Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 14.00 WITA itu turut dihadiri Plt Asisten III Martinus Satban, M.Si, Kepala Dinas Pertanian Gadir H. Ibrahim Dean, Kapolsek Maurole Iptu Syaiban, Camat Kotabaru, Kepala BPP Kotabaru, kepala desa, serta para petani setempat.

Kedatangan Bupati Ende bersama rombongan disambut secara adat oleh tokoh masyarakat setempat melalui prosesi pengalungan. Setelah itu, rombongan menuju lokasi panen di area persawahan proyek Dusun II Kotabaru.

Dalam sambutannya saat tatap muka bersama petani, Yosef Badeoda mengapresiasi hasil panen yang dinilai cukup baik.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut.

Usai dilantik, Bupati Yosef langsung tancap gas melakukan perubahaan dengan menata kembali wajah tempat pengasingan Bung Karno ini menjadi cantik, rapih, indah dan jauh dari kesan kumuh.

Kebijakan menata dan mempercantik stadion Marilonga pasca perhelatan Eltari Memorial Cup ( ETMC) tahun 2025 adalah langkah pertama yang baik dan memuaskan. Wajah stadion kebangggan masyarakat kabupaten Ende itu terlihat bersih dan rapih.

Namun bagi Bupati Tote, langkah ini hanyalah awal untuk menata Ende yang lebih indah dan bersih sesuai slogan ” Ende Baru”.  Politisi PDI perjuangan ini pun  memutuskan  melakukan penertiban para pedagang kaki lima di beberapa pusat keramaian seperti pasar Wolowona, Pasar Mbongawani, pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan Nangka, dan menggusur seluruh bagunan liar ( Eks SMEA lama/ sekolah Cna) yang sejak lama dikuasai oleh segelintir orang dan penertiban bangunan liar tanpa IMB dan lapak liar di sepadan Ndao.

Kini wajah kota Ende benar- benar berubah. Pemandangan kontras terlihat jelas di Stadion Marilonga, pasar Wolowona, pasar Mbongawani, Jalan Nangka  dan sepanjang bibir pantai ini yang sebelumnya tertutup tenda-tenda pedagang kaki lima  (PKL) dan tumpukan barang, kini telah bersih dan lapang.

Langkah tegas Bupati Yosef  Badeoda dalam menertibkan Bangunan liar (Bangli) dan lapak liar di atas trotoar pada mulanya menuai pro dan kontra. Namun, berkat kepiawian dan ”
tangan dingin” serta pola pendekatan persuasif yang dilakukan dengan menyediakan lokasi yang layak bagi para pedagang wajah kota Ende kini berubah bersih dan asri.

Seperti yang disaksikan media ini pada hari Selasa (21/4/2026) dan Rabu (22/4/2026), Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Mustakim Mberu mengerahkan seluruh
staf nya membersihkan puing- puing /material bangunan di sepadan pantai Ndao yang sepekan digusur itu.

Nampak satu unit Exavator mini milik Dinad PUPR kabupaten Ende terlihat sedang mengeruk fondasi dan sisa tembok bangunan yang telah dirubuhkan sebelumnya. Beberapa ASN terlihat menarik dan memisahkan kayu kosen dan seng bekas atap dari bangli dan lapak liar tersebut. Sebagian ASN
lainnya nampak terlihat memikul material bangunan itu ke truk Hino Dutro milik Dinas PUPR untuk dibuang di tempat pembuangan akhir.

Nampak pula beberapa ASN dari Dinas Perhubungan menggunkan mobil kren, terlihat sedang memperbaki dan memasang lampu
penerangan jalan (PJN) di sepanjang sepadan itu.

Hal ini menunjukan Pemerintah kabupaten Ende bukan saja sekadar membongkar, tapi menata dan berhasil menggembalikan fungsi trotoar untuk para pejalan kaki.

Agar ekonomi tetap berjalan tanpa melanggar ketertiban umum dan tata ruang, para pedagang telah dipindahkan ke area terminal Ndao dan sebagiaannya lainnya ke pasar Mbonggawani yang lebih representatif.

Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda kepada media ini usai memantau lapangan pasca penggusuran pada Kamis (24/4/2026) menengaskan, pemerintah akan melakukan penataan lokasi sepadan Ndao ini menjadi taman publik yang representatif lengkap dengan trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki dan akan dipasangi paving block guna mendukung aktivitas masyarakat.

“ Kita akan jadikan kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau yang dapat diakses bebas oleh masyarakat dan ruang santai yang terbuka dan ramah bagi semua kalangan dan tidak ada lagi terhalang jika warga ingin menikmati pemandangan pantai di kawasan pesisir “ ujar Bupati Yosef.

Menurut Bupati Yosef, penataan yang dilakukannya ini bertujuan untuk mengurangi kesan kumuh dan menekan persoalan sampah di area tersebut.

Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Ende dan difasilitasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende sebagai bagian dari upaya memperkuat gerakan literasi di daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Ende menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berkarakter.

Karena itu, kehadiran Bunda Literasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan budaya membaca serta kebiasaan belajar di tengah masyarakat.

Menurutnya, peningkatan minat baca harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai unit pendidikan pertama bagi anak-anak.

Dengan dukungan berbagai program literasi, pemerintah daerah berharap keluarga dapat berperan aktif dalam menanamkan kebiasaan membaca sejak dini.

Bunda Literasi memiliki peran strategis sebagai penggerak, motivator, sekaligus panutan dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan literasi.

Program-program literasi yang dijalankan diharapkan mampu menginspirasi anak-anak, keluarga, dan generasi muda untuk lebih mencintai buku, memperluas wawasan, serta memanfaatkan teknologi secara bijak.

Selain mendorong budaya membaca, gerakan literasi juga diarahkan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman terhadap penggunaan internet dan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, mengatakan pengukuhan Bunda Literasi merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem literasi melalui kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Dengan kehadiran Bunda Literasi Kabupaten Ende, kami berharap gerakan literasi dapat semakin berkembang dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga budaya membaca dapat tumbuh kuat sejak dari rumah,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Ende menilai penguatan literasi menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Upaya ini juga diharapkan dapat mendukung visi pembangunan daerah, yakni “Ende Baru untuk Semua.”

Melalui semangat kolaborasi berbagai pihak, gerakan literasi di Kabupaten Ende diharapkan semakin berkembang dan memberikan dampak positif bagi masa depan generasi muda serta kemajuan daerah.

Agenda tersebut berlangsung di ruang rapat gabungan Komisi DPRD Ende pada Senin, 3 November 2025.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Ende, Anselmus Kaise, dan dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi I.

Fokus pembahasan RDP kali ini adalah menindaklanjuti surat edaran Bupati Ende terkait kebijakan penyesuaian transfer Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp6.114.973 per desa untuk Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut diambil dalam rangka menjaga stabilitas dan kekuatan fiskal daerah, khususnya pada saat penyaluran ADD tahap kedua.

Kebijakan tersebut menuai beragam tanggapan dari para legislator. Salah satu pandangan kritis disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Ende dari Fraksi PKB, Nikolaus Bhuka, S.H.

Dalam kesempatan tersebut, Nikolaus menilai bahwa langkah pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian ADD terlalu tergesa-gesa dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan di tingkat desa.

“Desa merupakan urat nadi pembangunan. Kebijakan penyesuaian ADD bukanlah langkah yang tepat saat ini. Keputusan yang diambil secara terburu-buru berpotensi menimbulkan pelampauan batas kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan, bahkan kesewenang-wenangan,” tegas Niko.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah seharusnya dapat ditempuh melalui efisiensi belanja pemerintah, bukan dengan mengurangi alokasi dana untuk desa.

“Pemerintah sebaiknya memangkas biaya perjalanan dinas yang tidak urgen, mengurangi kegiatan seremonial, serta menekan belanja daerah yang kurang prioritas seperti pengadaan sounsistem daerah dan renovasi Stadion Marilonga. Langkah-langkah tersebut lebih sesuai dengan prinsip efisiensi dan kondisi fiskal saat ini,” ujarnya.

Niko menekankan bahwa desa memiliki peran vital dalam mendorong pembangunan daerah dan menjadi barometer kemajuan nasional. Oleh karena itu, kebijakan yang berpotensi melemahkan kapasitas desa perlu ditinjau kembali secara matang.

Ia juga berharap agar Bupati Ende mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan memperhatikan aspirasi PPDI dan perangkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Ende.

“Pengurangan ADD bukan satu-satunya pilihan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah. Pemerintah harus mencari alternatif lain tanpa menjadikan desa sebagai korban kebijakan,” tutupnya.

RDP tersebut menjadi ruang penting bagi DPRD dan PPDI untuk menyamakan persepsi serta mencari solusi konstruktif dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah tanpa mengorbankan pembangunan di tingkat desa.

Sementara itu, Bupati Ende, Yoseph Benediktus Badeoda yang dikonfirmasi tim media melalui sambungan gawenya menjelaskan hal tersebut bukan kebijakan tetapi penegakan aturan.

“Tidak ada pemotongan ataupun pengurangan. Yang ada adalah koreksi penghitungan ADD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak koreksi maka Pemerintah akan kelebihan bayar yang berpotensi merugikan keuangan negara”,tutupnya

Lebih lanjut, Bupati Tote berharap agar pemerintah Desa dapat mendiskusikan persoalan ini dengan pemkab melalui dinas teknis terkait.

“Kita minta Pemdes datang diskusi dengan pihak Dinas terkait sehingga tidak terjadi salah persepsi”pintanya

Penulis: Arnold Dewa

Himbauan tersebut disampaikan Bupati Yosef Badeoda saat dihubungi media ini melalui pesan Whats App pada Jumad,(31/10/2025).

Bupati Yosef Badeoda berharap kepada  masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menggiring opini pada hal kepentingan tertentu yang akan berdampak pada perpecahan antar sesama dan menghambat pembangunan.

“Jadi dimohon bersabar dan jangan terprovokasi ” tandasnya.

Menurut Bupati Yosef Badeoda, permintaan agar pemilik lahan bersabar terkait ganti rugi adalah situasi yang sering muncul dalam konteks pengadaan tanah untuk proyek pembangunan, terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia.

Keterlambatan ini umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya anggaran dan pencairan dana keterbatasan atau penundaan pencairan anggaran dari pemerintah pusat.

Seperti yang perna diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Dusun Tapatae, Desa Dile, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, menyatakan kesediaannya menyerahkan sebagian lahan sawah mereka untuk digunakan sebagai tempat buangan material galian proyek pelebaran jalan nasional Ende–Wolowaru–Junction–Kelimutu.

Para pemilik lahan yakni Simon Sare didampingi Ibu Sona dan mama Detu kepada media ini pada (Minggu,19 Oktober 2025) mengaku ikhlas, karena menilai manfaat pembangunan infrastruktur jalan jauh lebih besar dibandingkan dampak sementara terhadap lahan pertanian mereka.

Ucapan apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh tokoh adat setempat, Brekmans, dalam wawancara bersama tim media pada Selasa malam, 21 Oktober 2025.

Brekmans mengungkapkan bahwa, pernyataan Bupati Ende baru-baru ini telah memberikan rasa lega dan kepuasan bagi masyarakat Mukusaki yang selama ini menantikan perhatian dari pemerintah daerah.

“Tentu kami sangat mengapresiasi tanggapan Pak Bupati. Pernyataan beliau yang kami baca melalui pemberitaan sangat menyejukkan hati masyarakat. Namun, kami juga berharap, apabila kendaraan ambulans tersebut telah tersedia, kiranya dapat segera diserahkan ke Puskesmas Mukusaki. Mengingat sudah lebih dari enam bulan fasilitas kesehatan kami tidak memiliki ambulans,” ungkap Brekmans.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa keberadaan ambulans sangat diperlukan dalam menunjang pelayanan kesehatan di wilayah yang cukup terpencil tersebut, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Ende, Yoseph Benediktus Badeoda menjelaskan bahwa Ambulance puskesmas Mukusaki memang sudah rusak, tetapi, tahun ini Pemkab Ende sudah pengadaan ambulance baru untuk Puskesmas tersebut.

“Kita sudah pengadaan ambulance baru dan segera akan diserahkan ke Puskesmas Mukusaki dalam waktu yang tidak terlalu lama”,tulis Bupati Ende

Penulis: Arnold Dewa

Kondisi tersebut dinilai mengancam keselamatan pasien, khususnya yang berada dalam kondisi kritis dan membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Sejumlah tokoh masyarakat, adat, maupun agama angkat suara, menyoroti lambannya respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan vital tersebut.

Yohanes Brekmans Wara, salah satu tokoh masyarakat setempat, menyampaikan keprihatinannya terhadap belum tersedianya ambulans di Puskesmas Mukusaki hingga saat ini. Ia menilai, hal tersebut merupakan bentuk kelalaian yang berpotensi membahayakan nyawa masyarakat.

“Barangkali hanya Puskesmas Mukusaki di NTT yang hingga kini belum memiliki ambulans. Ini ironis, mengingat ambulans merupakan komponen esensial dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam menangani pasien gawat darurat,” ujarnya.

Brekmans mendesak agar Pemerintah Kabupaten Ende segera mengambil langkah konkret. Ia berharap Bupati dan Wakil Bupati tidak menutup mata terhadap situasi tersebut, mengingat ambulans merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dalam pelayanan medis.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Mukusaki, Ariyanti A. M. Seda, yang dikonfirmasi pada Selasa, 21 Oktober 2025, membenarkan bahwa fasilitas kesehatan yang ia pimpin sudah enam bulan terakhir tidak memiliki kendaraan ambulans.

“Sejak enam bulan terakhir, kami tidak memiliki ambulans. Untuk merujuk pasien, kami terpaksa menggunakan kendaraan umum, yang tidak hanya menyulitkan secara teknis, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi pasien dengan kondisi sesak napas,” ungkapnya.

Ariyanti menambahkan, pihaknya telah mengajukan permohonan bantuan kendaraan ambulans kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende sejak Januari 2025. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi.

“Kami sudah menyampaikan permohonan sejak awal tahun, dan menurut informasi dari dinas, kendaraan ambulans sudah tersedia. Tapi sampai saat ini, belum ada satu pun yang dialokasikan ke Puskesmas Mukusaki,” jelasnya.

Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Ende, Sipri Doi, juga mendesak pemerintah segera memenuhi kebutuhan dasar tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan ini telah berulang kali disampaikan dalam forum resmi, termasuk rapat paripurna, namun belum mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif.

“Keluhan mengenai ketiadaan ambulans di Puskesmas Mukusaki menjadi salah satu aspirasi yang paling sering kami terima, termasuk saat reses bersama anggota DPRD Provinsi NTT beberapa waktu lalu,” ungkap Supri.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat — dari tokoh adat, agama, hingga tokoh masyarakat — turut menyuarakan keprihatinan serupa, dan mendesak agar Pemerintah Kabupaten Ende segera mengambil langkah nyata.

“Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati untuk segera mengalokasikan satu unit ambulans ke Puskesmas Mukusaki. Ini bukan sekadar permintaan, tapi bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan warganya,” tegasnya.

Dengan semakin kuatnya desakan dari berbagai pihak, harapan masyarakat kini tertuju pada keseriusan Pemerintah Kabupaten Ende dalam menanggapi persoalan ini secara cepat dan tepat, guna memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil seperti Mukusaki.

Bupati Ende, Yoseph Benediktus Badeoda, yang dikonfirmasi secara terpisah menjelaskan bahwa Pemkab Ende sudah melakukan pengadaan kendaraan Ambulance untuk Puskesmas Mukusaki.

“Tahun ini kita sudah pengadaan ambulance baru dan segera akan diserahkan ke Puskesmas Mukusaki dalam waktu yangg tidak terlalu lama”,tulis Bupati Ende kepada tim media Selasa, 21 Oktober 2025.

Penulis: Arnold Dewa

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Ende, Yoseph Benediktus Badeoda, dalam sesi wawancara bersama media usai pelantikan Direksi PDAM Ende pada Senin, 20 Oktober 2025.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap besaran tunjangan yang ada, dengan mempertimbangkan kondisi riil PAD saat ini. Jika diperlukan, maka penyesuaian akan dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan efisiensi anggaran,” ujar Bupati yang akrab disapa Tote tersebut.

Bupati menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak hanya terbatas pada tunjangan anggota legislatif, namun juga mencakup tunjangan bagi kepala daerah, yakni Bupati dan Wakil Bupati.

“Tentu saja, evaluasi ini bersifat menyeluruh. Tidak hanya untuk DPRD, tetapi juga termasuk tunjangan Bupati dan Wakil Bupati,” imbuhnya.

Hal tersebut ditegaskan bupati Yosef Badeoda kepada awak media saat melakukan konfrensi pers dirumah jabatan bupati Selasa, (7/10/2025).

“Gajinya dibayar tapi orangnya tidak perna bekerja, lebih baik dipecat supaya jangan membebani APBD kita”. paparnya.

Untuk memastikan kebijakannya itu, bupati Yosef menginstruksikan kepada pimpinan kepala dinas, badan dan kantor untuk memantau absensi kehadiran ASN. Apabila ada yang tidak disiplin, maka oknumnya ASN tersebut segara ditindak tegas.

Menurut Bupati Yosef Badeoda, selain tidak membebankan APBD, proses pemecatan ini dilakukan agar tidak terjadi berbagai masalah dan terganggunya pelayanan masyarakat.

“Bagi ASN yang di Kelurahan, kecamatan, ataupun di masing- masing OPD yang tidak disiplin, saya pastikan akan ada sanksi pemecatan,”tandasnya.

Demikian ditegaskan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda saat diwawancarai awak media ini di Kupang pada Sabtu, 04 Oktober 2025 di Hotel Kristal Kupang, seusai pembukaan Rakerda DPD Demokrat NTT.

“Tidak perlu ! Kita tidak akan melakukan Sidang perubahan APBD karena tidak ada alasan kita merubahnya. Salah itu, supaya kalian tahu, Ende sekarang ini dalam kondisi defisit anggaran,” tandas Bupati Badeoda.

Bupati Yosep Badeoda mengingatkan semua elemen pemerintah dan masyarakat Kabupaten Ende akan Inpres (Instruksi Presiden) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

“Ende hari ini defisit anggaran, mau rubah apa? Tidak perlu. APBD TA 2025 itu produk lama, bukan kita punya visi-misi. Efisiensi ini kami arahkan untuk mendukung kami punya program, yang lain tidak.” jelas Badeoda.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Ruang Garuda, Lantai 2 Kantor Bupati Ende, pada Rabu (01/10/2025).

Ketiga pejabat yang dilantik masing-masing adalah:

Matildis Mensin Tiwe, SE., M.Si., Akt., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, kini dipercayakan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Gabriel Dala, S.Sos., yang sebelumnya memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpol), dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.

Mathilda Gaudensi Ilmoe, SP., dari jabatan semula sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere, Plt. Sekretaris Daerah Hiparkus Hepi, Asisten I dan II Setda Ende, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Yosef Benediktus Badeoda menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas pelantikan ketiga pejabat tersebut. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintah daerah atas kapabilitas dan integritas para pejabat yang dilantik.

“Ketika kepercayaan telah diberikan, maka tanggung jawab yang menyertainya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh serta mampu menerjemahkan visi dan misi kami secara cepat dan tepat,” tegas Bupati Badeoda.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis dengan memprioritaskan efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, tantangan efisiensi anggaran harus dijadikan peluang untuk menggali potensi penerimaan daerah secara inovatif dan berkelanjutan.

“Saya ingin para pejabat tidak hanya berpikir tentang bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi justru berpikir untuk menghasilkan. Kita harus berani membuat terobosan, mengambil inisiatif cerdas, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki dasar data dan regulasi yang kuat,” ujar Bupati.

Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk membangun sinergi, baik di internal organisasi maupun lintas sektor, demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Apabila seluruh komponen pemerintahan bergerak bersama dengan semangat kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja profesional, saya optimistis kinerja Pemerintah Kabupaten Ende akan semakin meningkat dan kepercayaan publik akan semakin kuat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan yang baru dilantik, Gabriel Dala, menyampaikan komitmennya untuk menjaga dan merawat amanah yang telah dipercayakan kepadanya.

Ia menegaskan akan menjabarkan visi dan misi kepala daerah dalam program-program strategis dinas, serta mendorong sektor perhubungan agar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.

“Kami akan mengkaji secara menyeluruh potensi yang dimiliki Dinas Perhubungan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun aspek layanan transportasi. Harapannya, sektor perhubungan dapat menjadi salah satu penggerak utama peningkatan pendapatan daerah,” ujar Gabriel Dala.

Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan Kabupaten Ende semakin solid dan bergerak cepat dalam mendukung program pembangunan daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Penulis: Arnold Dewa (AD) 

Hal tersebut ditegaskan Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda kepada wartawan di pelataran kantor DPRD Ende usai sidang Paripurna pada Senin (11/8/2025).

Menurut Bupati Yosef Badeoda, pada hakekatnya kabupaten Ende siap menggelar even sepak bola tahunan tersebut. Meski tidak mengungkapkan berapa anggaran yang telah disiapkan, namun yang pasti soal anggaran sudah disiapkan Oleh Pemkab Ende.

“Kekerasan terhadap anak di kabupaten Ende tidak boleh terjadi lagi, sekali lagi saya tekankan tidak boleh terjadi lagi. Anak-anak kita memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Tidak boleh ada tekanan atau kekerasan” tandas Bupati Yosef Badeoda, saat membuka kegiatan Phase Out Program FREN di Aula Paroki Onekore, Pada Selasa,( 29/7/2025).

Politisi Partai Demokrat ini mengharapkan agar orang tua dan pendidik harus mampu membimbing dan merubah pola dan cara berpikir anak dalam meraih cita-cita dan masa depan mereka.

“Saya perlu sampaikan anak jangan diajarkan berpikir miskin cuma hari ini saja, tetapi berikan dia cara berpikir kedepan untuk maju.” tegas Bupati Bedeoda.

Dihadapan peserta, orang nomor satu kabupaten Ende ini menekankan anak-anak di wilayah kabupaten Ende tidak ada yang teraniyaya dan tidak ber sekolah. Pemerintah dan steacholder terkait kata Bupati Yosef Badeoda harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi anak-anak.

“Saya sepakat dengan moto yang dipaparkan ini, perayaan kemandirian merajut perubahan,menyerahkan estafet. Ini bisa terlaksana jika akses dibuka seluas-luasnya bagi anak. Kita harus bisa siapkan anak- anak kita sebagai generasi penerus yang mandiri, tangguh dan memiliki semangat persaingan tinggi diera globalisasi ini. Tentu dasar pendidikannya harus baik, serta tidak ada lagi kekerasan kepada anak, yang membuat anak hidup dalam ketakutan.” Tandas Bupati Yosef Badeoda.

Bupati Ende, Drs. Yoseph Benediktus Badeoda menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah konkret untuk menelusuri distribusi dan ketersediaan minyak tanah hingga ke tingkat agen.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Yoseph dalam pertemuan resmi bersama pihak PT Pertamina Ende yang digelar pada Selasa (23/7).

Pertemuan tersebut merupakan respons atas situasi kelangkaan minyak tanah yang hampir setiap tahun terjadi secara berulang, meskipun PT Pertamina menyatakan distribusi berjalan normal.

Supervisor Retail Sales DOM PT Pertamina Ende, Vian Rafsanjani, dalam forum tersebut mengemukakan bahwa Pertamina secara konsisten menyalurkan pasokan minyak tanah kepada seluruh agen di wilayah Ende setiap minggu.

“Kami juga merasa heran. Pasokan rutin kami distribusikan setiap minggu dalam jumlah yang cukup, namun kelangkaan masih saja terjadi,” ujar Vian.

Menanggapi pernyataan tersebut, Bupati Yoseph menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan melakukan penelusuran langsung ke setiap agen resmi penyalur minyak tanah guna memastikan tidak terjadi praktik penyimpangan, termasuk kemungkinan adanya penimbunan oleh pihak tertentu.

“Kita akan telusuri satu per satu. Apabila ditemukan indikasi penimbunan, maka akan segera kami bawa ke ranah hukum. Besok, kami akan meminta PT Pertamina untuk mengundang seluruh agen agar permasalahan ini dapat dibahas secara terbuka dan tuntas,” tegas Bupati Yoseph.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa keterjangkauan dan ketersediaan energi bagi masyarakat merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin negara, dan tidak boleh dijadikan komoditas spekulatif yang merugikan rakyat kecil.

Penulis: Arnold Dewa

H. Djafar Achmad, mantan Bupati Ende yang dikenal dengan karismanya, dan Yosef Benediktus Badeoda, Bupati aktif yang tengah menakhodai roda pemerintahan, bertemu dalam suasana syukuran pembukaan restoran tersebut.

Bukan sekadar bertukar sapa, pertemuan itu menjadi isyarat yang kuat—bahwa Ende, kota sejarah dan harapan, sedang ditenun dengan benang kolaborasi, bukan lagi kompetisi.

Di Meja Makan, Persahabatan Dijamu

Kala itu, Rabu (16/7), udara Ende terasa lebih hangat dari biasanya. Mungkin karena silaturahmi yang terjalin di meja makan, di mana dua pemimpin yang sebelumnya berada di garis berbeda saat Pilkada 2024, kini duduk berdampingan.

Di hadapan para tamu undangan, termasuk Wakil Bupati Dominikus Minggu Mere dan sejumlah pimpinan OPD, mereka berbicara bukan sebagai rival, melainkan sebagai saudara.

“Jadi hari ini tidak ada lagi kesana kemari. Hari ini kita dukung Pak Bupati,” ucap Djafar dengan nada tegas namun lembut, disambut anggukan penuh makna dari Bupati Yosef. “Harapan saya, kita sama-sama membangun Ende agar lebih baik.”

Restoran, Rumah, dan Sejarah

Restaurant Banyumas bukanlah sekadar tempat makan. Ia berdiri di halaman kediaman pribadi Djafar Achmad, bersebelahan dengan situs bersejarah Pengasingan Bung Karno – sebuah titik penting dalam perjalanan bangsa.

Dari sinilah Djafar berharap restoran ini menjadi rumah bagi siapa pun yang ingin singgah, berdiskusi, atau sekadar meresapi cita rasa lokal dalam nuansa persahabatan.

“Kalau Pak Menteri datang, silakan tempati rumah ini. Saya serahkan ke Pak Bupati. Biar restoran ini lebih hidup,” lanjutnya, seolah menegaskan bahwa tempat ini bukan milik satu orang, tapi milik semua warga Ende.

Cita Rasa yang Menyatukan

Bupati Yosef tampak tersenyum puas usai mencicipi masakan yang disajikan. “Kita jarang punya restoran dengan nuansa seperti ini. Saya juga pasti ajak anak-anak makan di sini,” katanya sambil sesekali memandang sekeliling, seperti sedang membayangkan restoran ini menjadi titik temu banyak cerita ke depan.

Dalam percakapan singkatnya dengan Djafar – yang disapanya dengan panggilan penuh hormat, “Ka’e” – Yosef mengakui banyak hal yang baru diketahuinya tentang Ende.

Percakapan itu singkat, namun sarat makna, bagaikan benih yang ditanamkan untuk masa depan.

Kebersamaan yang Tak Lekang

“Pasukan berani mati Ka’e Djafar, sekarang adalah pasukan merah putihnya kami,” ujar Bupati Yosef dalam pidato yang memancing senyum para hadirin. Pernyataan itu bukan saja simbolik, tetapi juga penuh harapan, bahwa kolaborasi bukan hal yang mustahil, bahkan di antara para mantan kontestan Pilkada.

Di akhir acara, di tengah sorak syukur dan tepuk tangan hangat, terpatri satu pesan utama: Ende adalah rumah bersama. Dan seperti Restaurant Banyumas yang kini berdiri anggun di tengah kota, kota ini pun membutuhkan ruang-ruang dialog dan kolaborasi yang jujur, tulus, dan membumi.

Karena di meja makan itulah, perbedaan dilumerkan oleh rasa, dan masa depan dibicarakan dengan bahasa persaudaraan.

Penulis: Arnold Dewa