“Belajar dari mana kalau kegiatan Musrenbang diatas kapal itu adalah bentuk gratifikasi ?” papar Marianus Gaharpung.

Marianus Gaharpung secara pribadi tidak yakin jika pernyataan gratifikasi itu adalah pernyataan dari seorang Petrus Selestinus atau TPDI. Dirinya menduga ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memakai nama TPDI dan nama Petrus Selestinus untuk menjatuhkan kredibilitas dan niat baik Bupati Djafar menjelang tahun politik 2024.

Sebagai orang hukum, Marianus berkeyakinan bahwa seorang Petrus Selestinus tidak mungkin mengeluarkan pendapat yang tidak dilengkapi dengan argumentasi hukumnya.

Menurut Marianus Gaharpung, pada tahun 2021 lalu, negara ini telah melakukan aransemen terhadap Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021. Dalam amandemen ini pula menurut Marianus, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun menurut pratiksi hukum dan dosen FH di Ubaya Surabaya ini, ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam kategori gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait dengan kedinasan antara lain, segala sesuatu yang diperoleh dari seminar,workshop, konferensi,pelatihan atau kegiatan lain sejenis didalam maupun luar negeri yang diperoleh dari panitia seminar, penyelenggara atau penyedia layanan transportasi dan penginapan dalam rangka keperluan berupa, seminar kedinasan yang berlaku umum, fasilitas penginapan yang berlaku umum, jamuan makan,fasilitas transportasi.

“Jadi mungkin saja orang-orang yang mengklaim bahwa kegiatan Musrenbang itu bentuk gratifikasi bisa saja salah mendengar atau salah berpikir tetapi bisa juga gagal paham ” paparnya

Menurut Marianus,ada beberapa kriteria gratifikasi yang ada keterkaitan dengan pejabat tata usaha negara. Artinya yang bukan pejabat tata usaha negara menerima sesuatu tidak bisa dikategorikan sebagai gratifikasi karena pemberian itu bersifat cuma cuma atau hadiah.

Marianus menyayangkan jika ada pihak-pihak yang mengait-ngaitkan inisiatif baik bupati Ende, Djafar Ahmad adalah bentuk gratifikasi melanggar peraturan.

Menurut beliau,terobosan yang dilakukan Bupati Djafar itu patut didukung dan bukanlah gratifikasi karena pemakaian sebagian fasilitas kapal tersebut hanya untuk kegiatan Musrenbang Pemkab Ende sehingga hal itu masih dalam konteks patut atau wajar.

Ada beberapa karakteristik gratifikasi yang boleh diterima diantaranya bersifat umum yaitu dimana kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

“Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah penggunaan fasilitas kapal PT. Dharma Lautan yang diberikan kepada pemkab dan masyarakat kabupaten Ende secara gratis/prodeo sudah memenuhi unsur gratifikasi atau belum ?” paparnya.

Menurut Marianus, pemberian fasilitas kapal itu tidak untuk kepentingan Bupati Djafar Ahmad dan wakil bupati, Erik Rede bersama keluarga ataupun untuk kerabatnya. Jika pemberian fasilitas Kapal itu untuk kepentingan pribadi maka orang ataupun media boleh saja mengatakan bahwa hal itu adalah gratifikasi karena dianggap tidak wajar atau tidak patut.namun jika pemberian itu justru untuk kepentingan masyarakat dan Pemkab Ende dalam rangkaian kegiatan musrenbang maka tidak ada unsur gratifikasi.

Hal tersebut bisa dilihat dari data statistik dalam kepemimpinan Bupati Djafar periode 2019-2024 .

Demikian diungkapkan oleh Kepala Badan Statistik Kabuoaten Ende, Martinus Tulit Beni, SST, MSI yang berhasil ditemui media ini diruang kerjanya pada Jumad (24/3/2023) lalu.

Menurut Martinus, berkat “tangan dingin”  Djafar Ahmad, pada tahun 2022 kabupaten Ende  menjadi kabupaten terkaya di Pulau Flores Lembata dan Alor.

Hal ini kata Martinus dibuktikan dengan tingkat pendapatan perkapita sebesar RP 23.209.000 perkapita pertahun atau dibagi dengan 12 bulan Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Ende sebesar Rp.1.934.000/bulan.

Menurutnya, jika per keluarga ada lima orang maka tingkat pendapatan penduduk kabupten Ende per kepala keluarga di tahun 2022 sebesar RP.9.760.00 /bulan.

Urutan kedua adalah kabupaten Ngada dan urutan ke tiga kata Martinus adalah kabupaten Flores Timur RP. 9.150.000 /bulan, Kabupaten  Sikka sendiri kata dia, masuk urutan ke empat dengan tingkat pendapatan perkapita RP. 16.377.000 /bulan. Urutan ke lima adalah kabupaten Manggarai sebesar Rp.15. 010.000/bulan dan urutan ke enam kabupaten Alor sebesar RP.14.799.000/bulan ke tujuh kabupaten Nagekeo sebesar Rp. 14.041.000/bulan dan ke delapan kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp.13.912.000/bulan

Urutan ke sembilan kabupaten Lembata dengan pendapatan perkapita sebesar RP.13.712.000/bulan dan yang menjadi juru kunci adalah kabupaten Manggarai sebesar RP. 12.280.000/bulan.

“Ini data hasil laporan BPS NTT dari Plubikas Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Tahun 2022 (hal,701). ” paparnya.

Sambil membetulkan posisi duduknya, Martinus menegaskan, kabupaten Ende memiliki luas wilayah : 2068,00 km2 dengan jumlah penduduk pada keadaan tahun 2022 sebesar 273.300 jiwa. Tingkat laju pertumbuhan pertahunnya sebesar 0,59 yang merupakan laju pertumbuhan penduduk terkecil ke dua di Provinsi Nusa Tenggara Timur setelah kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 0,33 persen .

Sambil mempersilahkan tim media ini menikmati minum, Martinus pun menujukan data bahwa kabupaten Ende saat ini  termasuk salah satu daerah terkaya di pulau Floresta. Beliaupun menujukan dari angka garis kemiskinan. Pada  garis kemiskinan tersebut terlihat kabupaten Ende merupakan garis kemiskinan terbesar ke tiga setelah Kota kupang dan Kabupaten Sabu Rajua yaitu sebesar Rp.473.403 /bulan, sedangkan Kota Kupang yang merupakan kota provinsi garis kemiskinannya sebesar RP. 648.982/bulan .

Kegiatan ini merupakan salah satu program sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek ilmu pengetahuan.

Kegiatan sosialisasi  kali ini diselenggarakan oleh Dinas P dan K  di Sekolah Dasar (SD,red,–) Ende 09, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT pada Sabtu (11/03/2023).

Seperti yang disaksikan tim media ini, kegiatan sosialisasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BPOS) tingkat kecamatan ini dibuka oleh Kepala Dinas dan Kebudayaan kabupaten Ende, Methildis Mensi Tiwe. Selain kepala dinas nampak pula Sekertaris Dinas P dan K,Vincentius Triadi Wanggo, Kepala Bidang (Kabid,red,-) Sekolah Dasar (SD, red,-), Wendelinus Djalima, Kepala Seksi (Kasi,red,-) Peserta Didik dan pembangunan karakter, Dorothea Lele, Pendamping Arkas, Markus Paru dan Hironimus Frederikus More.

Sementara jumlah peserta yang hadir pada kegiatan sosialisasi ini sendiri berjumlah 54 orang terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan operator yang mewakili 18 Sekolah Dasar di wilayah kecamatan Ende Utara.

Bupati Ende, Drs. Djafar Ahmad melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (Kadis,red,-), Methildis Mensi Tiwe pada kesempatan tersebut mengingatkan kepada para peserta bahwa kegiatan sosialisasi ini bukan sekedar acara serimonial semata tetapi memiliki tujuan untuk menyegarkan kembali pola pikir dan fisik serta mengisi ulang ilmu dan pengetahuan agar selalu update dan juga bisa menyatukan kembali semangat berkarya dan bekerja dengan menumbuhkan team work yang solid dan profesional dan memiliki mental yang berkualitas dan kompotensi dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

Dirinya mengharapkan dengan kegiatan ini mampu memberikan penguatan karakter dan kompotensi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidiknya masing-masing.

Menurut Kadis Mensi, mengingat begitu pentingnya program tersebut maka dirinya akan selalu melibatan jajaran manajemen dan para pengawas guna membekali pengetahuan dalam penyusuann arkas BOS tahun anggaran 2023 ini.