Sorotan paling tajam datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende yang menilai bahwa penunjukan tersebut belum diiringi oleh kesiapan anggaran dan dukungan regulatif yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Ende maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua PMKRI Cabang Ende menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat alokasi anggaran resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2025 untuk pelaksanaan ajang bergengsi antar klub sepak bola se-NTT tersebut.

Hal ini, menurutnya, menjadi indikator nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Ende belum sepenuhnya siap secara administratif maupun fiskal untuk mengemban tanggung jawab sebagai tuan rumah.

“Tidak dapat dikatakan siap menjadi penyelenggara ketika pembiayaan kegiatan sebesar ini bahkan belum masuk dalam perencanaan dan pembahasan resmi dalam APBD induk. Ini persoalan serius yang menyangkut akuntabilitas publik,” ujar Ketua PMKRI.

Lebih lanjut, PMKRI menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap pengeluaran harus tercantum dalam APBD yang telah disahkan bersama DPRD. Perubahan atau penambahan kegiatan, termasuk penyelenggaraan ETMC, hanya dimungkinkan melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD).

Namun hingga kini, tidak ada indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten maupun DPRD Ende akan segera menginisiasi penyesuaian anggaran tersebut.

Jika pelaksanaan ETMC tetap dipaksakan tanpa payung hukum yang jelas, PMKRI memperingatkan bahwa hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Isu lainnya yang turut mencuat adalah wacana penggunaan dana pribadi oleh sejumlah pejabat daerah untuk menutup kebutuhan anggaran ETMC.

Menanggapi hal ini, PMKRI menilai langkah tersebut tidak hanya tidak etis, namun juga berisiko menabrak norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan hukum terkait gratifikasi, penggunaan dana pribadi untuk kepentingan kedinasan, khususnya yang berkaitan langsung dengan jabatan publik, dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian yang melanggar etika administrasi pemerintahan.

Di sisi lain, kemungkinan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga turut menjadi polemik. Menurut PMKRI, dana SiLPA semestinya diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat mendesak dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pelunasan utang proyek, pembayaran tunjangan profesi guru, serta kebutuhan pelayanan dasar lainnya.

“Lebih arif dan bijaksana apabila dana yang tersedia difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban daerah yang tertunda, daripada mengejar prestise melalui penyelenggaraan event olahraga yang belum didukung perencanaan matang dan landasan hukum yang kuat,” imbuh PMKRI.

Menutup pernyataannya, PMKRI mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Ende untuk lebih mengedepankan agenda-agenda strategis pembangunan daerah serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal publik.

Menurut mereka, menjadi tuan rumah ETMC tidak sekadar soal seremoni atau prestise, melainkan tanggung jawab besar yang membutuhkan perencanaan menyeluruh, legalitas anggaran, serta keseriusan lintas sektor dalam menjamin kelancaran pelaksanaannya.

“Jangan sampai demi mengejar popularitas sesaat, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik justru dikorbankan,” pungkas Ketua PMKRI.

Penulis: Arnold Dewa

Hal tersebut diungkapkan Ketua Presidium PMKRI Cabang Ende, Erlanus Le’u saat memberi pidato politik pada momen pelantikan Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Ende, Selasa, ( 3 /9/ 2024) lalu.

Erlan menegaskan  keterlibatan para kaum Clerus /imam dalam kerja – kerja praktis politik akan berdampak pada kepincangan dalam mengawal jalannya pesta demokrasi.

Seperti yang disaksikan tim media ini, nampak beberapa aktivis yang diantaranya Rian Laka,  Angan Riwu, Herman Gatu, mantan ketua PMKRI, Rian Laka Mau, dan beberapa aktivis lainnya turut mendampingi Yustinus, sementara itu  beberapa mantan aktivis lainnya seperti, Blasius Rinda, Kasmirus Bara Bheri, Arminus Deni, Agustinus Rae,  Adrianus So tidak nampak.

Selain memenuhi undangan dari para Juniornya, kunjungan mantan anggota DPRD Ende dari PDI Perjuangan dua periode ke – Margasiswa PMKRI Ende juga sebagai bentuk silaturahmi dan ingin berdiskusi bersama seluruh kader Katolik yang masih aktif berproses di PMKRI Cabang Ende.

Seperti yang disaksikan tim media ini, dihadapan senior dan ketua FORKOMA Ende, para aktivis PMKRI aktif ini menyampaikan berbagai persoalan kemasyarakatan mulai dari pembangunan non fisik dan pembangunan fisik yang masih menjadi atensi Pemerintah Kabupaen Ende.

Salah satu pembahasan yang paling menarik yakni, membahaskan terkait pengawalan PMKRI terhadap jalannya pemilu damai diajang Pilkada 2024 yang kini tengah bergulir.

Sebagai kader Katolik yang dilahirkan secara ideologis di PMKRI, Yustinus Sani mengakui, akan tetap menjaga independensi dari PMKRI sebagai organisasi pembinaan, perjuangan dan kaderisasi.

Ia berharap PMKRI secara organisatori untuk tidak terlibat dan tercebur dalam politik praktis. Karena tugas PMKRI untuk mengawal jalannya proses pemilu agar damai dan aman. Ungkap ketua Forkoma PMKRI Ende.