Pengunduran diri tersebut  kata Armin segera dilakukan agar tidak membebani masyarakat yang memilih mereka apalagi mengalihkan dana pokir untuk pengadaan TPA sampah baru tersebut, tidak berada di daerah pemilihaan (Dapil) mereka sehingga hal tersebut dikategorikan melanggar aturan.

Ke – 5 anggota fraksi PDIP tersebut antara lain, Sabri Indradewa berasal dari daerah pemilihan (Dapil) I meliputi (kecamatan Ende, Ende timur, kecamatan Ende Utara, Kecamatan Tengah dan Ende Selatan),  ibu Selviah Daifurah Indradewa mewakili masyarakat daerah pemilihan Ende 2 meliputi, (kecamatan Ende,Nangapanda, kecamatan Maukaro dan Pulau Ende) sementara itu Vinsen Sangu mewakili masyarakat dapil 3, (kecamatan wewaria, Lepembusu Kelisoke, Detukeli, Kotabaru, Maurole) dan Fransiskus Taso (ketua DPRD Ende/Ketua DPC PDI P) bersama Ferdinandus Watu mewakili masyarakat dapil 4 yaitu, masyarakat dari (kecamatan Ndona, Ndona Timur, kecamatan Detusoko, kecamatan Kelimutu, Kecamatan Wolojita, Wolowaru, kecamatan Ndori dan kecamatan Lio Timur).

“Rakyatlah yang memilih kita menjadi anggota dewan lewat proses Pemilu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) bukan aspirasi sekelompok orang yang tidak memilih kita atau kelompok yang tidak suka kita ” tandas Armin melalui pesan WhatsApp yang dikirim ke media ini pada Kamis (24/4/2025) pukul 15.09 Wita.

Anggota DPRD Ende periode 2025 -2029 dari partai Nasdem ini malah mengingatkan kepada rekan sesama anggota DPRD agar tidak sembarangan menggunakan uang dari dana pokok pikiran (pokir) tanpa mengikuti prosedur dan aturan yang ada.

“Cukup sudah main-main, saya cuman mengingatkan yang salah jangan diulang lagi“tandasnya.

Mantan aktivis PMKRI ini menegaskan, penggunaan pokir punya aturan yang jelas seperti harus diinput seminggu sebelum musrenbang bukan disusupkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) atau dipaksa masuk sehingga tidak boleh
bagi anggota dewan menyusupkan pokirnya ditengah tahun anggaran apalagi terdapat anggota dewan dari dapil 2, dapil 3 dan dapil 4 tetapi mengusulkan pokir berada di dapil 1.

“Pokir itu hasil perencanaan partisipasi yang dibiayai oleh uang rakyat melalui reses sebesar Rp 31.000.000 (Tiga puluh satu juta rupiah), lalu jika kita nolkan berarti reses yang selama ini dilakukan adalah fiktif dan harus dikembalikan uang reses dan segera mengundurkan diri dari anggota DPRD Ende supaya tidak membebani rakyat di Dapilmu, semua perencanaan namanya pokok pikiran yang tidak itu hanya mimpi atau menghayal karena itu bukan pokir ” tulisnya.

Seperti yang perna diberitakan media ini sebelumnya,masyarakat berharap pernyataan sikap DPC PDI Perjuangan kabupaten Ende menolkan pokir dan mengalihkan dana pokir anggota fraksinya di DPRD Ende untuk pengadaan lahan (TPA) sampah yang baru bukan sekedar PHP ( Pemberi harapan palsu ) kepada bupati Yosef Badeoda dan masyarakat kabupaten Ende.

DPC PDIP memutuskan untuk menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di DPRD Ende agar nolkan alokasi Pokir mereka untuk Tahun Anggaran 2025, dan mengalihkan dana tersebut untuk pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen politik PDIP terhadap isu krusial yang sedang dihadapi masyarakat Ende, menyusul penutupan TPA Rate oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang membuat pengelolaan sampah di daerah tersebut dalam kondisi darurat.

Demikian disampaikan Ketua Bapilu DPC PDIP Ende, Heribertus Gani kepada tim media ini Selasa (22/4/2025) sore.

Heri Gani menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah extra ordinary yang membutuhkan respons cepat dan tepat dari semua pihak, terutama partai pengusung kepala daerah.

“Sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025–2030, kami merasa bertanggung jawab untuk mengambil langkah strategis. Polemik soal Pokir harus segera diakhiri. Saatnya fokus urus rakyat,”ujar Heri

Heri menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui mekanisme rapat resmi DPC, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ende, dr. Dominikus Minggu Mere.

Salah satu poin utama dalam keputusan tersebut adalah instruksi kepada Fraksi PDIP di DPRD untuk meniadakan Pokir dan mengalokasikannya demi pembelian lahan TPA baru.

“Masalah ini sudah lama direncanakan, tapi belum pernah terealisasi karena keterbatasan anggaran. Kami melihat satu-satunya ruang yang bisa digunakan saat ini adalah melakukan rasionalisasi, terutama pada belanja Pokir,” jelas Heri.

Ia menegaskan, keputusan ini bersifat internal dan tidak mencampuri fraksi partai lain. DPC hanya mengatur sikap anggota fraksi dari PDIP.

“Kami siap nolkan Pokir lima anggota fraksi PDIP untuk Tahun Anggaran 2025 demi menjawab persoalan darurat ini,”ujarnya.

Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah dan pengadaan lahan TPA harus dipandang sebagai prioritas utama dan tidak bisa ditunda.

Heri berharap pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPRD dari PDIP bisa menerima dan menjalankan instruksi ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.

“Ini keputusan resmi partai. Kita butuh langkah cepat, tepat, dan tegas untuk selesaikan persoalan ini,” tegas Hari

Rencananya, keputusan ini juga akan segera disampaikan secara formal ke tingkat DPD dan DPP PDI Perjuangan untuk mendapatkan dukungan serta penguatan kebijakan di tingkat provinsi dan pusat.

Penulis: Arnold Dewa