Di kecamatan Ndori misalnya, seluruh desa di wilayah ini padam yaitu Desa Ratemangga, Desa Wonda, Desa Maubasa, Desa Maubasa timur, Desa Maubasa Barat, desa Aebara, Desa Molekelisamba dan Desa Lunggaria. Sementara itu di wilayah kecamatan Maurole, ada sebagian wilayah yaitu  Desa Aewora dan Desa Detuwulu yang mengalami pemadaman. Di wilayah ini  petugas dari Unit Pelayanan Pelanggan (ULP) Ende kesulitan memikul tiang keatas bukit serta proses mobilisasi materialpun mengalami kendala.

Padamnya listrik di dua wilayah kecamatan tersebut lantaran pohon tumbang menimpa kabel PT PLN  tepatnya di desa Nakaramba kecamatan wolowaru dan di desa Aewora kecamatan Maurole.

Kepala PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Ende, Immer R. Pakpahan yang dikonfirmasi diruang kerjanya menerangkan pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Ndori dan beberapa wilayah di kecamatan Maurole tidak terencana namun disebabkan faktor non-teknis.

“Untuk kecamatan Ndori itu kan penyulangnya dari Wolowaru jadi memang dia di ujung, dan beberapa hari ini banyak pohon tumbang tapi posisi sekarang itu menyala,” terang Immer R. Pakpahan.

Saat ini kata Immer, progres pengerjaan gangguan pohon tumbang Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru sudah 80 persen.

Diketahui, cuaca buruk sedang melanda kabupaten Ende saat ini. Hujan lebat disertai angin kencang saat inin terjadi di beberapa wilayah di kabupaten Ende.

Hal tersebut disampaikan Manager PT. PLN (Persoero) Unit Layanan Ende, Immer Rofdel Pakpahan saat dikonfirmasi tim media melalui pesan tertulisnya Selasa, 9/25.

Immer mengungkapkan, berdasarkan Informasi dari PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K Flores ) yang membawahi langsung pembangunan Listrik Desa-desa.

Untuk Kabupaten Ende tersisa tiga desa di Kabupaten Ende Rasio Electrifikasi sudah mencapai 99,6 %, sisa 0,4% Desa yg belum mendapat jaringan listrik .

Ada beberapa kendala pembangunan Listrik ke 3 Desa Tersebut selain Anggaran Tahun 2025 belum tersedia juga hal-hal sebagai berikut:

Misalnya, untuk Desa Aelipo, menurut Immer harus melewati kawasan hutan lindung yang sampai saat ini masih menunggu hasil MOU antara PLN dengan Pemerintah seperti Kementrian Kehutanan (Kemenhut).