Institusi Polri menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai dasar dan kode etik profesi kepolisian.

Kapolres Ende, AKBP I Gede Ngurah Joni M., S.H., S.I.K., M.H., menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menegakkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum yang melibatkan anggota Polri.

“Atas nama institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada keluarga almarhum dan seluruh masyarakat Ende. Kami memahami sepenuhnya duka dan keprihatinan yang dirasakan. Kami pastikan proses hukum terhadap oknum anggota yang diduga terlibat akan dilakukan secara tegas, imparsial, dan profesional,” ujar Kapolres Ende.

Kronologi Singkat Kejadian

Peristiwa bermula pada Rabu malam, 29 Oktober 2025, sekitar pukul 22.30 WITA, di sekitar Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohanes, Kabupaten Ende.

Berdasarkan keterangan awal, terlapor yang merupakan anggota Polri, Bripda O.P.A., merespon teriakan dari seorang saksi. Terlapor kemudian diduga melakukan penganiayaan terhadap korban.

Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka dan sempat mendapatkan perawatan intensif di RSUD Ende, namun dinyatakan meninggal dunia pada Kamis, 30 Oktober 2025, pukul 15.35 WITA.

Kasus ini telah resmi dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal yang sama untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Proses Penegakan Hukum Ganda: Pidana dan Etik

Kapolres Ende menegaskan bahwa Polres Ende tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum maupun etika profesi.

Dua mekanisme penegakan hukum kini berjalan secara simultan:

1. Proses Pidana Umum
Penyidik telah memulai proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penegakan hukum akan dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparansi, serta menjunjung tinggi keadilan bagi keluarga korban.

2. Proses Kode Etik Profesi Polri
Secara paralel, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Ende tengah menyiapkan sidang kode etik terhadap terlapor. Sanksi terberat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akan dijatuhkan apabila terbukti melanggar disiplin dan mencoreng kehormatan institusi.

“Tidak ada ruang bagi siapapun di tubuh Polri yang menyalahgunakan kewenangan dan melanggar hukum. Kami tegaskan, tindakan tegas dan tanpa kompromi akan diambil,” tutur Kapolres Ende.

Komitmen Menjaga Kepercayaan Publik dan Kamtibmas

Polres Ende juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga almarhum yang telah menunjukkan kebesaran hati dengan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada proses hukum yang berlaku.

“Kami menghormati kepercayaan tersebut dan berkomitmen untuk terus mendampingi keluarga korban serta menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka,” imbuh Kapolres.

Kepada seluruh masyarakat Ende, Kapolres mengimbau agar tetap tenang dan bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) agar tetap kondusif.

Polri juga menyerukan agar masyarakat menjauhi konsumsi minuman keras (miras) yang kerap menjadi pemicu tindak kekerasan dan gangguan sosial.

“Polri adalah milik rakyat. Kami akan terus melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan yang ketat terhadap seluruh anggota. Kejadian ini menjadi refleksi penting bagi institusi untuk semakin memperkuat integritas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” pungkas Kapolres Ende.

Penulis: Arnold Dewa

Prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Hotel Harper Kota Kupang ini menandai langkah strategis PNI dalam memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat daerah serta memperluas jangkauan pengabdian kepada masyarakat.

Ketua Dewan Kehormatan PNI Cabang Ende, Ir. Stef Tany Temu, M.Si, dalam keterangannya kepada tim media menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses revitalisasi organisasi guna meningkatkan peran serta fungsi PNI sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah.

“PNI hadir untuk mengawal program-program strategis pemerintah dan memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Stefanus dalam sambungan telepon pagi tadi.

Berikut susunan kepengurusan PNI DPC Kabupaten Ende yang telah resmi dilantik:

Dewan Kehormatan

Ketua: Ir. Stefanus Tany Temu, M.Si
Wakil Ketua: Drs. Abraham Badu, M.Si
Anggota:

1. Drs. Agus Naga

2. Drs. Nabas Wangge

3. Yos Mario Lanamana, ST

4. Drs. Hendrik Seni

5. Drs. Amatus Peta

Dewan Pembina

Ketua: Drs. Ahmad Mochdar
Wakil Ketua: Yohanes Vianey, S.Sos, M.Si
Anggota:

1. Orba K. Ima, ST

2. Maximus Deki

3. Jamal Alhabsy (Hotel Ikhlas)

4. Yosefat

5. Andi Wijaya

Dewan Pengurus PNI Kabupaten Ende

Ketua: Hery Jufri
Sekretaris: Vincentius M. T. Taso
Bendahara: David Ndate Du’a, ST

Wakil Ketua Bidang:

1. Organisasi, Keanggotaan & Kaderisasi (OKK): Yohanes M. Vianey, S.Sos, M.Si

2. Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan: Johanes Pande, SH, MH

3. Pemajuan Pendidikan, Litbang, & Pengembangan SDM: Ester Sagajobo

4. Sosial, Keagamaan, Seni & Budaya: Antonius Yohanes Bata, SE (Aries Lawa)

5. Ekonomi Kreatif, Perempuan & Perlindungan Anak: Martha Wangge

6. Ketahanan Pangan, Pertanian, Perdagangan & Perindustrian: Farid Ambuwaru, SH

7. Sumber Daya Alam, Mineral & Energi: Farid Numba, SE

8. Sarana Prasarana, Perhubungan & Kesehatan: Egenius Kota

9. Perbankan, Komunikasi Digital, Koperasi & UKM: Baltasar T. Jata

10. Pembinaan Generasi Muda, Olahraga & Hubungan Antar Lembaga: Yakobus Mbira, S.Sos

Lebih lanjut, Stefanus menegaskan bahwa kehadiran PNI di Kabupaten Ende akan diarahkan untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus mengawal akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan.

“PNI akan bersinergi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai koridor hukum dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Stefanus juga menyampaikan bahwa PNI akan aktif menjaring berbagai aspirasi masyarakat yang belum tersalurkan, guna disampaikan ke tingkat pusat untuk mendapatkan perhatian yang layak.

“Setiap suara masyarakat yang selama ini tidak terdengar, akan kami bawa ke DPP PNI untuk ditindaklanjuti dalam kerangka kerja nyata organisasi,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Stefanus berharap kehadiran PNI di Kabupaten Ende dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

Penulis: Arnold Dewa

Kegiatan ini dilaksanakan di atas lahan pertanian milik Kelompok Tani “Muri Sama”, yang berlokasi di Jalan Flores, Dusun Wolowona, Desa Nanganesa, Kecamatan Ndona, pada Rabu, 8 Oktober 2025, pukul 11.00 WITA.

Turut hadir dalam kegiatan strategis ini, Kapolres Ende AKBP I Gede Ngurah Joni M., S.H., S.I.K., M.H., bersama sejumlah pejabat dari lintas sektor, antara lain perwakilan Dandim 1602 Ende yang diwakili oleh Pasipers, anggota DPRD Kabupaten Ende, Ketua Pengadilan Negeri Ende, perwakilan Kejaksaan Negeri Ende, Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende, UPTD Dinas Kehutanan, Sekretariat DKP3, serta perwakilan Bulog Ende. Hadir pula para mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok tani setempat.

Acara ini juga terselenggara secara nasional melalui koneksi virtual Zoom Meeting yang dipandu langsung oleh Mabes Polri dan diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

Kegiatan ini merupakan bagian integral dari program nasional untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mempererat sinergi antarlembaga dan elemen masyarakat.

Dalam keterangannya kepada tim Humas Polres Ende, Kapolres Ende AKBP I Gede Ngurah Joni M. menyampaikan bahwa kegiatan penanaman serentak yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu bentuk kontribusi aktif Polres Ende dalam mendukung swasembada pangan secara berkelanjutan.

> “Hari ini kami melaksanakan penanaman serentak kuartal ke-IV Tahun 2025 dengan total luasan lahan mencapai 5 hektar. Kegiatan ini akan terus berlanjut, tidak berhenti pada hari ini saja. Kami bersinergi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Pertanian, guna memaksimalkan potensi pertanian di wilayah ini. Untuk benih, telah kami siapkan 1,5 ton dan akan dimanfaatkan secara optimal di berbagai lokasi Program Pertanian (Protan),” ujarnya.

Penanaman jagung ini menggunakan varietas Hibrida Bisi 2, yang dikenal memiliki produktivitas tinggi dan daya tahan yang baik terhadap kondisi iklim lokal. Secara simbolis, penanaman dilakukan oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Kapolres Ende, perwakilan Dandim 1602 Ende, dan Ketua Pengadilan Negeri Ende.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekadar seremoni seremonial, melainkan merupakan bentuk nyata dedikasi Polri dalam menjaga ketersediaan dan keberlanjutan pangan, khususnya di wilayah Ende. Melalui kegiatan ini, Polres Ende berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah pusat untuk mencapai kedaulatan pangan nasional.

Penulis : Arnold Dewa