Rombongan wisatawan dijadwalkan mengikuti tur ke sejumlah destinasi unggulan, terutama Danau Kelimutu, ikon wisata alam yang dikenal dengan fenomena tiga warna.

General Manager Pelabuhan Ende-Ippi, Jumhari Nasrun, menyampaikan kunjungan kapal pesiar internasional tersebut mencerminkan meningkatnya daya tarik Ende di mata wisatawan global.

“Kami menyambut hangat kedatangan kapal pesial MV Coral Geographer. Ini menjadi bukti bahwa Ende semakin dikenal sebagai tujuan wisata internasional. Kami berharap kunjungan ini memberi dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya sektor pariwisata dan UMKM,” tegas GM. Jumhari Nasrun.

Bantuan senilai Rp 25 juta ini diserahkan secara resmi oleh Jumhari Nasrun, General Manager Pelindo Cabang Ende kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Ende pada tanggal 19 September 2025, terdiri dari 50 dus air mineral ukuran 1,5 Liter dan paket sembako, meliputi beras (5kg) 50 paket , mie instan
50 Dus, telur 50 kerat, dan minyak goring sebanyak 50 liter.

Dalam rilis yang diterima media ini, GM Pelindo Cabang Ende, Jumhari mengungkapkan bahwa program Pelindo Tanggap Darurat merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan
respon cepat terhadap bencana alam di berbagai wilayah operasional.

Dirinya menegaskan melalui program ini, Pelindo berupaya hadir secara aktif dalam mendukung masyarakat yang sedang menghadapi masa krisis.

” Pelindo Regional 3 Pelabuhan Ende-Ippi turut berduka atas musibah yang menimpa warga Mauponggo, Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban dan menjadi semangat untuk bangkit kembali,” ujar Jumhari Nasrun general Manager Pelindo cabang Ende-Ippi dalam acara penyerahan bantuan tersebut.

Sumpah ini merupakan ritual khusus dan kepercayaan pada kekuatan spiritual atau kekuatan gaib untuk mengungkapkan kebenaran.

Permintaan tersebut disampaikan Mosalaki Tana Talu-Detusoko,Emanuel Kunu Ndopo kepada media ini pada (8/8/2025) setelah mengikuti pemberitaan di media tentang status dan kedudukan Tadeus Ngga’a sebagai kopokasa yang diakui oleh Mosalaki versi kades Manulondo diatas wilayah tanah Potu Panggo.

“ Sumpah adat ini adalah ritual sakral yang meminta leluhur dari Mamo Dato Reku, Mamo Kebhi mosalaki Ria Bewa Sao Mewu, para arwah dan leluhur dari mamo Wero, pai (panggil semua) Nitu Pai Ju Angi (Leluhur) yang ada di atas tanah Potupanggo lalu melakukan ritual dengan sua “Demi sai-sai kai eo tebo gebo lemo dan merampas status dan kedudukan sesorang yang sah, maka engkau dan seluruh keturunanmu akan mati dan binasa dimakan tanah dan digigit darah anjing tadi”paparnya.

Dengan tidak bermaksud mencampuri urusan adatnya, Eman menjelaskan dari tatanan budaya Lio bahwa mestinya pengangkatan Tdeus Ngga’a sebagai Kopokasa tidak bisa dilakukan oleh Ata Laki karena Ata laki tidak memiliki kewenangan melebih Mosalaki.

Dalam struktur adat kedudukan adat wilayah Lio kata Eman, Mosalaki itu ibarat raja sehingga didalam bangunan rumah adat (sa’o Nggua) disiapkan dibuat tempat khusus (Singgasana) untuk Mosalaki bukan untuk Ata Laki.

“ Menjadi pertanyaan saya, ketika serimonial di rumah adat/sao nggua di Nuakota apakah tempat Singgasana dalam rumah adat itu juga bisa ditempati oleh Atalaki selain Mosalaki?” tandasnya.

Meskipun memiliki hak ulayat berbeda, namun sebagai sesama mosalaki, Eman Kunu menghimbau agar para pemangku adat harus duduk bersama dan melihat persoalan ini secara jerni karena bentangan sejarah berupa upeti “Moke Boti Are Wati kepada Mosalaki Nuakota selama ini dilakukan oleh Mamo Mewo maka kedudukan Laurensius Lau turunan lurus dari Mamo Reku anak dari Mamo Wero itu, sah karena dipilih dan ditunjuk langsung oleh Mosalaki.

Pengangkatan seseorang dalam komunitas adat itu kata Mosalaki Eman, seyogianya harus melalui ritual “Seka No’o Wawi Nggi’i Taka No’o Kamba Dui”. Mosalaki Nuakota dahulu memilih Mamo Wero sebagai Du’a Ria Nua dan menyerahkan tanah Potu Panggo kepada Mamo Wero itu karena melihat figur dan ketokohan.

Figur pertama, yang lasim dipilih oleh Mosalaki itu adalah sosok yang bisa bekerja sama dengan mosalaki, kedua, memiliki kewibawaan (waka nga) dan ketiga Tebotau dan mempunyai batasan ulayatnya.

” Moslaki juga saat ini harus mengetahui dimana Ulu Eko (batasan wilayah) kekuasaan seorang Tadeus Ngga’a sebagai Kopokasa itu ?” paparnya.

Dirinya menyarankan untuk menyesaikan persoalan itu perlu dilakukan sumpah adat antara Mosalaki Nuakota, mamo Wero, kades Manulondo dan Tadeus Ngga’a sendiri diatas tanah Potu Panggo Ulu Kolondaru Eko Pu’u Wege yang disaksikan oleh seluruh Mosalaki, Aji ana, Anahalo Fai Walu. Bagi mereka yang bersalah atau berbohong diyakini akan mendapat “kutukan” atau akibat buruk dari tanah tersebut” tandasnya menyarankan.

Sementara sumpah minu ra lako (minum darah anjing) menurut Moslaki Eman Kunu melibatkan pengorbanan hewan seperti anjing sebagai hukuman bagi pelaku pelanggaran atau kebohongan.

“Jadi jangan sembarang mengkalim, Leluhur telah menyerahkan itu kepada seserorang dengan hati yang tulus, jangan karena faktor suka tidak suka/iri hati lalu mengkudeta dan mengalihkan status dan kedudukan seseorang yang sah, maka itu yang harus kita lawan karena sama saja tidak menghargai leluhur” tandasnya.

Sumpah ini merupakan ritual khusus dan kepercayaan pada kekuatan spiritual atau kekuatan gaib untuk mengungkapkan kebenaran.

Permintaan tersebut disampaikan Mosalaki Tana Talu-Detusoko,Emanuel Kunu Ndopo kepada media ini pada (8/8/2025) setelah mengikuti pemberitaan di media tentang status dan kedudukan Tadeus Ngga’a sebagai kopokasa yang diakui oleh Mosalaki versi kades Manulondo diatas wilayah tanah Potu Panggo.

“ Sumpah adat ini adalah ritual sakral yang meminta leluhur dari Mamo Dato Reku, Mamo Kebhi mosalaki Ria Bewa Sao Mewu, para arwah dan leluhur dari mamo Wero, pai (panggil semua) Nitu Pai Ju Angi (Leluhur) yang ada di atas tanah Potupanggo lalu melakukan ritual dengan sua “Demi sai-sai kai eo tebo gebo lemo dan merampas status dan kedudukan sesorang yang sah, maka engkau dan seluruh keturunanmu akan mati dan binasa dimakan tanah dan digigit darah anjing tadi”paparnya.

Menurut Eman, pengangkatan Tadeus Ngga’a sebagai Kopokasa jika dilakukan oleh Ata Laki maka itu dianggap tidak sah karena Ata laki tidak memiliki kewenangan melebih Mosalaki.

Dalam struktur adat kedudukan adat wilayah Lio kata Eman Kunu, Mosalaki itu ibarat raja sehingga didalam bangunan rumah adat (sa’o Nggua) disiapkan dibuat tempat khusus (Singgasana) untuk Mosalaki bukan untuk Ata Laki.

“ Menjadi pertanyaan saya, ketika serimonial di rumah adat/sao nggua di Nuakota apakah tempat Singgasana dalam rumah adat itu juga bisa ditempati oleh Atalaki selain Mosalaki?” tandasnya.

Meskipun memiliki hak ulayat berbeda, namun sebagai sesama mosalaki, Eman Kunu mengingatkan jika bentangan sejarah dan bukti-bukti seperti Moke Boti Are Wati (upeti) kepada Mosalaki Nuakota, maka kedudukan Laurensius Lau turunan lurus dari Mamo Reku anak dari Mamo Wero itu, sah karena dipilih dan ditunjuk langsung oleh Mosalaki.

Mosalaki Eman Kunu kembali menjelaskan pengangkatan seseorang dalam komunitas adat itu harus melalui ritual “Seka No’o Wawi Nggi’i Taka No’o Kamba Dui”. Mosalaki Nuakota memilih Mamo Wero sebagai Du’a Ria Nua dengan menyerahkan tanah Potu Panggo itu karena figur dan ketokohan. Figur pertama yang dipilih mosalaki adalah sosok yang bisa bekerja sama dengan mosalaki, kedua memiliki kewibawaan (waka nga) dan ketiga Tebotau.

Jika Kades Manulondo Paternus Baghi saat ini mengakui Tadeus Ngga’a sebagai Kopokasa tanah Potu Panggo maka segera dilakukan sumpah adat, Lai tana minu ra lako, untuk mengetahui dimana Ulu Eko (batasan wilayah) kekuasaan seorang Tadeus Ngga’a sebagai Kopokasa versi kades Manulondo itu.

Sumpah adat ini juga kata mosalaki Eman Kunu, dilakukan antara Mosalaki Nuakota, mamo Wero, kades Manulondo dan Tadeus Ngga’a sendiri diatas tanah Potu Panggo Ulu Kolondaru Eko Pu’u Wege yang disaksikan oleh seluruh Mosalaki, Aji ana, Anahalo Fai Walu. Bagi mereka yang bersalah atau berbohong diyakini akan mendapat “kutukan” atau akibat buruk dari tanah tersebut.

Hal tersebut disampaikan Mosalaki Pu’u Lisedetu,Wolowaru, Risal Pati yang ditemui
dikediamanya di Wolowaru Selasa (5/8/2025).

Menurut Mosalaki Risal Pati, ada tiga
kelompok masyarakat hirarkis dalam tatanan adat Lio yaitu Mosalaki (pemangku adat), kedua, kelompok Aji ana, Fai Walu Anahalo (warga kebanyakkan) dan ketiga, kelompok Ataho’o (para hamba dan budak).

Mosalaki disamping pemimpin tanah ulayat dan pemangku adat juga merupakan pemilik tanah ulayat. Mosalaki Risal menuturkan, tanah watu dan pelaksanaan ritual adat setiap persekutuan adat memang berbeda-beda namun pemahaman tentang struktur adat dan budayanya tidak jauh berbeda.

Dengan tidak bermaksud mencampuri sejarah pemberian tanah Potu Panggo Ulu Kolondaru Eko Pu’u Wege  oleh Mamo Dato Reku dan Mamo Kebhi, Mosalaki Ria Bewa Sao Mewu (Nua Kota) kepada Mamo Wero dengan jabatan Du’a Ria Nua di Nuanelu-Ndona,  dirinya menegaskan bahwa  pemberian tanah itu memiliki nilai sejarah tinggi dan sakral karena diikuti dengan kewajiban/upeti dari Mamo Wero dan keturunanya berupa “Are Wati Moke Boti, Eko Wawi, Manu dan Doi”  kepada Mosalaki Ria Bewa Sao Mewu, Kolu Koe Mosalaki Sao Laki dan Kago Kao di Mosalaki Sao Bhula ketika Kanga Mewu kota Kora yang sebelumnya didahului dengan acara Kondho Ko’o Ranga Pana dimana  Ajiana (keluarga) Mosalaki Nuakota berhak menangkap bintang atau hewan apa saja yang ada di atas tanah Potu Panggo Ulu Kolondaru Eko Pu’u Wege dan Ritual adat ini tidak boleh ditegur oleh siapapun.

“Ini menggambarkan bahwa hubungan antara Mosalaki Ria Bewa Nuakota dengan Mamo Wero adalah sakral dan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Dikatakan sakral karena bukan saja memiliki hubungan  antar manusia tetapi manusia dengan  tanah Potupanggo Ulu Kolandaru Eko Pu’u Wege tersebut” tandasnya mengingatkan.

Menurut Mosalaki Risal, kewajiban (upeti) oleh Mamo Wero dan keturunanya itu membuktikan bahwa kedudukan dan status Mamo Wero sebagai Du’a Ria Nua sah secara adat dan mempunyai hak atas tanah Potupanggo.

“Sekarang yang perlu ditelusuri, apakah seorang Tadeus Ngga’a selama ini juga menyerahkan upeti berupa Are Wati Moke Boti kepada Mosalaki Nuakota saat Kawu Mewu Kota Kora di Kanga Nuakota ? Jika tidak ada upeti, maka pengakatan beliau sebagai Kopokasa seperti yang di sampaikan Kades Manulondo itu diragukan keabsaan baik secara adat maupun secara hukum” paparnya.

Mosalaki Risal kembali mengingatkan jika suatu saat  Mosalaki Ria Bewa Sao Mewu (Nuakota) mengakui Tadeus Ngga’a sebagai Kopokasa dan menerima upeti dari nya saat Kanga Mewu Kota Kora di Kanga Nuakota, maka pihak Mamo Wero dan keturunanya harus menuntut Mosalaki Ria Bewa Nuakota untuk segera mengembalikan seluruh upeti terhitung sejak dijaman Mamo Wero hingga saat ini sebesar Rp 1 triliun terhitung berabad-abad lamanya “ tandasnya.

Sambil membetulkan posisi duduknya, Mosalaki Risal menuturkan, jika dicermati bentangan sejarah tanah Potu Panggo Ulu Kolondaru Eko Pu’u Wege itu bukan seperti tanah agraria yang sifatnya biasa-biasa saja. Tanah adat itu kata dia memiliki hubungan yang melekat antara tanah dan manusia. Mamo Wero mendapatkan tanah itu kata Mosalaki Risal Pati, karena memiliki hubungan dengan Mosalaki Ria Bewa Sao Mewu yang dilanjutkan dengan adat serimonial dan kewajiban upeti setiap empat tahun  kepada Mosalaki Ria Bewa Sao Mewu di Nuakota saat Kanga Mewu Kota Kora

“Status dan kedudukan Mamo Wero sebagai Du’a Ria Nua memiliki legalitas jelas dan sakral ” tandasnya.

Selain menyerahkan tanah Potu Panggo Ulu Kolondaru Eko Pu’u Wege, Mosalaki Ria
Bewa Sao Mewu juga kata Mosalaki Risal Pati, memberikan juga kuasa Mosalaki-nya kepada Mamo Wero untuk melakukan ritual meletakan batu pertama pembangunan rumah, ritual pemakaman (neka tanah) dan memberikan ijin tidaknya membuat tenda hajatan pernikahan diatas tanah yang diberikan itu.

Serimonial dan kewenangan ini hanya bisa dilakukan oleh Mosalaki, itu yang tidak bisa terbantahkan sehingga status dan kedudukan Mamo Wero sebagai Dua Ria Nua tidak bisa dibatalkan atau diganti dengan orang lain karena ada perjanjian adat antara Mosalaki Ria Bewa Nuakota dengan Mamo Wero yaitu “Tu No’o Tubu Musu londo Nda, Baku Nalu Pati Iwa
Rowa Lai, Ti’i iwa Rowa wiki, Demi Pati Lai Ti’i Wiki,Kojo Wai Koe lia, Mbunge Wai tembu lewu, suatu sumpah janji atau perjanjian adat yang dilakukan oleh dua pihak. Pertama perjanjian, “Pati Iwa Do Lai Ti’i Iwa Do Wiki, Wonga Kambhu Tuka Nge”
artinya melahirkan generasi sebanyak mungkin dan pemberian tanah itu tidak untuk diambil kembali. Jika kedua pihak yaitu Mosalaki Ria Bewa Sao Mewu dan Mamo Wero melanggar kesepakat itu maka Kojo Wai Koe lia, Mbunge Wai Tembu Lewu tadi, penghukuman alam dan manusia yang membuat mati sampai anak cucunya.

“Dan ini perjanjian sakral yang tidak boleh dilanggar keduanya. Karena itu perjanjian
dalam bahasa adatnya Tura jaji. Status dan kedudukan itu tidak boleh lagi diungkit atau Iwa Ngala Koe Kati Buka Moka karena ini warisan luhur dan sakral, dan semua orang wajib menjalankan sampai anak cucu dan generasi berikut. Untuk melangkapi tadi maka serimonial adat atau upeti yang wajib dilakukan oleh mamo Wero dan keturunannya tadi “ tandasnya.

Seperti yang perna diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Manulondo, Paternus Baghi, mendapat teguran keras dari keturunan Mosalaki Nua Kota atas pernyataannya terkait penobatan Tadeus Ngga sebagai Kopokasa. Pernyataan tersebut dinilai membelokkan sejarah adat yang telah mengakar puluhan tahun.

Penegasan tersebut disampaikan Eramus Yanto Rabu Manggo salah satu cucu Mosalaki Mamo Dato Reku (Nua Kota) sekaligus membantah pernyataan kades Manulondo, Paternus Baghi yang mengatakan bahwa Mosalaki saat ini telah menobatkan Tadeus Ngga sebagai Kopokasa.

“Tanya kades itu, Mosalaki siapa dan dari mana yang memberikan dan menobatkan
Deus Ngga itu sebagai Kopokasa?”tandasnya.

Menurut Yanto Manggo, Mamo Dato Reku  Mosalaki Nua Kota  menyerahkan tanah Potu Panggo Ulu Kolo Ndaru Eko Pu’u Wege
kepada Mamo Wero, Tu Noo Tubu Musu Lodo Nda, Baku Nalu Pati Iwa Rowa Lai, Tii Iwa Rowa Wiki, Demi Pati Lai Ti’i Wiki, Kojo Wai Koe Lia Mbunge Wai Tembu Lewu kepada Mamo Wero dan keturunanya dan tidak bisa diambil kembali terkecuali Mamo Wero  beserta anak cucu nya tidak melaksanakan kewajiban mereka kepada Mosalaki Nua Kota.  Pemberian tanah Potu Panggo itu sudah melekat dengan manusia atau orangnya.

Selain tanah Potu Panggo dan status Dua Ria Nua, Mamo Wero juga diberikan hak mengurus ritual adat antara lain  memberikan ijin membangun rumah dan letak batu pertama fondasi rumah, neka tanah sebelum penggalian kubur untuk orang yang sudah meninggal, dan memberikan ijin pembuatan panggung/tenda untuk hajatan
pernikahan sejak dari Mamo Wero kemudian dijalankan oleh Mamo Reku, mamo Babo, Mamo Dao, Mamo Ria Ragho, Mamo Bhango. Mamo Ria Ragho adalah tokoh wanita dan phalawan dari lembah Ndona yang kisah hidupnya dalam film yang diproduksi di Ndona oleh SVD pada tahun 1923 dengan sutradara Pastor Simon Buis, SVD dan Pastor Piet Beltjens SVD ), yang saat ini dijalankan oleh Herman Wowa dan Laurensius Lau.

Menurut Yanto Manggo, selain mendapat hak atas tanah Potu Panggo Ulu Kolondaru Eko Puu Wege, Mamo Wero bersama turunanya (Ata Dua Ria Nua) berkewajiban memberikan eko,(babi),ayam, moke,uang ketika Kanga Mewu Kota Kora di Kanga Nua Kota dan itu berlaku sejak pemberian pertama sampai dengan saat ini. Pengakatan Kopokasa itu sendiri harus dihadiri oleh Mosalaki Mewu, Mosalaki Bhula dan Mosalaki Sao Laki.

Yanto  Manggo kembali mengingatkan kepada kepala desa Manulondo,Paternus Baghi bahwa sebagai pemerintah tingkat desa, dirinya ( kades) telah mengesahkan sejarah Tanah Potu Panggo pada tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Herman Wowa pada tanggal 26 Januario 1987
disaksikan oleh Djani Banggo, Oso Bedu dan Nadus Tadji.

Hal itu disampaikan Kades Manulondo, Paternus Baghi melalui pesan WhatssApp/WA kepada anggota tim media ini pada Selasa (22.07/2025).

“Sy (saya) kemarin menyampekan (menyampaikan) ktmu (ketemu) om Deus karena sebagai Kopokasa yg (yang) diakui oleh Mosalaki sekarang…Bukan keluarga keturunan Ria Ragho,“ tulis Paternus.

Kades Peternus menegaskan, dirinya bukan orang asing (dari Afrika, red) yang tidak tahu menahu soal film Ria Ragho dan keturunannya. Ia bahkan mengaku selaku Kades, dirinya pernah memfasilitasi seorang Pastor untuk bertemu keluarga yang akan membuat ulang (reborn) film tersebut, sehingga tidak mungkin dirinya melupakan keturunan Ria Rago.

Soal film Ria Ragho itu, Kades Peternus berjanji akan bertemu keluarga, yang merupakan keturunan langsung Ria Ragho. “Soal tugu film itu pasti akan ktmu (ketemu) keluarga yg (yang) sebagai keturunan langsung,“ tegasnya.

Seperti yang perna diberitakan tim media ini sebelumnya, Pemprov NTT diminta untuk tidak melupakan sejarah Ria Rago (pahlawan perempuan dari Lembah Ndona), terutama Keluarga (turunan langsung, red) dari Ria Rago dan peran gereja Katolik, khususnya Serikat Sabda Allah (Societas Verbi Divini/SVD) selaku produser film Ria Rago, dalam pembangunan Situs Perfilman Ria Rago di Kajukanga,Nuanelu-Ndona, Kabupaten Ende.

Permintaan itu disampaikan Aktivis Gerakan Masyarakat Adat Nusa Bunga, Philipus Kami kepada media di Ende pada Rabu, 23 Juli 2025.

“Sebelum utusan Pemprov datang survei, semestinya duduk dulu dengan keluarga Ria Rago dan pihak SVD. Ini soal etika. Jangan sampai mereka yang punya peran besar justru dilangkahi,” ujarnya mengkritisi sikap Pemprov NTT.

Menurutnya, Ria Ragho bukan hanya tokoh film, tetapi juga simbol perjuangan perempuan yang menolak praktik kawin paksa yang saat itu dijunjung dalam hukum adat.

“Cerita ini memberi inspirasi bagi generasi kita. Nilainya besar. Karena itu, suara keluarga dan para pastor SVD harus didengar,” tambahnya.

Lipus menekankan bahwa ada tiga unsur penting dalam sejarah film ini: keluarga Ria Rago, para pastor SVD, dan Pemprov NTT. Ketiganya harus duduk bersama sebelum membuat kebijakan terkait warisan budaya tersebut.

Keberadaan pelabuhan dermaga Ende ini sendiri diyakini memberikan kontribusi besar terhadap kabupaten Ende ini dan meningkatkan konektivitas antar pulau dan juga mendukung aktivitas ekonomi,sosial dan pariwisata sekaligus memperkuat aksesibilitas masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Ende dari Partai Nasdem, Marianus Kota kepada media ini Kamis(24/7/2025).

Menurut Yani Kota,pembangunan kembali pelabuhan dermaga Ende yang rusak oleh pihak PT.Pelindo cabang Ende ini diharapkan mampu meningkatkan akses transportasi laut, mempercepat
distibusi kebutuhan pokok dan mendukung pertumbuhan wisata lokal.

“Kabupaten Ende di kenal dengan sektor pariwisata yaitu danau tiga warna Kelimutu yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Tentunya sarana prasarana di pelabuhan sangat perlu dan dibutuhkan”paparnya.

Menurut Yani Kota, pembangunan kembali pelabuhan dermaga Ende ini merupakan langkah positif dari PT. Pelindo apalagi kabupaten Ende merupakan gerbang
utama partiwisata sehingga pembangunan itu sendiri berdampak signifkan terhadap sektor pariwisata.

Politikus partai Nasdem Ende ini berharap agar pembangunan pelabuhan dermaga Ende segera rampung sehingga pariwisata di kabupaten Ende semakin dikenal luas dan juga mendukung konektivitas antar wilayah di NTT, dengan adanya dermaga Ende yang lebih memadai, maka distribusi komoditas lokal akan semakin lancar.Ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat”tandasnya.

Seperti yang perna diberitakan media ini sebelumnya PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Cabang Pelabuhan Ende-Ippi saat ini terus melakukan proses perbaikan dermaga di Pelabuhan Ende, yang rusak akubat diterba badai beberapa tahun lalu. Langkah PT. Pelindo Cabang Ende ini dilakukan guna meningkatkan layanan ke pelabuhan penumpang dan barang serta perawatan rutin fasilitas pelabuhan.

Komitmen tersebut disampaikan General Manager Pelindo Cabang Ende, Jumhari Nasrun yang berhasil ditemui di ruang kerjanya pekan lalu.

Permintaan itu disampaikan Aktivis Gerakan Masyarakat Adat Nusa Bunga, Philipus Kami kepada media di Ende pada Rabu, 23 Juli 2025.

“Sebelum utusan Pemprov datang survei, semestinya duduk dulu dengan keluarga Ria Rago dan pihak SVD. Ini soal etika. Jangan sampai mereka yang punya peran besar justru dilangkahi,” ujarnya mengkritisi sikap Pemprov NTT.

Menurutnya, Ria Rago bukan hanya tokoh film, tetapi juga simbol perjuangan perempuan yang menolak praktik kawin paksa yang saat itu dijunjung dalam hukum adat.

“Cerita ini memberi inspirasi bagi generasi kita. Nilainya besar. Karena itu, suara keluarga dan para pastor SVD harus didengar,” tambahnya.

Lipus menekankan bahwa ada tiga unsur penting dalam sejarah film ini: keluarga Ria Rago, para pastor SVD, dan Pemprov NTT. Ketiganya harus duduk bersama sebelum membuat kebijakan terkait warisan budaya tersebut.

“Kalau tidak, akan muncul konflik. Pemerintah bisa dianggap mengabaikan hak-hak sejarah. Tanpa Ria Rago dan SVD, tidak akan ada kisah yang bisa kita wariskan. Jangan sampai sejarah ini dikaburkan atau sengaja dilupakan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, situs perfilman yang direncanakan tidak akan berdiri tanpa kisah yang diciptakan keluarga Ria Rago dan dokumentasi para pastor SVD sejak 1923.

“Kalau dua pihak ini tidak diajak bicara, ini jadi kesalahan besar. Mereka adalah aktor utama yang punya hak moral dan historis,” tandasnya.

Lipus menyarankan agar Pemprov segera menemui pihak keluarga dan SVD untuk mendengar langsung cerita mereka.

“Ria Rago bisa kita kenal hari ini karena ada yang dokumentasikan. Jangan abaikan akar sejarah hanya karena proyek,” tegasnya.

Sementara itu, Herman Yoseph Wadhi, salah satu tim utusan Pemprov NTT (Gubernur NTT, Melkit Laka Lena, red) membantah tudingan bahwa pemerintah berniat mengabaikan sejarah Ria Rago dan peran SVD.

“Kami tidak punya niat menghapus sejarah. Kami bahkan sudah hubungi Kepala Desa Manulondo untuk memfasilitasi pertemuan dengan keluarga Ria Rago,” jelasnya via sambungan telepon.

Namun, rencana pertemuan itu tertunda karena kepala desa saat itu mengikuti agenda penyerahan hibah jalan. Meski begitu, menurut Heri Wadhi, upaya pendekatan tetap berjalan.

“Kami juga minta bantuan Martinus Tata, anggota DPRD Ende dari Golkar, untuk bantu fasilitasi pertemuan itu,” tambahnya.

Ia mengakui, saat survei dilakukan di Kajukanga Nuanelu, tim diarahkan oleh Kepala Desa Manulondo untuk mampir ke rumah Tadeus Ngga’a, warga setempat. Namun, pertemuan resmi dengan keluarga belum terealisasi karena kendala waktu.

Demikian pernyataan keras disampaikan oleh Emanuel Baru dan Lorensius Lau, ahli waris langsung Ria Rago, pada Senin (21/07/2025), usai mengetahui tim utusan Gubernur NTT melakukan pengukuran lokasi pembangunan tanpa koordinasi.

“Kami tidak menuntut kompensasi, tapi setidaknya kami, keluarga kandung, diberi tahu. Ini menyangkut kehormatan leluhur,” tegas mereka.

Bagi keluarga, tindakan Pemprov ini dianggap tidak menghargai sejarah dan garis keturunan tokoh utama yang difilmkan. Mereka bahkan telah berkonsultasi langsung dengan Uskup Agung Ende, Mgr. Budi Kleden, SVD, dan menunggu arahan lebih lanjut dari pihak Gereja.

Kritik juga datang dari Pater Eman Embu, SVD, Provinsial Serikat Sabda Allah. Ia menegaskan bahwa film Ria Rago merupakan bagian dari dokumen misi Gereja, bukan proyek hiburan semata.

“Kalau mau bangun tugu perfilman, silakan. Tapi jangan abaikan proses dan sejarah yang menyertainya,” ujarnya tajam.

Pater Eman menyebut, pihaknya tidak butuh dihormati, tapi etika harus dijaga.

Menurutnya, pembangunan situs tanpa komunikasi dengan keluarga dan Gereja menunjukkan lemahnya penghargaan terhadap nilai sejarah dan relasi sosial.

Emanuel Baru dan Lorensius Lau, perwakilan turunan Ria Rago menyampaikan keberatan atas perencanaan monumen yang dinilai tidak melibatkan mereka sebagai keturunan langsung setelah mengetahui tim utusan gubernur NTT yang terdiri dari, Herman Yoseph Wadhi ( Ketua DPD II Golkar Ende), Lenon Fransiskus, Ruben Gawi dan kades Manulondo ke lokasi Kajukanga Nuanelu desa Manulondo kecamatan Ndona. melakukan pengukuran pembangunan situs tersebut tanpa mengiraukan keluarga Ria Rago.

“Kami tidak menuntut apa-apa secara materil, tetapi minimal perlu ada komunikasi dan penyampaian kepada kami sebagai keluarga inti dan garis keturunan langsung dari almarhum Ria Rago,” ungkap Eman dan Lorens, perwakilan keluarga dengan nada kecewa.

Sikap tidak menghargai turunan Ria Rago ini mengharuskan keluarga besar Ria Rago mengambil langka berkonsultasi langsung dengan Yang Mulia Uskup Agung Ende, Pater Budi Kleden, SVD. Kepada keluarga Ria Rago, ada beberapa catatan dan pesan yang disampaikan oleh Mgr. Budi Kleden SVD yang prinsipnya baik keluarga dan SVD tetap menanti.

Selain tidak menghargai keluarga Ria Rago, tim utusan pemerintah Pronpsi NTT ini juga tidak menghargai produser film saat itu dari pihak SVD Keuskupan Agung Ende.

Provinsial Serikat Sabda Allah (SVD) Ende, Pater Eman Embu, SVD, kepada media diruang kerjanya, Senin, 21/7/2025 menuturkan film Ria Rago adalah bagian dari dokumen gereja dan dokumen misi, yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada niat baik untuk membangun tugu perfilman, semestinya pemerintah harus menyampaikan dan mencari tahu proses sejarahnya dari film tersebut.

“Prinsipnya, kami mendukung hal-hal baik namun hal yang berkaitan dengan etika tidak boleh dikesampingkan. Jika dikesampingkan tentu akan ada reaksi.

Pihak SVD kata Pater Eman, tidak mewajibkan orang untuk menyampaikan namun perlu diingat bahwa dokumentasi film Ria Rago, adalah bagian dari sejarah gereja dan karya misi di Kabupaten Ende.

Jika ada rencana baik dari Pemprov NTT membangun tugu perfilman dan pengembangan sektor pariwisata, harus didukung sepenuhnya. Hanya saja prosesnya juga penting, karena kita tidak berorientasi pada keuntungan material dan finansial. Mungkin cara pandang berbeda, sehingga sesuatu yang menjadi dasar (etika) dikesampingkan oleh pihak tertentu.

“Harus tahu dulu sejarah lahirnya film itu. Peran misionaris SVD dan keluarga pemeran utama sangat besar sekali. Itu sudah menjadi dokumen gereja dan dokumen misi yang tidak dapat dipisahkan. Sejarah bangsa juga beririsan, karena kita juga punya serambi Soekarno. Semestinya ada komunikasi dan penyampaian baik ke pihak keuskupan, provinsial dan juga keluarga. Ini soal etika saja yang berkaitan dengan nilai rasa, kita tidak memaksakan orang untuk beretika.” jelas Pater Eman Embu, SVD.

Secara prinsip gereja katolik kata Pater Eman mendukung setiap inisiatif yang bertujuan baik, terlebih dalam ranah sejarah dan kebudayaan. Namun, dirinya  menyarankan agar seluruh prosesnya dilakukan secara etis dan inklusif. Sangat penting untuk melibatkan keluarga keturunan langsung serta Gereja, mengingat film tersebut merupakan bagian dari dokumentasi sejarah Gereja Katolik di wilayah ini

Informasi rute baru ini diperoleh usai dirinya di kontak langsung oleh
Bambang Haryo Soekartono, pemilik PT. Dharma Lautan Utama pada Jumad pekan lalu.

Mantan Bupati Ende periode  2019 – 2004 saat ditemui usai melakukan tatap muka bersama warga kelurahan Mbongawani kecamatan Ende selatan, Sabtu (21/9/2024) menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak PT. DLU yang telah menjawab kerinduhan masyarakat kabupaten Ende.

Menurut Djafar, hadirnya kapal Ferry Rucita 8 ini juga merupakan hadiah darinya untuk masyarakat di akhir masa jabatan.  Sambil membentulkan kancing bajunya, Djafar mengungkapkan bahwa sebelum mengakhiri masa jabatanya dirinya berpikir untuk memberi kado istimewah untuk masyarakat kabupaten Ende khususnya dan NTT umumnya. Sehingga  melalui jaringan yang ia dimiliknya, maka Djafar pun mendatangi pemilik PT. DLU. Di hadapan pemilik kapal tersebut, Djafar pun tak segan – segan ” menjadi pengemis” demi untuk masyarakatnya.

Tujuan nya hanya untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata dan sektor ekonomi yang ada di wilayah kabupaten Ende dan juga membantu masyarakat ditengah mahalnya harga tiket pesawat dan ketiadaan pelayaran oleh kapal ferry milik ASDP.

Informasi yang diperoleh menyebutkan sebelum melepas jabatanya sebagai bupati Ende, Djafar Ahmad yang saat itu didampingi beberapa pejabat eselon 2 pemerintah kabupaten Ende diantaranya, Kanis Poto, SH, Dahlan Asisten 1 setda Ende, Muhamad Gadir Deang , Plt. Kadis Pertanian, sempat mendatangi dan bertemu dengan Bambang Haryo Soekartono, pemilik PT. Dharma Lautan Utama (DLU) mengusulkan  penambahan rute baru yaitu, Kupang- Ende- Labuan Bajo- Surabaya. Mendengar usulan Bupati Djafar Ahmad saat itu, pihak PT. DLU pun langsung menyambut baik.

Catatan media ini, selama menjadi Wakil Bupati Ende periode 2014 – 2019 mendampangi bupati Ir. Marselinus Y.W Petu, dirinya ditugaskan oleh Bupati Marsel Petu saat itu untuk membuka transportasi laut pasca karamnya KM. Nusa Damai di kolam labuh pelabuhan Ippi Ende.

Seperti  yang disaksikan media ini,  pada bagian depan dermaga Ende terjadi keretakan dan pecah sekitar 100 meter. Sementara itu tiang demaga pun terombang ambing saat diterpa ombak. Sebagian bangunan dermaga pun nampak pacah dan berlubang menganga. Hampir seluruh bangunan dermaga yang dibangun oleh PT. Pelindo sejak puluhan tahun silam itu nampak rapuh . Terlihat bongkahan-bongkahan bangunan dermaga terlihat jatuh saat diterpa ombak .

Sekitar 800  meter dari bibir dermaga, nampak KM. Dharma Rucitra berlabu . Nampak ada sobekan /pecah bagian kiri lambung kapal tersebut. Terlihat pula beberapa petugas yang sedang melakukan perbaikan ( las, red,-  ) lambung kapal tersebut. Kapal ro – ro itupun terlihat terombang-ambing akibat cuaca saat ini masih belum kondusif.

Melihat hal tersebut, Bupati Ende, Drs Djafar Achmad tidak tinggal diam. Dirinya pun langsung melaporkan kejadian itu  kepada menteri Perhubungan dan Dirjen,Penjabat  Gubernur NTT dan pemilik Kapal Dharma Rucita.

Hasil komunikasi itu memutuskan agar seluruh aktifitas bongkar muat maupun embarkasi penumpang semuanya dipindahkan ke Pelabuhan Ippi.

Hal ini diungkapkan Bupati Ende, Drs Djafar Achmad kepada sejumlah wartawan di rumah Jabatan pada Sabtu, (16/3/2024).

Bupati Djafar yang saat itu didampingi Sekertaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Ibrahim mengungkapkan bahwa kerusakan dermaga Ende itu terjadinya saat badai sehingga terjadi insiden berupa benturan dengan KM Dharma Rucitra yang terjadi pada Senin (12/3/2024) sekira pukul 17.30 Wita.

Akibat benturan tersebut membuat lambung kiri kapal ro-ro  KM. Dharma Rucita sobek dan kondisi Dermaga Ende rusak parah sehingga tidak memungkinkan bagi kapal baik kapal penumpang maupun barang melakukan embarkasi.

“Kerusakan mencapai kurang lebih 100 meter sehingga perlu waktu yang cukup panjang untuk melakukan perbaikan dan sambil menunggu proses perbaikan maka semua embarkasi baik penumpang maupun barang yang selama ini dilakukan di Pelabuhan Ende akan dipindahkan ke Pelabuhan Ippi,”kata Bupati Djafar.

Hari Sabtu ( 09/ 12/2023), PNM dikabarkan akan  memberangkatkan karyawan kristiani nya dari Kupang dan Flores, Nusa Tenggara Timur untuk melakukan wisata Religi ke Vatikan, Roma dan juga ke  beberapa destinasi   yang berada di Eropa Barat pada Sabtu (09/12) lalu.

Hal ini disampaikan Sekretaris Perusahaan L. Dodot Patria Ary, Kamis (14/12) melalui rilisnya kepada media ini di Maumere.

“Adik-adik ini dari Unit PNM Mekaar yang sehari-hari berhadapan langsung dengan ibu-ibu nasabah, pastinya berat dan tidak mudah apalagi umur mereka masih sangat muda. Tetapi mereka mampu membuktikan kinerja yang sangat baik dari capaiannya,” ungkap

Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi saat ditemui di acara pelepasan Reward Wisata Religi ke Vatikan pada Jumat, (08/12) lalu menjelaskan,
pemberian reward wisata religi ke Vatikan ini adalah bagian dari komitmen PNM untuk mengakui dan menghargai kontribusi penting karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

Dirinya mengharapkan agar para karyawan ini dapat mencerminkan pula nilai-nilai AKHLAK sebagai Insan BUMN. Mulai dari sifat Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Arief menerangkan, seringkali merealisasikan kinerja berbasis AKHLAK dalam aksi nyata tidak semudah kedengarannya.

Hal itu disampaikan Kepala BBKSDA NTT, Ir. Arief Mahmud dalam dialog Program Kupang Pagi Ini di Studio Pro1 RRI Kupang, pada Senin (07/08/2023) bertema ‘Repatriasi Kura-Kura Rote Dari Singapura ke Kupang,’ bersama narasumber Kepala BBKSDA NTT, Ir. Arief Mahmud dan Country Director Wildlife Conservation System (WCS), Noviar Andayani.

“Ini tahap kedua, sedangkan tahap pertama sudah dilakukan ditahun 2021 lalu sebanyak 12 Kura-Kura. Itu tidak saja dikirimkan kembali dari Amerika, tetapi juga dari Austria. Besok dipulangkan 33 ekor dari Brongzu AS (Amerika Serikat), akan dikirim kembali ke Indonesia via Singapura. Ini momen menggembirakan, karena bertepatan dengan moment HUT RI ke 78,” ujar Arief Mahmud.

Kepala BBKSDA NTT, Arief Mahmud menyebut, selain dukungan Wildlife Conservation Society, proses repatriasi 33 reptile tersebut tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT), Pemerintah Daerah (Pemda) Rote Ndao bersama masyarakat lokal setempat, Makspai Garuda Indonesia, TNI Angkatan Udara, dan Instalasi Karangtina Hewan BBKSDA NTT.

“Dukungan pemprov NTT sangat luar biasa, dengan menetapkan Pulau Rote mejadi Kawasan ekosistem esensial. Ini wujud dukungan pemprov untuk perlindungan kura-kura Rote leher ular di Rote,” kata Arief.

Menurut Arief, alkisah sampainya jenis Kura-Kura Rote Leher Ular di bebera negara lain, kemungkinan karena sebelumnya ada izin perdagangan satwa liar jenis Kura-Kura Rote Leher Ular. Juga dianggap Kura-Kura Rote Leher Ular satu spesies dengan kura-kura yang ada di Papua. Namun ditahun 1994, Kura-Kura Rote Leher Ular ditetapkan sebagai suatu spesies tersendiri yang berbeda dari jenis kura-kura yang di Papua, karena perdagangan Kura-Kura Rote Leher Ular yang semakin intensif sehingga menyebabkan jumlah kura-kura jenis tersebut terbatas.

“Jadi, bukan karena diambil secara ilegal tetapi legal. Istilahnya perdagangan satwa liar yang dilindungi dengan kuota tertentu, sehingga para hobbies bisa membeli kura-kura Rote itu dari para pemegang izin penangkaran,” imbuhnya.

Akan tetapi, lanjut Arief Mahmud, di habitat alaminya (Pulau Rote, red), Kura-Kura Rote Leher Ular semakin jarang dijumpai. Sementara di kebun-kebun binatang (zoo) di berbagai negara masih terdapat Kura-Kura Rote Leher Ular tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan sejumlah mitra organisasi internasional pegiat konservasi berupaya memulangkan jenis kura-kura tersebut. “Tahap pertama yang dipulang tahun 2021 lalu yang berjumlah 13 ekor, tidak hanya dipulangkan dari Amerika tetapi juga dari Austria,” tandasnya.