Mampuhkah Koalisi Besar “kepung” PDI Perjuangan

Opini
Oleh : Marianus Gaharpung.
(Dosen FH Ubaya Surabaya)

Ketika menjelang pemilihan umum(Pemilu,red,-) Pemilihan presiden (Pilpres, red,-) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada,red,-) maka orang mulai merefleksikan esensi mendirikan sebuah partai politik itu untuk apa ?

Ambil bagian dalam proses politik dan bernegara melalui kader kader partai, merebut kekuasaan dan memperkaya diri melalui partai atau bersama rakyat mengontrol agar terwujud jalannya pemerintahan yang bersih menuju kesejahteraan bersama. Jika tujuan terakhir ini yang menjadi komitmen luhur dari semua pendiri, ketua serta kader partai. Maka sebenarnya tidak ribet, tidak perlu ada koalisi besar, koalisi penyelamatan bangsa apapun namanya. Disinilah realita yang terjadi di hampir semua negara di dunia tujuan mendirikan partai adalah merebut kekuasaan dan membagi kekuasaan di antara mereka dan sudah pasti untuk kesejahteraan mereka bukan rakyat menjadi tujuan utamanya.

Isu santer saat ini telah ada pertemuan di Kantor DPP PAN antar petinggi petinggi partai dengan membentuk Koalisi Besar terdiri dari PAN, Golkar, PPP, PKB dan Gerindra.
Sedangkan koalisi besar sendiri tampaknya diarahkan untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres.

Apa benar koalisi ini akan solit belum bisa dipastikan misalnya Golkar jelas bahwa melalui keputusan munas capres adalah Erlangga Hartarto.
Apakah koalisi besar ini solid belum ada jaminan. Apakah koalisi besar ini mampu mengepung PDIP ? Sebaliknya mampukah PDIP berjalan sendiri dengan capresnya menuju pilpres 2024 tanpa perlu dukungan partai politik lainnya?

Artinya PDIP tidak boleh terlalu percaya diri karena sudah memiliki tiket “VVIP” untuk capres pada pilpres 2024 lalu bersikap menutup diri dengan partai partai besar lainnya. Apalagi elektabilitas Ganjar Pranowo agak menurun tiga bulan terakhir akibat statement agar kontingen sepakbola U 20 Israel tidak boleh tampil di tanah air. Atas dasar ini kalkukasi politik semua partai harus matang benar untuk mendapat pemimpin bangga dengan konsensus bulat bukan lonjong antara petinggi partai dengan memperhatikan keinginan publik tanah air.

Ganjar -Mahfud
Secara normatif tidak bisa dipungkiri bahwa periodisasi pergantian pemimpin bangsa harus melalui partai politik. Dan, partai politikpun tidak bisa berjalan di ruang hampa dengan tanpa mendengar suara publik. Karena negara ada bukan karena adanya partai politik melainkan rakyat dan negara yang berdaulat. Vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.