu masyarakat di Podenura karena terjadi kerusakan lingkungan pencemaran lingkungan seperti, polusi udara dan kebisingan.

“Kegiatannya tidak jauh dari pemukiman masyarakat dan memberikan dampak langsung terhadap pencemaran lingkungan seperti polusi udara dan kebisingan. Ini mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat setempat,” tandas Valerianus.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Nagekeo Peduli Lingkungan ini berharap, beberapa tuntutan aksi damai tersebut dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dan Kepolisian Resort Nagekeo.

Tunjangan tersebut tetap dibayar walaupun yang bersangkutan tidak masuk kantor. Bahkan tunjangan tersebut tetap dibayarkan walaupun yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas.

Demikian disampaikan sumber yang sangat layak dipercaya kepada Tim Media ini Nagekeo pada Jumat (9/12/22) pekan lalu.

“Saya minta teman-teman wartawan untuk telusuri anggaran untuk Tunjangan Transportasi anggota Dewan Nagekeo. Informasinya mencapai Rp 500 ribu per hari kerja. Ini jumlah yang fantastis untuk ukuran Kabupaten Nagekeo,” ungkap sumber yang enggan ditulis namanya.

Ia membeberkan, tunjangan transportasi merupakan hak anggota DPRD yang diatur dalam PP tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler Pimpinan dan anggota DPR.

“Namun besaran tunjangannya harus disesuaikan dengan asas kewajaran (harga sewa kendaraan setempat yang berlaku, red) dan kemampuan keuangan daerah. Itu ada batasannya, bukan asal tetapkan besarannya,” tandasnya.

Sesuai aturan, jelasnya, tunjangan transportasi tersebut untuk membiayai perjalanan anggota DPRD dari rumah ke kantor/sekretariat DPRD dan sebaliknya. “Kalau untuk biaya transportasi dari rumah ke kantor (PP), wajarnya hanya sekitar Rp 100 ribu/hari/per orang. Kalau sewa mobil pun hanya sekitar Rp 6-7 juta per bulan,” bebernya.

Dengan demikian, lanjutnya, tunjangan transportasi sebesar Rp 500 ribu/hari atau sekitar Rp 11 Juta per bulan/orang, merupakan jumlah yang fantastis untuk Kabupaten Nagekeo. “Anggota DPRD tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin yang masih sangat membutuhkan perhatian dan bantuan pemerintah. Seharusnya sebagian anggaran itu bisa dipakai untuk membantu masyarakat miskin,” kritiknya.

Selain nilainya yang fantastis, jelasnya, anggota DPRD Nagekeo pun tetap menerima tunjangan tersebut walaupun yang bersangkutan tidak masuk kantor.

Kini kondisi jembatan tersebut makin parah dan berbahaya bagi masyarakat pengguna jalan karena ada 2 luban menganga di bentangan/plat beton jembatan.

Demikian dikatakan mantan Kepala Desa Tendakinde, Ferdinandus Sadha kepada Tim Media ini di Kaburea pada Kamis (1/12/22).

“Jembatan itu dibangun tahun 2015 oleh kontraktor dari Ende, namanya Kosmas Heng. Saya tahu karena beliau datang untuk melapor ke desa bahwa perusahaannya sedang mengerjakan Proyek Pembangunan Jembatan Raterunu 1. Jadi jembatan ini dibangun tahun 2015 dan tahun 2016 sudah ambruk dan miring sampai saat ini,” ungkap Ferdinandus.

Sebelumnya, untuk mencari informasi dan fakta yang lebih detail tentang Jembatan ‘Miring’ Raterunu 1, Tim Media ini memutuskan untuk kembali ke Kaburea untuk mencari lebih banyak informasi tentang jembatan yang dibangun oleh CV. Anugerah Cipta Jaya (ACJ) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahaan Mautapa, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.

Maka untuk ke-3 kalinya, Tim Media ini bergegas dari Kota Ende menuju Kaburea, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo pada Kamis (1/12/22). Jarak yang harus ditempuh sekitar 200 km. Namun jarak bukanlah halangan untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat.

Setibanya di Keburea, tubuh anggota tim ini terasa pegal-pegal dan capek. Namun itu tidak menyurutkan niat tim media untuk bertemu saksi-saksi pembangunan Jembatan ‘Miring’ Raterunu 1. Setelah beberapa saat mencari informasi, tim media ini diarahkan untuk bertemu dengan mantan Kepala Desa Tendakinde, Ferdinandus Sadha di kediamannya.

Kepada Tim Media ini, Ferdinandus membeberkan bahwa kontraktor pelaksana pembangunan Jembatan ‘Miring’ Raterunu 1 berasal dari Kota Ende, yakni Heng Kosmas. “Waktu itu ada kontraktor dari Ende namanya Kosmas Heng. Beliau datang ke kantor melapor diri di kantor desa dan menyampaikan bahwa di desa saya akan dibangun jembatan,” ungkapnya.

Saat itu, Ferdinandus meminta agar kontraktor pelaksana harus memasang papan proyek. “Agar kami bisa mencatat kegiatan pembangunan jembatan tersebut di buku registrasi desa,” ujar Ferdinandus.

Ia menduga, ambruknya jembatan yang menghubungkan Kabupaten Nagekeo dan Ende di Lintas Utara Flores tersebut diduga disebabkan oleh kontruksi bangunan jembatan yang rapuh) dan tidak sesuai Spek (spesifikasi teknis, red) serta bestek (syarat dan ketentuan konstruksi bangunan, red) sehingga pondasi/abudmen jembatan amblas dan patah setelah diterjang Sungai Keburea yang meluap.

“Saya tidak terlalu mengerti teknis pelaksanaanya, hanya saja setelah dikerjakan sekitar 1 tahun, jembatan tersebut langsung ambruk dan miring. Itu karena pondasi jembatan turun dan amblas karena dikikis oleh air saat banjir tahun 2016,” ujarnya kesal.
Padahal sebelum melakukan pembangunan jembatan tersebut, jelas mantan Kades Tendakinde selama 3 periode itu, Ia sempat memberikan masukan kepada Kosmas Heng selaku kontraktor pelaksana agar galian untuk pekerjaan fondasi atau abudmen jembatan itu harus dalam dan sampai pada tanah dasar (tanah keras, red).

“Namun saat itu, kontraktor tersebut menegaskan bahwa galian dan seluruh pekerjaan yang mereka kerjakan sudah sesuai gambar dan rencana anggarannya sehingga kami sebagai Kepala Desa (saat itu, red) dan masyarakat tidak bisa protes,” ujar
Ferdinandus sambil mengelengkan kepalanya.

Sambil menikmati sebatang rokok, Ferdinandus mengungkapkan bahwa Ia menduga ambruknya Jembatan ‘Miring’ Reterunu 1 tersebut akibat kontruksi jembatan yang tidak sesuai Spek dan Bestek.