Warga kwatir, lokasi yang akan dijadikan TPA itu lebih tinggi dari pemukiman sehingga akan mengancam kesehatan mereka. Para pemilik lahan yang berada di akses masuk menuju TPA itu pun sepakat dan  bersikukuh untuk tidak  mengijinkan tanah mereka dijadikan jalan masuk.

“Kami akan pertimbangkan akses masuk jika pemerintah menjadikan lokasi persis di bawah bukit Rodja menjadi TPA ” tandas Bahrun, warga Rukun Lima kecamatan Ende Selatan yang dikonfirmasi pada Minggu, (7/9/2025).

Menurut Bahrun, sikap keluarga yang tidak mengijinkan akses menuju lokasi TPA itu merupakan simbol penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

Dia minta kepada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ende untuk mempelihat kembali syarat utama sebelum menentukan lokasi TPA yaitu Ketinggian, Kemiringan tanah, kedalaman air tanah, kedekatan air permukaan, stabilitas tanah, kerentanan banjir, jenis penggunaan lahan, pemukiman dan urbanisasi di dekatnya, kemiringan lereng, curah hujan serta jenis tanah.

“Jika melihat ketentuan dari Kementrian Lingkungan Hidup maka lokasi tersebut tidak layak, jaraknya dekat dengan pemukiman, apabila tetap dilanjutkan akan menimbulkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap yang pasti mengganggu aktivitas masyarakat,” tegasnya.

Lokasi TPA yang ideal menurutnya harus berada di tanah lanau dan lempung yang membatasi pergerakan lindi dan gas. TPA yang dibangun diatas fornasi permeabel seperti kelikir, pasir atau batuan dasar yang retak dapat menimbulkan ancaman signifikan kualitas air tanah. Selain itu, lokasi TPA itu merupakan jalur banjir menuju SMA Mutmainah, Pu’u Re’e dan sekitarnya sehingga beresiko terhadap kesehatan warga akibat tergenangnya sampah dan limbah dapat menyebabkan penyakit dan menyebarkan sarang penyakit dipemukiman yang terkena banjir.

Hal senada disampaikan Ajis Nurdin warga Rukun Lima yang ditemui media ini pada Minggu (7/9/2025).

Ajis minta bupati Yosef Badeoda mencari lokasi alternatif yang lebih jauh dari permukiman. Kekhawatiran Ajis ini semakin menguat, karena sebagian besar warga kelurahan Rukun Lima menggantungkan hidup pada pertanian dan perkebunan, yang tentu sangat bergantung pada kualitas lingkungan.

“Bau busuk yang keluar dari TPA mengganggu kehidupan sehari – hari , terutama pada musim kemarau” tandasnya.

Penolakan warga ini bukan baru pertama kali dilakukan namun sebelumnya yaitu dimasa pemerintahan Bupati almarhum Ir.Merselinus Y. W Petu juga sudah dilakukan penolakan oleh warga.

Hal tersebut tegaskan Hasan Aidit Rodja salah satu pemangku ulayat tanah embu Peja Rodja yang ditemui media ini dikediamannya pada hari Sabtu (29/8/2025) lalu.

“Sikap kami jelas, menolak wilayah kecamatan Ende Selatan dan tanah ulayat embu Peja Rodja dijadikan TPA. Sikap penolakan kami itu dibuat dan dikirim ke Pemerintah kabupaten Ende sejak bupati Ir.Marselinus Petu dan arsipnya masih tersimpan rapih. Lalu kenapa sih, sekarang ini muncul lagi ide yang serupa di masa kepemimpinan bupati Yosef Badeoda lagi ?” tandasnya dengan nada kesal.

Adit Rodja  meminta Bupati Yosef Badeoda untuk tidak gegabah dan mendengar bisikan dari oknum pejabat dan kepentingan oknum tim sukses lalu menjadikan lokasi Ogi itu menjadi TPA.

Sembari bersumpah atas nama keyakinannya, Aidit berjanji bersama seluruh masyarakat yang mendiami diatas tanah ulayat Embu Peja Rodja melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.

“Catat ini baik-baik, peran moyang kami cukup besar untuk daerah ini,memberikan tanah kepada para pendatang untuk membangun dan mengembangkan kehidupan di daerah ini, jadi janganlah mengkianati kami anak cucunya, jika pemerintah memaksakan kehendak, maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa besar – besaran, dan saya pastikan saya sendiri yang memimpin aksi itu”. paparnya.

Menurut Aidit,  penentuan lokasi TPA Ogi tersebut sama sekali tidak melalui kajian analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang benar karena jarak dari lokasi Ogi ke pemukiman warga hanya berjarak sekitar 700-800 meter, padahal sesuai SNI radiusnya harus berada 1 km dari pemukiman warga itupun harus dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan sampah dan zona penyangga yang memadai.

Penolakan itu kata Adit, semata – mata demi menjaga kesehatan dan keselamatan warga
sebab TPA Ogi tersebut dekat dengan pemukiman warga yang tentu menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat Rukun Lima dan sekitarnya seperti ISPA akibat debu dan bau, penyakit pencernaan seperti diare karena faktor penyakit yang disebarkan lalat, nyamuk dan tikus dan juga iritasi mata akibat polusi udara. Selain itu pencemaran air tanah pada sumur warga, debu dari truk pengakut sampah dan bau menyengat dari sampah,kualitas udara yang buruk menyebabkan ISPA, tumpukan sampah dapat merembes dan mencemari air tanah yang kemudian dapat masuk ke sumur-sumur.

” Pencemaran lingkungan,limbah cair mengontaminasi sumur warga karena TPA
itu lebih tinggi dari pemukiman warga maka limba cair akan turun ke pemukiman warga mengkontaminasi sumur dan sumber air bersih “tandasnya.

Permintaan maaf itu disampaikan sendiri oleh orang nomor satu propinsi NTT, pada hari Minggu (13/4/2025) di kantor bupati Sikka usai rapat terbatas bersama jajaran pemerintah daerah dan pihak RSUD TC Hillers Maumere.

Pada kesempatan itu Gubernur Melki Laka Lena  menjelaskan bahwa pernyataannya itu didasarkan pada informasi yang diperoleh sebelumnya yang ternyata tidak benar. Informasi tersebut berkaitan dengan ketidakhadiran dua dokter anestesi tersebut di RSUD TC Hiller.

“Ternyata informasi yang saya terima tidak benar dan tidak berkaitan langsung dengan dokter anestesi. Mungkin ini akibat informasi kesehatan yang tidak tersampaikan dengan baik. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sikka dan Pemerintah Kabupaten Sikka,” ujar Gubernur Melki.

Penghargaan ini diberikan dalam acara UHC Awards, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya pada Program JKN.

Dalam acara tersebut, Ma’ruf Amin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung Program JKN.

Pencapaian UHC di berbagai daerah ini menunjukkan komitmen negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Presiden ISSA, Mohammed Azman, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam mencapai UHC.

Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara yang serius dalam perlindungan jaminan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, dalam sambutannya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kepala daerah atas kesuksesan Program JKN.

Dirinya juga menambahkan, bahwa capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia. Pencapaian ini bukan hanya tentang jumlah kepesertaan, tetapi juga memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan,” jelas Ghufron.

Untuk memastikan akses layanan kesehatan tersebut, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Selain itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung.

“Sejak awal pelaksanaan Program JKN, BPJS Kesehatan terus mengalami peningkatan baik dari sisi penerimaan iuran maupun pemanfaatan layanan. Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%,” terang Ghufron.

Ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik

“Penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. Lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, seperti Aplikasi Mobile JKN, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan.

“Aplikasi Mobile JKN menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi JKN, seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan FKTP, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di FKTP, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat.

“Fitur Antrean Online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan JKN tanpa harus menunggu lama,” kata Ghufron.

Selain itu, Ghufron menuturkan fitur i-Care JKN, yang memungkinkan peserta JKN dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani.
Dengan demikian, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta JKN.

“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan Program JKN,” tandas Ghufron.

Ghufron juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan kembali mencatatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut.

“Pencapaian ini menunjukkan konsistensi BPJS Kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan Program JKN dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas,” kata Ghufron.

Menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem JKN yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. Dengan Program JKN, diharapkan kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin baik.

Terpisah dari itu, Pemkab Ende, Manggarai barat, Manggarai, Manggarai Timur dan Nagekeo dengan total jumlah penduduk 1.521.094 jiwa sudah mencapai hasil target UHC 100% yang bahkan melebihi target RPJNM yang telah ditentukan, tentunya hal ini berkat campur tangan bantuan pemerintah yang menyediakan tameng perlindungan demi  kesehatan masyarakatnya.

Tetntunya bantuan campur tangan pemerintah dan stakeholder ini dapat terus mewujudkan dan memberikan yang terbaik bagi masyrakatnya.

Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan serta kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder atas pencapaian ini.

Dukungan ini tentunya merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dan stakeholder untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyrakatnya.

Harapan kami dengan kerja sama yang sudah dijalankan dapat terus memberikan dampak yang baik demi mewujudkan masyrakat yang sehat dan kami juga akan terus memberikan pelayanan yang optimal baik di FKTP maupun FKRTl ,” ujar Nara Grace Br Ginting, kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende.

Amfoang, Berita 76.com,-  Dimata masyarakat Propinsi NTT, sosok Melkianus Laka Lena sudah tidak asing lagi. Masyarakat NTT  mengenal figur Melki Laka Lena karena kepiwaiamnya dalam melobi anggaran dari pemerintah pusat untuk berbagai sektor pembangunan di bumi Flobamorata ini.

Salah satu buah karya pria kelahiran Ende Flores ini adalah memperjuangkan  adanya Rumah Sakit Pratama  di Desa Fatunaus, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kini pembangunan RS Pratama Amfoang itu telah dimulai. Hal itu ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama oleh Melki Laka Lena (MLL), Penjabat Bupati Kupang Alekson Lumba, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas dan Tokoh Adat Amfoang Thom Kameo.

Pj. Bupati Kupang, Alex Lumba pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih dari  pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kupang, kepada Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena yang sudah kesekian kalinya berkunjung ke Kabupaten Kupang, khususnya di wilayah Amfoang.

“Hadirnya Rumah Sakit Pratama Amfoang tersebut menjadi sejarah baru untuk perkembangan dan pelayanan kesehatan warga Amfoang Raya” tandasnya.

Penantian yang begitu  panjang warga di 6  kecamatan di wilayah Amfoang Raya, Kabupaten Kupang akan hadirnya sebuah Rukah Sakit Pratama di wilayah itu saat ini telah  terwujud.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emmanuel Melkiades Laka Lena bersama elemen lainnya berhasil membangun Rumah Sakit Pratama di Desa Fatunaus, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang.

Hadirnya Rumah Sakit Pratama Amfoang tersebut menjadi sejarah baru bagi perkembangan dan pelayanan kesehatan bagi warga Amfoang Raya.

Seperti yang disaksikan tim media ini,proses  pembangunan RS Pratama Amfoang itu,  ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Melki Laka Lena, Penjabat Bupati Kupang Alekson Lumba, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas dan Tokoh Adat Amfoang Thom Kameo.

Kegiatan pelantikan ini, dihadiri oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Ende dr. Aries Dwi Lestari, Para Rohaniwan, Ketua Prodi Keperawatan, pimpinan atau perwakilan profesi kesehatan, serta tenaga keperawatan. Acara pelantikan PPNI Kabupaten Ende mengusung tema, Sinergi dan Kolaborasi “Ciptakan Perawat Yang Profesional dan Humanis”. Sabtu, 08/07/2023.

Ketua DPD PPNI kabupaten Ende Agustinus Nyoman Gudi dalam sambutannya mengatakan, PPNI dalam keberadaannya telah diakui negara melalui undang undang perawat nomor 38 tahun 2014 yang berfungsi untuk mewadahi seluruh anggota PPNI juga organisasi profesi kesehatan lainnya.

Tidak dipungkiri bahwa profesi perawat merupakan salah satu profesi kesehatan terbanyak di Indonesia. Angka di kementerian kesehatan tahun 2022 jumlah perawat diseluruh Indonesia hampir mendekati 600 ribu orang, sedangkan di kabupaten Ende untuk propinsi NTT di urutan ke empat dengan angka 2 400 orang tenaga keperawatan yang teregistrasi pada D3 PPNI.

Iapun mengakui, banyak kebijakan Pemda Ende yang berpihak kepada perawat baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya perekrutan Nakes desa, hampir 98% desa yang ada di Ende ditempati perawat. Namun, itu belum bisa menjawab kegalauan dan kegelisahan, karena banyak yang mengeluh tentang kesulitan peningkatan kapasitas. Data PPNI, perawat yang berpendidikan S1 di kabupaten Ende, baru 20-an%, dari total 1200-an orang anggota selebihnya D3 keperawatan.  Keinginan untuk peningkatan kapasitas, masih kesulitan dalam proses perijinan, sehingga Bupati saat musda kemarin, secara gamblang mengatakan, semuanya sudah diproses secara baik, melalui program nurse.

“Seperti diketahui, bahwa kemarin kami sudah melakukan pendekatan dengan Poltekkes, bahwa D4 itu bisa dilakukan melalui program nurse, bisa ditempuh 2 tahun pendidikan yaitu satu tahun teori, satu tahun praktek melalui jalur RTL nurse”.

Ia berharap, D4 nurse benar benar bisa terealisasi, bila tahun ini belum, mudah mudahan tahun depan bisa berjalan pendidikan D4 nurse. Ia membandingkan, tahun ini kebupaten Ngada sudah menjalankan program D4 nurse. Sebab, tuntutan masyarakat dalam pelayanan kesehatan saat ini sangat meningkat, sehingga perawat perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan.

Ia mengajak rekan perawat untuk meningkatkan solidatas baik di organisasi maupun dilapangan dalam menjalankan profesinya sebagai perawat, terutama dalam situasi membutuhkan koordinasi cepat, karena profesi perawat erat kaitannya dengan nyawa manusia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Aries Dwi Lestari mengatakan, DPD PPNI kabupaten Ende kedepannya secara organisatoris terus ditingkatkan untuk para tenaga perawat, karena PPNI secara tupoksinya pertama melindungi, baik untuk peningkatan mutu, prosedural dan lain lain, serta meningkatkan kesejahteraan. Ia juga meminta agar saat bersama pasien pelayanan tetap dilakukan dengan humanis.

Selain itu, Aries Dwi Lestari berpesan, PPNI selain organisasi yang bisa mengayomi juga bisa bertanggung jawab terhadap akhlak. Terutama dalam melakukan pelayanan terhadap pasien maupun dengan teman se profesi, dan juga dengan stakeholder yang lain.

Dirinya juga menyampaikan, untuk peningkatan pendidikan keperawatan tahun ini harusnya sudah bisa berjalan, namun apalah daya karena sudah terlambat. Ia pun titip untuk program D4 keperawatan kepada ketua DPD PPNI Ende periode 2023/2028. Menurutnya minat D4 untuk keperawatan di Ende cukup tinggi, hal itu dibuktikan dengan hasil survey yang dikeluarkan dalam jangka waktu 3 hari hasilnya yang berminat untuk melanjutkan pendidikan capai 60 peserta.

“Maksud saya itu hanya survey singkat saja, untuk mengetahui peminat. Betul tidak, ada yang berminat atau tidak, ternyata ada yang berminat, hanya itu”.

Terkait MoU dirinya berjanji akan dilakukan secepatnya, dan segera melaporkan ke bupati.

“Jadi nanti saya akan perintahkan bidang SDK untuk segera mengurus MoU antara Poltekes dan Pemda, sehingga nanti kita bisa sekolah dan saya tidak tidak mau gagal lagi di tahun depan, yah, itu”.

Terkait status pegawai, dirinya juga akan mengundang bagian BKD untuk ikut hadir, agar bagi teman teman yang berminat melanjutkan pendidikan, tidak dipersulit dalam hubungan kerja.

Iapun menekankan, para tenaga keperawatan yang berminat melanjutkan pendidikan, agar bisa membagi waktu dengan keluarga. Menurutnya, perhatian terhadap keluarga adalah hal yang penting.

Jelang akhir acara pelantikan, disuguhkan acara pemberian cinderamata dari ketua PPNI Ende periode 2023/2028, kepada ketua PPNI Ende demisoner berupa cincin, disela sela itu, ketua demisioner PPNI Ende meminta agar, Pemda Ende punya perhatian serius dalam peningkatan pendidikan bila perlu sampai ke jenjang S2, dan S3. (B76/Tim)

Kegiatan ini, dihadiri oleh Ketua DPD PPNI Ende Wilhelmus Hemi, S.Kep.NS, M.Kes, Ketua DPW PPNI NTT, Aemilianus Mau, S.Kep.NS, M.Kep, Kadis Kesehatan Ende, dan para undangan lainnya. Jumat, 19/05/2023.

Ketua Panitia Musda IV DPD PPNI Kabupaten Ende, Anatolia K. Doondori, S.Kep.NS, M.Kep dalam laporannya mengatakan, keberhasilan pembangunan nasional dibidang kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk profesi kesehatan. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang berkontribusi nyata dalam pelayanan kesehatan di masyarakat melalui asuhan keperawatan. Salah satu peran aktif perawat dalam mewujudkan pembangunan kesehatan adalah dengan terbentuknya suatu organisasi profesi persatuan perawat nasional Indonesia sebagai wadah profesi perawat yang diharapkan bisa menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi anggota, serta mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan anggotanya serta terus berjuang untuk meningkatkan pelayanan keperawatan sebagaimana telah digariskan dalam program kerja PPNI.

Berpijak pada anggaran dasar/ anggaran rumah tangga PPNI, hasil musda tahun 2022 di Bali mengamanatkan bahwa, kepengurusan PPNI yang  telah habis masa jabatannya perlu dilakukan reorganisasi atau pemilihan pengurus baru, oleh karena itu DPD PPNI kabupaten Ende, berkewajiban melaksanakan pemilihan pengurus baru periode 2023/2028 melalui mekanisme musyawarah daerah. Saat ini tenaga keperawatan di kabupaten Ende berjumlah 1200 tenaga keperawatan yang tersebar di seluruh tatanan layanan kesehatan seperti, rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, balai pengobatan, fasilitas kesehatan swasta, serta yang bergelut di bidang pendidikan

“Musda kali ini kita mengusung tema gapai sejahtera dengan profesionalisme menuju Ende Lio Sare Pawe. Kegiatan musda ini bukan semata memilih pengurus yang baru, tapi lebih dari itu untuk konsolidasi organisasi dan memupuk solidaritas sesama anggota serta merumus kebijakan dan langkah langkah strategis organisasi sebagai panduan dalam menjalankan program kerja organisasi yang relevan di kabupaten Ende”, ungkapnya.

Kegiatan musda PPNI Ende ini, dilakukan dengan dua sub kegiatan diantaranya seminar dan pemilihan ketua DPD PPNI Ende periode 2023/2028. Musda DPD PPNI Ende dalam sub kegiatan seminar mengusung tema, konsep dan peran organisasi dalam penerapan entitas profesi keperawatan. Narasumber dalam seminar ini dr. Eko Winarto dengan materi, konsep dan implementasi empat S dalam praktek asuhan keperawatan di layanan kesehatan. Kegiatan musda DPD PPNI Ende dibiayai oleh DPD PPNI Ende dan swadaya anggota

Sementara itu, ketua DPD PPNI kabupaten Ende Wilhelmus Hemi dalam sambutannya mengatakan, Perawat bukan sekedar pekerja profesional, namun lebih kepada pengabdian serta rasa peduli kepada masyarakat. Perawat beserta profesi kesehatan lainnya merupakan garda terdepan yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Namun perawat seringkali dilupakan bahkan diabaikan.

Saat ini, sebaran perawat di desa jumlahnya lebih dari 200-san, yang menjadi relawan di desa. Selain itu, tenaga sukarela ini juga tersebar di kota karena tenaga perawat juga sebagai sebuah sistem dalam pelayanan kesehatan yang selalu hadir 24 jam.

“Kami berdoa, kami berharap pak bupati, wakil bupati lihat mereka ini”, ungkapnya.

Lajunya perkembangan IPTEK, ditambahkanya, perlu didukung untuk peningkatan sumber daya manusia. Pihaknya masih lakukan komunikasi dengan Bupati minimal pendidikan D3 perawat dinaikkan ke tingkat D4, atau S1, sehingga dalam perkembangan teknologi informasi, dapat mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, juga dalam pelayanan selalu menggunakan teknologi yang terbarukan seperti CT Scan, Laparaskopi, Endoskopi, Pengobatan menggunakan laser dan ini membutuhkan SDM yang handal dan berkompetensi khusus.

“Jadi untuk peningkatan kompetensi perawat kedepan itu menjadi urgen karena secanggih apapun alat yang kita datangkan, kalau tenaga tidak ada, mau sekuat apa alatnya disitu ada perawat. Radiologi, CT scan, harus ada perawat”, ujarnya.

Wakil Bupati Ende, Erikos E. Rede mengatakan, musda selain sebagai momentum untuk mengganti pengurus juga sebagai momentum untuk dapat melakukan evaluasi terhadap jalannya roda organisasi profesi ini.

“Pesan saya, lakukan pemilihan kepengurusan PPNI dalam bingkai demokrasi yang sehat dan menjujung tinggi asas persaudaraan dan soliditas. Kita harus sepakat dari waktu ke waktu kualitas dari para perawat harus terus dinaikan untuk kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ungkapnya. (B76/Tim)

Bantuan Swab Antigen yang merupakan kerja sama antara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, dan juga Ketua DPD I Partai Golkar NTT, dengan YTMI dan Partai Golkar Kabupaten Ende untuk diberikan disejumlah Puskesmas dalam rangka membantu pemerintah Kebupaten Ende menekan jumlah pasien terkonfirmasi covid 19.

Bantuan tersebut, diserahkan langsung oleh Anggota Fraksi Golkar Martinus Tata, kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Klinik dan juga disaksikan para tenaga kesehatan yang ada. Ikut hadir pada saat penyerahan bantuan Swab Antigen, dari pengurus YTIMI Ende, Maria S. Ndeang, dan Kartika Natzir Suwety. Senin, 17/01/2023

Anggota Fraksi Golkar DPRD Ende, Martinus Tata mengatakan, bantuan Swab Antigen ini merupakan bentuk perhatian Melki Laka Lena terhadap penanganan covid 19 di Kabupaten Ende agar secepatnya masyarakat bisa normal seperti sedia kala.

“Kami dari Partai Golkar, Melalui Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena, membantu teman teman di Puskesmas berupa Swab Antigen, agar dalam pelayanan di masyarakat bisa terlaksana dengan baik”, ujar Martinus.

Dikatakannya, bantuan Swab Antigen yang diberikan berjumlah 5000 lebih pcs (5 DOS) diantaranya, Puskesmas Kecamatan Detusoko 2 dos, Klinik Kartini Ndona 1 dos, dan Puskesmas Ngalupolo 2 dos.

Lebih lanjut, Martinus berharap, bantuan yang diserahkan ini dapat bermanfaat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Suster Domingga CIJ, Kepala Klinik Kartini Ndona setelah menerima bantuan menyampaikan, terimakasih atas perhatian Melki Laka Lena yang telah membantu alat Swab, pihaknya juga tetap dukung Melki dalam segala proses dan programnya.

Suster Domingga juga menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan penyuluhan saat mendapat hasil dari pemeriksaan terhadap pasien yang mengalami stunting. Sesuai proses, pasien yang menderita stunting segera dirujuk ke puskesmas Ngalupolo sebagai Faskes pertama wilayah Kecamatan Ndona.

“Biasanya melalui anamese dan pemeriksaan lanjutan laboratorium, kalau ada stunting kita langsung rujuk ke faskes Ngalupolo”, ungkapnya.

Seperti yang disaksikan tim media ini, hadir dalam penyerahan bantuan ini dari YTMI wilayah Ende, Kordinator YTMI Ende Megy Sigasare, dan pengurus YTMI Ende Maria S. Ndeang, dan Kartika Natzir Suwety, dan bantuan tersebut langsung diterima oleh Kepala Puskesmas di masing masing Puskesmas. Senin, 16/01/2023.

Kepala Klinik Martin De Porres, Suster Maria Ernesta menyampaikan terimakasih atas bantuan yang sudah diberikan, sehingga pihaknya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan berupa peralatan Rapid Antigen, Lanjutnya Suster Maria, masih ada permintaan dari masyarakat yang mau divaksin, khusus kepada masyarakat yang akan bepergian.

“Kedepan, bisa memperhatikan terhadap masyarakat yang akan bepergian, karena sebelum berangkat”, ujarnya.

Sedangkan Kepala Puskesmas Onekore, Florentinus Hendrianto menyampaikan terimakasih bantuan karena telah memberikan bantuan, ia juga katakan bantuan rersebut bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi meskipun pandangan masyarakat Kabupaten Ende bahwa covid 19, sudah tidak ada.

“Sebenarnya, covid itu tidak akan pernah hilang, jadi covid itu selalu ada, memang kasusnya sudah turun, jadi kita berjaga jaga karena varian baru sudah masuk Indonesia jadi pasti cepat kan, karena mobilitas penduduk sangat tinggi”, ungkapnya.

Dirinya katakan bantuan tersebut akan sangat bermakna apabila ada yang mengalami atau terkonfirmasi kasus covid 19. Ia juga mengharapkan, Pemda serta masyarakat, ditengah aktivitas yang kembali normal seperti ini, tetap membentengi diri dengan cara pakai masker, dan vaksin.

“Jangan lupa pakai masker, dan cari vaksin karena vaksin sudah ada lagi dan cukup banyak, silahkan cari vaksin”, pukasnya.

Terkait banyak masalah kesehatan yang perlu jadi prioritas, Florentinus beberkan, penting menjadi perhatian seperti, stunting, persiapan alat, mungkin melalui Melki Laka Lena, bisa berbagi Alkes pendukung untuk bisa di distribusikan di desa desa yang memang banyak polindes dan posyandu masih kekurangan alat kesehatan pendukung stunting.

Kepala Klinik Polres Ende dr. Stefani Elin menyampaikan terimakasih kepada Melki Laka Lena yang telah menyalurkan bantuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan anggota Polres Ende.

Ia katakan, kedepan bisa memperhatikan pada penanganan kasus stunting yang masih terbilang tinggi, walaupun kasus stunting di NTT sempat mengalami penurunan.

“Mungkin bisa ke dukungan Nutrisi untuk keluarga yang kurang mampu, juga mungkin untuk pengawalan sarana kesehatan air bersih, mungkin yang dibutuhkan menurunkan angka stunting di kabupaten Ende khususnya, juga NTT dan Indonesia”, bebernya.

Koordinator Yayasan Tunas Muda Indonesia Kabupaten Ende, Megy Sigasare mengatakan YTMI bersama Partai Golkar Kabupaten Ende menyerahkan bantuan peralatan kesehatan berupa Rapid Antigen sebanyak 17.920 pcs, untuk puskesmas yang tersebar di dalam kota Ende.

Bantuan untuk puskesmas yang diserahkan diantaranya, kata Megy, Puskesmas Onekore, Puskesmas Rewarangga, Puskesmas Kota, Puskesmas Kota Ratu, Klinik Martin De Pores, Klinik Polres Ende, dan Puskesmas Rukun Lima.

“Bantuan swap antigen ini utk membantu Pemerintah terkait percepatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat apabila dibutuhkan”, ujarnya.

Megy berharap, usulan yang  diterima pada saat penyerahan bantuan, seperti ketersediaan bantuan untuk mendukung percepatan penanganan stunting, Alkes, makanan tambahan untuk BUMIL dan balita,  bisa terlaksana untuk disalurkan dalam rangka menekan angka stunting di Ende.

Megu juga mengucapkan terimakasih kepada Melki Laka Lena Wakil Ketua Komisi IX DPR RI karena telah peduli dan memberi perhatian untuk kabupaten Ende. (B76/Tim)

Bentuan tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Ende, Anggun Laily Sifriaroni yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Methildis Mensi Tiwe, dan dihadiri juga karyawan BPJS Ende dan Team Work Kebersihan, di Taman Permenungan Bung Karno, Ende.

Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Ende, Anggun Laily Sifriaroni mengatakan, bantuan yang diberikan tersebut merupakan hasil yang disisipkan dari sebagian operasional untuk membantu lingkungan yang membutuhkan, seperti memberikan alat alat kebersihan.

Bantuan ini, Anggun katakan, untuk Taman Permenungan Bung Karno, yang memang diketahui merupakan taman sejarah.

“Jadi, kita terlibat disini bersama sama, semoga bermanfaat untuk menjaga kebersihan di Taman Renungan Bung Karno”, pukasnya

Anggun berharap, kedepan kerjasama antara BPJS Kesehatan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bisa berjalan dengan baik

Pasalnya, beredar rencana untuk mengejar produksi pesaing Toyota Avanza ini, Pajero Sport bakal kembali berstatus impor alias CBU.

Menurut Direktur of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Irwan Kuncoro, hingga saat ini Pajero Sport masih diproduksi di Indonesia.

Jadi, kalaupun dikaitkan dengan rencana ada impor itu, sebetulnya itu rencana untuk sementara, karena itu bagian dari peningkatan kapasitas untuk Xpander,” jelas Irwan di sela-sela media gathering, di bilangan Jakarta Pusat, belum lama ini.

Lanjut Irwan, rencana status Pajero Sport yang kembali impor memang belum terealisasi. Dan berbicara sampai kapan, memang harus dilihat dahulu, kapan waktu mulainya, karena hingga saat ini memang belum dilaksanakan (impor Pajero Sport).

Gambar tersebut, beredar luas di media sosial dan juga grup aplikasi percakapan elektronik.

Dilihat dari gambar yang beredar, Nissan Livina baru ini memperlihatkan wajah depan yang cukup jelas.

Jika diperhatikan, muka low multi purpose vehicle (LMVP) andalan PT Nissan Motor Indonesia (NMI) ini mirip dengan salah satu sport utility vehicle (SUV) yang cukup populer, X-Trail.

“New Livina pesan sekarang, hanya di Nissan Datsun Sunter,” tulis keterangan sebagai caption dalam foto yang beredar terebut.

Mencoba mengkonfirmasi kepada pihak NMI, melalui Head of Communicationnya, Hana Maharani enggan berkomentar terkait foto yang beredar tersebut.

Beberapa kendaraan di antaranya: Nissan Dayz, Nissan Dayz Highway Star, Mitsubishi eK Wagon dan Mitsubishi eK X. Bentuknya sangat mirip dengan Livina dan Xpander.

Nah, produksi mobil mini ini, ditangani oleh perusahaan patungan, NMKV. Dan mereka siap melakukan produksi di Pabrik Mizushima Mitsubishi di Kurashiki, Jepang.

Sebetulnya, kerja bareng antara Nissan dengan Mitsubishi meluncurkan Kei car terjalin pada 2013. Lalu terjadi peningkatan kolaborasi bisnis, sejak keduanya menjadi mitra aliansi pada 2016.

Untuk pertama kalinya, Kei car Nissan dan Mitsubishi siap menawarkan teknologi mengemudi semi-otonom. Kemampuan yang dirancang untuk penggunaan jalur tunggal di jalan raya.

Menariknya meskipun eksterior, interior berubah total dan berbagai fitur canggih sudah tertanam pada All New Terios harga jualnya masih sama dengan versi sebelumnya.

Seperti diketahui, Terios baru ini sudah dibekali fitur smart keyless, vehicle stability control, around view monitor, dan Hill Start Assist.

Sementara untuk dapur pacunya, Terios baru ini juga memiliki mesin baru yang sama dengan mesin Toyota Avanza yakni, 2NR-VE berkapasitas 1.500 cc yang dapat menyemburkan tenaga 104 daya kuda dan torsi 135 newton meter, dengan pilihan transmisi matik konvensional 4-percepatan dan manual 5-percepatan.