Hal tersebut ditegaskan Kasi Penkum Kejati NTT A. A. Raka Putra Dharmana, SH. MH kepada tim media ini pada Rabu (31/01/2024).

Menurut ,Raka Putra Dharmana, saat ini penyidik Kejati NTT sedang berkoordinasi dengan ahli Politeknik Negeri Kupang untuk mendalami dugaan kasus korupsi tersebut.

“Terkait kasus dugaan korupsi tersebut, kami masih koordinasi dengan ahli Poltek,”tandasnya.

KOMPAK Indonesia bahkan minta Jaksa Agung Republik Indonesia (RI), Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M mengangkat Banua Purba menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), menggantikan Hutama Wisnu.

Hal ini disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabrial Goa dalam rilis tertulis kepada wartawan media ini melalui pesan WhatsaApp/WA pada Senin (24/07/2024), menanggapi penetapan tersangka Analis Kredit Bank NTT, MBJA oleh Kejari Kupang.

“Ya sebagai masyarakat, sampaikan terima kasih atas kinerja Kejari Kota Kupang, terutama pak Kajari Banua Purba dalam pemimpin pengusutan kasus dugaan korupsi fasilitas kredit Rp 5 M. Saya pikir dia cukup serius memperhatikan persoalan korupsi di NTT, dia patut diapresiasi. Bila perlu kita minta pak Jaksa Agung angkat pak Purba (Banua Purba, red) jadi Kajati NTT menggantikan Wisnu Utama, agar bisa melihat kasus-kasus yang lebih besar seperti MTN Rp 50 Miliar, Kredit Macet PT. Budimas Rp 100 Miliar, dan kasus-kasus besar lainnya,” sebut Gabrial Goa.

Menurut Gabrial Goa, sejauh ini public NTT menungguh gebrakan-gebrakan besar Kejati NTT dalam mengusut tuntas sejumlah kasus besar dugaan korupsi di Bank NTT, yang sampai hari ini belum menemui titik terang. Beberapa diantaranya yaitu masih seputar dugaan kredit macet atau kredit fiktif PT. Budimas Pundinusa senilai Rp 100 Miliar, kasus gagal bayar MTN Rp 50 Miliar, kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya senilai Rp 126,5 Miliar, dan sejumlah kasus lain yang belum terselesaikan. Dan butuh keberanian dan kinerja maju seperti Kajari Banua Purba.

Desakan itu disampaikan Aktivis Anti Korupsi, Gabriel Goa (Ketua Kompak Indonesia) dan Yohanes Hegon Kelen Kadati (Ketua NTT Bergerak) secara terpisah melalui telepon selular kepada wartawan tim media ini pada Jumat (10/02/23).

“Kami minta Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi, red) NTT untuk melanjutkan penyelidikan (Lidik, red) Kasus Sewa Kantor Cabang Surabaya. Kenapa didiamkan hingga 3 tahun (sejak 2021, red). Padahal menurut LHP BPK RI Tahun 2020, kerugian bank NTT sekitar Rp 7,5 M. Ada apa ini? Kita harap Kejati NTT tidak ‘masuk angin’ sehingga bisa Lidik kasus ini,” ujar Gabriel yang juga Ketua Dewan Penasehat PADMA Indonesia

Menurutnya, kegagalan sewa itu merupakan kesalahan fatal mantan Dirut DTG dan mantan Dirum, AC. “Belum dapat ‘lampu hijau’ dari Direktorat Kepatuhan dan izin dari OJK tapi beraninya DTG dan AC tanda tangan kontrak dan bayar Rp 7,5 M kepada Hotel Green Palace. Akhirnya pemindahan Kancab Surabaya itu ditolak OJK dan uang sekitar Rp 7,5 M itu hilang begitu saja,” ungkap pria yang akrab disapa Gab.

Ia menjelaskan, penanganan kasus itu (penagihan kembali uang, red) oleh Jaksa Kejati NTT pun sudah ‘tenggelam’ sekitar 3 tahun. “Kejati NTT harus klarifikasi penanganan kasus itu sudah sampai dimana? Berapa banyak uang yang sudah ditagih? Masih ada atau tidak uang Rp 500 juta yang dititip oleh Hotel Green Place sebagai cicilan pengembalian?” tanya Gab.

Hal senada juga dikatakan Aktivis Anti Korupsi dari NTT Bergerak, Yohanes Hegon Kelen Kedati. “Saya heran, kenapa Kejati NTT ‘diamkan’ kasus ini? Penanganannya sudah 3 tahun tapi dibiarkan begitu saja. Ada apa ini? Padahal ada debitur Bank NTT yang baru Tunggak 28 hari sudah diproses hukum dan dijebloskan ke penjara? Lalu kenapa Kejati NTT menonton kasus yang sudah ada di depan batang hidungnya?” kritik Kedati.

Ia meminta Kajati NTT tidak pilih kasih dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi. “Informasinya pihak-pihak yang terlibat sudah sempat dipanggil Kejati? Ini mesti ditindaklanjuti Pak Kajati. Apalagi sudah ada temuan dalam LHP BPK RI,” tandasnya.

Menurutnya, kasus gagal sewa tersebut merupakan total lost. “Sesuai temuan BPK RI ada uang sewa yang sudah dibayarkan terlebih dahulu sekitar Rp 7,5 M. Itulah total lost karena gedung itu dikontrak sekitar 5 tahun dengan total nilai kontrak sekitar Rp 10 Milyar dan gedung itu tidak digunakan sama sekali,” bebernya.

Mantan Dirut Bank NTT, DTG yang dikonfirmasi tim media ini terkait kasus sewa gedung Kancab Surabaya pada Sabtu (12/2/2023) siang tadi, balik bertanya kepada wartawan. “Kenapa tanya sekarang, maksudnya apa? Apakah karena opini saya kemarin? Jangan coba-coba bermain dengan trial by the press. Mengapa sekarang Febian tanyakan ? Ada apa?” tulisnya.

Saat disampaikan bahwa ada permintaan LSM Anti Korupsi kepada Kejati NTT untuk Lidik kasus gagal sewa Kancab Surabaya, DTG bertanya lagi. “LSM yang mana? Sebutkan?” tanyanya kepo.

Setelah disebutkan dan dijelaskan bahwa permintaan tersebut berdasarkan LHP BPK RI tahun 2020, DTG mengatakan, “Jangan lapor-lapor sembarangan kalau mereka tidak tahu duduk persoalan sesungguhnya,” ujarnya menantang.

Bahkan DTG juga mengancam untuk memproses hukum Narasumber. “Memangnya saya tidak ada Hak menuntut? Di bully terus dengan berita yang tidak berkualitas,” ancamnya.

Menurut DTG, semua dokumen terkait hal itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi. “Dan tidak ditemukan unsur pidana Korupsi,” tandasnya.

Namun saat ditanya tentang penyetoran kembali uang ganti rugi ke Jaksa Pengacara Negara, DTG membantah adanya kesepakatan dengan jaksa pengacara negara untuk menyetor kembali dana sewa sekitar Rp 7,5 M.

“Jangan sembarangan tuduh saya Korupsi, enak saja menuduh Korupsi. Setor apa? Saya tidak setor apapun. Memangnya saya makan duit itu? Ngaco aja. Tidak ada, saya tidak pernah buat kesepakatan,” ujarnya berkelit.

Walaupun DTG sedang dikonfirmasi, Ia masih mengingatkan agar wartawan memberitakan secara berimbang. “Ingat Febian, cover both side, jangan saya yang ditanyakan masalah ini, karena urusan Cabang Surabaya timbul masalah setelah saya diberhentikan. Kalau saya masih menjabat tidak akan terjadi seperti itu,” tangkisnya.

Saat disampaikan bahwa mantan Dirum AC telah menyetor kembali uang senilai Rp 500 juta kepada Jaksa Pengacara Negara, DTG mengatakan, “Ohh saya tidak tahu itu. Begitu ya Febian, saya ada kegiatan ya. Terima kasih,” tulisnya.

Permintaan itu disampaikan Ketua Satgas Anti Korupsi DPD I Partai Golkar NTT, Kasimirus Bara Bheri, SH pada Selasa (6/12/22) ketika dimintai tanggapannya terkait kondisi Jembatan Raterunu 1 yang amblas, patah dan bolong, hanya setahu setelah dibangun.

“Saya minta Kajati NTT, Hutama Wisnu memerintahkan tim penyidik Kejati NTT untuk segera memeriksa dan melakukan Penyelidikan kondisi Jembatan ‘Miring’ Raterunu 1 dan memproses hukum kontraktor pelaksananya, CV. Anugerah Cipta Jaya (ACJ) karena membangun jembatan tersebut tidak sesuai Spek (Spesifikasi Teknis) dan Bestek (syarat/ketentuan bangunan),” tandas Kasimirus.

Menurut Kasimirus, CV. Anugerah Cipta Jaya (anak perusahaan PT. Bina Citra Teknik Cahaya/BTC) sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jembatan Raterunu 1 membangun jembatan tersebut tidak sesuai Spek dan Bestek.

“Saya sudah lihat sendiri kondisi jembatan itu. Itu kegagalan struktur jembatan karena tidak sesuai Bestek. Galian pondasi jembatan dangkal sehingga terkikis air, amblas dan patah,” ungkap Kasimirus.

Bahan bangunan yang digunakan, lanjutnya, juga tidak sesuai Spek (Spesifikasi Teknis, red). “Karena diameter besi dan jenis besi yang digunakan tidak sesuai. “Besi yang digunakan kontraktor adalah besi ulir 14 dan besi 12 banci. Padahal seharusnya, seluruh besi yang digunakan adalah besi 16 ulir,” beber Kasimirus sambil menyamankan posisi duduknya.

Selain itu, paparnya, kontraktor tidak menggunakan batu pecah (agregat, red). “Diduga kontraktor malah menggunakan pasir dan kerikil bulat yang diambil dari kali tersebut. Itu bisa dilihat dengan sangat jelas dari kondisi bentangan jembatan yang sudah tergerus air. Juga bongkahan beton bentangan jembatan yang rapuh pada 2 lubang menganga di jembatan itu,” ungkap

Ketua Satgas, Kasimirus sambil mengelengkan kepalanya.
Kasimirus mengaku sangat heran ketika mendapatkan bongkahan beton dari bentangan jembatan yang hancur di ujung jari tangannya.

“Masa beton kok bisa hancur ketika dicungkil dengan ujung jari tangan. Beton macam apa itu?” ujarnya sambil tersenyum sinis.

Kalau seperti itu, lanjut Kasimirus, bagaimana bisa menahan beban kendaraan yang melintas. “Padahal jalur Pantura Flores ini sering sekali dilewati truck-truck expedisi bertonase besar. Jangan sampai jembatan ini ambruk ketika dilewati kendaraan. Ini sangat membayakan pengguna jalan,” jelasnya sambil memperbaiki posisi kacamatanya.

Galian bronjong, kata Kasimirus, juga dangkal sehingga mudah dikikis banjir. “Selain batu bronjong yang digunakan kecil, galian bronjongnya juga dangkal. Apalagi di lokasi itu struktur tanahnya berpasir jadi sangat mudah terkikis air,” tuturnya.

Ia pun mendesak Tim penyidik Kajati NTT dan Dinas PUPR NTT untuk sesegera mungkin mengirim Tim Teknis untuk memeriksa dan menilai jembatan tersebut.