“Pembangunan yang Adil Dimulai dari Mereka yang Paling Membutuhkan,” Dr. Ir. karolus Karni Lando, MBA Advertising Advertising OPINI

Redaksi76.com – Pembangunan Indonesia harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Setiap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa manfaat yang diterima masyarakat benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Salah satu program yang saat ini menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memiliki tujuan yang baik, yaitu meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia sebagai investasi sumber daya manusia masa depan.

Tujuan tersebut tentu patut didukung oleh seluruh elemen bangsa. Namun demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini perlu diikuti dengan pengawasan yang ketat, evaluasi yang berkelanjutan, serta pengukuran dampak yang objektif.

Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, masyarakat tentu berharap setiap rupiah yang digunakan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pentingnya Evaluasi dan Penyempurnaan Program

Dalam pelaksanaannya, program MBG perlu terus dievaluasi agar benar-benar tepat sasaran. Daerah perkotaan yang secara umum memiliki akses lebih baik terhadap pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat di daerah terpencil yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Oleh karena itu, pendekatan yang lebih terfokus dapat dipertimbangkan, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi masalah kemiskinan, stunting, keterbatasan akses pendidikan, dan kurangnya fasilitas kesehatan.

Evaluasi yang baik bukan berarti menolak tujuan program, melainkan memastikan bahwa tujuan mulia tersebut dapat tercapai secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Fokus pada Daerah 3T

Indonesia masih memiliki banyak wilayah yang masuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Di berbagai daerah tersebut, masyarakat masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.

Beberapa tantangan yang masih ditemukan antara lain:

keterbatasan akses jalan dan transportasi, minimnya fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, tingginya angka kemiskinan di beberapa wilayah, dan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

Wilayah-wilayah di Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Kalimantan pedalaman, serta berbagai daerah kepulauan dan perbatasan masih membutuhkan perhatian khusus agar kesenjangan pembangunan dapat terus dikurangi.

Penggunaan Anggaran yang Berdampak Jangka Panjang

Selain peningkatan gizi masyarakat, pembangunan nasional juga membutuhkan investasi yang memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup rakyat.

Beberapa sektor yang perlu terus diperkuat antara lain:

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pembangunan jalan dan jembatan membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat yang selama ini terisolasi.

2. Pendidikan di Daerah Terpencil Pembangunan sekolah, penyediaan guru, serta bantuan perlengkapan sekolah akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

3. Air Bersih dan Sanitasi

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung terhadap kesehatan masyarakat.

4. Fasilitas Kesehatan Puskesmas, klinik, tenaga medis, dan layanan kesehatan dasar harus terus diperkuat terutama di wilayah terpencil.

5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Program yang mendorong produktivitas masyarakat lokal dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Mendukung Visi Indonesia Maju Setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, diskusi dan masukan dari masyarakat hendaknya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi yang sehat dalam rangka menyempurnakan kebijakan publik.

Pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja sama memastikan bahwa penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat terbesar bagi rakyat, terutama bagi mereka yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Tujuan kita bersama adalah Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera, dengan pembangunan yang menjangkau seluruh pelosok negeri tanpa terkecuali.

Bagi NTT Penutup Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang baik dan mulia. Namun, sebagaimana program nasional lainnya, pelaksanaannya perlu terus dievaluasi agar manfaatnya semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal.

Redaksi76.com – Pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai arah kebijakan ekonomi nasional yang ingin memperkuat pengendalian negara terhadap ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit dan batu bara merupakan sebuah gagasan besar yang lahir dari semangat nasionalisme ekonomi.

Sebagai bangsa yang kaya sumber daya alam, Indonesia tentu ingin memperoleh manfaat yang lebih besar dari hasil bumi sendiri dan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara lain.

Sebagai masyarakat Indonesia, kita tentu memahami niat baik pemerintah untuk meningkatkan devisa negara, memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar dunia, mengurangi praktik transfer pricing, serta menghindari kebocoran ekonomi nasional.

Secara teori, apabila negara memiliki kendali yang lebih kuat terhadap perdagangan komoditas strategis, maka Indonesia dapat memiliki bargaining power yang lebih besar di tingkat internasional.

Namun demikian, dalam implementasinya pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak besar terhadap industri sawit, pelaku usaha, buyer internasional, perusahaan pemegang sertifikasi ISCC, serta badan sertifikasi yang selama ini menjaga keberlanjutan dan kepatuhan rantai pasok global.

Saat ini, banyak perusahaan sawit Indonesia telah membangun sistem ekspor yang terintegrasi dengan standar internasional seperti ISCC-EU, ISCC PLUS, ISCC CORSIA, dan RSPO. Buyer dari Eropa, Jepang, Korea, Amerika, hingga pasar Sustainable Aviation Fuel (SAF) sangat bergantung pada aspek traceability, sustainability declaration, legal ownership, mass balance, serta chain of custody yang ketat dan transparan.

Apabila seluruh ekspor nantinya harus melalui satu entitas seperti Danantara, maka struktur supply chain global akan berubah secara signifikan. Yang sebelumnya berjalan dari Plantation → Mill → Refinery → Trader → Export Buyer, akan berubah menjadi Plantation → Mill → Refinery → Danantara → Export Buyer. Penambahan entitas baru ini tentu berdampak langsung terhadap audit trail, transaction certificate, sustainability declaration, hingga volume reconciliation dalam sistem sertifikasi ISCC.

Dalam skema ISCC, setiap pihak yang memiliki, memperdagangkan, menyimpan, atau mengekspor produk berkelanjutan wajib masuk dalam rantai sertifikasi. Oleh karena itu, jika Danantara benar-benar menjadi eksportir utama, maka kemungkinan besar Danantara juga harus tersertifikasi ISCC agar tetap memenuhi persyaratan pasar global.

Oleh 

Dr.Ir.Karolus Karni Lando,MBA.

*“Hukum tanpa hati melahirkan ketidakadilan, tetapi hati yang berjalan bersama hukum akan melahirkan keadilan yang bermartabat.” Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA*

Redaksi76.com || Ende – Polemik penertiban atau penggusuran di kawasan Ndao pada dasarnya bukan sekadar persoalan tata ruang, melainkan persoalan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam situasi seperti ini, diperlukan sebuah pendekatan yang tidak hanya berbasis aturan, tetapi juga berbasis nilai, empati, dan tata kelola yang baik.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan secara objektif dan sistematis adalah melalui 7 Prinsip Manajemen ISO, yang selama ini diakui secara global sebagai dasar pengelolaan organisasi yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

Prinsip pertama, yaitu fokus pada masyarakat, mengingatkan bahwa masyarakat adalah pihak utama yang harus dilayani oleh setiap kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, masyarakat bukan sekadar objek penataan, tetapi subjek pembangunan.

Mereka memiliki kebutuhan mendasar yang tidak bisa diabaikan, seperti kemampuan untuk mempertahankan ekonomi keluarga, membiayai pendidikan anak-anak, serta mendapatkan perlindungan, terutama bagi kelompok yang lemah dan rentan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan penertiban yang tidak disertai solusi akan berpotensi menghilangkan sumber penghidupan, yang pada akhirnya menyentuh bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga martabat manusia itu sendiri.

Prinsip kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya diukur dari keberanian mengambil keputusan, tetapi dari kemampuan untuk mendengar, memahami, dan merangkul berbagai kepentingan.

Seorang pemimpin yang bijak akan membuka ruang dialog sebelum menetapkan kebijakan, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan hanya benar secara administratif, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Dalam situasi polemik seperti di Ndao, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan.

Prinsip ketiga, keterlibatan semua pihak, menegaskan bahwa keputusan yang baik tidak lahir dari satu sudut pandang saja.

Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, akademisi, dan elemen masyarakat lainnya merupakan kunci dalam menghasilkan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan.

Ketika semua pihak dilibatkan, maka keputusan yang diambil akan menjadi keputusan bersama, yang pada akhirnya lebih mudah diterima dan meminimalkan potensi konflik sosial.

Selanjutnya, prinsip pendekatan proses mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus dijalankan melalui tahapan yang jelas, terencana, dan transparan.

Penertiban tidak seharusnya dilakukan secara tiba-tiba tanpa sosialisasi yang memadai, tanpa dialog yang terbuka, dan tanpa perencanaan yang matang.

Pendekatan yang baik adalah pendekatan yang mengedepankan proses, sehingga masyarakat memahami tujuan, tahapan, dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Dengan demikian, kebijakan tidak terasa sebagai tekanan, tetapi sebagai bagian dari perubahan yang disepakati bersama.

Prinsip kelima, yaitu peningkatan berkelanjutan, menjadi pengingat bahwa pemerintahan harus terus belajar dan memperbaiki diri.

Setiap kebijakan yang diambil hari ini harus lebih baik dari yang sebelumnya, baik dari sisi pendekatan, dampak, maupun penerimaan masyarakat.

Kepemimpinan yang sejuk, inklusif, dan merangkul semua kalangan akan menciptakan stabilitas sosial yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah.

Prinsip keenam, pengambilan keputusan berbasis bukti, menekankan pentingnya data dan analisis dalam setiap kebijakan.

Redaksi76.com – Dalam beberapa waktu terakhir, kita semua mengikuti dinamika terkait rencana penertiban bangunan di wilayah Ndao.

Situasi ini telah menimbulkan kekhawatiran, bahkan berpotensi memicu ketegangan antara masyarakat, PMKRI Ende, dan Pemerintah.

Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat persoalan ini dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang, dan semangat persaudaraan yang kuat.

Pertama, kita harus memahami bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menata kota demi kepentingan bersama, termasuk aspek keselamatan, tata ruang, dan keindahan lingkungan.

Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata bahwa di balik bangunan-bangunan tersebut ada kehidupan, ada keluarga, dan ada harapan masyarakat kecil yang perlu dihargai dan dilindungi.

Kedua, kepada adik-adik PMKRI Ende, semangat kritis dan keberpihakan kepada rakyat kecil adalah nilai luhur yang harus dijaga.

Namun perjuangan tersebut harus selalu ditempuh melalui cara-cara yang damai, dialogis, dan bermartabat, bukan dengan konfrontasi yang dapat merugikan semua pihak.

Ketiga, kepada Pemerintah, saya mengajak agar pendekatan yang digunakan tidak semata-mata penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pendekatan kemanusiaan.

Dengarkan suara masyarakat, hadirkan solusi, dan hindari langkah-langkah yang terkesan terburu-buru.

SOLUSI YANG DAPAT DITEMPUH BERSAMA

1. Dialog Terbuka dan Terstruktur
Libatkan semua pihak: Pemerintah, PMKRI, tokoh masyarakat, dan warga terdampak. Duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, bukan saling menyalahkan.

2. Pendataan dan Verifikasi Ulang
Pastikan data terkait bangunan benar-benar akurat: siapa yang terdampak, sejak kapan tinggal di sana, dan kondisi sosial ekonominya.

3. Solusi Relokasi yang Layak
Jika memang penertiban harus dilakukan, maka pemerintah wajib menyediakan tempat relokasi yang manusiawi, layak huni, dan tidak mematikan mata pencaharian masyarakat.

4. Pendekatan Bertahap dan Humanis
Hindari penggusuran mendadak. Berikan waktu yang cukup, sosialisasi yang jelas, dan pendampingan kepada masyarakat.

5. Peran PMKRI sebagai Jembatan, bukan Pemicu Konflik
PMKRI dapat menjadi mediator yang mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah secara konstruktif.

Saudara-saudari sekalian,

Ende adalah rumah kita bersama. Jangan biarkan perbedaan pandangan memecah persaudaraan kita. Kita semua menginginkan hal yang sama: keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian.

Ingatlah pepatah: “Air yang jernih tidak akan keruh jika kita tidak mengaduknya.”

Mari kita jaga Ende tetap damai. Mari kita utamakan dialog daripada konflik. Dan mari kita cari solusi yang adil bagi semua pihak.

Redaksi76.com – Pada hari Senin, 23 Maret 2026, saya bersama istri berkesempatan mengunjungi Pasar Boto di Ndondo. Kunjungan ini menjadi momen yang sangat berharga untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat Ndondo dan Kotabaru yang hadir di pasar tersebut.

Kehangatan sambutan dari saudara, sahabat, dan kenalan lama menghadirkan rasa syukur yang mendalam.

Beberapa di antara mereka menanyakan kapan saya tiba, dan saya menyampaikan bahwa saya baru datang malam sebelumnya ke Boto untuk paa loka (sembahyang) di kubur Mama tercinta.

Kehadiran di tengah masyarakat kembali mengingatkan bahwa silaturahmi bukan sekadar pertemuan, tetapi merupakan sarana untuk membangun kembali persaudaraan, saling mendengar, dan memperkuat kebersamaan.

Dalam suasana sederhana, ketika saya bergabung dengan masyarakat yang sedang menikmati moke (minuman tradisional Ende Lio), tercipta kembali kenangan masa kecil sejak di Detukeli hingga masa sekolah di SDK Nida. Nostalgia ini menjadi pengikat nilai budaya dan kebersamaan yang sangat berharga.

Namun di balik kehangatan tersebut, saya juga menangkap kegelisahan masyarakat. Dalam perbincangan dengan para pedagang, mereka menyampaikan bahwa kondisi ekonomi saat ini dirasakan semakin berat.

Harga komoditas menurun, daya beli masyarakat melemah, sementara harga kebutuhan pokok seperti beras justru meningkat.

Mereka juga menyampaikan bahwa penggunaan dana desa saat ini dirasakan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan utama masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sangat penting untuk kelancaran mobilisasi dan distribusi hasil usaha.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama. Diperlukan langkah nyata untuk mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan potensi lokal, optimalisasi penggunaan dana desa yang tepat sasaran, pemberdayaan koperasi dan kelompok usaha, serta pemanfaatan teknologi sederhana untuk memperluas akses pasar.

Kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Setelah dari Pasar Boto, saya melanjutkan perjalanan ke Ende dan sempat singgah di Detukeli untuk bertemu keluarga serta bernostalgia di tempat yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan saya sejak kelas 1 hingga kelas 4 SD.

Saya juga berkesempatan bertemu dengan Romo Paroki dan Romo Pembantu, dan kami berbagi cerita tentang keluarga serta kehidupan di tanah Flores yang kita cintai bersama.

Di tengah kunjungan tersebut, terlihat semangat luar biasa dari panitia dan umat dalam mempersiapkan Misa Akbar Pesta Intan Paroki Roh Kudus Detukeli yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 25 Maret 2026.

Latihan koor, persiapan liturgi, serta keterlibatan umat dari berbagai wilayah seperti Nggesa mencerminkan iman yang hidup dan kebersamaan yang penuh sukacita.

Dengan penuh sukacita, saya menyampaikan selamat dan sukses atas penyelenggaraan Pesta Intan Paroki Roh Kudus Detukeli.

Semoga perayaan ini menjadi momentum iman yang memperkuat persatuan, memperdalam kasih, dan membawa berkat bagi seluruh umat.

Penghargaan dan doa terbaik saya sampaikan kepada Ketua Panitia Bapak Camat Detukeli Emilianus Nggumbe, Romo Paroki RP Lambertus D. Niron, SVD, serta Romo Pembantu RP Polce Hayon, SVD. Kiranya seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh rahmat Tuhan.

Silaturahmi yang kuat, iman yang hidup, dan ekonomi desa yang terus bertumbuh adalah harapan kita bersama demi masa depan yang lebih baik.

Kita mengapresiasi Propam Polda NTT yang menjatuhkan sanksi demosi kepad AKP Serfolus Tegu, mantan Kabag Ops Polres Nagekeo. Ini bukan soal berat atau ringannya sanksi tapi menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Polda NTT masih memiliki kekuatan melawan Tegu ini. Gerombolan mafia Nagekeo yang terdiri dari: pengacara yang kurang laku di Jakarta lalu “pelesir” ke Nagekeo, para wartawan KH Destroyer yang dididik menjadi peneror oleh Yudha Pranta dan Serfolus Tegu, segelintir oknum aparat polisi di Polres Nagekeo yang berafiliasi dengan KH Destroyer serta preman lokal yang dibentuk menjadi menjadi “tuan tanah palsu” atau “tuan tanah dadakan” semisal Wunibaldus Wedo sesumbar bahwa Tegu akan bebas dalam kasus pengancaman terhadap aktivis PMKRI Kupang, Narsinda Tursa.

Geombolan terduga mafia ini sangat percaya diri karena Serfolus Tegu ini dijuluki “manusia sakti” di Polres Nagekeo. Jatuhnya sanksi demosi kepada Tegu membuktikan bahwa Tegu ini tidak ada apa-apanya, tidak sesakti apa pun. Dia hanya seorang polisi biasa yang masih memiliki bergudang-gudang masalah yang perlu dibongkar untuk dibersihkan.

Publik Nagekeo mendesak agar Mabes Polri turun melakukan investigasi dalam banyak kasus yang diduga kuat melibatkan Serfolus Tegu, anggota aktif polisi yang sedang menjalani sanksi demosi di Polres Ngada.

Sampai detik ini ketika Tegu disanksi demosi ke Polres Ngada pun, antek-antek mafia masih unjuk gigi karena merasa bahwa Polres Nagekeo diduga masih dalam genggaman tangan otak mafia Serfolus Tegu. Wunibaldus Wedo, antek mafia bentukan Tegu yang dikejar-kejar penagih utang di Mbay terakhir berpose dengan latar belakang tulisan Bareskrim Polri. Orang menduga kuat bahwa Wedo lari karena dikejar penagih utang yang ia pinjam dengan jaminan merampok ganti untung milik suku Rendu, Gaja dan Isa dengan modal nekat: “tuan tanah palsu” hasil rekayasa mafia dan Tegu. Bahkan sampai tokoh gereja pun kena tipu dari Wedo dengan jaminan miliaran hasil rampok.

Latar foto itu persis yang biasa dipamerkan Hans Gore, pengacara sekaligus peneror rakyat Rendu, Gaja dan Isa yang kini tak tentu rimbanya lagi dalam kasus waduk Lambo. Hans Gore biasanya suka “menggoreng” kasus waduk Lambo dengan tarian teror dan koaran kosong berisi ancaman hukum kepada orang-orang kecil. Dalam foto itu Wedo berdiri dengan pinggang miring persis pohon yang sudah digergaji dan siap tumbang. Mungkin saja ini sisa-sisa napas terakhir sebelum Wedo akhirnya bertemu arwahnya sendiri di Bareskrim Polri.

Tulisan ini hanya sekadar mengingatkan publik Nagekeo akan sepak terjang perilaku Serfolus Tegu yang tidak bisa diabaikan begitu saja hanya karena dia telah mendapat sanksi demosi dari Propam Polda NTT. Kita tidak membenci tapi harusa tetap kritis terhadap pejabat publik yang digaji dengan uang hasil keringat rakyat kecil. Apalagi pejabat publik ini memiliki rekam jejak dengan bukti dan fakta yang bisa diinvestigasi lebih mendalam lagi. Sanksi demosi ke Polres Ngada hanya salah satu dari “dosa” Serfolus Tegu. Masih banyak skandal besar lain yang perlu diinvestigasi oleh Mabes Polri untuk membuka mata semua aparat polisi di NTT agar kembali menjadi anggota Polri yang berintegritas dan berpihak pada rakyat kecil, bukan menjadi tameng “orang kuat masa lalu” yang sekarang ini tampak sangat lemah dan tak berdaya di ujung sebuah pena. Tiap anggota polisi harus menumbuhkan kekuatan di dalam dirinya untuk mengabdi negara dengan baik dan benar, bukan bersembunyi di ketiak orang kuat yang sebenarnya sudah tidak ada apa-apanya lagi dan hanya mengandalkan curriculum vitae yang disebar di halaman-halaman media sosial. Sebuah bukti kepanikan dan kegalauan yang sangat dahsyat dan luar biasa.

Orang yang hidup benar dam bekerja baik pada masa lalu tidak perlu menebar ketenaran momental-sentimentil di media sosial pada masa tua. Jika itu terjadi sebaliknya, kita bisa menduga bahwa masa lalu hanyalah topeng untuk membesarkan nama yang sesungguhnya sangat terpuruk. Apa gunanya berkoar-koar di media sosial hanya untuk memulihkan nama baik yang telah luluh lantak dalam gebyar hanya karena dugaan tersangkut bahkan menjadi otak dalam kasus dugaan mafia? Publik justru berharap agar orang-orang kuat masa lalu lebih mengabdikan diri dan mendedikasikan sisa masa tuanya kepada orang-orang kecil seperti Rendu, Gaja dan Isa. Bahkan Gereja Katolik juga mengharapkan agar orangg-orang kuat di masa lalu itu bersatu dengan Gereja menjaga keutuhanj bumi Flores dan Lembata dari gempuran dan penghancuran dahsyat proyek geothermal dan tambang destruktif lain.

Pengacara Nasional, Petrus Bala Pattyona tidak pernah menyuruh orang-orangnya atau anak-anaknya menebar riwayat hidup dan karier hukumnya dalam membela orang-orang kecil di media sosial hanya untuk membangun reputasi murahan. Brigjen Polisi Anton Enga Tifaona, pada masa tuanya tidak pernah menyebarkan daftar panjang riwahat hidup dan pekerjaannya karena ia telah bekerja dengan baik dan benar. Anton Tifaona juga merasa bahwa gaji pensiunnya sudah cukup untuk hidup masa tua. Dia tidak pernah menceburkan diri dalam proyek-proyek strategis nasional di NTT meski dia punya kesempatan itu. Masa tua diisi bersama isteri tercinta membuat Rosariao untuk dibagikan kepada siapa pun. Waktu belajar jurnalistik di Jakarta, setiap awal bulan Bapak Anton Tifaona mengajak saya makan daging babi panggang di sebuah restoran tua di Menteng. Hal itu tidak pernah ia ceritakan kepada orang lain.

Sebuah kebaikan yang sederhana dan abadi. Dia juga tidak pernah foto dan posting agar orang tahu makanan di atas meja bertumpuk dan lihat ikan bakar yang mahal milik terduga otak mafia.
AKP (Ajun Komisaris Polisi) Servulus Tegu, perwira Polri yang pernah tercatat sebagai Kasat Intel dengan pangkat IPTU (Inspektur Polisi Satu) di Wilayah Polres Bajawa/Ngada pada 2018. Ia dipindahkan ke Nagekeo pada 2019 sejak Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo berdiri. Ia menjabat Kabag Ops Polres Nagekeo dengan (pangkat AKP) pada 2025 hingga diberi sanksi demosi ke Polres Ngada tahun 2026 setelah melewati proses persidangan hingga jatuhnya palu demosi oleh Propam Polda NTT 2025.
Ia sempat dipindahkan ke Kupang. Tapi, diduga, berkat dukungan orang kuat Jakarta, ia dikembalikan ke Nagekeo.

Jaringan mafia Nagekeo ditengarai membutuhkan Tegu. Orang ini dikenal warga Nagekeo tidak tedeng aling-aling meneror, membentak, dan melancarkan intimidasi. Salah satu peristiwa paling heboh adalah teror Tegu kepada Gaspar Raja, pemilik tanah di Waduk Lambo.

Awak media di Nagekeo sangat takut pada sosok ini. Karena dia bukan “peneror” biasa, melainkan “peneror” berbaju coklat. Rakyat mana yang bisa melawan Tegu? Dia punya semuanya: kekuasaan sebagai polisi yang bisa menangkap dan menyekap siapa saja yang dianggap mengancam kepentingan dia (bukan kepentingan negara, ya). Dia juga punya uang dan koneksi kuat di Kupang dan Jakarta.

Apa kepentingan Tegu? Tegu adalah pemilik Kafe/Cokelat Cafe di Roe, Mbay, Nagekeo”. Media lokal pernah mengulas konflik/razia kafe esek-esek ini pada tahun 2021 dan menyebut pemiliknya berinisial “BO” dan inisial itu merujuk pada nama Bibiana Oi (alias Putri). Media menemukan nama ini dalam dokumen jual-beli tanah. Tapi, tidak ada dokumen terbuka yang mengaitkan kepemilikan kafe itu dengan Tegu. Dalam perjalanan, Tegu dan BO pecah kongsi. BO masih keponakan Tegu. Mereka berjumpa di sebuah kafe di Riung, Ngada, saat Tegu bertugas di sana. Keluarga sudah memperingatkan Teguh bahwa BO adalah keponakan sendiri, bukan orang lain. Mengapa pecah kongsi? Pecah kongsi terjadi karena Tegu ditengarai membina hubungan khusus dengan para ladies (PSK). Ini sudah menjadi rahasia umum. Rakyat hanya berbicara bisik-bisik, takut ditangkap dan disekap di sel.

Di Kafe Coklat ini sudah ada korban meninggal, antara lain, seorang polisi, Bripka Julianus Pinem yang diduga mengonsumsi miras oplosan. Kasus kematian aparat polisi dari Polres Nagekeo ini tidak pernah diproses hukum sampai hari ini karena dugaan ada “orang kuat” di Polres Nagekeo, pemilik kafe ini terlibat. Salah satu ladies bernama Rovina Gamur alias Villa juga meninggal dunia akibat keracunan alkohol sesuai diagnosa dokter RSUD Aeramo, Nagekeo.

Pengacara Mbulang Lukas, S.H., mendesak Propam Mabes Polri turun tangan agar penyelidikan kasus ini dilakukan secara independen, guna menyelamatkan citra kepolisian dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan keterlibatan oknum aparat dalam tragedi Nagekeo ini (VovNtt.com 22/06/2021).

Sejak menjadi Kasat Intel di Polres Ngada, Tegu menjadi andalan orang kuat Jakarta untuk memantau masyarakat terdampak waduk. Sampai di sini masih oke. Tapi, ketika Waduk Lambo mulai dibangun, Tegu diduga keras menjadi salah satu oknum polisi yang masuk jaringan mafia Nagekeo. Namanya selalu disebut masyarakat dalam setiap kasus tanah Waduk Lambo bahkan juga di Malawitu.
Nama Tegu juga disebut dalam sejumlah kasus hukum, di antaranya penyelundupan BBM subsidi ke waduk.

Dugaan Jejak Skandal dan Penyalahgunaan Wewenang
Kasus Cokelat Café di Kelurahan Lape (Juni 2021) menjadi salah satu noda hitam. Berdasarkan bukti izin usaha dan surat kepolisian, Tegu diduga memiliki keterlibatan langsung. Dalam peristiwa itu, dua orang tewas, termasuk seorang perempuan hamil enam bulan, Rovina Gamur (21), dan seorang anggota polisi, Bripka Julianus Pinem (35). Tiga pekerja lain hilang tanpa jejak. Semua dugaan kasus kejahatan kemanusiaan itu tidak pernah disentuh proses hukum dari Polres Nagekeo. Rovina Gamur alias Villa juga meninggal dunia akibat keracunan alkohol sesuai diagnosa dokter RSUD Aeramo, Nagekeo.

Kesaksian jurnalis dan warga menunjukkan ada kejanggalan dalam proses evakuasi korban. Bahkan, menurut saksi mata, salah satu jenazah sempat “dipaksa keluar” dari puskesmas oleh anggota polisi.
Tragedi Coklat Café adalah tragedi moral dan tragedi institusional. Empat pekerja seks dan satu polisi tewas akibat minuman beralkohol yang diduga tercampur bahan berbahaya. Tetapi yang jauh lebih tragis adalah bagaimana kasus itu menguap begitu saja tanpa penjelasan memuaskan. Café Kafe, tempat kejadian disebut-sebut milik pejabat polisi sendiri. Bahkan rumor yang beredar menunjukkan keterlibatan oknum aparat dalam pengelolaan bisnis gelap hiburan malam.

Kasus yang seharusnya ditangani sebagai tindak pidana kesehatan dan kematian justru berhenti di tengah jalan. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah tanda bahwa aparat tidak pernah serius mengusut kasus yang menyentuh rumah mereka sendiri. Dan inilah bagian paling menyakitkan dari semua ini: Warga yang seharusnya mendapat perlindungan justru menjadi korban. Aparat yang seharusnya menyelidiki justru menjadi bagian dari masalah.

Meski acap dibantah, Kafe Coklat ini ditengarai milik Serfolus Tegu. Salah satu indikasi adalah protes keras Tegu terhadap 12 ladies di Kafe Coklat yang dirazia Polsek Aesesa, Rabu malam (25/07/2018). Saat itu, sebagaimana dilaporkan VoxNTT, Iptu Serfolus Tegu dalam kapasitas sebagai Kasat Intel Polres Ngada menyatakan protes keras terhadap razia yang dilakukan. Ia tidak menerima razia yang dilakukan oleh Polsek Aesesa terhadap 12 ladies di tempat hiburan malam di Kafe Coklat Room Roe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Polsek Aesesa kalah hawa. Saat itu, Nagekeo masih masuk wilayah Polres Ngada. Polres Nagekeo baru dibentuk Desember 2019. Itu sebabnya, Tegu bisa mendatangi Polsek Aesesa dan meminta para ladies itu dibebaskan. Menurut dia, ke-12 ladies layak dibawa ke Polsek Aesesa bila mereka kedapatan menggunakan narkoba. “Apa salah ke-12 ladies ini? Seharusnya 12 ladies tidak dibawa ke Polsek, mereka cukup ambil data di atas kafe. Kan mereka tidak ada salah dan semua lengkap,” ujar Tegu di halaman Polsek Aesesa kepada Wakapolsek Aesesa.

Saat diperiksa, hanya lima ladies yang memiliki KTP, sementara yang lainnya tidak. Mereka hanya mengantongi surat keterangan domisili dari Lurah Lape. Kapolsek Aesesa AKP Ahmad menegaskan dirinya melakukan razia itu atas perintah lisan dan surat oleh Kapolres Ngada. Menurutnya, razia itu berdasarkan informasi masyarakat, bahwa banyak ladies yang bukan penduduk Nagekeo. Kafe Coklat pun belum memiliki izin usaha.

“Jika satu anak mati karena putus asa, maka yang gagal bukan hidupnya, tetapi sistem yang membiarkannya sendirian.” Dr. Ir. Karolus Karni lando, MBA

Redaksi76.com – Seorang anak kelas IV SD di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, mengakhiri hidupnya pada usia sepuluh tahun. Penyebab yang terdengar di permukaan begitu sederhana: ia tidak memiliki buku dan pena untuk bersekolah.

Namun siapa pun yang jujur membaca peristiwa ini tahu, bahwa tragedi tersebut bukan peristiwa sederhana, bukan pula kecelakaan tunggal. Ini adalah akumulasi kegagalan sistemik yang panjang dan berlapis.

Dalam dunia audit dan manajemen sistem, peristiwa seperti ini memiliki istilah yang sangat tegas: Major Non-Conformity (Major NC).

Major NC bukan kesalahan kecil, bukan kelalaian administratif, dan bukan pula penyimpangan yang bisa ditutup dengan klarifikasi.

Major NC adalah kegagalan serius suatu sistem dalam melindungi manusia, yang berdampak langsung pada hilangnya nyawa dan martabat.

Jika satu pekerja meninggal karena kegagalan sistem keselamatan, organisasi akan diminta bertanggung jawab penuh.

Maka ketika satu anak meninggal karena kemiskinan, tekanan psikologis, dan pengabaian sosial, kegagalan itu bukan pada anak, melainkan pada sistem negara, pendidikan, dan lingkungan sosial yang seharusnya melindunginya.

Temuan utama dari tragedi ini menunjukkan bahwa negara, sekolah, dan komunitas tidak memiliki mekanisme yang mampu mengenali dan merespons kerentanan anak sejak dini.

Anak tersebut hidup dalam kemiskinan ekstrem, tetapi keluarganya tidak tercatat sebagai penerima bantuan karena persoalan administrasi kependudukan.

Sekolah mengetahui keterbatasan ekonomi siswa, namun tidak memiliki sistem pembebasan biaya yang otomatis dan bermartabat.

Lingkungan sekitar, mulai dari RT, umat basis, hingga aparat desa, hidup berdekatan secara fisik, tetapi tidak terhubung dalam satu sistem kepedulian yang terstruktur.

Gereja menyampaikan pesan cinta kasih setiap Minggu, namun pesan itu tidak menjelma menjadi mekanisme perlindungan sosial yang nyata bagi anak paling rentan. Pemerintah daerah hadir setelah anak itu meninggal, bukan ketika tanda-tanda keputusasaan mulai terlihat.

Inilah inti temuan Major NC tersebut: tidak adanya sistem perlindungan anak yang terintegrasi, berbasis data riil, dan berorientasi pencegahan.

Negara terlalu percaya pada data administratif, sementara realitas kemiskinan hidup di luar layar sistem. Sekolah menjalankan kebijakan dengan asumsi semua orang tua mampu, padahal konteks sosial sangat timpang.

Kesehatan mental anak dianggap isu sekunder, sehingga bunuh diri diperlakukan sebagai peristiwa kriminal yang selesai setelah visum dan pemakaman, tanpa refleksi kebijakan yang serius.

Dalam bahasa audit, setelah Major NC ditemukan, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah Correction, yaitu tindakan sementara untuk menghentikan dampak lebih lanjut. Dalam konteks tragedi ini, correction seharusnya tidak berhenti pada penyampaian belasungkawa dan permintaan maaf.

Correction yang benar berarti negara segera memastikan bahwa tidak ada anak lain di desa, sekolah, dan kecamatan tersebut yang berada dalam kondisi serupa.

Seluruh siswa dari keluarga miskin harus langsung dipastikan memiliki buku, alat tulis, dan akses pendidikan tanpa tekanan biaya. Data keluarga miskin harus segera diverifikasi ulang di lapangan, tanpa menunggu proses birokrasi panjang.

Sekolah harus menghentikan segala bentuk tekanan pembayaran kepada siswa yang belum mampu, sampai mekanisme keadilan sosial dibenahi. Ini adalah tindakan darurat, bukan solusi jangka panjang, tetapi wajib dilakukan untuk mencegah korban berikutnya dalam waktu dekat.

Namun correction saja tidak cukup. ISO menuntut Corrective Action, yaitu tindakan perbaikan untuk menghilangkan akar penyebab agar kegagalan yang sama tidak terulang. Corrective action dalam kasus ini menuntut perubahan kebijakan dan cara kerja.

Pemerintah daerah harus membangun sistem data kemiskinan yang diverifikasi secara berkala dan lintas instansi, sehingga tidak ada lagi keluarga miskin yang terhapus hanya karena KTP berbeda wilayah.

Sekolah harus diwajibkan memiliki mekanisme identifikasi siswa rentan dan pembebasan biaya yang bersifat otomatis, tanpa membuat anak atau orang tua harus meminta dan merasa malu.

Layanan kesehatan mental anak harus dihadirkan secara nyata melalui puskesmas, sekolah, dan komunitas, bukan sekadar wacana.

Gereja dan lembaga keagamaan perlu menata ulang pendekatan pastoral sosial, sehingga umat basis tidak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga sistem perlindungan sosial yang aktif mengenali keluarga dan anak dalam kondisi paling rapuh.

Lebih jauh lagi, tragedi ini menuntut Preventive Action, yaitu tindakan pencegahan agar risiko serupa tidak muncul di tempat lain. Pencegahan berarti mengubah cara pandang kita terhadap kemiskinan dan anak.

Tidak boleh lagi ada anak SD yang tertekan oleh urusan biaya pendidikan. Tidak boleh ada kebijakan pendidikan yang disamaratakan di wilayah yang secara struktural miskin.

Tidak boleh ada anggaran besar tanpa keberanian memprioritaskan kebutuhan paling dasar. Pencegahan juga berarti membangun budaya audit sosial, di mana pemerintah, sekolah, dan lembaga keagamaan secara berkala mengevaluasi apakah sistem mereka benar-benar melindungi yang paling lemah.

Audit ini tidak cukup dilakukan di atas kertas, tetapi harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ada anak yang hari ini merasa sendirian, tertekan, dan tidak punya harapan?

Tragedi ini bukan takdir, bukan kutukan daerah, dan bukan semata-mata kesalahan keluarga miskin. Ini adalah kegagalan sistem yang dibiarkan terlalu lama. Menangis adalah reaksi manusiawi, tetapi berhenti pada tangisan adalah bentuk pengabaian berikutnya.

Jika Major NC ini tidak ditangani dengan correction yang cepat, corrective action yang serius, dan preventive action yang berani, maka kematian anak ini bukan yang terakhir.

Anak-anak NTT tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang adil, negara yang hadir sebelum terlambat, sekolah yang melindungi, dan komunitas yang benar-benar peduli.

Jika tidak, maka setiap kematian anak di masa depan bukan lagi tragedi yang mengejutkan, melainkan bukti bahwa kita memilih untuk tidak belajar.

Oleh: Dr.Ir.Karolus Karni Lando,MBA.

Redaksi76.com – Di tengah dunia bisnis modern yang semakin dipenuhi kontrak tebal, proses tender berlapis, dan negosiasi yang kerap berlarut, ada satu fondasi klasik yang sering terlupakan: kepercayaan.

Padahal, jauh sebelum bisnis menjadi serba digital dan global, relasi antarmanusia telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kerja sama lintas sektor.

Tidak semua kontrak lahir dari ruang rapat yang formal. Banyak di antaranya justru tumbuh dari relasi yang dirawat, komunikasi yang konsisten, serta komitmen yang ditepati dari waktu ke waktu.

Ketika hubungan antarmanusia dibangun secara tulus, bisnis kerap mengikuti secara alami. Dalam konteks ini, kepercayaan bukan sekadar nilai abstrak, melainkan modal strategis yang menentukan keberlanjutan usaha.

Bisnis sejatinya tidak ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan, juga bukan semata oleh status nasional atau internasional.

Lebih dari itu, bisnis bertumpu pada keyakinan bahwa setiap komitmen akan dijalankan dengan tanggung jawab, setiap nilai akan dijaga, dan setiap kualitas akan dipertahankan.

Relasi yang sehat sering kali terbukti jauh lebih kokoh dibandingkan sekadar reputasi besar yang tidak diiringi integritas.

Prinsip inilah yang tercermin dalam perjalanan KRQA–SQC Certification Services, sebuah perusahaan sertifikasi lokal yang telah memperoleh pengakuan internasional.

Di tengah persaingan ketat industri jasa sertifikasi, perusahaan ini menempatkan relasi jangka panjang sebagai inti strategi pertumbuhannya.

Setiap kerja sama dipandang bukan sekadar transaksi bisnis, melainkan bentuk kepercayaan yang harus dijaga melalui profesionalisme dan konsistensi layanan.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa reputasi tidak dibangun melalui promosi semata, melainkan melalui rekam jejak. Kontrak tidak datang karena paksaan atau janji kosong, melainkan sebagai konsekuensi dari integritas yang teruji.

Dalam ekosistem bisnis yang semakin transparan, pendekatan berbasis kepercayaan justru menjadi pembeda yang signifikan.

Hasilnya terlihat nyata. Dalam kurun waktu 30 hari, KRQA–SQC Certification Services berhasil mensertifikasi lebih dari 30 perusahaan.

Capaian ini berlangsung di bawah kepemimpinan Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, dan menjadi refleksi kepercayaan para mitra terhadap kualitas, kredibilitas, serta etika kerja yang dijalankan.

Di tengah kondisi ekonomi global yang menantang, kepercayaan terbukti tetap menjadi mata uang paling berharga.

Fenomena ini memberi pelajaran penting bagi dunia usaha di Indonesia. Ketika banyak perusahaan berlomba mengejar ekspansi dan pertumbuhan instan, membangun relasi yang tulus kerap dianggap tidak cukup “cepat”.

Padahal, bisnis yang berkelanjutan justru berawal dari fondasi tersebut. Persahabatan yang dirawat, komitmen yang dijaga, dan konsistensi dalam kualitas akan membuka peluang yang melampaui batas negara, budaya, maupun skala perusahaan.

Pada akhirnya, masa depan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem atau besarnya modal, tetapi oleh sejauh mana pelaku usaha mampu menjaga kepercayaan. Dalam dunia yang terus berubah, nilai ini tetap relevan—dan mungkin, semakin penting.

Bandung, Indonesia || Redaksi76.com – Keunggulan pendidikan di Program Magister Administrasi Bisnis (MBA) Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali mendapatkan pengakuan di kancah internasional.

Salah satu alumninya, Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, berhasil mengharumkan nama Indonesia melalui pencapaian luar biasa di tingkat global.

Karolus meraih predikat peserta terbaik (peringkat 1) dalam sesi studi kasus bertema “Industry Analysis Using Porter’s Five Forces” pada forum global seluruh direktur RINA Group, sebuah lembaga sertifikasi internasional bergengsi yang bermarkas di Genova, Italia.

Acara tersebut diselenggarakan pada akhir tahun 2019 dan menjadi momen penting dalam karier profesionalnya di dunia industri sertifikasi.

Dalam refleksi akademis dan profesionalnya, Karolus menuturkan bahwa landasan intelektual yang diperoleh selama menempuh pendidikan di MBA ITB menjadi salah satu faktor utama di balik pencapaiannya tersebut.

“Delapan tahun lalu saya pernah kuliah di sini, di MBA ITB, dan kampus ini menjadi salah satu kebanggaan saya, selain Program Doktoral saya di Universitas Brawijaya Malang. Banyak hal berharga yang saya pelajari di kampus ini, khususnya dalam memahami dinamika industri dan pengambilan keputusan strategis. Pengetahuan itu telah memberikan dampak signifikan dalam perjalanan karier saya di tingkat internasional,” ujarnya.

Porter’s Five Forces: Pilar Strategis dalam Industri Sertifikasi

Dalam paparannya, Karolus menjelaskan bahwa pendekatan analisis industri berbasis Porter’s Five Forces menjadi fondasi utama dalam merancang strategi bisnis yang tangguh dan relevan, terutama di sektor sertifikasi yang kini semakin kompetitif.

Model yang dikembangkan oleh Profesor Michael E. Porter dari Harvard Business School ini mengkaji lima kekuatan utama yang memengaruhi struktur dan profitabilitas industri:

1. Ancaman Pendatang Baru (Threat of New Entrants)

Industri sertifikasi memiliki hambatan masuk yang tinggi, mulai dari kebutuhan akreditasi hingga reputasi pasar. Namun, tren global terhadap keberlanjutan dan keamanan membuka peluang bagi inovasi baru di sektor ini.

2. Kekuatan Pemasok (Bargaining Power of Suppliers)

Opini 

Oleh: Stefanus Tani Temu

Redaksi76.com – Orang beriman mesti hidupnya tidak menjadi ancaman bagi sesama. Karena itu dia harus berusaha untuk tidak mendatangkan ketakutan dan kebinasaan bagi orang banyak. Hidupnya tidak boleh menjauh dari Alllah dan tidak boleh sampai meninggalkan Allah.

Dia hidup dekat dengan Allah dan karena itu hatinya mudah tergerak oleh rasa belaskasihan untuk menolong sesama yang menderita. Yunus. 1:1-17; 2:10; Luk. 10: 25-37.

(PMT). Mencermati berita bahwa ke 847 orang  PPPK yang sudah lolos seleksi tapi belum dilantik juga maka Bapak Bupati Ende  yang terhormat mengapa demikian ?

Kalau sudah test berarti sudah dialokasikan rencana anggarannya untuk ke 847 orang tersebut. Mengapa kuatir tidak bisa dibayar di tahun 2026 sesuai berita di media sosial. Apakah Alokasi anggaran tersebut dialihkan untuk kegiatan lain ?.

Kalau ini terjadi artinya menyalahgunakan wewenang atau kesalahan dalam pengelolaan anggaran dari negara. Coba dikonsultasikan ke Kementerian terkait agar firman hari ini  sesuai dengan  kebijakan Bapak Bupati yang baik hati.

Mereka 847 orang tersebut lagi berdoa agar Bapak Bupati bisa membantu mereka yang lagi menunggu nasibnya bersama keluarganya.

Sekarang Negara Indonesia maupun Provinsi NTT khususnya Kabupaten Ende juga lagi sulit ekonomi bagi masyarakatnya. Sebagai pemimpin Bapak carikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini.

Masyarakat Kabupaten Ende mengharapkan di masa kepemimpinan Bapak dengan take line “Ende Baru ” terwujud bukan hanya di media sosial tapi diwujud nyatakan dalam kebijakan Bapak yg berbeda dengan pemimpin – pemimpin di Ende  sebelumnya. Semoga

Reporter : Arnold Dewa

Tim audit dipimpin oleh pakar senior, Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, bersama Mr. Govind Teckchandani, yang telah berpengalaman luas dalam audit sistem mutu global.

Kegiatan audit diawali dengan opening meeting yang dilaksanakan secara formal dan profesional, membahas tujuan, metodologi, ruang lingkup, serta jadwal pelaksanaan audit.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Vice President PT. KDS Indonesia, Ir. Tiarma Uli, MBA, yang menegaskan komitmen kuat manajemen dalam menjunjung tinggi integritas mutu serta menjadikan continuous improvement sebagai bagian dari budaya perusahaan.

Audit ini merupakan wujud nyata dari komitmen berkelanjutan PT. KDS Indonesia dalam menjaga efektivitas, konsistensi, dan kepatuhan sistem manajemen mutu terhadap standar internasional, khususnya di sektor komponen elektronik untuk industri otomotif.

Perusahaan telah mengimplementasikan IATF 16949 sejak lama, bahkan sejak masa Dr. Karolus Karni Lando menjabat sebagai Lead Auditor IATF di Lloyd’s Register Quality Assurance.

Sebagai perusahaan manufaktur berskala global yang berdiri sejak tahun 1989 dan kini mempekerjakan lebih dari 1.300 tenaga kerja, PT. KDS Indonesia memegang peran penting dalam rantai pasok industri semikonduktor nasional dan regional.

Ruang lingkup audit kali ini mencakup seluruh proses pembuatan Crystal Resonator dan Crystal Blank, komponen vital yang menjadi penentu stabilitas dan presisi berbagai perangkat elektronik otomotif modern.

Penerapan IATF 16949: Pilar Kompetensi dan Daya Saing Bangsa

Sebagai standar internasional sistem manajemen mutu otomotif yang dikembangkan oleh International Automotive Task Force (IATF), IATF 16949:2016 menekankan pada prinsip-prinsip utama seperti pencegahan cacat (defect prevention), pengurangan variasi dan pemborosan (waste elimination), serta peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) di seluruh rantai pasok industri.

Bagi industri manufaktur Indonesia, penerapan standar ini bukan sekadar memenuhi kepatuhan regulatif, namun menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan mutu dan konsistensi produk, membangun kepercayaan pelanggan global, serta memperluas akses pasar internasional.

NTT: Potensi Baru dalam Ekosistem Industri Otomotif dan Elektronik

Keberhasilan PT. KDS Indonesia dalam menembus pasar global seyogianya menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya dari wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di tengah kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia terampil, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh lulusan perguruan tinggi dari NTT untuk turut ambil bagian dalam sektor otomotif dan elektronik global.

Untuk mengakselerasi potensi tersebut, diperlukan langkah konkret melalui sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan industri. Beberapa strategi yang diusulkan meliputi:

1. Reformulasi Kurikulum Vokasi dan Teknik

Menyesuaikan kurikulum perguruan tinggi dengan tuntutan industri 4.0, khususnya di bidang elektronika, otomasi industri, mekatronika, dan kontrol mutu berbasis standar internasional.

2. Program Magang Industri dan Kemitraan Strategis

Membangun kolaborasi aktif antara perguruan tinggi di NTT dengan pelaku industri seperti PT. KDS Indonesia guna memberikan mahasiswa akses terhadap pengalaman kerja langsung.

3. Pusat Pelatihan Industri Berstandar Internasional

Pemerintah daerah bersama sektor swasta perlu membangun pusat pelatihan berbasis standar global (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001) guna menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif.

4. Beasiswa dan Penempatan Kerja Lulusan
Pengembangan skema beasiswa dan program penempatan kerja yang terintegrasi, baik di industri nasional maupun internasional, perlu diperluas untuk mendorong pemerataan akses dan mobilitas sosial.

5. Kampanye Nasional “NTT Bangkit di Dunia Industri”

Kampanye edukatif dan inspiratif untuk menumbuhkan optimisme, kepercayaan diri, serta semangat kompetitif generasi muda NTT dalam menghadapi tantangan industri global.

Penutup: Dari Timur Menuju Dunia

Dengan implementasi strategi yang terarah, didukung oleh komitmen perusahaan seperti PT. KDS Indonesia serta kolaborasi lintas sektor, generasi muda dari NTT dan wilayah lainnya di Indonesia Timur memiliki peluang besar untuk menjadi pelaku utama dalam transformasi industri otomotif dan elektronik nasional.

Langkah kecil dari ruang kuliah di pelosok daerah bisa menjadi awal perjalanan menuju pusat industri teknologi dunia — sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh PT. KDS Indonesia: Dari Indonesia, untuk dunia.

Penulis : Arnold Dewa

Tim audit dipimpin oleh pakar senior, Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, bersama Mr. Govind Teckchandani, yang telah berpengalaman luas dalam audit sistem mutu global.

Kegiatan audit diawali dengan opening meeting yang dilaksanakan secara formal dan profesional, membahas tujuan, metodologi, ruang lingkup, serta jadwal pelaksanaan audit.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Vice President PT. KDS Indonesia, Ir. Tiarma Uli, MBA, yang menegaskan komitmen kuat manajemen dalam menjunjung tinggi integritas mutu serta menjadikan continuous improvement sebagai bagian dari budaya perusahaan.

Audit ini merupakan wujud nyata dari komitmen berkelanjutan PT. KDS Indonesia dalam menjaga efektivitas, konsistensi, dan kepatuhan sistem manajemen mutu terhadap standar internasional, khususnya di sektor komponen elektronik untuk industri otomotif.

Perusahaan telah mengimplementasikan IATF 16949 sejak lama, bahkan sejak masa Dr. Karolus Karni Lando menjabat sebagai Lead Auditor IATF di Lloyd’s Register Quality Assurance.

Sebagai perusahaan manufaktur berskala global yang berdiri sejak tahun 1989 dan kini mempekerjakan lebih dari 1.300 tenaga kerja, PT. KDS Indonesia memegang peran penting dalam rantai pasok industri semikonduktor nasional dan regional.

Ruang lingkup audit kali ini mencakup seluruh proses pembuatan Crystal Resonator dan Crystal Blank, komponen vital yang menjadi penentu stabilitas dan presisi berbagai perangkat elektronik otomotif modern.

Penerapan IATF 16949: Pilar Kompetensi dan Daya Saing Bangsa

Sebagai standar internasional sistem manajemen mutu otomotif yang dikembangkan oleh International Automotive Task Force (IATF), IATF 16949:2016 menekankan pada prinsip-prinsip utama seperti pencegahan cacat (defect prevention), pengurangan variasi dan pemborosan (waste elimination), serta peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) di seluruh rantai pasok industri.

Bagi industri manufaktur Indonesia, penerapan standar ini bukan sekadar memenuhi kepatuhan regulatif, namun menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan mutu dan konsistensi produk, membangun kepercayaan pelanggan global, serta memperluas akses pasar internasional.

NTT: Potensi Baru dalam Ekosistem Industri Otomotif dan Elektronik

Keberhasilan PT. KDS Indonesia dalam menembus pasar global seyogianya menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia, khususnya dari wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di tengah kemajuan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia terampil, terdapat peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh lulusan perguruan tinggi dari NTT untuk turut ambil bagian dalam sektor otomotif dan elektronik global.

Untuk mengakselerasi potensi tersebut, diperlukan langkah konkret melalui sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah daerah, dan industri. Beberapa strategi yang diusulkan meliputi:

1. Reformulasi Kurikulum Vokasi dan Teknik

Menyesuaikan kurikulum perguruan tinggi dengan tuntutan industri 4.0, khususnya di bidang elektronika, otomasi industri, mekatronika, dan kontrol mutu berbasis standar internasional.

2. Program Magang Industri dan Kemitraan Strategis

Membangun kolaborasi aktif antara perguruan tinggi di NTT dengan pelaku industri seperti PT. KDS Indonesia guna memberikan mahasiswa akses terhadap pengalaman kerja langsung.

3. Pusat Pelatihan Industri Berstandar Internasional

Pemerintah daerah bersama sektor swasta perlu membangun pusat pelatihan berbasis standar global (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001) guna menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif.

4. Beasiswa dan Penempatan Kerja Lulusan dan Pengembangan skema beasiswa 

program penempatan kerja yang terintegrasi, baik di industri nasional maupun internasional, perlu diperluas untuk mendorong pemerataan akses dan mobilitas sosial.

5. Kampanye Nasional “NTT Bangkit di Dunia Industri”

Kampanye edukatif dan inspiratif untuk menumbuhkan optimisme, kepercayaan diri, serta semangat kompetitif generasi muda NTT dalam menghadapi tantangan industri global.

Penutup: Dari Timur Menuju Dunia

Dengan implementasi strategi yang terarah, didukung oleh komitmen perusahaan seperti PT. KDS Indonesia serta kolaborasi lintas sektor, generasi muda dari NTT dan wilayah lainnya di Indonesia Timur memiliki peluang besar untuk menjadi pelaku utama dalam transformasi industri otomotif dan elektronik nasional.

Langkah kecil dari ruang kuliah di pelosok daerah bisa menjadi awal perjalanan menuju pusat industri teknologi dunia — sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh PT. KDS Indonesia: Dari Indonesia, untuk dunia.

Penulis: Arnold Dewa

Yudas Tadeus Guta,S.H.,M.H.

Redaksi76.com Pemanfaatan energi panas bumi (geotermal) di berbagai wilayah Indonesia kian menunjukkan kontribusi strategis, tidak hanya dalam menjawab tantangan ketahanan energi nasional, tetapi juga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan berkontur geografis sulit.

Sebagai salah satu sumber energi bersih dan terbarukan, geotermal menawarkan solusi jangka panjang terhadap krisis iklim global. Namun demikian, nilai tambah dari sektor ini melampaui sekadar aspek lingkungan — proyek-proyek geotermal terbukti mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta memantik aktivitas ekonomi turunan di berbagai sektor pendukung.

Kontribusi Langsung terhadap Lapangan Kerja

Proyek pengembangan energi panas bumi melibatkan tahapan yang kompleks dan multidisipliner, mulai dari eksplorasi, pengeboran, konstruksi, hingga pengoperasian pembangkit. Setiap tahapan ini membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, meliputi geosaintis, insinyur, teknisi, dan operator, sehingga membuka ribuan peluang kerja langsung di berbagai daerah.

Tidak hanya berhenti di situ, efek berantai dari kegiatan ini turut dirasakan oleh sektor-sektor pendukung seperti manufaktur peralatan, logistik, transportasi, hingga perhotelan. Dengan demikian, geotermal memberikan dorongan signifikan terhadap ekonomi lokal dan regional.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Penguatan Infrastruktur

Pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang memperoleh manfaat langsung dari kehadiran proyek geotermal.

Melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proyek ini memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, serta layanan sosial lainnya.

Selain itu, pembangunan fasilitas geotermal secara otomatis memacu pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan listrik, dan akses komunikasi, yang pada gilirannya membuka isolasi wilayah dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Potensi Ekonomi dan Diversifikasi Usaha Lokal

Energi panas bumi juga berpotensi menjadi katalis dalam pengembangan ekonomi lokal. Panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan produktif, seperti penghangatan rumah kaca pertanian, akuakultur, pengolahan hasil bumi, hingga pengembangan destinasi wisata kesehatan berbasis spa geotermal.

Diversifikasi ini memberikan nilai tambah ekonomi secara signifikan dan menciptakan ekosistem usaha baru yang berkelanjutan serta inklusif.

Transisi Energi dan Kontribusi terhadap Target Net Zero Emission

Sebagai negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia, Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadikan energi geotermal sebagai tulang punggung dalam upaya pencapaian target Net Zero Emission pada 2060.

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) bahkan mencatat bahwa transisi menuju energi bersih dapat menciptakan jutaan lapangan kerja secara global, dengan Indonesia sebagai salah satu pusat pertumbuhan potensial di kawasan Asia Pasifik.

Dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti angin dan surya, geotermal menciptakan lapangan kerja yang lebih padat karya per megawatt kapasitas terpasang, menjadikannya sebagai instrumen vital dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Manfaat Sosial dan Peningkatan Kualitas Hidup

Kehadiran energi bersih di tengah masyarakat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Ketersediaan energi yang stabil dan terjangkau memungkinkan rumah tangga untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor lain yang lebih esensial, seperti pendidikan dan gizi.

Lebih jauh lagi, pengembangan pusat kesehatan berbasis energi geotermal diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya di daerah beriklim dingin, dengan mengurangi risiko penyakit pernapasan dan hipotermia.

Penutup

Dengan seluruh potensi strategis yang dimiliki, pengembangan energi panas bumi di Indonesia bukan sekadar proyek energi, melainkan sebuah inisiatif pembangunan nasional yang menyeluruh — menyatukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka besar menuju masa depan yang berkelanjutan dan berdaulat.

Penulis: Arnold Dewa

MBG adalah Program Strategis Nasional. Karena itu, setiap kekurangan yang didramatisir berlebihan bukan saja menyesatkan publik, tetapi juga bisa membawa dampak sosial dan ekonomi yang serius.

Pertama, opini yang tidak bertanggung jawab dapat menciptakan ketakutan di kalangan penerima manfaat. Padahal, MBG dirancang untuk memastikan keberlanjutan hidup masyarakat yang membutuhkan, bukan sebaliknya.

Kedua, setiap dapur MBG mempekerjakan sekitar 50 orang kecil yang menggantungkan hidupnya dari program ini. Artinya, ada ribuan keluarga yang bergantung pada keberlangsungan MBG. Menyebarkan ketidakpercayaan berarti mengancam langsung keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Redaksi76.com – Peringkat ke-35 yang ditempati Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024—hanya unggul dari tiga provinsi di Tanah Papua—bukanlah sekadar angka statistik semata, melainkan sebuah refleksi mendalam atas tantangan multidimensional yang dihadapi dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia.

Dengan skor IPM sebesar 67,90, yang jauh tertinggal dari rata-rata nasional 74,39, dan makin mencolok bila dibandingkan dengan DKI Jakarta (83,08) atau DI Yogyakarta (81,55), maka menjadi jelas bahwa pembangunan di NTT harus diredefinisi dengan menempatkan manusia sebagai titik sentralnya.

Sebagaimana saya sering ungkapkan, “Jalan boleh rusak, listrik boleh padam, tapi jika manusia dibangun dengan pendidikan, kesehatan, dan kejujuran, maka masa depan NTT akan tetap bercahaya.”

Pembangunan yang tidak bertumpu pada penguatan kapasitas manusia, pada akhirnya, hanya akan menciptakan kemajuan semu tanpa daya tahan jangka panjang.

1. Pendidikan: Fondasi yang Harus Diratakan

Salah satu akar persoalan IPM NTT yang rendah terletak pada belum meratanya akses dan kualitas pendidikan. Di banyak kawasan pedesaan dan kepulauan, pendidikan menengah dan tinggi masih menjadi kemewahan.

Angka putus sekolah pada jenjang SMP dan SMA masih tinggi, disebabkan keterbatasan ekonomi keluarga, infrastruktur pendidikan yang minim, dan distribusi tenaga pendidik yang tidak proporsional.

Di tengah tantangan geografis yang kompleks, solusi inovatif seperti pembelajaran digital, penguatan sekolah satelit, serta program beasiswa afirmatif bagi siswa miskin dan berprestasi menjadi krusial.

Peningkatan kompetensi dan redistribusi guru juga perlu didorong melalui program pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan lokal.

Institusi pendidikan tinggi lokal seperti Universitas Flores harus menjadi katalisator perubahan, dengan memperluas jejaring kerja sama bersama lembaga nasional dan internasional, serta memperkuat kapasitas riset dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan konteks lokal.

2. Kesehatan: Pilar Kemanusiaan yang Mendesak Diperkuat

Tingginya prevalensi stunting di NTT, yang termasuk tertinggi di Indonesia, menjadi indikator yang tak terbantahkan bahwa kualitas layanan kesehatan kita masih jauh dari ideal. Di banyak wilayah terpencil, akses terhadap fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas dan rumah sakit, serta ketersediaan tenaga medis, masih sangat terbatas.

Penanganan stunting membutuhkan pendekatan lintas sektor dan terintegrasi, mencakup pemberian asupan gizi, edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui, penguatan posyandu, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan air bersih.

Pemerintah daerah perlu memperluas layanan kesehatan berbasis komunitas melalui puskesmas keliling dan telemedicine, sebagai upaya menjangkau kelompok marjinal di daerah terluar.

Namun, semua itu akan sia-sia tanpa reformasi tata kelola, khususnya dalam penanganan anggaran kesehatan. Pemberantasan praktik korupsi di institusi layanan publik seperti RSUD Ende harus menjadi prioritas utama.

Demikian pula, penataan menyeluruh terhadap PDAM Ende diperlukan guna memastikan hak dasar masyarakat atas air bersih terpenuhi secara layak dan berkeadilan.

3. Ekonomi dan Infrastruktur: Menjadikan Potensi sebagai Daya Saing

Secara ekonomi, kemiskinan struktural masih membayangi sebagian besar masyarakat NTT, termasuk Kabupaten Ende. Ketergantungan pada pertanian subsisten yang rendah produktivitas, ditambah infrastruktur ekonomi yang belum memadai, menyebabkan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi stagnan.

Modernisasi pertanian berbasis teknologi tepat guna, penguatan koperasi petani dan UMKM lokal, serta pemanfaatan potensi wisata seperti Danau Kelimutu, budaya Lio, dan pesisir Ende harus menjadi prioritas pembangunan ekonomi daerah.

Pengembangan pariwisata perlu diiringi dengan perencanaan yang terukur, termasuk penetapan indikator kinerja (KPI) yang mengukur kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan antar-desa, listrik desa, dan akses internet masih harus dipacu dengan pendekatan yang kontekstual. Pemanfaatan energi terbarukan—surya, angin, mikrohidro—di wilayah-wilayah terpencil menjadi solusi strategis yang tidak hanya ramah lingkungan, namun juga efisien secara jangka panjang.

4. Memperkuat Sinergi: Dari Pemerintah ke Masyarakat Sipil

Pemerintah daerah, dalam hal ini kepemimpinan Bupati Tote dan Wakil Bupati Domi Mere, memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa arah pembangunan tidak sekadar mengejar pertumbuhan fisik, namun menyentuh aspek paling fundamental: kualitas hidup manusia. Anggaran pembangunan harus difokuskan pada tiga sektor prioritas—pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Lebih jauh, kemitraan strategis perlu diperluas. Kerja sama antara pemerintah dengan lembaga pendidikan, ormas keagamaan seperti Keuskupan Agung Ende (melalui YASUKEL), LSM lokal, serta pelaku usaha swasta, harus difasilitasi secara sistematis.

Model kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk program beasiswa, pelatihan vokasi, pengembangan sekolah model, dan penguatan layanan sosial berbasis masyarakat.

Tak kalah penting adalah peran pers dan media lokal, yang bukan hanya menjadi kanal kritik konstruktif, tetapi juga sebagai agen penyebar narasi-narasi positif dan inspiratif. Komunikasi pembangunan yang strategis akan memperkuat kepercayaan publik dan memupuk partisipasi aktif warga dalam pembangunan.

Penutup: Menjadikan Manusia Sebagai Titik Nol Pembangunan

Rendahnya skor IPM NTT harus dipahami bukan sebagai aib, melainkan sebagai alarm moral bahwa pembangunan harus dikembalikan pada esensinya yang hakiki: membangun manusia.

Infrastruktur fisik, sebesar dan secanggih apapun, tidak akan memiliki makna jika manusianya tertinggal dalam pendidikan, sakit-sakitan, dan hidup dalam kemiskinan.

Sebagai putra daerah sekaligus pemerhati pembangunan, saya meyakini bahwa investasi terbesar dan paling berkelanjutan yang dapat dilakukan di NTT—dan khususnya di Flores, Lembata, dan Alor—adalah investasi pada manusia.

Dengan komitmen kepemimpinan yang kuat, tata kelola yang bersih dan transparan, serta sinergi lintas sektor, kita dapat membalikkan ketertinggalan menjadi lompatan.

NTT yang unggul tidak akan lahir dari batu dan beton, melainkan dari generasi yang cerdas, sehat, dan bermoral. Mari kita bangun masa depan itu bersama—mulai hari ini, mulai dari manusia.

Reporter: Tim