Permintaan tersebut disampaikan Sekretaris Pemuda Pancasila kabupaten Ende, Marianus Laka yang dikirim melalui pesan whatsApp kepada tim media ini pada Rabu (30/7/2025).

Dalam rilisnya itu, mantan aktivis PMKRI cabang Ende ini mengatakan secara kelembagaan DPRD Ende memiliki 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, budgeting dan fungsi kontrol sehingga saatnya kini 30 anggota DPRD Ende yang dinakodai oleh Fransiskus Taso harus menunjukan peran dan fungsi kontrol yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan, memastikan pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang berlaku serta mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten Ende.

“DPRD bertugas memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemkab Ende harus sesuai dan pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam APBD dikelola dengan baik dan transparan ” tandasnya.

Sementara itu Kejaksaan Negeri Ende memiliki peran penting dalam proses pembangunan 11 paket pekerjaan SPAM bidang Air Bersih guna mencegah terjadinya korupsi dan memastikan pelaksaannya sesuai RAB dan hukum.
” Peran Jaksa mencakup pengawasa, pendampingan hukum serta penindakan jika terjadi penyimpangan ” tandasnya.