Penangkapan terhadap tersangka RR tersebut dilakukan di kota Bandung pada hari Senin 1 Juni 2026. Setelah diamankan tersangka RR langsung dibawa ke Polres Ende guna menjalani proses hukum.

RR merupakan tersangka dugaan korupsi hibah langsung dalam negeri untuk pembuatan 25 unit kapal penangkap ikan berbahan fiberglass berkapasitas 5 GT yang bersumber dari bantuan Kementerian Sosial ( Kemensos) R.I pada Tahun Anggaran 2022 hingga 2023.

Kapolres Ende AKBP Yudhi Franata, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla kepada media ini menegaskan, langkah yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari proses penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi hibah langsung dalam negeri untuk pembuatan 25 unit kapal penangkap ikan berbahan fiberglass berkapasitas 5 GT yang bersumber dari bantuan Kementerian Sosial RI pada Tahun Anggaran 2022 hingga 2023.

“Penanganan perkara ini telah melalui tahapan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali tanpa alasan yang patut dan wajar, maka penyidik melakukan upaya membawa tersangka untuk kepentingan pemeriksaan,” jelas AKBP Yudhi Franata, Selasa (2/6/2026).

Menurut Kapolres Yudhi, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan pada 19 Mei 2026, tim penyidik tindak pidana korupsi yang dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Ende IPTU Rifky Nugraha, S.Trk., S.I.K., M.Si langsung melakukan pencarian dan koordinasi di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat guna menemukan keberadaan tersangka.

Hasilnya, pada hari Senin (1/6/2026) sekitar pukul 07.00 WIB, tim berhasil menemukan tersangka di tempat kerjanya saat ini, yakni di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, Jawa Barat.

“Tersangka kemudian dibawa ke Polres Cimahi untuk dilakukan administrasi dan diberikan kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Penyidik juga menjelaskan secara terbuka maksud dan tujuan tindakan yang dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Kapolres.

Di Polres Cimahi, istri tersangka bersama anggota keluarga datang menemui tersangka. Penyidik memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berkomunikasi sekaligus menyerahkan tembusan Surat Perintah Membawa kepada pihak keluarga.

Selanjutnya, pada pukul 10.30 WIB, tersangka dibawa menuju Jakarta sebelum diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Pada Selasa dini hari, tim bersama tersangka terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kupang dan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Ende.

Redaksi76.com – Kenaikan harga solar dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok ekonomi kecil yang sangat bergantung pada aktivitas transportasi dan distribusi barang.

Antrean panjang kendaraan di SPBU bukan sekadar pemandangan orang membeli bahan bakar. Fenomena itu mencerminkan tekanan ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat. Banyak warga khawatir stok solar terbatas atau harga akan kembali naik, sehingga memilih membeli lebih cepat dan dalam jumlah lebih banyak.

Solar selama ini menjadi urat nadi pergerakan ekonomi rakyat. Bahan bakar ini digunakan oleh angkutan umum, truk logistik, kapal nelayan, alat pertanian, kendaraan proyek, hingga generator listrik di berbagai daerah.

Ketika harganya melonjak hampir dua kali lipat, biaya operasional masyarakat pun ikut meningkat drastis.

Dampak paling cepat terlihat pada sektor transportasi. Sopir travel, pengemudi angkutan umum, truk pengangkut barang, hingga nelayan mulai kesulitan menutupi biaya operasional harian.

Jika sebelumnya pengeluaran bahan bakar masih dapat ditutupi dari pendapatan rutin, kini banyak pelaku usaha kecil harus bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan keuangan mereka.

Kondisi tersebut memicu kenaikan tarif angkutan dan biaya distribusi barang. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di pasar ikut terdorong naik.

Sembako, sayur-mayur, ikan, bahan bangunan, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami kenaikan karena seluruh proses distribusi bergantung pada transportasi berbahan bakar solar.

Masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Daya beli menurun, sementara pengeluaran rumah tangga terus meningkat.

Di wilayah kepulauan seperti Flores dan kawasan Indonesia Timur lainnya, tekanan ekonomi terasa lebih berat karena sebagian besar barang kebutuhan harus didatangkan dari daerah lain dengan biaya transportasi tinggi.

Kenaikan harga solar juga memberikan tekanan besar bagi petani dan nelayan. Petani harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk mengangkut hasil panen dan mengoperasikan mesin pertanian.

Sementara nelayan membutuhkan modal lebih besar untuk melaut. Jika harga jual hasil produksi tidak naik sebanding dengan biaya operasional, maka pendapatan mereka otomatis menurun.

Situasi ini berpotensi melemahkan ekonomi desa, mengingat sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.

Di sisi lain, pelaku UMKM turut menghadapi tantangan berat. Harga bahan baku meningkat dan ongkos pengiriman barang menjadi lebih mahal.

Banyak usaha kecil akhirnya terpaksa menaikkan harga jual, mengurangi kapasitas produksi, bahkan mengurangi tenaga kerja demi mempertahankan usaha.

Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat memperlambat perputaran ekonomi masyarakat dan meningkatkan risiko kemiskinan apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

Kenaikan harga solar bukan hanya persoalan energi, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi dan psikologis masyarakat.

Ketika harga bahan bakar melonjak tajam, seluruh rantai kehidupan ekonomi ikut terguncang — mulai dari transportasi, perdagangan, pertanian, perikanan, hingga kebutuhan sehari-hari masyarakat kecil.

Karena itu, diperlukan langkah cepat dan kebijakan yang berpihak pada rakyat agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Usai dilantik, Bupati Yosef langsung tancap gas melakukan perubahaan dengan menata kembali wajah tempat pengasingan Bung Karno ini menjadi cantik, rapih, indah dan jauh dari kesan kumuh.

Kebijakan menata dan mempercantik stadion Marilonga pasca perhelatan Eltari Memorial Cup ( ETMC) tahun 2025 adalah langkah pertama yang baik dan memuaskan. Wajah stadion kebangggan masyarakat kabupaten Ende itu terlihat bersih dan rapih.

Namun bagi Bupati Tote, langkah ini hanyalah awal untuk menata Ende yang lebih indah dan bersih sesuai slogan ” Ende Baru”.  Politisi PDI perjuangan ini pun  memutuskan  melakukan penertiban para pedagang kaki lima di beberapa pusat keramaian seperti pasar Wolowona, Pasar Mbongawani, pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang jalan Nangka, dan menggusur seluruh bagunan liar ( Eks SMEA lama/ sekolah Cna) yang sejak lama dikuasai oleh segelintir orang dan penertiban bangunan liar tanpa IMB dan lapak liar di sepadan Ndao.

Kini wajah kota Ende benar- benar berubah. Pemandangan kontras terlihat jelas di Stadion Marilonga, pasar Wolowona, pasar Mbongawani, Jalan Nangka  dan sepanjang bibir pantai ini yang sebelumnya tertutup tenda-tenda pedagang kaki lima  (PKL) dan tumpukan barang, kini telah bersih dan lapang.

Langkah tegas Bupati Yosef  Badeoda dalam menertibkan Bangunan liar (Bangli) dan lapak liar di atas trotoar pada mulanya menuai pro dan kontra. Namun, berkat kepiawian dan ”
tangan dingin” serta pola pendekatan persuasif yang dilakukan dengan menyediakan lokasi yang layak bagi para pedagang wajah kota Ende kini berubah bersih dan asri.

Seperti yang disaksikan media ini pada hari Selasa (21/4/2026) dan Rabu (22/4/2026), Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Mustakim Mberu mengerahkan seluruh
staf nya membersihkan puing- puing /material bangunan di sepadan pantai Ndao yang sepekan digusur itu.

Nampak satu unit Exavator mini milik Dinad PUPR kabupaten Ende terlihat sedang mengeruk fondasi dan sisa tembok bangunan yang telah dirubuhkan sebelumnya. Beberapa ASN terlihat menarik dan memisahkan kayu kosen dan seng bekas atap dari bangli dan lapak liar tersebut. Sebagian ASN
lainnya nampak terlihat memikul material bangunan itu ke truk Hino Dutro milik Dinas PUPR untuk dibuang di tempat pembuangan akhir.

Nampak pula beberapa ASN dari Dinas Perhubungan menggunkan mobil kren, terlihat sedang memperbaki dan memasang lampu
penerangan jalan (PJN) di sepanjang sepadan itu.

Hal ini menunjukan Pemerintah kabupaten Ende bukan saja sekadar membongkar, tapi menata dan berhasil menggembalikan fungsi trotoar untuk para pejalan kaki.

Agar ekonomi tetap berjalan tanpa melanggar ketertiban umum dan tata ruang, para pedagang telah dipindahkan ke area terminal Ndao dan sebagiaannya lainnya ke pasar Mbonggawani yang lebih representatif.

Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda kepada media ini usai memantau lapangan pasca penggusuran pada Kamis (24/4/2026) menengaskan, pemerintah akan melakukan penataan lokasi sepadan Ndao ini menjadi taman publik yang representatif lengkap dengan trotoar yang nyaman bagi pejalan kaki dan akan dipasangi paving block guna mendukung aktivitas masyarakat.

“ Kita akan jadikan kawasan ini sebagai ruang terbuka hijau yang dapat diakses bebas oleh masyarakat dan ruang santai yang terbuka dan ramah bagi semua kalangan dan tidak ada lagi terhalang jika warga ingin menikmati pemandangan pantai di kawasan pesisir “ ujar Bupati Yosef.

Menurut Bupati Yosef, penataan yang dilakukannya ini bertujuan untuk mengurangi kesan kumuh dan menekan persoalan sampah di area tersebut.

Redaksi76.com || Jakarta-  Kabar tentang kemungkinan 9.000 pegawai P3K di NTT yang terancam dirumahkan bukan sekadar isu administrasi biasa. Ini adalah kabar yang mengguncang ribuan keluarga di Nusa Tenggara Timur.

Masalah ini muncul sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa mulai tahun 2027, belanja pegawai daerah dibatasi maksimal 30 persen dari APBD. Sementara itu, realitas di NTT menunjukkan bahwa belanja pegawai saat ini telah melebihi 50 persen APBD.

Artinya jelas, harus ada penyesuaian. Namun pertanyaannya, apakah penyesuaian itu harus dibayar dengan hilangnya pekerjaan 9.000 orang?

Kita sering berbicara tentang angka: 30 persen, 50 persen, 9.000 pegawai. Tetapi kita kerap lupa bahwa di balik angka-angka itu ada wajah dan kehidupan nyata.

Ada guru yang setiap hari berjalan jauh ke sekolah untuk mendidik anak-anak kita. Ada perawat yang berjaga malam di puskesmas melayani pasien dengan penuh tanggung jawab. Ada tenaga teknis yang memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Banyak dari mereka sebelumnya adalah tenaga honorer yang mengabdi bertahun-tahun dengan gaji yang sangat terbatas.

Ketika mereka akhirnya lulus P3K, itu bukan sekadar perubahan status, melainkan harapan baru. Harapan untuk menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, membangun rumah sederhana, dan hidup lebih bermartabat.

Kini harapan itu kembali diguncang oleh ketidakpastian. Dalam hati mereka mungkin muncul pertanyaan yang sederhana tetapi menyayat: apakah pengabdian kami tidak cukup berarti?

Sejak 18 Februari 2026 hingga awal Maret 2026, sebanyak 15 calon internal auditor JCS mengikuti pelatihan intensif yang dipandu langsung oleh Karolus Karni Lando, International Senior Lead Auditor sekaligus CEO KRQA-SQC Certification Services.

Sosok profesional yang dikenal memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan dan audit sistem manajemen di tingkat internasional ini menekankan pentingnya integritas, ketelitian, dan pendekatan berbasis bukti dalam setiap proses audit.

JCS merupakan perusahaan jasa logistik kontainer yang menjadi bagian dari Regional Container Lines (RCL), grup pelayaran dan logistik internasional yang berbasis di Thailand.

Dengan ruang lingkup kegiatan meliputi manajemen logistik kontainer, dukungan operasional pelabuhan, serta pengelolaan layanan pelanggan, JCS terus memperkuat sistem manajemen mutu guna menjawab tuntutan pasar global yang semakin kompetitif.

Pendekatan Sistematis dan Berstandar Internasional
Pelatihan ini mengacu pada standar ISO 9001:2015 serta pedoman audit sistem manajemen ISO 19011.

Para peserta dibekali pemahaman menyeluruh mengenai siklus audit (audit cycle), prinsip-prinsip audit seperti ethical conduct, fair presentation, due professional care, independence, dan evidence-based approach.

Selain itu, peserta mempelajari six-stage approach to audit, mulai dari membangun konteks audit, mengonfirmasi dasar sistem, memahami proses, mengumpulkan bukti objektif, melakukan klarifikasi, hingga menutup audit secara profesional.

Salah satu fokus utama pelatihan adalah penyusunan Non-Conformity Note (NCN) menggunakan pendekatan CPLANES (Clause, Procedure, Location, Activity, Nature of Problem, Evidence, Scales).

Pendekatan ini memastikan setiap temuan terdokumentasi secara jelas, terukur, dan dapat ditindaklanjuti.
Tak kalah penting, pemahaman terhadap siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) ditegaskan sebagai fondasi peningkatan berkelanjutan dalam sistem manajemen modern.

Penguatan Tata Kelola dan Daya Saing Global

Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi JCS dalam memperkuat sistem manajemen dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional serta regulasi yang berlaku.

Di tengah dinamika industri logistik global, kompetensi auditor internal menjadi elemen krusial dalam menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi.

Lebih dari sekadar kegiatan peningkatan kapasitas, program ini juga mencerminkan pesan yang lebih luas: standar internasional tidak membedakan latar belakang geografis, melainkan menilai integritas, kompetensi, dan bukti kinerja nyata.

Semangat PDCA—merencanakan dengan matang, melaksanakan dengan disiplin, mengevaluasi secara objektif, dan melakukan perbaikan berkelanjutan—bukan hanya menjadi metodologi manajemen, tetapi juga filosofi pengembangan sumber daya manusia.

Dengan langkah ini, JCS menunjukkan bahwa penguatan sistem dan investasi pada kompetensi SDM adalah kunci untuk bertahan dan tumbuh di tingkat nasional maupun global.

“Jika satu anak mati karena putus asa, maka yang gagal bukan hidupnya, tetapi sistem yang membiarkannya sendirian.” Dr. Ir. Karolus Karni lando, MBA

Redaksi76.com – Seorang anak kelas IV SD di Kampung Dona, Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, mengakhiri hidupnya pada usia sepuluh tahun. Penyebab yang terdengar di permukaan begitu sederhana: ia tidak memiliki buku dan pena untuk bersekolah.

Namun siapa pun yang jujur membaca peristiwa ini tahu, bahwa tragedi tersebut bukan peristiwa sederhana, bukan pula kecelakaan tunggal. Ini adalah akumulasi kegagalan sistemik yang panjang dan berlapis.

Dalam dunia audit dan manajemen sistem, peristiwa seperti ini memiliki istilah yang sangat tegas: Major Non-Conformity (Major NC).

Major NC bukan kesalahan kecil, bukan kelalaian administratif, dan bukan pula penyimpangan yang bisa ditutup dengan klarifikasi.

Major NC adalah kegagalan serius suatu sistem dalam melindungi manusia, yang berdampak langsung pada hilangnya nyawa dan martabat.

Jika satu pekerja meninggal karena kegagalan sistem keselamatan, organisasi akan diminta bertanggung jawab penuh.

Maka ketika satu anak meninggal karena kemiskinan, tekanan psikologis, dan pengabaian sosial, kegagalan itu bukan pada anak, melainkan pada sistem negara, pendidikan, dan lingkungan sosial yang seharusnya melindunginya.

Temuan utama dari tragedi ini menunjukkan bahwa negara, sekolah, dan komunitas tidak memiliki mekanisme yang mampu mengenali dan merespons kerentanan anak sejak dini.

Anak tersebut hidup dalam kemiskinan ekstrem, tetapi keluarganya tidak tercatat sebagai penerima bantuan karena persoalan administrasi kependudukan.

Sekolah mengetahui keterbatasan ekonomi siswa, namun tidak memiliki sistem pembebasan biaya yang otomatis dan bermartabat.

Lingkungan sekitar, mulai dari RT, umat basis, hingga aparat desa, hidup berdekatan secara fisik, tetapi tidak terhubung dalam satu sistem kepedulian yang terstruktur.

Gereja menyampaikan pesan cinta kasih setiap Minggu, namun pesan itu tidak menjelma menjadi mekanisme perlindungan sosial yang nyata bagi anak paling rentan. Pemerintah daerah hadir setelah anak itu meninggal, bukan ketika tanda-tanda keputusasaan mulai terlihat.

Inilah inti temuan Major NC tersebut: tidak adanya sistem perlindungan anak yang terintegrasi, berbasis data riil, dan berorientasi pencegahan.

Negara terlalu percaya pada data administratif, sementara realitas kemiskinan hidup di luar layar sistem. Sekolah menjalankan kebijakan dengan asumsi semua orang tua mampu, padahal konteks sosial sangat timpang.

Kesehatan mental anak dianggap isu sekunder, sehingga bunuh diri diperlakukan sebagai peristiwa kriminal yang selesai setelah visum dan pemakaman, tanpa refleksi kebijakan yang serius.

Dalam bahasa audit, setelah Major NC ditemukan, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah Correction, yaitu tindakan sementara untuk menghentikan dampak lebih lanjut. Dalam konteks tragedi ini, correction seharusnya tidak berhenti pada penyampaian belasungkawa dan permintaan maaf.

Correction yang benar berarti negara segera memastikan bahwa tidak ada anak lain di desa, sekolah, dan kecamatan tersebut yang berada dalam kondisi serupa.

Seluruh siswa dari keluarga miskin harus langsung dipastikan memiliki buku, alat tulis, dan akses pendidikan tanpa tekanan biaya. Data keluarga miskin harus segera diverifikasi ulang di lapangan, tanpa menunggu proses birokrasi panjang.

Sekolah harus menghentikan segala bentuk tekanan pembayaran kepada siswa yang belum mampu, sampai mekanisme keadilan sosial dibenahi. Ini adalah tindakan darurat, bukan solusi jangka panjang, tetapi wajib dilakukan untuk mencegah korban berikutnya dalam waktu dekat.

Namun correction saja tidak cukup. ISO menuntut Corrective Action, yaitu tindakan perbaikan untuk menghilangkan akar penyebab agar kegagalan yang sama tidak terulang. Corrective action dalam kasus ini menuntut perubahan kebijakan dan cara kerja.

Pemerintah daerah harus membangun sistem data kemiskinan yang diverifikasi secara berkala dan lintas instansi, sehingga tidak ada lagi keluarga miskin yang terhapus hanya karena KTP berbeda wilayah.

Sekolah harus diwajibkan memiliki mekanisme identifikasi siswa rentan dan pembebasan biaya yang bersifat otomatis, tanpa membuat anak atau orang tua harus meminta dan merasa malu.

Layanan kesehatan mental anak harus dihadirkan secara nyata melalui puskesmas, sekolah, dan komunitas, bukan sekadar wacana.

Gereja dan lembaga keagamaan perlu menata ulang pendekatan pastoral sosial, sehingga umat basis tidak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga sistem perlindungan sosial yang aktif mengenali keluarga dan anak dalam kondisi paling rapuh.

Lebih jauh lagi, tragedi ini menuntut Preventive Action, yaitu tindakan pencegahan agar risiko serupa tidak muncul di tempat lain. Pencegahan berarti mengubah cara pandang kita terhadap kemiskinan dan anak.

Tidak boleh lagi ada anak SD yang tertekan oleh urusan biaya pendidikan. Tidak boleh ada kebijakan pendidikan yang disamaratakan di wilayah yang secara struktural miskin.

Tidak boleh ada anggaran besar tanpa keberanian memprioritaskan kebutuhan paling dasar. Pencegahan juga berarti membangun budaya audit sosial, di mana pemerintah, sekolah, dan lembaga keagamaan secara berkala mengevaluasi apakah sistem mereka benar-benar melindungi yang paling lemah.

Audit ini tidak cukup dilakukan di atas kertas, tetapi harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ada anak yang hari ini merasa sendirian, tertekan, dan tidak punya harapan?

Tragedi ini bukan takdir, bukan kutukan daerah, dan bukan semata-mata kesalahan keluarga miskin. Ini adalah kegagalan sistem yang dibiarkan terlalu lama. Menangis adalah reaksi manusiawi, tetapi berhenti pada tangisan adalah bentuk pengabaian berikutnya.

Jika Major NC ini tidak ditangani dengan correction yang cepat, corrective action yang serius, dan preventive action yang berani, maka kematian anak ini bukan yang terakhir.

Anak-anak NTT tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan sistem yang adil, negara yang hadir sebelum terlambat, sekolah yang melindungi, dan komunitas yang benar-benar peduli.

Jika tidak, maka setiap kematian anak di masa depan bukan lagi tragedi yang mengejutkan, melainkan bukti bahwa kita memilih untuk tidak belajar.

Dalam pernyataannya, Erles mengajak masyarakat dari berbagai daerah untuk menjadi ayah dan ibu angkat bagi anak-anak NTT yang hidup dalam keterbatasan dan minim dukungan.

“NTT memiliki anak-anak hebat, tetapi banyak dari mereka tertahan oleh kemiskinan struktural dan kurangnya akses pendidikan. Ini bukan hanya masalah daerah, ini tanggung jawab kita sebagai bangsa,” tegas Erles.

Gerakan Nasional Kepedulian

Erles menilai keterlibatan masyarakat luas melalui pola orang tua angkat dapat menjadi langkah konkret untuk memutus rantai ketertinggalan yang selama ini membelit banyak wilayah di NTT.

Ia menekankan bahwa kepedulian tidak selalu harus berbentuk bantuan besar, namun bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti:

– Dukungan biaya sekolah,

– Pendampingan moral dan psikologis,

– Bantuan kebutuhan dasar,

– Hingga membuka akses peluang masa depan.

“Jika satu keluarga di Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi mengangkat satu anak NTT, bayangkan berapa ribu masa depan bisa diselamatkan,” ujarnya.

Bukan Kekurangan Anak Cerdas, Tapi Kekurangan Kesempatan

Menurut Erles, persoalan utama di NTT bukan pada kemampuan anak-anaknya, melainkan pada kesempatan yang belum merata.

Ia menyebut masih banyak anak-anak di pelosok NTT harus berjalan jauh untuk bersekolah, menghadapi kekurangan gizi, bahkan terpaksa putus sekolah karena keterbatasan ekonomi keluarga.

Audit tersebut merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan bahwa sistem manajemen perusahaan telah memenuhi standar internasional yang dipersyaratkan oleh pelanggan luar negeri.

Fokus audit meliputi aspek mutu layanan, kepatuhan terhadap regulasi internasional, serta profesionalisme operasional perusahaan.

Salah satu target utama dalam proses ini adalah perolehan sertifikasi KRQA SQC Certification, yang menjadi bentuk pengakuan internasional atas penerapan sistem manajemen mutu di PT Crew Indo Agency.

Sertifikasi tersebut dinilai penting sebagai jaminan bahwa perusahaan mampu memenuhi tuntutan pasar global yang semakin kompetitif.

“Proses audit dan sertifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memastikan perusahaan Indonesia mampu bersaing secara profesional dan berkelanjutan di tingkat internasional,” ujar Dr. Karolus Karni Lando.

Sebagai putra asal Nusa Tenggara Timur (NTT), keterlibatan Dr. Karolus Karni Lando dalam proses audit dan sertifikasi ini mencerminkan kontribusi nyata sumber daya manusia daerah dalam mendorong peningkatan daya saing perusahaan nasional di kancah global.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa SDM Indonesia, termasuk dari daerah, memiliki kapasitas, kompetensi, dan integritas yang diakui secara internasional.

Langkah audit ini tidak hanya berorientasi pada perolehan sertifikasi semata, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan internasional terhadap perusahaan Indonesia.

Dengan standar mutu yang terukur dan diakui secara global, perusahaan nasional diharapkan semakin dipercaya oleh mitra internasional serta mampu memperluas jejaring bisnis lintas negara.

Melalui proses audit ini, Indonesia kembali menunjukkan bahwa kualitas, kepatuhan, dan profesionalisme dapat tumbuh dari berbagai daerah dan menjadi kekuatan bangsa dalam menghadapi persaingan global.

Together For International Excellence.

Pencapaian tersebut menjadi tonggak penting bagi PTK, karena ISO 50001:2018 merupakan sertifikasi ISO pertama yang diraih perusahaan di bawah naungan PT Pertamina International Shipping (PIS), Subholding Integrated Marine Logistics (IML).

Sertifikat ISO 50001:2018 diserahkan langsung oleh CEO KRQA-SQC Certification Services, Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, kepada Direktur PT Pertamina Trans Kontinental, I Ketut Laba, dan disaksikan oleh jajaran Direksi Pertamina, Vice President, serta senior manajemen Pertamina Group.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut dr. Augustinus Yohanes KL (Manager Operations & Technical KRQA), Gregorius Paulus (Business Development KRQA), serta Elizabeth S. BL de Rozari, SE, Senior Consultant dari PT BMSI.

Penerapan ISO 50001:2018 ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi, Permen ESDM No. 8 Tahun 2025 tentang Manajemen Energi, serta kebijakan Sistem Manajemen Energi PT Pertamina (Persero) dan Project Charter Environmental, Social, and Governance (ESG) di lingkungan Subholding IML.

Sertifikasi tersebut diperoleh melalui proses audit eksternal independen oleh KRQA-SQC Certification Services. Audit Tahap 1 dilaksanakan pada 24–28 Desember 2025, sedangkan Audit Tahap 2 pada 29–30 Desember 2025.

Proses audit dipimpin oleh Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, bersama Lead Auditor internasional Mr. Praveen Kumar dan Mr. Chaitanya Sharma dari SQC Certification Services India.

Pencapaian ini menegaskan komitmen PT Pertamina Trans Kontinental dalam meningkatkan efisiensi energi, memastikan kepatuhan terhadap standar global, serta memperkuat kesiapan perusahaan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen energi yang selaras dengan roadmap Pertamina dan agenda ESG.

Dengan diraihnya sertifikasi ISO 50001:2018, PTK diharapkan semakin memperkuat daya saing, kredibilitas, dan kepercayaan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional, sekaligus membuka peluang lebih luas dalam berbagai tender strategis yang mensyaratkan standar manajemen berkelas dunia.

Ketiga sertifikasi tersebut berlaku untuk seluruh pelabuhan yang dikelola PT Pertamina Port Logistik di Indonesia dan diberikan oleh KRQA-Certification Services, lembaga sertifikasi internasional yang dikenal memiliki kredibilitas, independensi, dan profesionalisme tinggi dalam melakukan audit dan penilaian sistem manajemen perusahaan.

Penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung oleh CEO KRQA, Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, yang merupakan pakar sistem manajemen dan auditor internasional.

Ia didampingi oleh KRQA Operations & Technical Manager dr. Augustinus Yohanes KL serta KRQA Business Development Gregorius Paulus, ST. Sertifikat diterima oleh jajaran manajemen PT Pertamina Port Logistik yang diwakili Capt. Amirul Fikri bersama Wira Sasmita dan tim manajemen senior.

Ruang lingkup sertifikasi mencakup penyediaan layanan pendukung pelabuhan berbasis darat (shore-based port support services), termasuk pengelolaan gudang, operasi sandar dan lepas sandar kapal, layanan tambat (mooring), serta berbagai aktivitas pendukung operasional lainnya.

Dengan pencapaian ini, seluruh proses operasional inti perusahaan dinyatakan telah memenuhi standar internasional dalam aspek mutu layanan, perlindungan lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.

Manajemen PT Pertamina Port Logistik menyampaikan apresiasi kepada KRQA atas profesionalisme, ketepatan waktu, serta respons cepat selama proses audit hingga penerbitan sertifikat.

Keberhasilan ini dinilai tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan standar, tetapi juga bagian dari upaya peningkatan kinerja dan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.

Sebagai lembaga sertifikasi internasional, KRQA mendorong perusahaan-perusahaan nasional untuk terus meningkatkan daya saing melalui penerapan sistem manajemen yang terstruktur, terukur, dan diakui secara global.

Penerapan standar internasional dinilai mampu memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan reputasi Indonesia di tingkat global.

Keberhasilan PT Pertamina Port Logistik ini menjadi bukti bahwa penerapan sistem manajemen yang baik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha, keselamatan kerja, dan keunggulan operasional jangka panjang.

Kegiatan ini menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga standar mutu layanan penempatan tenaga kerja berdaya saing global.

PT Bali Duta Mandiri diketahui telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 secara konsisten sejak 2017.

Audit dan proses pembimbingan dilakukan langsung oleh International Auditor KRQA-SQC, Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, dan disaksikan Direktur PT Bali Duta Mandiri, Dr. IGM Riko Hendrajana, SST.Par, SE, MM.

Dalam keterangannya usai audit, Dr. Karolus menyampaikan bahwa perpanjangan sertifikasi ini merupakan bagian dari komitmen KRQA-SQC untuk memperkuat implementasi sistem manajemen mutu, khususnya pada sektor penempatan tenaga kerja nasional.

“KRQA-SQC hadir untuk memastikan perusahaan Indonesia memiliki sistem manajemen mutu yang kuat agar mampu bersaing di pasar global, terutama dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri,” ujar Dr. Karolus.

PT Bali Duta Mandiri berdiri sejak 2007 dan beroperasi di bawah naungan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional (IPB) Bali yang berlokasi di Jl. Kecak No. 12, Tonja, Denpasar Utara.

IPB Bali dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan vokasional dan akademik terkemuka di Indonesia dengan jumlah penerimaan mahasiswa baru mencapai sekitar 1.550 orang per tahun, mulai dari jenjang D3 hingga S3.

Selain pendidikan formal, IPB Bali juga mengelola Program Latihan Kerja dengan masa studi satu hingga dua tahun di bidang food and beverage service, food production, dan bartending.

Selama lebih dari satu dekade, PT Bali Duta Mandiri tercatat sebagai salah satu perusahaan terdepan dalam penempatan tenaga kerja terampil di sektor maritim dan hospitality.

Perusahaan ini memiliki jaringan penempatan internasional di Timur Tengah, Amerika Serikat, Taiwan, Thailand, Singapura, dan Jepang, serta menjadi pemasok pelaut dan kru kapal pesiar bagi perusahaan global seperti Star Cruises Asia dan Royal Caribbean.

Berdasarkan data internal, perusahaan mampu menempatkan sekitar 500 hingga 1.000 tenaga kerja setiap bulan ke berbagai negara tujuan.

Melihat potensi tersebut, Dr. Karolus menegaskan komitmen jangka panjang KRQA-SQC untuk terus mendukung peningkatan daya saing perusahaan Indonesia di tingkat internasional.

“Kami berkomitmen membangun kolaborasi jangka panjang untuk memperkuat standar mutu dan membuka ruang akselerasi bagi pekerja Indonesia di pasar tenaga kerja dunia,” katanya.

Pada akhir kegiatan, Dr. Karolus juga menyampaikan pesan motivasi kepada generasi muda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menempuh pendidikan dan bekerja di Bali. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas, etika, dan karakter dalam meraih kesuksesan.

“Jika kita menjaga martabat, maka rezeki dan kehormatan akan mengikuti. Prestasi tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh sikap dan integritas,” ujarnya.

Ia mengajak generasi muda NTT untuk berani bermimpi besar, memanfaatkan peluang belajar dan bekerja, serta menjadi duta daerah yang membanggakan melalui prestasi dan etika.

Menurutnya, NTT memiliki potensi pariwisata kelas dunia seperti Labuan Bajo, Kelimutu, Sumba, Alor, Maumere, dan berbagai destinasi lainnya yang perlu terus dipromosikan.

“Dengan karakter kuat, disiplin, dan kerendahan hati, kita tidak hanya diterima di tingkat internasional, tetapi juga dihormati,” tutup Dr. Karolus.

Salah satunya datang dari tokoh masyarakat asal Kabupaten Ende, Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, yang menilai konflik terbuka tersebut berpotensi merugikan kepentingan publik dan menghambat pembangunan daerah.

“Perahu tidak akan sampai ke seberang jika para pendayung saling bertikai,” ujar Karolus Karni Lando dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.

Menurut Karolus, perbedaan pandangan dalam sistem demokrasi merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa perbedaan tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi konflik terbuka yang diwarnai emosi, keributan, apalagi kecenderungan adu fisik.

“Jika perbedaan pandangan dikelola secara tidak dewasa, maka yang dirugikan bukan hanya institusi pemerintahan, tetapi seluruh rakyat Kabupaten Ende,” tegasnya.

Karolus menekankan bahwa dalam demokrasi yang beradab, cara menyampaikan pendapat sama pentingnya dengan substansi pendapat itu sendiri. Etika, sopan santun, serta penggunaan akal sehat harus selalu menjadi landasan dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.

“Masalah pemerintahan tidak pernah selesai dengan kekerasan atau adu otot, melainkan dengan pikiran yang jernih, data yang kuat, dan dialog yang bermartabat. Pemimpin dituntut lebih banyak menggunakan nalar daripada fisik, karena dari merekalah rakyat belajar tentang kedewasaan dalam berdemokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Karolus mengingatkan bahwa DPRD dan Bupati merupakan dua pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keduanya memiliki mandat konstitusional yang sama-sama mulia, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat, memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Konflik yang berkepanjangan hanya akan menguras energi, waktu, dan kepercayaan publik, sekaligus menghambat laju pembangunan daerah,” katanya.

Atas dedikasi, konsistensi, dan kontribusinya yang luar biasa di bidang Manajemen Sistem, Dr. Karolus menerima penghargaan bergengsi dari Pos Kupang dengan predikat “Putra NTT Pelopor Kualitas dan Kepatuhan Internasional.”

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis dan kontribusi nyata Dr. Karolus dalam mendorong peningkatan kualitas, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan tata kelola organisasi yang selaras dengan standar internasional.

Kiprahnya dinilai telah memberikan dampak signifikan bagi pengembangan praktik terbaik (best practices) yang berkelanjutan di berbagai sektor.

Dr. Karolus dikenal luas sebagai figur profesional dengan reputasi internasional dalam bidang audit manajemen sistem, mencakup standar global terkait mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, serta kepatuhan organisasi.

Reputasi tersebut dibangun melalui pengalaman panjang lintas negara serta keterlibatan aktif dalam mendampingi berbagai organisasi menuju standar global yang unggul dan berintegritas.

Salah satu capaian monumental yang menempatkan namanya pada peta global adalah pengakuan dari International Automotive Task Force (IATF), Amerika Serikat.

Dr. Karolus tercatat sebagai orang pertama dari Indonesia yang diakui secara resmi untuk melakukan audit pada rantai pasok industri otomotif internasional (automotive supply chains).

Pengakuan ini menjadi tonggak bersejarah bagi Indonesia, khususnya NTT, dalam industri otomotif global yang menuntut standar kualitas dan kepatuhan yang sangat ketat.

Di tingkat nasional, kontribusinya juga dirasakan langsung oleh institusi negara. Dr. Karolus pernah menerima penghargaan dari Sarpas Polri dan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polri atas perannya dalam mendukung penguatan dan pengembangan manajemen sistem di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.

Menurutnya, manajemen sistem bukan sekadar tumpukan dokumen, standar, atau sertifikat administratif, melainkan sebuah cara berpikir dan cara bekerja bersama.

“Sistem mengajarkan disiplin dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki kinerja secara berkelanjutan. Di situlah kualitas kerja lahir,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kerja berkualitas tidak cukup hanya mengandalkan kerja keras. Tanpa sistem yang tertata, terukur, dan terkoordinasi, niat baik sering kali gagal memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lemahnya komunikasi dan kerja sama antar-lembaga, lanjutnya, justru menjadi akar berbagai persoalan seperti inefisiensi, tumpang tindih kebijakan, hingga menurunnya kepercayaan publik.

Dalam konteks pemerintahan, Karel meyakini bahwa negara yang kuat adalah negara yang bekerja dengan sistem. Ketika sistem berjalan dengan baik dan antar-lembaga mampu berkomunikasi secara terbuka serta saling mendukung, kualitas pelayanan publik akan tetap terjaga, siapa pun pemimpinnya.

Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, adalah hasil alami dari sistem yang sehat.

Sebaliknya, ego sektoral dan lemahnya koordinasi hanya akan melahirkan pemborosan anggaran, kebijakan yang saling bertabrakan, serta rendahnya manfaat yang dirasakan rakyat.

“Kepatuhan terhadap peraturan bukanlah beban, melainkan pelindung bangsa,” tegasnya.

Semangat inilah yang menjadi dasar pelaksanaan audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 di 14 bandara kawasan Indonesia Timur, termasuk Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok (LOP) serta kawasan strategis Mandalika.

Audit yang berlangsung pada 25–26 November 2025 tersebut dipimpin oleh Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA, seorang auditor berpengalaman yang dikenal atas dedikasinya dalam mendorong penerapan standar integritas di sektor publik.

Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk memastikan bahwa seluruh layanan kebandarudaraan di wilayah timur Indonesia dijalankan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik penyuapan.

Di kawasan Mandalika, audit ini menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas tata kelolanya yang berada di bawah tiga entitas besar: ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), MGPA (Mandalika Grand Prix Association), serta Injourney sebagai holding pariwisata nasional.

Melalui Injourney, PT Angkasa Pura Support memegang peran strategis dalam pengelolaan keamanan Mandalika, termasuk penerapan ISO 37001 yang menjadi fondasi utama dalam mencegah praktik suap di area operasional berisiko tinggi.

Audit Komprehensif pada Unit Facility Care dan Security

Di bawah arahan langsung Dr. Karolus, audit dilakukan secara menyeluruh terhadap unit Facility Care dan Security.

Pemeriksaan meliputi pencegahan suap, pendeteksian potensi penyimpangan, mekanisme penanganan pelanggaran, efektivitas pengendalian internal, penguatan kebijakan, hingga evaluasi sistem pelaporan dan whistleblowing.

Pemeriksaan juga mencakup penilaian kompetensi personel keamanan, kejelasan pembagian tugas antara security internal, vendor, dan aparat TNI-Polri, serta kelengkapan pelatihan yang telah diterima.

Prosedur pengelolaan akses kawasan diperiksa dengan detail, termasuk sistem izin masuk bagi tamu dan vendor, efektivitas logbook, pemanfaatan CCTV, dan penggunaan identitas elektronik.

Area sensitif seperti paddock, ruang peralatan, VIP lounge, dan zona logistik menjadi titik perhatian utama untuk memastikan tidak ada potensi celah yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.

Penegakan Integritas sebagai Prioritas Utama

Pada aspek pencegahan penyuapan, audit menilai pemahaman petugas terhadap larangan menerima uang, hadiah, atau fasilitas apa pun yang dapat memengaruhi independensi mereka.

Evaluasi juga dilakukan terhadap penerapan deklarasi konflik kepentingan, tata cara menangani insiden pemberian “uang rokok”, hingga audit trail penerbitan pass VIP, Paddock, dan Crew guna meminimalkan risiko penyalahgunaan akses.

Pemeriksaan latar belakang petugas keamanan serta hubungan kerja dengan vendor turut menjadi fokus penting, terutama terkait potensi terjadinya penyuapan dalam pengelolaan lapak UMKM, tenda, katering, maupun parkir—area yang kerap menjadi titik rawan penyimpangan finansial.

Selain itu, mekanisme whistleblowing diperiksa untuk memastikan bahwa semua petugas memahami prosedur pelaporan, mengetahui jalur komunikasi yang tepat, serta mendapatkan perlindungan apabila mengungkap temuan penyimpangan.

Mengidentifikasi Tanda Bahaya dan Memperkuat Pengawasan

Dr. Karolus secara khusus menyoroti tanda-tanda bahaya yang sering muncul dalam operasional harian, seperti akses tidak wajar, pass palsu atau duplikasi, keluhan pungutan liar, hingga potensi “uang jaga” yang mengalir dari vendor kepada petugas.

Seluruh temuan dianalisis secara objektif untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas integritas di lapangan.

Integritas sebagai Pilar Pelayanan Publik

Melalui audit ini, Dr. Karolus menegaskan bahwa kualitas layanan bandara tidak hanya diukur dari kenyamanan dan kelancaran operasional, tetapi juga dari tegaknya integritas dan kepercayaan publik.

Penerapan ISO 37001 secara konsisten diyakini mampu memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas keamanan, memperbaiki sistem pengendalian, serta memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang profesional, aman, dan bebas dari praktik koruptif.

Dedikasi dan keahlian Dr. Ir. Karolus Karni Lando, MBA menjadi kontribusi nyata dalam membangun ekosistem kebandarudaraan Indonesia Timur yang modern dan berintegritas tinggi.

Audit ini bukan sekadar pemenuhan standar internasional, tetapi langkah strategis untuk menghadirkan layanan publik yang semakin dipercaya masyarakat, sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masa depan layanan kebandarudaraan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

Integritas bukan hanya semboyan—ia adalah fondasi kemajuan bangsa.