informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menyebutkan sesuai fakta persidangan dengan terdakwa FM, Majelis Hakim akan memerintahkan JPU untuk segera melakukan penyidikan dan menetapkan aktor Intelektual (Policy Maker ) yang memiliki otoritas di luar struktur resmi RSUD Ende setelah sidang putusan terhadap terdakwa FM.

” Aktor itu adalah seorang oknum pejabat penting di Pemkab Ende yang memiliki pengaruh birokrasi ” tandas sumber yang minta agar identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut dia, oknum pejabat di pemkab Ende ini  menggunakan jabatannya  mengintervensi dan menginstruksi secara lisan pencairan dana RSUD itu tanpa verifikasi sah terhadap fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI).

Tindakan ini kata dia, merupakan penyalahgunaan wewenang dan membiarkan terjadinya tindak pidana dan dugaan penerimaan gratifikasi dari aliran dana yang tidak sah.

Selain oknum pejabat tersebut, pihak swasta (Vendor Luar Kontrak) juga bakal ditetapkan menjadi tersangka  yang diduga mendapatkan keuntungan langsung dari pengelolaan keuangan yang menyimpang.

” Ada vendor atau penyedia jasa yang tidak memiliki kontrak resmi dengan RSUD Ende yang berperan sebagai penampung dana melalui skema dana talangan, sehingga ada indikasi praktik pencucian uang (money laundering) melalui proyek-proyek yang terindikasi fiktif.

Menurutnya, terdakwa FM secara teknis menjalankan perintah dan mengelola administrasi keuangan dan pelaksana teknis pencairan dana berdasarkan instruksi lisan dari atasan atau pihak luar.

“Mejelis hakim melihat peranan terdakwa hanyalah operator dan bukan pelaku tunggal dan adanya discrepancy (ketidaksesuaian) antara prosedur administratif dan realita lapangan. Indikasi kuat menunjukkan adanya unsur KKN lintas sektor antaraeksekutif, pengelola rumah sakit dan pihak swasta”. paparnya.

Seperti yang disaksikan media ini di persidangan pada hari Kamis, 12 Desember 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kupang  dengan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan RSUD Ende, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,9 miliar. Sidang ini dipimpin majelis hakim ketua Consilia Ina Lestari Palang Ama, didampingi Hakim Anggota Mike Priyantini, dan Supraptiningsih.

Dalam perkara ini, Fineke Monteiro alias FM, selaku bendahara penerima RSUD Ende (2019-April 2024),dihadirkan sebagai terdakwa.

Sidang telah memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ende dan sidang ini diagendakan 10 orang saksi yang dihadirkan JPU namun, hanya 7 saksi yang hadir dan memberikan keterangan di persidangan.
Saksi yang dihadirkan terdiri dari 5 orang kasir, 1 sopir, dan 1 staf umum, yang merupakan pegawai pada RSUD Ende.

Sidang tersebut berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh tersangka FM, melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Prambasa Justitia.

Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq Kepolisian Resor Ende diwakili oleh tim kuasa hukum yang terdiri dari:

1. AKP I Gusti Made Andre P.S., S.Tr.K;

2. IPDA Taufiq Sayuthi, S.Tr.K;

3. AIPTU Marsailens D. Benu, S.H.;

4. AIPDA Selfrianus S. Moa, S.H.;

5. AIPDA Muhammad I.A. Nasri, S.H.;

6. AIPDA Johanes Farlino Badhe, S.H.;

7. BRIGPOL Fajar Sidiq Dean, S.H.

Permohonan praperadilan tersebut diajukan oleh pihak Pemohon sehubungan dengan status tersangka yang dikenakan terhadap FM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ende, yang berlangsung sejak tahun 2022 hingga April 2024.

Perkara ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/02/XII/2024/SPKT.SATRESKRIM/RES.ENDE/POLDA NTT, tertanggal 02 Desember 2024.

Isi Putusan Praperadilan

Dalam putusannya, Hakim menyatakan:

1. Menolak seluruh permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.

Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa setelah menelaah secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Termohon (penyidik Tipidkor Satreskrim Polres Ende), dari bukti T.1 hingga T.89, serta menimbang argumentasi dalam jawaban, duplik, dan kesimpulan dari Termohon, ditemukan bahwa penetapan status tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon terkait ketidaksahan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya.

Kesimpulan

Putusan ini menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit III Tipidkor Satreskrim Polres Ende telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penolakan permohonan praperadilan tersebut menjadi pijakan penting bagi kelanjutan proses hukum terhadap tersangka Fineke Manteiro dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan BLUD RSUD Ende.

Penulis: Arnold Dewa