Redaksi76.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai arah kebijakan ekonomi nasional yang ingin memperkuat pengendalian negara terhadap ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit dan batu bara merupakan sebuah gagasan besar yang lahir dari semangat nasionalisme ekonomi.

Sebagai bangsa yang kaya sumber daya alam, Indonesia tentu ingin memperoleh manfaat yang lebih besar dari hasil bumi sendiri dan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain.

Sebagai masyarakat Indonesia, kita tentu memahami niat baik pemerintah untuk meningkatkan devisa negara, memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar dunia, mengurangi praktik transfer pricing, serta menghindari kebocoran ekonomi nasional.

Secara teori, apabila negara memiliki kendali yang lebih kuat terhadap perdagangan komoditas strategis, maka Indonesia dapat memiliki bargaining power yang lebih besar di tingkat internasional.

Namun demikian, dalam implementasinya pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak besar terhadap industri sawit, pelaku usaha, buyer internasional, perusahaan pemegang sertifikasi ISCC, serta badan sertifikasi yang selama ini menjaga keberlanjutan dan kepatuhan rantai pasok global.

Saat ini, banyak perusahaan sawit Indonesia telah membangun sistem ekspor yang terintegrasi dengan standar internasional seperti ISCC-EU, ISCC PLUS, ISCC CORSIA, dan RSPO. Buyer dari Eropa, Jepang, Korea, Amerika, hingga pasar Sustainable Aviation Fuel (SAF) sangat bergantung pada aspek traceability, sustainability declaration, legal ownership, mass balance, serta chain of custody yang ketat dan transparan.

Apabila seluruh ekspor nantinya harus melalui satu entitas seperti Danantara, maka struktur supply chain global akan berubah secara signifikan. Yang sebelumnya berjalan dari Plantation → Mill → Refinery → Trader → Export Buyer, akan berubah menjadi Plantation → Mill → Refinery → Danantara → Export Buyer. Penambahan entitas baru ini tentu berdampak langsung terhadap audit trail, transaction certificate, sustainability declaration, hingga volume reconciliation dalam sistem sertifikasi ISCC.

Dalam skema ISCC, setiap pihak yang memiliki, memperdagangkan, menyimpan, atau mengekspor produk berkelanjutan wajib masuk dalam rantai sertifikasi. Oleh karena itu, jika Danantara benar-benar menjadi eksportir utama, maka kemungkinan besar Danantara juga harus tersertifikasi ISCC agar tetap memenuhi persyaratan pasar global.