​Didampingi Pejabat Utama Polres Ende, diantaranya KabagOps, Kasat Intelkam dan Kasat Narkoba, Kapolres Ende Yudhi Franata mengawali kunjungannya ke kediaman Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ende, Drs. H. Abdul Syukur Muhammad, M.Si., Pertemuan hangat tersebut menjadi momen penting untuk berdialog dan mempererat tali persaudaraan antara kepolisian dan ulama.

​Usai dari kediaman Ketua MUI, rombongan Kapolres Ende melanjutkan safari silaturahmi ke rumah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ende, Drs. H. Iskandar M. Mberu, Kunjungan berlanjut ke kediaman Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ende Drs. H. Ahmad Abdul Geefar. ​Dalam setiap kunjungannya, Kapolres Ende tidak hanya berdialog tetapi juga menyerahkan bingkisan sebagai bentuk tali asih dan penghormatan kepada para tokoh agama yang telah berperan aktif dalam menjaga kedamaian dan harmoni di tengah masyarakat Kabupaten Ende.

​Kapolres Yudhi Franata menegaskan kegiatan silaturahmi ini merupakan langkah strategis untuk mempererat kemitraan antara Polri dan tokoh agama dan berharap para tokoh agama dapat terus mendukung tugas-tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang dan selama perayaan Idul Fitri 1447 H.

Demikian disampaikan Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal dalam rilis tertulis yang diterima tim media ini pada Jumat, 01 Agustus 2025, terkait wacana pengembangan proyek geothermal di wilayah Flores.

“Kalau semua proyek geothermal dibangun, kami kehilangan ribuan hektar lahan. Lalu kami hidup di mana? Makan apa? Lebih penting mana, hidup kami atau hidupnya proyek dan investornya?” kritik mereka.

Menurut Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal, proyek panas bumi di kawasan cincin api itu (Flores, red) justru membawa ancaman serius terhadap lingkungan, sumber penghidupan, dan kehidupan sosial budaya masyarakat adat.

Berkaca pada kegagalan proyek geothermal Mataloko di Daratei, Koalisi menyebut fakta-fakta kerusakan yang sudah terjadi: lahan pertanian rusak, mata air tercemar, habitat makhluk hidup musnah, dan lumpur panas yang terus keluar tanpa henti, meninggalkan rongga berbahaya di lempeng tektonik Flores.

“Relasi masyarakat adat dengan alam rusak. Kearifan lokal kehilangan tempat berpijak,” tegas mereka dalam pernyataan resmi.

Penolakan Koalisi ini didasari fakta lapangan bahwa lokasi-lokasi proyek geothermal yang direncanakan justru berada di atas lahan pertanian produktif: sawah, ladang, kebun kopi, kakao, kemiri, dan cengkeh—semua adalah sumber nafkah utama masyarakat Flores.

Koalisi menilai, akan lebih mulia dan beradab jika sekitar 1.000 hektar lahan milik masyarakat adat itu dijadikan pusat pertanian untuk mendukung program Kedaulatan Pangan Nasional, bukan dikorbankan untuk investasi energi yang belum tentu membawa manfaat lokal.

Dengan kondisi yang mengancam hak-hak dasar masyarakat Flores, Koalisi Masyarakat Flores Tolak Geothermal bersama sejumlah organisasi seperti JPIC OFM, PADMA Indonesia, FORMMADA NTT, AMMAN FLOBAMORA, dan KOMMAS NGADA menyampaikan beberapa tuntutan:

Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membayar rekanan yang telah menyelesaikan proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ende.

Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Zulfahmi, MH, dalam konferensi pers pada Kamis (24/4) sore, menyampaikan bahwa penyelidikan resmi dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-04/N.3.14/Fd.1/03/2025, tertanggal 27 Maret 2025 oleh tim pidana khusus (Pidsus) Kejari Ende.

“Kami sedang menelusuri kenapa pemerintah daerah belum melakukan pembayaran, padahal pekerjaan rekanan sudah selesai 100 persen sesuai kontrak,” jelas Zulfahmi.

Dalam proses penyelidikan, tim Kejari telah meminta keterangan dari lima pejabat kunci di lingkungan Pemda Ende, yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Bidang Anggaran BPKAD Ende.

Data sementara menunjukkan sebanyak 22 OPD telah menuntaskan pekerjaan mereka, namun hingga kini belum menerima pembayaran dari Pemda Ende melalui BPKAD.

“Kita berharap pernyataan itu bukan hanya sekedar janji tanpa ada realisasi alias PHP (Pemberi harapan palsu ) saja kepada bupati Yosef Badeoda maupun masyarakat kabupaten Ende” ungkap Agustinus Wolo, mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang kepada media ini di Kupang pada Rabu (24/4/2025).

Mahasiswa FH Undana kelahiran Ende ini berharap, sikap politik DPC PDI Perjuangan ini bukan bagian dari pencitraan akibat kebijakan Bupati Yosef Badeoda menghapus dana Pokir DPRD Ende yang diduga telah terjadi pelanggaran mekanisme pengajuan dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan anggaran.

Menurut Agustinus, jika DPC PDI Perjuangan kabupaten Ende memahami logika pertanggungjawaban APBD secara sederhana maka mestinya dari awal memiliki sikap menolak sebelum Bupati Yosef Badeoda menemukan sendiri indikasi kecurangan itu. Menyerap aspirasi kata Agustinus, sudah merupakan tugas mutlak anggota DPRD namun untuk bisa memasukan kegiatan secara spesifik kedalam dokumen anggaran, merupakan kekuasaan yang berbeda dan tidak bisa disematkan kepada lembaga legislatif.

Selaku kepala daerah, Bupati Yosef Badeoda setiap tahun harus bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan APBD melalui dokumen Pertanggungjawaban Penggunaan APBD, sehingga janggal rasanya jika Bupati juga harus dituntut mempertangungjawabakan kegiatan ataupun prosedsur yang bukan usulannya.

” Ini namanya jebakan “Batman” untuk bupati Yosef Badeoda apabila dikemudian hari ditemukan ada masalah terkait kegiatan yang diusulkan melalui Pokir tidak prosedural maka Bupati bisa ikut terseret “tandasnya.

Menurut Agustinus, Pokir fraksi PDIP yang rencananya dialihkan untuk TPA sampah baru harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemrintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah diinput satu minggu setelah Musrenbang dilakukan dan usulan pokir tersebut harus berasal dari daerah pemilihan masing- masing.

Dirinya mencontohkan si A misalnya anggota Dewan dapil 4 (empat) yang meliputi : kecamatan Ndona, Ndona Timur, kecamatan Wolojita, kecamatan Detusoko, Kelimutu, Wolowaru, kecamatan Ndori dan Lio Timur tetapi mengusulkan pokir berada diwilayah di Dapil 1 (satu) kota yang bukan dapilnya. “Nah, ini yang berbahaya” tandasnya mengingatkan.

Agustinus meminta bupati Ende, Yosef Badeoda harus hati-hati dalam mengeksekusi pokir dan jika perlu menolak seluruh pokir sebesar Rp 35 miliar. Jika 30 anggota DPRD Ende ngotot dengan dalil bahwa Pokir itu bukan anak haram dan diamanatkan dalam undang-undang maka bupati Yosef Badeoda kata Agustinus, harus menyodorkan surat pernyataan siap bertanggungjawab secara hukum jika ada masalah dikemudian hari kepada 30 anggota DPRD Ende.

“Saya yakin 30 anggota DPRD Ende tidak berani menandatanganinya, “tandasnya sambil tertawa lepas.

Pokir kata Agustinus, merupakan program pemerintah bukan hak pribadi anggota DPRD, untuk itu dirinya meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasi seluruh prosedur pokir antara lain harus jelas proposalnya, jelas pengajuannya, mekanisme pembahasan anggaran apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Hal ini penting agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dan tidak ada saling sandera antara eksekutif dan legislatif.

Dirinya menyayangkan ada pengalokasian pokir untuk 13 anggota dewan yang belum dilantik dan tidak melakukan reses padahal dari sisi regulasi kegiatan reses atau menyerap aspirasi adalah kegiatan wajib anggota dewan. Bagi anggota DPRD yang tidak melaksanakan kegiatan reses maka anggota tersebut tidak memiliki aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota dewan.

Reses DPRD itu sendiri dilaksanakan 3(tiga) kali dalam setahun yaitu bulan April, Agustus dan bulan Desember sementara frekwensi pembahasan APBD (murni) dan APBD Perubahan yaitu selambatnya bulan Desember untuk APBD (murni) dan bulan September tahun berjalan untuk APBD Perubahan, sedangkan ketentuan penyampaian pokir DPRD selambatnya 5 (lima) bulan sebelum penetapan APBD. Nah tugas APH kata Agustinus menelusuri apakah ketentuan ini sudah berlaku atau tidak, jangan sampai usulan berupa pokir masuk injry time menjelang penetapannya.

Melalui keputusan internal partai, DPC PDIP menginstruksikan seluruh anggota Fraksinya di DPRD Kabupaten Ende untuk meniadakan dana Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2025.

Dana tersebut diusulkan untuk dialihkan ke pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah baru.

Langkah ini menuai respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari tokoh muda, Konstantinus, yang menyebut keputusan PDIP sebagai langkah prioritas yang sangat berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

“Ini mungkin sebuah gebrakan baru di Kabupaten Ende dan sangat layak diapresiasi. Jika benar-benar terealisasi, saya yakin PDIP akan mendapat penghargaan besar dari masyarakat,”ujar pria yang akrab disapa Kons.

Kons juga berharap agar langkah ini menjadi contoh nyata bagi partai politik lainnya, terutama dalam merespons persoalan publik secara langsung dan konkret.

Diberikan sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Ende, Heri Gani, menjelaskan bahwa keputusan ini lahir dari rapat resmi DPC dan disepakati secara kolektif, termasuk dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ende terpilih, dr. Dominikus Minggu Mere.

“Masalah sampah adalah persoalan luar biasa yang membutuhkan respons cepat dan serius. Penutupan TPA Rate oleh Kementerian Lingkungan Hidup membuat Ende dalam situasi darurat sampah. Karena itu, kita harus melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk meniadakan Pokir demi kepentingan bersama,” kata Heri.

Ia menegaskan bahwa keputusan ini bersifat internal PDIP dan tidak mencampuri kebijakan fraksi partai lain. Fokus PDIP, lanjutnya, adalah mengambil langkah konkret sebagai partai pengusung bupati-wakil bupati terpilih periode 2025–2030.

“Fraksi PDIP siap untuk nolkan Pokir lima anggota kami di DPRD. Ini adalah bentuk tanggung jawab politik untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Ende,” tegasnya.

Keputusan ini rencananya akan segera dikomunikasikan ke tingkat DPD dan DPP PDIP guna mendapatkan dukungan dan penguatan kebijakan di level provinsi maupun pusat.

Dengan keputusan tegas ini, DPC PDIP Ende menunjukkan komitmennya dalam mengedepankan kepentingan rakyat, sekaligus memberi contoh bagaimana fungsi politik bisa hadir langsung menjawab persoalan nyata masyarakat.

Penulis: Arnold Dewa

Pertemuan strategis ini berlangsung di Hotel Wailiti, Kota Maumere, dan dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci serta kader militan partai.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Perindo Sikka, Drs. Sabinus Nabu, empat anggota DPRD dari Perindo – Herlindis Donatha Da Rato, S.SiT, Marthen Luther Adji, SE, Lukas Lero, dan Yuslin Nursivin Dua Botha, S.IPm., serta Sekretaris DPD Octavianus Jori, ST. Sebanyak 51 anggota dari berbagai kecamatan juga turut meramaikan forum konsolidasi ini.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Karolus menekankan pentingnya kesiapan struktur partai dalam menghadapi verifikasi politik yang menjadi syarat utama menuju kontestasi pemilu mendatang.

Ia menyoroti perlunya pembentukan tim verifikasi di daerah, kesiapan administrasi, kartu tanda anggota (KTA), hingga infrastruktur kantor partai di semua tingkatan DPD, DPC, dan DPRt.

“Verifikasi bukan sekadar formalitas. Ini adalah cerminan kesiapan struktural dan semangat juang kader di lapangan. Kita hadir bukan hanya sebagai peserta pemilu, tapi sebagai kekuatan politik yang siap menang,” tegas Karolus dalam sambutannya.

Salah satu poin penting yang menjadi fokus adalah keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur kepengurusan. Hal ini dinilai sebagai langkah konkret menuju kesetaraan gender dan partisipasi politik yang inklusif.

Selain itu, Dr. Karolus juga memaparkan rencana kerja bidang pemenangan pemilu, termasuk pembentukan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di seluruh Indonesia, penguatan struktur Sub-Bidang Pemenangan Pemilu dan Koordinator Wilayah, serta strategi pemenuhan calon legislatif potensial di setiap daerah pemilihan (dapil).

Ia turut menyampaikan evaluasi hasil Pemilu 2024 dan menegaskan ambisi besar Perindo untuk Pemilu 2029, yakni meloloskan calon presiden dan wakil presiden, serta melewati ambang batas parlemen.

“Target kita jelas: lolos verifikasi, hadirkan caleg potensial, rebut lebih banyak kursi di DPRD, DPRD Provinsi, hingga DPR RI. Kita tidak sekadar ikut, tapi kita ingin menang!” ujarnya penuh semangat.

Kegiatan ini menandai langkah serius Partai Perindo Kabupaten Sikka dalam membangun organisasi yang solid, progresif, dan siap bertarung demi visi besar partai: Indonesia Sejahtera, Rakyat Makmur.

Penulis: Arnold Dewa

DPC PDIP memutuskan untuk menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di DPRD Ende agar nolkan alokasi Pokir mereka untuk Tahun Anggaran 2025, dan mengalihkan dana tersebut untuk pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmen politik PDIP terhadap isu krusial yang sedang dihadapi masyarakat Ende, menyusul penutupan TPA Rate oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang membuat pengelolaan sampah di daerah tersebut dalam kondisi darurat.

Demikian disampaikan Ketua Bapilu DPC PDIP Ende, Heribertus Gani kepada tim media ini Selasa (22/4/2025) sore.

Heri Gani menegaskan bahwa persoalan sampah adalah masalah extra ordinary yang membutuhkan respons cepat dan tepat dari semua pihak, terutama partai pengusung kepala daerah.

“Sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati terpilih periode 2025–2030, kami merasa bertanggung jawab untuk mengambil langkah strategis. Polemik soal Pokir harus segera diakhiri. Saatnya fokus urus rakyat,”ujar Heri

Heri menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui mekanisme rapat resmi DPC, dan dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Ende, dr. Dominikus Minggu Mere.

Salah satu poin utama dalam keputusan tersebut adalah instruksi kepada Fraksi PDIP di DPRD untuk meniadakan Pokir dan mengalokasikannya demi pembelian lahan TPA baru.

“Masalah ini sudah lama direncanakan, tapi belum pernah terealisasi karena keterbatasan anggaran. Kami melihat satu-satunya ruang yang bisa digunakan saat ini adalah melakukan rasionalisasi, terutama pada belanja Pokir,” jelas Heri.

Ia menegaskan, keputusan ini bersifat internal dan tidak mencampuri fraksi partai lain. DPC hanya mengatur sikap anggota fraksi dari PDIP.

“Kami siap nolkan Pokir lima anggota fraksi PDIP untuk Tahun Anggaran 2025 demi menjawab persoalan darurat ini,”ujarnya.

Menurutnya, persoalan pengelolaan sampah dan pengadaan lahan TPA harus dipandang sebagai prioritas utama dan tidak bisa ditunda.

Heri berharap pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPRD dari PDIP bisa menerima dan menjalankan instruksi ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.

“Ini keputusan resmi partai. Kita butuh langkah cepat, tepat, dan tegas untuk selesaikan persoalan ini,” tegas Hari

Rencananya, keputusan ini juga akan segera disampaikan secara formal ke tingkat DPD dan DPP PDI Perjuangan untuk mendapatkan dukungan serta penguatan kebijakan di tingkat provinsi dan pusat.

Penulis: Arnold Dewa

Kepemimpinan Bupati Badeoda dan wabup Domi Mere saat ini ibarat peribahasa, “Pipit Yang Makan Padi, Merbah Terbawah Rendong”  artinya Orang Lain yang membuat Kesalahan dan Mendapat Kesenangan, Orang lain Yang Harus Menanggung Kesusahan.

Pemkab Ende dibawah kepemimpinan Bupati Yosef Badeoda saat ini harus memikul utang sebesar Rp 49 miliar kepada pihak ketiga (kontraktor) yang telah selesai melaksanakan pekerjaan fisik (proyek) dibeberapa instansi warisan pemerintahan Pj. Bupati Agustinus G. Ngasu.

Hal tersebut di tegaskan Bartolomeus Betu Rati, Ketua Aliansi Gerakan Ende Baru kabupaten Ende, melalui rilis yang dikirim ke media ini pada Jumad (18/4/2025).

“Penyataan ngawur, asbun dan abal-abal itu bahwa DPRD Ende bisa menggunakan hak konstitusionalnya, lebih baik banyak membaca literatur tentang Pokir dan hak konstitusional DPRD supaya tidak ngawur dalam berpendapat “tandasnya menyarankan.

Mantan aktivis PKMRI cabang Jogjakarta ini juga menyarankan kepada anggota DPRD Ende bersikap legowo mendukung kebijakan bupati Badeoda demi untuk kepentingan masyarakat.

Jika bertanding opini  menantang kebijakan bupati yang pro rakyat maka hal itu justru mencederai marwah lembaga DPRD Ende itu sendiri.

Menurut Albert Rati, Bupati memiliki hak menolak pokok- pokok pikiran (Pokir) DPRD yang diatur dalam Undang-Undang jika Pokir itu tidak sesuai dengan RKPD dan RPJMD, dan pihak yang paling bertanggungjawab terhadap penetapan Pokir adalah Ketua DPRD Ende dan Badan Anggaran (Banggar ) karena mereka ini memiliki peran dalam penyusunan Pokir dan penyusunan anggaran DPRD Ende.

Pokir pada dasarnya adalah suatu produk atau usulan yang diperoleh dari hasil reses anggota DPRD yang selanjutnya menghasilkan sejumlah usulan dalam bentuk program yang dijaring dari masing-masing konstituen dari Dapil masing-masing.

Dalam PP No.1 tahun 2011 dan PP No.25 tahun 2004 kata Albert, menerangkan bahwa anggota dewan wajib menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang kemudian berdasarkan keberadaan Pasal 55 huruf (a) PP No. 16 tahun 2010 yang mengatur salah satu tugas Banggar DPRD yaitu memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran (Pokir) kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD ) paling lambat 5 (lima) bulan sebelum APBD ditetapkan.

Artinya kata Albert, seorang anggota Dewan harus memahami bahwa penyampaian Pokir adalah tugas Banggar dari hasil reses yang kemudian dikemas dalam bentuk program yang diberi labelisasi dengan
istilah Pokir.

Kedua,disampaikan kepada kepala daerah atau bupati yang kemudian dalam pelaksanannya kepala daerah diwakili oleh TPAD, namun jika mengacu pada makna pasal tersebut,maka penyampaian Pokir disampaikan langsung
kepada bupati selaku kepala daerah karena tidak ada ketentuan yang berbunyi pemerintah atau kepala daerah yang mewakilinya.

Pokir itu lanjut Albert, sebatas saran dan pendapat sehingga dalam konteks hukum, saran dan pendapat tidak bersifat mengikat atau suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh bupati selaku kepala daerah dan tidak mempunyai dampak hukum jika usulan Pokir tersebut ditolak dengan alasan tidak melalui mekanisme atau sudah masuk dalam program kerja prioritas eksekutif.

“Sehingga keputusan menerima atau menolak usulan Pokir tersebut menjadi haknya Bupati, apalagi jika kita merujuk pada ketentuan PP No.12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib (Tatib)  DPRD Pasal 54 yang menegaskan bahwa Banggar DPRD mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa Pokir kepada kepala daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkan APBD” tandasnya.

Abert sendiri mengakui bahwa setiap warga diberi ruang oleh negara untuk memberikan pandangan namun seyogianya  harus memiliki korelasi tentang peran dan fungsi antar lembaga yaitu Legislatif dan eksekutif dengan kajian dan analisis yang cerdas sehingga tidak dibilang dungu.

Dari mana DPRD menggunakan hak konstitusi hanya karena bupati Ende, Yosep Badeoda melakukan efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat dan melakukan auidit kinerja dan keuangan disemua intansi termasuk di sekrtariat dewan (Sekwan) dari KKN  agar tercipta pemerintahan yang bebas korupsi dan nepotisme.

Dr (c). Ir. Karolus Karni Lando, MBA

Redaksi76.com || Larantuka – Di tengah guyuran hujan yang tak henti sejak pagi, ribuan umat Katolik di Larantuka kembali menunjukkan keteguhan iman mereka dalam prosesi Jumat Agung, sebuah tradisi rohani yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dari anak-anak hingga para lansia, semua larut dalam keheningan, berlutut di sepanjang rute prosesi dengan doa dan air mata penuh harap, tak gentar meski angin kencang dan hujan membasahi tubuh mereka.

Prosesi suci tetap berlangsung khusyuk. Dua patung ikonik – Tuan Ma dan Tuan Ana – keluar dari gereja dan diarak menuju pemberhentian terakhir di depan Patung Pieta.

Hujan belum juga reda, namun justru di tengah cuaca yang berat itu, kemurnian iman umat terasa nyata. Seorang ibu dengan mata berkaca-kaca berkata, “Kami tidak minta hari cerah. Kami hanya ingin tetap berjalan bersama Tuhan, sekalipun di bawah hujan.”

Dalam homilinya pada Minggu Paskah, Bapa Uskup Larantuka mengungkapkan refleksi pribadinya.

“Saya berdoa agar hujan berhenti, tetapi Tuhan memilih agar hujan tetap turun. Dan saya ikut dalam prosesi sampai akhir. Saya menyaksikan sendiri, anak-anak tidak mengeluh, tidak menyerah. Mereka tetap berlutut dalam dingin dan basah, membawa doa-doa mereka di hadapan Tuhan.”ungkapnya

Kesaksian ini menjadi peneguh bahwa di tengah zaman yang penuh tantangan iman, umat Larantuka tetap memelihara spiritualitas yang kokoh.

Bagi mereka, Jumat Agung – yang dikenal sebagai Hari Bae – bukan sekadar ritual tahunan, melainkan momentum untuk memperbarui iman.

Disebut “baik” bukan karena cerahnya cuaca, melainkan karena kasih Allah yang dinyatakan secara nyata lewat salib Kristus.

Dalam suasana permenungan, kutipan dari Kitab Yesaya kembali menguatkan makna penderitaan Kristus:

> “Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita… oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.” (Yesaya 53:5)

Di balik kemegahan tradisi, tampak pula gairah iman dari generasi muda. Mereka aktif mendayung sampan, berjalan dalam prosesi, bahkan ikut berlutut dan mencium karpet dengan penuh hormat. Ini adalah tanda bahwa warisan iman tidak mati – melainkan hidup dan terus tumbuh.

Namun, iman sejati tak berhenti di altar atau prosesi. Umat diajak menjadikan kasih sebagai perwujudan iman dalam hidup sehari-hari.

Dalam keluarga, paroki, hingga masyarakat luas, kita dipanggil untuk mencintai, mengampuni, dan merawat sesama tanpa memandang perbedaan.

Seperti yang ditegaskan Rasul Yakobus:

> “Iman tanpa perbuatan adalah mati.” (Yakobus 2:26)

Bunda Maria, yang selalu hadir dalam prosesi sebagai lambang kesetiaan dan penghiburan, menjadi teladan dan pendamping dalam peziarahan iman.

Ia mengajak umat untuk tetap teguh memikul salib kehidupan masing-masing dengan harapan dan cinta.

Akhirnya, mari kita jadikan setiap hari sebagai Hari Bae – hari penuh kasih, doa, dan tindakan nyata. Karena Tuhan tak pernah berhenti mencintai, maka kini giliran kita menjawab kasih itu dengan hidup yang memuliakan-Nya.

Penulis: Arnold Dewa

Larantuka, Redaksi 76.Com,- Hujan lebat yang mengguyur Larantuka ibu kota kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Jumat (18/4/2025) sejak pagi hingga siang tidak mengurungkan niat para peziarah untuk datang ke taman Tuan Meninu guna mengikuti prosesi laut atau prosesi bahari.

Seperti yang disaksikan media ini, ribuan peziarah rela basah kuyup diguyur hujan yang cukup lebat disertai tipuan angin dari arah pantai yang kencang. Nampak ribuan peziarah ini pun tetap mengikuti prosesi Jumad Agung mengenakan mantel dan payung untuk berteduh.

” Ini kali pertama saya dan keluarga mengikuti ziarah dan memiliki ujud khusus sehingga meski hujan pun kami tetap bertahan hingga selesai,”ungkap Domi Taran warga asal Tangsel ini.

Prosesi Tuan Meninu adalah salah satu prosesi sakral pada Semana Santa setiap kali memeringati Kematian Yesus Sang Juru Selamat hingga Paskah. Tuan Meninu ditemukan sekitar tahun 1600-an atau 100 tahun setelah kedatangan patung Tuan Ma pada 1510.

“Romo Sil Sabon dalam kotbahnya mengungkapkan bahwa hujan yang mengguyur kita Renya pada hari ini (Jumad Agung) menjadi tantangan konsistensi iman orang Katolik khususnya para peziarah sebagai pengikut Kristus.

oleh:

Ferdinand Dole

Pendahuluan

Di era modern, peran Akademisi (Dosen) dalam kepemimpinan politik menjadi topik yang penting. Beberapa orang berpendapat bahwa pengajar memiliki keterampilan dan nilai unik yang membuat mereka sangat cocok untuk peran ini, sementara yang lain menyatakan bahwa pengalaman praktis di bidang lain lebih penting.

Dalam Pilkada 2024 ini, seorang akademisi, Lori Gadi Djou (LGD), masuk ke dunia politik dan maju sebagai salah satu Calon Bupati di Kabupaten Ende.

Tulisan kecil ini akan mengulas secara garis besar tentang kualifikasi dan karakteristik calon bupati yang berlatar belakang Akademisi, dan menguraikan apakah seorang Akademisi memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang handal, bersih, dan jujur, sebagai modal dasar menjadi seorang Pemimpin.

Kualifikasi dan Karakteristik Akademisi

Akademisi memiliki beberapa kualifikasi dan karakteristik yang berpotensi menjadikannya kandidat yang kuat untuk peran bupati.

Beberapa kualifikasi dan karakteristik tersebut, di antaranyaa

– Pengetahuan dan Keahlian: Akademisi memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan publik, administrasi pemerintahan, dan isu-isu sosial.

Pengetahuan ini dapat memungkinkan seorang akademisi mengambil keputusan yang tepat dan efektif.

– Kemampuan Analisis: Akademisi melatih dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Calon Bupati dari akademisi dapat menganalisis data, mengidentifikasi masalah, dan mengembangkan solusi yang efektif.

– Komunikasi: Akademisi biasanya adalah komunikator yang baik, baik secara lisan maupun tulisan. Calon dari akademisi dapat mengartikulasikan ide dengan jelas dan persuasif, yang penting untuk membangun konteks dan memimpin secara efektif.

Integritas: Akademisi diharapkan menjunjung tinggi standar etika dan integritas yang tinggi. Hal ini dapat memastikan bahwa calon akan bertindak demi kepentingan publik dan menghindari korupsi atau kekuasaan.

Potensi Sebagai Pemimpin
Kualifikasi dan karakteristik Akademisi menunjukkan bahwa calon tersebut memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang handal, bersih, dan jujur.

Keandalan: Pengetahuan mendalam dan kemampuan analisis yang dimiliki dapat membuat calon pemimpin tersebut menjadi pembuat keputusan yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan.

Kejujuran: Integritas dan etika Akademisi dapat membantu memastikan calon akan bertindak secara transparan dan bertanggung jawab, mengurangi risiko korupsi atau menutupi kekuasaan.

Calon Bupati LGD yang merupakan seorang Akademisi dengan latar belakang yang kuat dalam hal kejujuran dan integritas pasti menjadi pilihan yang sangat berharga bagi masyarakat.

Sebagai seorang Akademisi, LGD telah menjalani proses pendidikan yang mendalam, yang tidak hanya membekali LGD dengan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi.

Dalam konteks kepemimpinan, integritas menjadi salah satu pilar utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki integritas yang tinggi, LGD akan mampu menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Hal ini sangat penting dalam menciptakan kepercayaan di antara masyarakat, terutama dalam hal penggunaan anggaran dan sumber daya daerah.

Etika yang dijunjung oleh LGD sebagai seorang akademisi juga sangat berperan dalam menciptakan transparansi dalam pemerintahan.

Kegiatan ini dihadiri oleh 20 peserta relawan yang mewakili 5 komunitas penggerak literasi. Diantaranya, Komunitas literasi praingu belar, TBM Pelita hati, Pos Baca Sarinah Anabura, Rumah Baca Sarinah Waikalaisung, dan Yayasan Genea Kaine Sumba.

Narasumber pada kegiatan ini adalah Ketua Forum TBM NTT, Polikarpus Do. Hadir juga dalam kegaiatan tersebut Ketua Forum TBM Sumba Tengah, Farida Padu Leba.

Polikarpus Do, mengawali penyampaian materinya dengan menyajikan informasi seputar generasi emas 2045 dan asalan mengapa harus 2045?

Menurut Polikarpus, pada rentang waktu antara 2020 – 2045, 70% penduduk indonesia dalam usia produktif dan pendapatan perkapita diproyeksikan menjadi salah satu dari tujuh kekuatan ekonomi terbesar di dunia.

Poli, juga berbagi tentang kekuatan energi literasi di NTT yakni 22 Pengurus Daerah FTBM Kabupaten Kota Se NTT , 229 TBM data donasibuku.kemdikbud.go.id, 1.800 TBM  data FTBM NTT, Ribuan Relawan Literasi, dan Komunitas Literasi.

Dijelaskan Polikarpus, TBM tidak bisa bekerja sendiri tampa membangun kolaborasi dengan berbagai elemen seperti sekolah, keluarga dan masyarakat. Inilah prinsip yang harus dilakukan TBM.

“TBM tidak bisa bekerja sendiri. TBM harus bisa membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk suksesnya gerakan literasi nasional”,demikian kata Poli.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menyikapi hoaks melalui literasi digital dan pemikiran kritis.

Dikembangkan bekerja sama dengan Institut Kebudayaan dan Kemanusiaan MAARIF pada tahap awal, Tular Nalar telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam tiga tahun ini, dengan preferensi khusus untuk melibatkan first-time voters pre-lansia, dan lansia.

Setidaknya 100 Peserta Didik SMA Negeri 1 Ende mengikuti pelatihan Sekolah Kebangsaan Tular Nalar Mafindo, jumad (18/10) lalu.

Pelatihan Sekolah Kebangsaan Tular Nalar dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum, Yayuk Herawati, S.Pd mewakili Kepala SMAN 1 Ende.

Dalam sambutannya ia menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkaya wawasan mahasiswa tentang pendidikan politik dan mengenali misinformasi (Hoaks) yang begitu masif seiring dengan perkembangan tehnologi informasi yang begitu pesat.

Pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3, Djafar Ahmad dan Yustinus Sani, berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas yang sering terabaikan, khususnya dalam hal akses kerja dan ekonomi.

Kondisi sulit yang dialami para penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende, sangat bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menjamin hak bekerja bagi seluruh rakyat.

Djafar, yang juga mantan Bupati Ende, berjanji akan menyediakan akses kerja yang layak dan fasilitas yang sesuai bagi penyandang disabilitas di setiap sektor, baik pemerintah maupun swasta.

“Mereka juga anak-anak bangsa kita. Tidak ada perbedaan antara mereka dengan kita. Hak mereka harus dipenuhi, baik di bidang hukum, ekonomi, maupun sosial,” tegas Djafar.

Selain itu, Djafar berjanji untuk mendorong penyandang disabilitas menjadi pelaku UKM dan memastikan bahwa mereka mendapatkan akses ke pasar yang mendukung keberlanjutan ekonomi mereka.

“Mereka tidak hanya membutuhkan lapangan kerja, tetapi juga akses untuk menjadi pelaku usaha yang mandiri. Kita harus menyediakan pasar untuk produk-produk mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Yustinus Sani, calon wakil bupati nomor urut 3, turut menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas.

Menurut Yustinus, infrastruktur di Kabupaten Ende saat ini belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, dia berkomitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut dan membuka peluang bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja.

Di era peningkatan teknologi komunikasi yang pesat, kita menyaksikan bagaimana banyak grup WhatsApp dan media sosial lainnya digunakan untuk mengekspresikan diri.

Dalam upaya untuk menunjukkan bahwa kita adalah yang terbaik, kita seringkali terjebak dalam perangkap penilaian orang lain.

Kita cenderung berusaha menampilkan kekuatan dan keunggulan, padahal sebenarnya, di mata banyak orang, kita mungkin hanya terlihat biasa-biasa saja.

Sebagai umat Katolik, kita diajarkan untuk rendah hati. Dalam Injil, kita diajarkan bahwa “siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayan bagi yang lain.” (Markus 10:43).

Kesadaran akan ketidakberdayaan kita dibandingkan dengan orang lain seharusnya membawa kita pada refleksi yang lebih dalam tentang diri kita dan tujuan hidup kita.

Kompetensi, kapabilitas, dan kualitas kita seharusnya diukur bukan oleh seberapa banyak pengakuan yang kita terima dari orang lain, tetapi oleh seberapa tulus kita melayani sesama.