Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda, mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus menjalankan program pembangunan daerah, tetapi juga berupaya menyelaraskan berbagai kebijakan dengan agenda strategis pemerintah pusat.

“Dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Ende, pemerintah tidak hanya fokus pada program daerah, tetapi juga bersinergi dengan program-program strategis pemerintah pusat. Ini bukan sekadar menjalankan amanah, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” kata Bupati Yosef dalam siaran pers, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui berbagai program strategis sangat membantu daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi saat ini. Karena itu, Pemkab Ende terus memastikan kesiapan regulasi, sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran agar seluruh program berjalan tepat sasaran.

Berdasarkan data yang dihimpun hingga Juni 2026, sejumlah Program Strategis Nasional yang telah berjalan di Kabupaten Ende antara lain:

1. Pembentukan Koperasi Merah Putih
Pemkab Ende telah membentuk sebanyak 278 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terdiri atas 255 Koperasi Desa Merah Putih dan 23 Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Dari jumlah tersebut, 172 koperasi telah memiliki lahan. Sebanyak 159 lokasi telah mendapat persetujuan proses pembangunan, sementara 13 lokasi masih dalam tahap verifikasi. Dari 159 lokasi tersebut, 18 unit telah menyelesaikan pembangunan fisik gedung, 112 unit sedang dalam proses pembangunan, dan 29 unit masih dalam tahap persiapan lahan.

Selain itu, sebanyak 15 gerai koperasi telah beroperasi dengan modal yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota.

2. Program Makan Bergizi Gratis
Dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), saat ini telah beroperasi 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aglomerasi di Kabupaten Ende.

Selain itu, sebanyak 75 dapur SPPG kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sedang dalam proses pembangunan dan dipersiapkan untuk segera beroperasi di berbagai wilayah Kabupaten Ende.

3. Kampung Nelayan Merah Putih
Kabupaten Ende juga menjadi salah satu daerah pelaksana Program Kampung Nelayan Merah Putih.

Pada tahun 2025, pembangunan kampung nelayan dilaksanakan di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai 53,54 persen dan ditargetkan rampung pada Juli 2026.

Sementara untuk tahun 2026, sejumlah lokasi baru telah diusulkan dan disurvei oleh Tim Topografi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, yakni Desa Mbuliwaralau (Kecamatan Wolowaru), Desa Waka (Kecamatan Wewaria), Desa Rorurangga (Kecamatan Pulau Ende), serta Kelurahan Tetandara.

4. Mendukung Program Indonesia ASRI
Sejalan dengan program unggulan daerah “Ende Bersih”, Pemkab Ende secara aktif mendukung Program Strategis Nasional Indonesia ASRI melalui berbagai kegiatan lingkungan.

“Bagaimana anda mau tegakkan peraturan dalam kondisi yang teler misalnya, tidak boleh ada anggota kita yang dalam bertugas itu mengkonsumsi miras, ini pimpinan harus lakukan penertiban, berikan contoh yang baik, kita baru melakukan penegakkan kalau kita juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan tanggungjawab, relasi antar manusia harus diperhatikan,” ujar Wabup Domi Mere saat memberikan sambutan di acara pembekalan teknis dan pembaretan 65 anggota Sat Pol PP tahun anggaran 2025 di halaman kantor itu, Rabu (5/11/2025) pagi.

Wabup Domi Mere mengharapkan agar anggota Sat Pol PP dan Damkar harus menjadi teladan bagi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Pol PP, Eman Tadji kepada wakil bupati Ende, Dominikus Minggu Mere saat kegiatan Bimtek dan Pembaretan anggota baru di halaman kantor Satpol PP, Rabu (5/11/2025).

Eman mengatakan kondisi ini sering terjadi karena keterbatasan anggaran sehingga saat terjadi kebakaran dan Damkar harus mengutang kepada pihak ketiga.

“Damkar memiliki kendaraan namun tidak ada anggaran, jika sewaktu waktu terjadi peristiwa kebakaran dan ada kegiatan yang harus kami dukung maka harus utang. Kami biasa utang di Sempati Air,” katanya.

Eman juga mengatakan untuk operasional sehari- sehari Satpol PP Ende juga sering mengalami kekurangan bahan bakar karena anggaran yang diberikan tidak cukup. Ia dan para para Kabid kadang patungan untuk isi bahan bakar.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Ende, drg Dominikus Minggu Mere usai membuka acara pembekalan teknis dan pembaretan 65 anggota Sat Pol PP tahun anggaran 2025 di halaman kantor itu, Rabu (5/11/2025) pagi.

“Pada apel hari Senin kemarin, Bapak Bupati telah menyampaikan untuk tahun anggaran 2025 ini TPP kita akan alokasikan untuk tiga bulan untuk para ASN,” ujar Wabup Domi Mere.

Penerima TPP ASN nantinya, kata Wabup Domi Mere, menjadi kewenangan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda.

Demikian disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT, Meridian Dado, S.H., dalam rilis tertulis yang diterima Redaksi 76.com pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

“Tidak melakukan sidang perubahan anggaran bukan pelanggaran hukum. Itu justru menunjukkan postur APBD yang telah sesuai dengan kebutuhan daerah,” tulis Meridian.

“Kita minta oknum anggota DPRD Ende berhenti membuat narasi seolah-olah ada upaya penghapusan fungsi dewan oleh Bupati Yosef Badeoda,” tambahnya.

Menurutnya, absennya sidang perubahan anggaran menunjukkan anggaran yang telah ditetapkan masih relevan dan tidak memerlukan penyesuaian di tengah tahun berjalan.

Ketiadaan sidang perubahan anggaran, kata Meridian, tidak berarti menghapus fungsi pengawasan DPRD. Sidang perubahan hanya diperlukan jika terdapat perubahan signifikan pada pendapatan riil, prioritas belanja, atau kebijakan daerah.

“Kebijakan Bupati Yosef menggunakan anggaran hasil efisiensi tidak memerlukan sidang perubahan. Efisiensi dilakukan melalui penajaman belanja dan pengalihan anggaran non-esensial ke program prioritas tanpa mengubah postur APBD secara fundamental,” jelas Meridian.

Meridian menegaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan Bupati Yosef Badeoda bertujuan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, bukan melakukan pemotongan total terhadap pos belanja yang ada.

Hal tersebut ditegaskan bupati Yosef Badeoda kepada awak media saat melakukan konfrensi pers dirumah jabatan bupati Selasa, (7/10/2025).

“Gajinya dibayar tapi orangnya tidak perna bekerja, lebih baik dipecat supaya jangan membebani APBD kita”. paparnya.

Untuk memastikan kebijakannya itu, bupati Yosef menginstruksikan kepada pimpinan kepala dinas, badan dan kantor untuk memantau absensi kehadiran ASN. Apabila ada yang tidak disiplin, maka oknumnya ASN tersebut segara ditindak tegas.

Menurut Bupati Yosef Badeoda, selain tidak membebankan APBD, proses pemecatan ini dilakukan agar tidak terjadi berbagai masalah dan terganggunya pelayanan masyarakat.

“Bagi ASN yang di Kelurahan, kecamatan, ataupun di masing- masing OPD yang tidak disiplin, saya pastikan akan ada sanksi pemecatan,”tandasnya.

Saran pedas ini dilontarkan tokoh muda NTT, Arnoldus Toda, melalui sambungan telepon kepada media pada Kamis, 14 Agustus 2025.

“RPJMD itu bukan latihan membaca untuk anak SD kelas satu. Isinya bukan sekadar visi-misi atau angka-angka. Kalau jadi anggota DPRD hanya berpikir soal dana pokir, mending pulang, tidur, tiap bulan terima gaji,” tegas Arnol.

Menurutnya, pernyataan Fraksi Golkar pada sidang paripurna DPRD Ende, Rabu (11/8/2025), menyesatkan publik dan tidak mendidik. Ia menilai tidak ada yang salah dengan dokumen RPJMD tersebut.

“Saya sarankan Ketua Fraksi Golkar Ende baca ulang dokumennya. Dan pimpinan DPRD sebaiknya beri waktu khusus untuk mereka menyampaikan ulang pandangannya. Kalau tidak, akan hancur karena opini sesat dan dangkal itu,” ujar Arnol.

Arnol menyindir bahwa tujuh fraksi lain—PDIP, PSI, NasDem, Hanura, Gabungan Gerindra-PAN-PKS, PKB, dan Demokrat—paham betul sistematika RPJMD, visi-misi, dan manfaatnya bagi masyarakat, sementara Fraksi Golkar justru terlihat gamang.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Ende, Mathildis Mensi Tiwe dalam rapat pemantapan kegiatan tersebut di Ende pada Selasa, 30 Juli 2025.

“Festival ini adalah perwujudan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Kita ingin meneguhkan identitas budaya lokal, merayakan keberagaman dalam harmoni, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Target kami, perputaran ekonomi daerah bisa mencapai Rp 1,3 miliar,” ujar Kadis Mensi Tiwe.

Menurut Kadis Mensi, festival tersebut akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 30 Agustus 2025, dan akan diisi dengan berbagai perlombaan yang terbuka untuk umum, di antaranya: lomba penyanyi pop, musik tradisional, tarian tradisional, paduan suara, group band.

Empat kategori akan dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, sedangkan untuk lomba band, panitia masih menyiapkan lokasi alternatif.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang terbuka bagi kreativitas warga Ende. Selain itu, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya lokal,” tambah Kadis Mensi.

“Kekerasan terhadap anak di kabupaten Ende tidak boleh terjadi lagi, sekali lagi saya tekankan tidak boleh terjadi lagi. Anak-anak kita memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Tidak boleh ada tekanan atau kekerasan” tandas Bupati Yosef Badeoda, saat membuka kegiatan Phase Out Program FREN di Aula Paroki Onekore, Pada Selasa,( 29/7/2025).

Politisi Partai Demokrat ini mengharapkan agar orang tua dan pendidik harus mampu membimbing dan merubah pola dan cara berpikir anak dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka.

“Saya perlu sampaikan anak jangan diajarkan berpikir miskin cuma hari ini saja, tetapi berikan dia cara berpikir kedepan untuk maju.” tegas Bupati Bedeoda.

Dihadapan peserta, orang nomor satu kabupaten Ende ini menekankan anak-anak di wilayah kabupaten Ende tidak ada yang teraniyaya dan tidak ber sekolah. Pemerintah dan steacholder terkait kata Bupati Yosef Badeoda harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak.

“Saya sepakat dengan moto yang dipaparkan ini, perayaan kemandirian merajut perubahan,menyerahkan estafet. Ini bisa terlaksana jika akses dibuka seluas-luasnya bagi anak. Kita harus bisa siapkan anak- anak kita sebagai generasi penerus yang mandiri, tangguh dan memiliki semangat persaingan tinggi diera globalisasi ini. Tentu dasar pendidikannya harus baik, serta tidak ada lagi kekerasan kepada anak, yang membuat anak hidup dalam ketakutan.” Tandas Bupati Yosef Badeoda.

Hal itu disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah NTT, Meridian Dewanta Dado, S.H dalam rilis tertulis yang diterima media ini pada Selasa, 24 Juni 2025, menanggapi (mengkriitisi, red) sikap Arminus Wuni Wasa, yang mempertanyakan dasar hukum kebijakan Bupati Yosef Badeoda terkait keharusan melampirkan bukti pembayaran pajak untuk menerima gaji ke-13.

“Tidak usah malu. Belajar lagi di TKK atau PAUD. Minta guru ajari soal pajak dan kewajiban warga negara. Jangan asal bicara lalu bikin gaduh,” tulis Meridian dalam rilis tersebut.

Meridian menilai pernyataan Arminus mencerminkan pemahaman yang sangat dangkal soal kewajiban pajak, bahkan menyarankan agar yang bersangkutan “kembali belajar di PAUD atau TK untuk memahami dasar kewarganegaraan, termasuk pajak sebagai kewajiban mutlak.”

Meridian menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib warga negara kepada negara, yang bersifat memaksa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009. Pajak adalah instrumen negara untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.

“Sudah jelas dalam UUD 1945 Pasal 23A: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi tidak bisa ditawar-tawar, apalagi dipertanyakan oleh pejabat publik,” tegasnya.

Berikut terkait gaji ke-13, Meridian juga menegaskan bahwa gaji ke-13 yang selama ini diberikan kepada ASN dan pejabat negara adalah bentuk penghargaan atas kinerja dan upaya meringankan beban biaya pendidikan, bukan hak mutlak yang bebas dari aturan.

“Gaji ke-13 adalah insentif. Jadi sangat wajar jika pemerintah daerah mensyaratkan kepatuhan pajak sebagai indikator. Kalau belum bayar pajak, ya jangan harap dapat gaji tambahan. Itu logika sehat dalam tata kelola keuangan public,” jelasnya.

Meridian menekankan bahwa DPRD adalah lembaga yang seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan hukum dan fiskal, bukan malah mengabaikan atau mempertanyakan dasar hukum yang sudah jelas.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Ibrahim, S.H., memastikan bahwa seluruh proses uji KIR berjalan sesuai ketentuan hukum dan standar teknis yang berlaku. “Saya sudah instruksikan dari awal kepada Kabid Darat agar uji kelayakan kendaraan dilakukan berdasarkan prosedur resmi yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri,” jelasnya kepada wartawan pada Kamis (19/6/2025).

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Dishub Ende telah memasang CCTV di area pengujian kendaraan untuk memastikan tidak terjadi praktik pungli. Ibrahim juga mengimbau para pemilik kendaraan atau pengusaha transportasi yang merasa mengalami pungli untuk segera melapor, baik ke dirinya langsung maupun ke Bupati Ende, Yosef Badeoda.

“Kalau memang ada yang merasa dipungli, silakan laporkan secara resmi. Jangan hanya sebatas pernyataan tanpa bukti, karena itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjatuhkan integritas kami di Dishub,” tegasnya.

Dukungan Peralatan dan Prosedur Standar

Dijelaskan lebih lanjut, unit pengujian kendaraan Dishub Ende saat ini telah mengantongi sertifikasi akreditasi “B” dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan nomor KP-DRJD 8862 Tahun 2022 yang berlaku hingga 31 Oktober 2026. Kalibrasi alat uji dilakukan setiap tahun sesuai arahan dari pusat.

Peralatan yang digunakan dalam pengujian mencakup:

Gas Analyzer dan Smoke Tester untuk uji emisi

Head Light Tester untuk lampu utama

Brake Tester untuk sistem pengereman

Side Slip Tester untuk kincup roda

Sound Level Meter untuk kebisingan

Tint Tester dan Speedometer Tester

Axle Load Meter untuk beban roda

“Semua alat ini terstandar dan diuji secara berkala, sehingga hasil pengujian tidak bisa dimanipulasi,” ujar Ibrahim.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Kabupaten Ende, Irwan Nua kepada tim media ini pada Senin, 16 Juni 2025 mengungkapan, bahwa Sekda Gusti Ngasu telah memasukkan surat pengajuan pengunduran diri ke Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda beberapa hari lalu.

“Benar, pak Sekda telah mengajuhkan surat pensiun dini dari ASN kepada bapak bupati dan pak bupati sendiri sudah menyetujui. ” tandas Irwan Nua.

Sekda Ende, Agustinus G Ngasu hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Tim media ini dan sejumlah wartawan yang hendak menemuinya secara terpisah di ruang kerjanya di lantai dua (2) Kantor Bupati Ende, enggan bertemu wartawan dengan alasan sedang mengikuti zoom meeting.

Sementara itu Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda yang dikonfirmasi tim media di hari yang sama pada Senin (16/6/2025) malam via telepon selulernya membenarkan informasi tersebut.

Informasi yang dihimpun tim media ini dari sumber sangat layak dipercaya pada Senin (09/06/2025) menguraikan rincian anggaran tersebut antara lain anggaran belanja rumah tangga untuk Ketua DPRD Ende dan Wakil Ketua 1 serta Wakil Ketua 2 masing-masing sebesar Rp30 juta/bulan atau total Rp90/bulan.

Dengan demikian, anggaran sebesar Rp 90 juta/bulan dikali 12 bulan sama dengan Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah). Jika jumlah itu dikali tiga (3) tiga tahun (2022-2024), maka dipastikan ada total anggaran Rp3,2 miliar terbuang percuma untuk rumah dinas tiga pimpinan DPRD Ende, yang tak ada bedanya dengan ‘rumah hantu’.

Sumber mengungkapkan, penetapan anggaran untuk belanja tiga pimpinan DPRD Ende itu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Ende Nomor 88 Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022.

Menurutnya, alokasi anggaran belanja tersebut tidak masuk akal, karena selain gaji pokok, anggota DPRD juga mendapatkan tunjangan yang nominalnya sesuai jabatan. Semakin tinggi jabatan, semakin besar pula tunjangan yang didapatkan.

“Ini konyol pak! Belanja rumah tangga pimpinan DPRD Ende untuk Ketua sebesar Rp30 juta/bulan, Wakil Ketua 1 sebesar Rp30 juta/bulan dan Wakil Ketua 2 sebesar Rp30 juta/bulan dan diberikan setiap bulan dan dibebankan ke APBD Ende,” bebernya.

Uang belanja rumah tangga pimpinan dewan, katanya, diperuntukan untuk kebutuhan makan minum (istri dan 2 anak), kebutuhan snack keluarga, kebutuhan makan minum jamuan dan kebutuhan makan minum rapat. Semua item ini berstandar VIP. Selain itu, juga ada kebutuhan asisten rumah tangga dan sopir serta kebutuhan lainnya untuk rumah tangga tiga pimpinan DPRD Ende.

Tingginya tunjangan tersebut, menurutnya berbanding terbalik dengan kondisi rumah jabatan pimpinan DPRD Ende yang sudah lama tidak ditempati. “Coba wartawan pergi ke Rumah Dinas Ketua DPRD Ende yang terletak di jalan Durian dan rumah dinas salah satu Wakil Ketua di jalan Udayana, apakah ada penghuni disana?” tantang sumber tersebut.

Mengikuti arahan sumber tersebut, tim media ini pun melakukan tinjauan langsung ke lokasi rumah dinas tiga unsur pimpinan DPRD Ende itu. Seperti yang disaksikan tim media ini, kondisi Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Ende yang terletak di jalan Durian Ende tampak sepi, tak berpenguhuni. Hanya ada dua unit kendaraan, masing- masing yaitu jenis Inova Hitam dan Zuzuki Ertiga berwarna putih yang terlihat terparkir di garasi samping kiri bangunan itu.

Sementara pada bagian kanan rumah dinas itu tampak satu unit piringan parabola yang sudah karatan, rusak dan miring, nyaris menyentuh tanah. Dibagian selasar kanan depan rumah, tampak rumput sejenis anakan pohon arah tumbuh subur.

Pernyataan tersebut disampaikan, Meridian Dewanta Dado, S.H, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) wilayah NTT / TPDI –NTT/ Advokad PERADI, melalui presrilis yang diterima media ini pada hari Minggu (1/6/2025) pukul 19.40 wita.

Dalam rilisnya itu¸ Meridian menegaskan, pengalihan  anggaran senilai Rp 49,8 miliar di kabupaten Ende tahun anggaran 2024 tidak perlu terjadi jika Pj.Bupati Agustinus G. Ngasu selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah benar-benar
menjalankan tupoksinya secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selaku Penjabat Bupati, Agustinus G. Ngasu adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan antara lain, yaitu menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan keuangan daerah, mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait pengelolaan keuangan daerah yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/
atau masyarakat, menetapkan kebijakan pengelolaan APBD dan melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan “ tulisnya.

Dalam melaksanakan kekuasaan, tulis Meridian, Pengelolaan Keuangan Daerah di kabupaten Ende, Pj.Bupati Agustinus G. Ngasu melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah yang terdiri atas Sekertaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna anggaran (PA).

Menurut Merdian, atas perbuatan dugaan penyalagunaan wewenang itu maka tanggal ( 27 /3/2025) , Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Zulfahmi, S.H, M.H telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-04/N.3.14/Fd.1/03/2025 sebagai dasar untuk mencari bukti-bukti atau keterangan yang menunjukkan ada atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan anggaran senilai Rp. 49,8 miliar yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Tim Kejaksaan Negeri Ende tulis Merdian, menemukan fakta bahwa anggaran senilai Rp.49,8 miliar yang semestinya dibayarkan kepada para rekanan atas proyek fisik dan non-fisik tahun anggaran 2024 yang telah rampung dengan realisasi 100 persen itu, justru dialihkan untuk membayar item kegiatan lainnya seperti gaji DPRD Ende, gaji PPPK, belanja rutin, dan alokasi dana desa yang seharusnya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pemeriksaan awal oleh pihak Kejaksaan Negeri Ende, Plt Kepala BPKAD Kabupaten Ende Fransisco Versailes Siga, mengakui bahwa rincian alokasi dana yang dialihkan, yaitu :
● Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Ende untuk periode Mei hingga Desember 2024 sebesar Rp.8.613.021.295,-;
● Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2022 dari Juni hingga Agustus 2024 sebesar Rp.7.873.257.641,-;
● Belanja rutin Sekretariat Daerah (Setda) dan Sekretariat DPRD (Setwan) sebesar Rp.17.709.803.070,-;
● Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp.10.968.001.842,-;

BPKAD Kabupaten Ende selaku SKPKD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dengan beberapa kewenangannya sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O19 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah kewenangan
yang bersumber dari pelimpahan berupa Mandat dari PJ. Bupati Ende, Agustinus Gadja Ngasu.

Belum usai penyelidikan dugaan kasus pengalihan dana sebesar Rp 49 miliar yang bersumber dari DAK dan DAU SG dari pemerintah pusat dimasa kepemimpinan Penjabat Bupati (Pj). Agustinus G. Ngasu untuk pembayaran pekerjaan jasa konstruksi kepada rekanan oleh Kejaksaan Negeri Ende, kini muncul kasus serupa.

Seorang ASN di lingkungan Sekertaris Dewan (sekwan) dan salah satu oknum
anggota DPRD Ende akhinya membongkar adanya dugaan penyalagunaan wewenang dan
korupsi anggaran makan minum di kantor DPRD Ende 2023-2024 sebesar Rp 1,4 miliar.

Menurutnya keduanya, sebagian besar dana miliaran itu mengalir ke beberapa oknum anggota DPRD Ende dengan dalil pinjaman untuk membiayai kos politik pemilihan legislatif (Pemilu) 2024 lalu.

Kedua sumber yang meminta agar nama tidak dipublikasikan ini pun membeberkan beberapa indikasi penyimpangann korupsi yang dilakukan antara lain, di tahun anggaran
2024 pencairan anggaran dilakukan 3 (tiga) kali pada waktu yang tidak normal yaitu antara tanggal (15 Desember – 25 Desember 2024) padahal secara akuntasi tata kelola keuangan daerah tanggal (15 Desember) batas terakhir kegiatan pemerintah.

Tanggal  (20 Desember 2024) itu penutupan kas daerah /tutup kas sehingga di tanggal (16 Desember 2024) DPRD secara kelembagaan melakukan rapat terakhir dengan agenda pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.

Indikasi lain menurut keduanya, pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2024, DPRD melakukan rapat dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi, dan peserta sidang saat itu disukuhkan makan minum berupa nasi kotak dengan jumlah nasi kotaknya tidak sebanyak jumlah peserta sidang.