Himbauan tersebut disampaikan Bupati Yosef Badeoda saat dihubungi media ini melalui pesan Whats App pada Jumad,(31/10/2025).

Bupati Yosef Badeoda berharap kepada  masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menggiring opini pada hal kepentingan tertentu yang akan berdampak pada perpecahan antar sesama dan menghambat pembangunan.

“Jadi dimohon bersabar dan jangan terprovokasi ” tandasnya.

Menurut Bupati Yosef Badeoda, permintaan agar pemilik lahan bersabar terkait ganti rugi adalah situasi yang sering muncul dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek pembangunan, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia.

Keterlambatan ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya anggaran dan pencairan dana keterbatasan atau penundaan pencairan anggaran dari pemerintah pusat.

Seperti yang perna diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Dusun Tapatae, Desa Dile, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, menyatakan kesediaannya menyerahkan sebagian lahan sawah mereka untuk digunakan sebagai tempat buangan material galian proyek pelebaran jalan nasional Ende–Wolowaru–Junction–Kelimutu.

Para pemilik lahan yakni Simon Sare didampingi Ibu Sona dan mama Detu kepada media ini pada (Minggu,19 Oktober 2025) mengaku ikhlas, karena menilai manfaat pembangunan infrastruktur jalan jauh lebih besar dibandingkan dampak sementara terhadap lahan pertanian mereka.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT sekaligus Advokat PERADI, Meridian Dewanta Dado, S.H dalam rilis tertulis yang diterima media ini pada Rabu, 24 September 2025.

“Masyarakat Kabupaten Ende harus bersyukur memiliki sosok bupati yang peduli terhadap masyarakat hukum adatnya,” ujar Meridian.

Penilian Meridian itu ditandai dengan di terbitnya Peraturan Bupati (Perbub) Ende Nomor : 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Identifikasi, Verifikasi, Validasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2017.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT sekaligus Advokat PERADI, Meridian Dewanta, menilai keputusan tersebut sebagai terobosan penting.

Advokat Peradi ini menambahkan, pada pemerintahan sebelumnya, aturan pelaksana dari Perda Nomor 2 Tahun 2017 tidak pernah diterbitkan. Akibatnya, masyarakat hukum adat rentan menghadapi perampasan wilayah, konflik agraria, hingga kriminalisasi karena belum memiliki pengakuan hukum yang kuat.

Hal tersebut ditegaskan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda kepada wartawan di pelataran kantor DPRD Ende usai sidang Paripurna pada Senin (11/8/2025).

Menurut Bupati Yosef Badeoda, pada hakekatnya kabupaten Ende siap menggelar even sepak bola tahunan tersebut. Meski tidak mengungkapkan berapa anggaran yang telah disiapkan, namun yang pasti soal anggaran sudah disiapkan Oleh Pemkab Ende.

“Kekerasan terhadap anak di kabupaten Ende tidak boleh terjadi lagi, sekali lagi saya tekankan tidak boleh terjadi lagi. Anak-anak kita memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Tidak boleh ada tekanan atau kekerasan” tandas Bupati Yosef Badeoda, saat membuka kegiatan Phase Out Program FREN di Aula Paroki Onekore, Pada Selasa,( 29/7/2025).

Politisi Partai Demokrat ini mengharapkan agar orang tua dan pendidik harus mampu membimbing dan merubah pola dan cara berpikir anak dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka.

“Saya perlu sampaikan anak jangan diajarkan berpikir miskin cuma hari ini saja, tetapi berikan dia cara berpikir kedepan untuk maju.” tegas Bupati Bedeoda.

Dihadapan peserta, orang nomor satu kabupaten Ende ini menekankan anak-anak di wilayah kabupaten Ende tidak ada yang teraniyaya dan tidak ber sekolah. Pemerintah dan steacholder terkait kata Bupati Yosef Badeoda harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak.

“Saya sepakat dengan moto yang dipaparkan ini, perayaan kemandirian merajut perubahan,menyerahkan estafet. Ini bisa terlaksana jika akses dibuka seluas-luasnya bagi anak. Kita harus bisa siapkan anak- anak kita sebagai generasi penerus yang mandiri, tangguh dan memiliki semangat persaingan tinggi diera globalisasi ini. Tentu dasar pendidikannya harus baik, serta tidak ada lagi kekerasan kepada anak, yang membuat anak hidup dalam ketakutan.” Tandas Bupati Yosef Badeoda.