Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Ende, Marianus Kota pada Rabu, 11 September 2025, menanggapi rencana pencarian lahan baru untuk lokasi TPA.

“Luas lahan yang dibutuhkan untuk TPA itu sekitar 4 hektare. Kita sudah mempunyai lahan 1 hektare, jadi pemerintah hanya perlu membeli 3 hektare lahan warga sekitar. Sudah efisiensi anggaran, karena tidak perlu mengeluarkan biaya fantastis untuk pembebasan lahan,” tegasnya.

Menurut dewan Marianus, penggunaan lahan milik pemda di Pu’pui seluas 1 hektare jauh lebih realistis ketimbang terus menghamburkan anggaran untuk pembebasan lahan baru.

Lahan tersebut sudah resmi milik Pemda sejak era Bupati Paulinus Domi dan letaknya strategis, lebih dari satu kilometer dari permukiman warga.

“Selama ini lahan itu terbengkalai. Daripada cari lahan baru yang bisa memakan waktu lama, lebih baik manfaatkan yang sudah ada,” tegasnya.

Marianus juga menegaskan, pemanfaatan aset Pemda Ende tersebut akan meminimalisir risiko sengketa. “Selain efisiensi anggaran, penggunaan lahan pemerintah lebih aman secara hukum dan terjamin legalitasnya,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup memberi batas waktu hingga Desember 2025 untuk menyiapkan lahan TPA.

“Waktunya mepet. Saran saya gunakan aset pemkab agar pembangunan bisa dimulai lebih cepat, sehingga penanganan sampah segera dilakukan,” tandasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya,rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dibawah bukit Rodja, kelurahan Rukun Lima Kecamatan Ende Selatan kabupaten Ende, kembali mendapat penolakan dari pemilik lahan disekitarnya dan warga.