Layanan ini mulai berlaku Kamis (4/12) di seluruh kantor cabang PELNI di Indonesia. Barang bantuan dapat berupa dan tidak terbatas pada sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, kebutuhan khusus bayi dan perempuan. Seluruh bantuan yang terkumpul dari berbagai daerah di Indonesia akan dikumpulkan dan diangkut menggunakan kapal penumpang PELNI menuju Jakarta untuk kemudian dibawa KM Kelud yang melayani rute tujuan Belawan, Medan.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PELNI Evan Eryanto melalui rilis yang diterima media ini pada Kamis (4/12/2025).

Dalam rilisnya itu, Evan Eryanto menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata PELNI dalam membantu wilayah terdampak bencana Sumatera.

“Kami memutuskan untuk membuka layanan pengiriman bantuan gratis sepenuhnya agar logistik kemanusiaan dari berbagai penjuru Indonesia dapat segera sampai ke saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Ini adalah wujud komitmen PELNI sebagai BUMN pelayaran yang tidak hanya menghubungkan pulau, tapi juga menghubungkan kepedulian,” ujar Evan.

Evan menambahkan bahwa program ini juga menjadi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban korban bencana.

“Kami berharap semakin banyak pihak memanfaatkan fasilitas ini sehingga volume bantuan yang tiba di Belawan semakin besar dan dapat segera didistribusikan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. PELNI siap menjadi jembatan kemanusiaan dari Sabang sampai Merauke untuk Sumatera Utara,” tegas Evan.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Pol PP, Eman Tadji kepada wakil bupati Ende, Dominikus Minggu Mere saat kegiatan Bimtek dan Pembaretan anggota baru di halaman kantor Satpol PP, Rabu (5/11/2025).

Eman mengatakan kondisi ini sering terjadi karena keterbatasan anggaran sehingga saat terjadi kebakaran dan Damkar harus mengutang kepada pihak ketiga.

“Damkar memiliki kendaraan namun tidak ada anggaran, jika sewaktu waktu terjadi peristiwa kebakaran dan ada kegiatan yang harus kami dukung maka harus utang. Kami biasa utang di Sempati Air,” katanya.

Eman juga mengatakan untuk operasional sehari- sehari Satpol PP Ende juga sering mengalami kekurangan bahan bakar karena anggaran yang diberikan tidak cukup. Ia dan para para Kabid kadang patungan untuk isi bahan bakar.

Hal tersebut ditegaskan bupati Yosef Badeoda kepada awak media saat melakukan konfrensi pers dirumah jabatan bupati Selasa, (7/10/2025).

“Gajinya dibayar tapi orangnya tidak perna bekerja, lebih baik dipecat supaya jangan membebani APBD kita”. paparnya.

Untuk memastikan kebijakannya itu, bupati Yosef menginstruksikan kepada pimpinan kepala dinas, badan dan kantor untuk memantau absensi kehadiran ASN. Apabila ada yang tidak disiplin, maka oknumnya ASN tersebut segara ditindak tegas.

Menurut Bupati Yosef Badeoda, selain tidak membebankan APBD, proses pemecatan ini dilakukan agar tidak terjadi berbagai masalah dan terganggunya pelayanan masyarakat.

“Bagi ASN yang di Kelurahan, kecamatan, ataupun di masing- masing OPD yang tidak disiplin, saya pastikan akan ada sanksi pemecatan,”tandasnya.

Penolakan itu disampaikan Subhan A. Bali, kepala Rukun warga (Rw), 05 lingkungan Saraboro, kelurahan Rukun Lima yang dikonfirmasi media di kediamanyan pada Jumad (5/9/2025.) lalu.

Subhan menegaskan, warga akan melakukan perlawanan jika pemerintah kabupaten bersikukuh menjadikan lokasi TPA di kelurahan Rukun Lima ini.

TPA di lokasi bukit Rodja kata dia, selain dekat pemukiman warga juga merupakan jalur air yang sewaktu- waktu membanjiri SMA Mutmainah, Pure re sehingga akan berisiko menimbulkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan, serta menurunkan kualitas hidup masyarakat setempat.

” Kami tidak ingin keberadaan TPA di bukit Rodja ini memicu konflik antara warga dan pemerintah Bupati Yosef Badeoda” tandasnya.

Dinas Lingkungan Hidup kata dia, belum memberikan penjelasan resmi mengenai rencana lokasi dibawah bukit Rodja dijadikan TPA. Namun, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa alasan pemindahan kemungkinan terkait akses transportasi sampah dan karena lahan tersebut milik salah satu timsus.

Bagi warga Rukun Lima, alasan itu tidak cukup kuat. Mereka menganggap pemerintah daerah mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

“Ini bukan soal mudah atau tidaknya akses truk sampah. Ini soal kesehatan anak-anak kami yang setiap hari akan menghirup bau busuk,” tandasnya.

Keresahan warga juga semakin meluas di mana informasi yang berkembang bahwa pemerintah tetap akan menjadikan lokasi dibawah bukit Rodja dijadikan TPA karena pemilik lahannya merupakan salah satu tim sukes salah satu calon Pilkada 2024 lalu.

Sementara itu beberapa aktivis lingkungan turut bersuara, mendesak bupati Yosef untuk melakukan kajian ulang terkait lokasi yang dipilih.

Salah satu pemerhati lingkungan dan aktivis peduli sampah, Muhamad Arif, warga kelurahan Rukun Lima mengingatkan bupati Yosef Badeoda bahwa lokasi yang bakal di jadikan TPA itu merupakan jalur trekking menuju puncak bukit Rodja, salah satu destinasi wisata yang dimiliki daerah ini.

Menurutnya, keberadaan TPA di lokasi ini cukup sensitif karena berada lebih tinggi dari pemukiman yang tentu berkaitan langsung dengan kualitas air, udara, serta tanah ” paparnya.

Dirinya meminta Bupati Yosef perlu lebih hati-hati dalam menentukan lokasi TPA. “Idealnya, jarak minimal antara TPA dan permukiman warga adalah lebih dari 1 km dengan mempertimbangkan arah angin dan sistem pengolahan limbah,” kata pemerhati lingkugan ini.

Dirinya kwatir jika pemerintah daerah bersikeras melanjutkan pembangunan tanpa musyawarah lebih lanjut, maka potensi konflik sosial dikhawatirkan semakin membesar. Warga, menurut Arif, siap melakukan aksi protes jika mengabaikan aspirasi mereka.

Demikian disampaikan Eramus Yanto Rabu Manggo, cucu Mosalaki Dato Reku (Nuakota) kepada wartawan di Ende pada Selasa, 19 Agustus 2025.

“Yang dilakukan Deus Ngga’a itu adalah kudeta terhadap Laurensius Lau. Pengangkatannya sebagai Kopokasa ini tidak sah dan ilegal karena tidak diangkat dan dikukuhkan oleh tiga mosalaki Nuakota tadi,” tegas Yanto.

Mantan Aktivis PMKRI ini menegaskan, pengangkatan Tadeus diduga sarat rekayasa dan dilakukan bertepatan dengan acara pernikahan cucu Laurensius Lau, sehingga tiga mosalaki Nuakota hadir di tempat berbeda.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Tegal, I Gede Anom Sastrawan, S.E., M.M beserta Kepala Pimpinan Pegadaian Cabang Wolowona, I Gusti Kade Duwiarsana, Kepala Pimpinan Pegadaian Cabang Ende Stanley K. Bisinglasi, serta Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah Miftahurrahman beserta jajarannya sementara itu dari pihak Kejaksaan Negeri Ende nampak hadir Kepala Kejaksaan Negeri Ende, Adi  Rifani, S.H, M.H. beserta PLT Kasi Datun, Dewa Kadek Dwi Naro Sigito, S.H. serta Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Ende, Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H. beserta jajarannya.

Deputi Bisnis PT. Pengadaian Area Tegal,
I Gede Anom Sastrawan, S.E., M.M pada kesempatan tersebut menuturkan kerja sama ini dalam penanganan masalah hukum di bidang perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PT. Pegadaian terutama pada bidang fidusia yang perlu mendapat respon dari Kejaksaan Negeri Ende karena menyelamatkan uang negara.

” MOU nanti akan berhubungan dengan masing-masing pinca di Kabupaten Ende” tandasnya.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Kabupaten Ende, Mathildis Mensi Tiwe dalam rapat pemantapan kegiatan tersebut di Ende pada Selasa, 30 Juli 2025.

“Festival ini adalah perwujudan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Kita ingin meneguhkan identitas budaya lokal, merayakan keberagaman dalam harmoni, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Target kami, perputaran ekonomi daerah bisa mencapai Rp 1,3 miliar,” ujar Kadis Mensi Tiwe.

Menurut Kadis Mensi, festival tersebut akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 30 Agustus 2025, dan akan diisi dengan berbagai perlombaan yang terbuka untuk umum, di antaranya: lomba penyanyi pop, musik tradisional, tarian tradisional, paduan suara, group band.

Empat kategori akan dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, sedangkan untuk lomba band, panitia masih menyiapkan lokasi alternatif.

“Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang terbuka bagi kreativitas warga Ende. Selain itu, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya lokal,” tambah Kadis Mensi.

Dalam pengumuman awal, pemerintah mengungkapkan jumlah formasi, jadwal pendaftaran, hingga syarat dan dokumen yang harus disiapkan oleh para pelamar.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, mengacu pada surat pengumuman BKN Nomor 5419/B-KS proses seleksi CPNS .04.01/SD/K/2024 CPNS berlangsung hingga 23 Maret 2025

Oleh karena itu, seleksi CPNS 2025 diperkirakan akan dimulai antara Agustus hingga September 2025, meskipun jadwal resmi akan diumumkan langsung melalui situs BKN di sscasn.bkn.go.id.

Calon pelamar diimbau untuk aktif memantau situs SSCASN agar tidak ketinggalan update jadwal dan pengumuman penting.

Pemerintah menyebut bahwa formasi CPNS 2025 akan difokuskan pada kebutuhan mendesak, seperti: Tenaga kesehatan: dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga pendidik: guru dengan mata pelajaran prioritas
Tenaga teknis: analis kebijakan, auditor, penyuluh, dan lainnya.

Sementara itu, pemetaan ulang terkait mekanisme dan manajemen seleksi masih terus dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan seleksi berjalan transparan dan akuntabel.

Tahapan Seleksi CPNS 2025

Demikian pernyataan keras disampaikan oleh Emanuel Baru dan Lorensius Lau, ahli waris langsung Ria Rago, pada Senin (21/07/2025), usai mengetahui tim utusan Gubernur NTT melakukan pengukuran lokasi pembangunan tanpa koordinasi.

“Kami tidak menuntut kompensasi, tapi setidaknya kami, keluarga kandung, diberi tahu. Ini menyangkut kehormatan leluhur,” tegas mereka.

Bagi keluarga, tindakan Pemprov ini dianggap tidak menghargai sejarah dan garis keturunan tokoh utama yang difilmkan. Mereka bahkan telah berkonsultasi langsung dengan Uskup Agung Ende, Mgr. Budi Kleden, SVD, dan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak Gereja.

Kritik juga datang dari Pater Eman Embu, SVD, Provinsial Serikat Sabda Allah. Ia menegaskan bahwa film Ria Rago merupakan bagian dari dokumen misi Gereja, bukan proyek hiburan semata.

“Kalau mau bangun tugu perfilman, silakan. Tapi jangan abaikan proses dan sejarah yang menyertainya,” ujarnya tajam.

Pater Eman menyebut, pihaknya tidak butuh dihormati, tapi etika harus dijaga.

Menurutnya, pembangunan situs tanpa komunikasi dengan keluarga dan Gereja menunjukkan lemahnya penghargaan terhadap nilai sejarah dan relasi sosial.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Ibrahim, S.H., memastikan bahwa seluruh proses uji KIR berjalan sesuai ketentuan hukum dan standar teknis yang berlaku. “Saya sudah instruksikan dari awal kepada Kabid Darat agar uji kelayakan kendaraan dilakukan berdasarkan prosedur resmi yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan menteri,” jelasnya kepada wartawan pada Kamis (19/6/2025).

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Dishub Ende telah memasang CCTV di area pengujian kendaraan untuk memastikan tidak terjadi praktik pungli. Ibrahim juga mengimbau para pemilik kendaraan atau pengusaha transportasi yang merasa mengalami pungli untuk segera melapor, baik ke dirinya langsung maupun ke Bupati Ende, Yosef Badeoda.

“Kalau memang ada yang merasa dipungli, silakan laporkan secara resmi. Jangan hanya sebatas pernyataan tanpa bukti, karena itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjatuhkan integritas kami di Dishub,” tegasnya.

Dukungan Peralatan dan Prosedur Standar

Dijelaskan lebih lanjut, unit pengujian kendaraan Dishub Ende saat ini telah mengantongi sertifikasi akreditasi “B” dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan nomor KP-DRJD 8862 Tahun 2022 yang berlaku hingga 31 Oktober 2026. Kalibrasi alat uji dilakukan setiap tahun sesuai arahan dari pusat.

Peralatan yang digunakan dalam pengujian mencakup:

Gas Analyzer dan Smoke Tester untuk uji emisi

Head Light Tester untuk lampu utama

Brake Tester untuk sistem pengereman

Side Slip Tester untuk kincup roda

Sound Level Meter untuk kebisingan

Tint Tester dan Speedometer Tester

Axle Load Meter untuk beban roda

“Semua alat ini terstandar dan diuji secara berkala, sehingga hasil pengujian tidak bisa dimanipulasi,” ujar Ibrahim.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Kabupaten Ende, Irwan Nua kepada tim media ini pada Senin, 16 Juni 2025 mengungkapan, bahwa Sekda Gusti Ngasu telah memasukkan surat pengajuan pengunduran diri ke Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda beberapa hari lalu.

“Benar, pak Sekda telah mengajuhkan surat pensiun dini dari ASN kepada bapak bupati dan pak bupati sendiri sudah menyetujui. ” tandas Irwan Nua.

Sekda Ende, Agustinus G Ngasu hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Tim media ini dan sejumlah wartawan yang hendak menemuinya secara terpisah di ruang kerjanya di lantai dua (2) Kantor Bupati Ende, enggan bertemu wartawan dengan alasan sedang mengikuti zoom meeting.

Sementara itu Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda yang dikonfirmasi tim media di hari yang sama pada Senin (16/6/2025) malam via telepon selulernya membenarkan informasi tersebut.

Hal itu disampaikan Debora Lende pada Senin, 02 Juni 2025 lalu seusai memenuhi undangan klarifikasi Kejari Sumba Barat terkait kasus tersebut.

“Saya tidak punya posisi struktural di yayasan, apalagi sampai mengatur Dapodik dan Arkas. Saya bahkan belum pernah melihat langsung sistem itu. Isu bahwa saya adalah otak operasionalnya sangat tidak berdasar,” tandas Debora.

Menurut Debora, akta notaris Yatutim yang telah diserahkan ke Kejari Sumba Barat pada pekan lalu juga dengan sendirinya menegaskan, tidak adanya sangkut paut dirinya dalam kepengurusan yayasan tersebut, apalagi dana tersebut.

Menanggapi pemberitaan media yang menyebutnya pasif dan tidak responsif, Debora menjelaskan bahwa sikap diamnya adalah bentuk penghormatan terhadap jalannya proses hukum.

“Saya tahu posisi saya sebagai anggota dewan mendapat sorotan. Tapi saya tidak ingin mengintervensi proses hukum. Saya percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional,” ujarnya.

Namun, Debora juga menegaskan bahwa sebagai warga negara, dirinya berhak memberikan klarifikasi atas tuduhan sepihak yang telah menyebar di publik.

Pria berinisial ARB (17) diduga sebagai pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban berinisial AP yang berusia 5 tahun.

Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Maurole, Iptu Syaiban yang dikonfirmasi tim media ini pada Jumat,( 10/1/2025).

Pihak korban menurut Iptu Syaiban, telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Polsek Maurole dengan nomor laporan Polisi (LP, red,-) No.Pol : LP/B/02/I/2025/Spkt/Sek.Maurole/Res.Ende/Polda NTT, tanggal 09 Januari 2025.

“Pelapornya adalah ibu kandung korban, yaitu ibu Fitran Iskandar umur 41 tahun, pada hari Kamis, 09 Januari 2025, pukul 14:30 waktu setempat.

Mwnurut BMKG, Gempa tersebut terjadi pada pukul 11. 04 Wita dengan lokasi koordinat 9,64 Lintang Selatan dan 122,16 Bujur Timur, serta di kedalaman 47 kilometer.