Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan agenda RUPS tidak hanya membahas laporan keuangan, pembagian dividen, maupun capaian perusahaan selama setahun terakhir, tetapi juga arah pengembangan Bank NTT ke depan.

Menurut Melki, Bank NTT memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

“Bank itu bukan cuma tempat simpan uang. Di NTT, Bank NTT adalah urat nadi banyak mimpi kecil yang sedang tumbuh jadi besar,” kata Melki dalam forum yang dihadiri kepala daerah, pemegang saham, dan manajemen Bank NTT.

Ia menegaskan, Bank NTT harus terus diperkuat agar menjadi bank daerah yang sehat, modern, dan semakin dipercaya masyarakat. Karena itu, RUPS dinilai menjadi momentum penting untuk memastikan pertumbuhan perusahaan berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Yang kami bicarakan hari ini bukan sekadar keuntungan perusahaan, tetapi bagaimana Bank NTT bisa bertumbuh bersama rakyatnya,” ujarnya.

Layanan ini mulai berlaku Kamis (4/12) di seluruh kantor cabang PELNI di Indonesia. Barang bantuan dapat berupa dan tidak terbatas pada sembako, pakaian layak pakai, selimut, obat-obatan, kebutuhan khusus bayi dan perempuan. Seluruh bantuan yang terkumpul dari berbagai daerah di Indonesia akan dikumpulkan dan diangkut menggunakan kapal penumpang PELNI menuju Jakarta untuk kemudian dibawa KM Kelud yang melayani rute tujuan Belawan, Medan.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PELNI Evan Eryanto melalui rilis yang diterima media ini pada Kamis (4/12/2025).

Dalam rilisnya itu, Evan Eryanto menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata PELNI dalam membantu wilayah terdampak bencana Sumatera.

“Kami memutuskan untuk membuka layanan pengiriman bantuan gratis sepenuhnya agar logistik kemanusiaan dari berbagai penjuru Indonesia dapat segera sampai ke saudara-saudara kita di Sumatera Utara. Ini adalah wujud komitmen PELNI sebagai BUMN pelayaran yang tidak hanya menghubungkan pulau, tapi juga menghubungkan kepedulian,” ujar Evan.

Evan menambahkan bahwa program ini juga menjadi ajakan kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu meringankan beban korban bencana.

“Kami berharap semakin banyak pihak memanfaatkan fasilitas ini sehingga volume bantuan yang tiba di Belawan semakin besar dan dapat segera didistribusikan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. PELNI siap menjadi jembatan kemanusiaan dari Sabang sampai Merauke untuk Sumatera Utara,” tegas Evan.

Potongan harga untuk pembelian tiket kelas ekonomi akan dimulai pada pukul 12.00 WIB, Jumat (21/11) siang ini. PT. Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) menerima penugasan dari program stimulus ekonomi berupa diskon tiket untuk kapal penumpang kelas ekonomi.

Sekretaris Perusahaan PELNI Evan Eryanto melalui rilis yang diterima media ini pada Jumad (21/11/2025) mengatakan, penjualan tiket dengan potongan diskon akan dimulai pada Jumat (21/11) untuk periode keberangkatan terhitung tanggal 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

“Berlaku untuk seluruh tujuan atau pelabuhan yang disinggahi kapal penumpang menggunakan kelas ekonomi,” tulis Evan.

Untuk program stimulus ekonomi periode libur Nataru tahun 2025 ini, Pemerintah memberikan tarif diskon sebesar 20 persen dari tarif dasar. Evan menjelaskan, tarif dasar merupakan harga tiket sebelum ditambahkan komponen biaya asuransi dan pas pelabuhan.

“Jika sudah ditambahkan asuransi dan pas pelabuhan, rata-rata potongan diskonnya setara 16-18 persen, dan ini hanya berlaku untuk tiket kapal penumpang kelas ekonomi yang bisa diperoleh di seluruh channel penjualan tiket kapal PELNI,” tambah Evan.

Berdasarkan perhitungan dari anggaran yang disediakan oleh Pemerintah, stimulus diskon ini menargetkan 405.881 penumpang selama periode Nataru mendatang. Harga tiket akan kembali ke tarif normal setelah kuota stimulus habis terjual.

“Jika minat masyarakat tinggi, bukan tidak mungkin sebelum periode perjalanan 10 Januari 2026, tiket diskon sudah habis terjual, apalagi saluran penjualan digital tiket PELNI sudah sangat mudah dijangkau, baik melalui aplikasi PELNI Mobile maupun aplikasi perbankan Himbara,” kata Evan.

Evan mencontohkan, untuk tarif Semarang ke Karimun Jawa yang normalnya dijual seharga Rp 134.500,- Setelah dikenakan diskon 20 persen dari tarif dasar, maka tarif menjadi sebesar Rp 114.300,- setelah ditambahan komponen asuransi dan pas pelabuhan.

Branch Manager SBM ENDE Max Rohi, yang ditemui di Kantor Suzuki SBM Ende pada Senin (17/11/2025) menyampaikan, program gebyar Suzuki akhir tahun 2025 menjadi momentum penting bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan dengan harga dan penawaran paling kompetitif.

Menurut Max, kondisi ekonomi yang masih menantang sepanjang tahun membuat perusahaan harus mencari formula terbaik agar calon pembeli dapat memiliki kendaraan dengan lebih mudah.

Ia mengakui bahwa penjualan di semester kedua sempat mengalami tekanan, namun market share Suzuki justru kembali naik dari 36 persen ke 40 persen.

“Penjualan kendaraan komersial, terutama jenis pick up, mengalami peningkatan sekitar 20 persen, menjadi sinyal positif menjelang akhir tahun ” tandasnya.

Kepada sejumlah awak media, Dirjen Agung Suganda menjelaskan dalam pertemuan dengan DPP PATRIA PMKRI itu membahas bagaimana komunitas peternak babi dapat berkembang dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat.

“Kami menerima audiensi dengan DPP Patria PMKRI terkait bagaimana mendorong agar komunitas peternak babi dapat menjadi komunitas yang mendorong ekonomi para peternak dan penuntasan kemiskinan ekstrem di daerah-daerah khususnya Wilayah Indonesia Timur,” ujar Agung Suganda seusai menerima audiensi dengan DPP PATRIA PMKRI.

Dalam audiensi itu, Gustaf didampingi jajaran DPP PATRIA PMKRI, yaitu Septyarini (Sekretaris Jenderal), Const Joel Tukan (Waketum Bidang Pertanian, Peternakan, Maritim, Kehutanan dan Pembangunan Desa), Maksimus Ramses Lalongkoe (Waketum Bidang Internal Organisasi), dan Friederich Batari (Wakil Ketua Bidang Kominfo).

Sementara itu, Dirjen Agung Suganda didampingi Direktur Kesehatan Hewan drh. Hendra Wibawa, M.Si., Ph.D dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Dr. drh. I Ketut Wirata, M.Si.
Lebih lanjut, Agung Suganda menyambut baik masukan dari DPP PATRIA PMKRI terkait pengembangan komunitas peternak babi.

“Kami mengajak untuk bersama-sama membuat Rodmap Pengembangan Komunitas Ternak Babi,” ujar Agung Suganda.

Menurut Agung Suganda, rencana tersebut akan diawali dengan melakukan FGD (Focus Group Discussion) yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, termasuk asosiasi peternak babi dan swasta.

Sorotan paling tajam datang dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ende yang menilai bahwa penunjukan tersebut belum diiringi oleh kesiapan anggaran dan dukungan regulatif yang memadai dari Pemerintah Kabupaten Ende maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua PMKRI Cabang Ende menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat alokasi anggaran resmi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2025 untuk pelaksanaan ajang bergengsi antar klub sepak bola se-NTT tersebut.

Hal ini, menurutnya, menjadi indikator nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Ende belum sepenuhnya siap secara administratif maupun fiskal untuk mengemban tanggung jawab sebagai tuan rumah.

“Tidak dapat dikatakan siap menjadi penyelenggara ketika pembiayaan kegiatan sebesar ini bahkan belum masuk dalam perencanaan dan pembahasan resmi dalam APBD induk. Ini persoalan serius yang menyangkut akuntabilitas publik,” ujar Ketua PMKRI.

Lebih lanjut, PMKRI menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib mengacu pada kerangka hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah.

Setiap pengeluaran harus tercantum dalam APBD yang telah disahkan bersama DPRD. Perubahan atau penambahan kegiatan, termasuk penyelenggaraan ETMC, hanya dimungkinkan melalui mekanisme Perubahan APBD (P-APBD).

Namun hingga kini, tidak ada indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten maupun DPRD Ende akan segera menginisiasi penyesuaian anggaran tersebut.

Jika pelaksanaan ETMC tetap dipaksakan tanpa payung hukum yang jelas, PMKRI memperingatkan bahwa hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Isu lainnya yang turut mencuat adalah wacana penggunaan dana pribadi oleh sejumlah pejabat daerah untuk menutup kebutuhan anggaran ETMC.

Menanggapi hal ini, PMKRI menilai langkah tersebut tidak hanya tidak etis, namun juga berisiko menabrak norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan hukum terkait gratifikasi, penggunaan dana pribadi untuk kepentingan kedinasan, khususnya yang berkaitan langsung dengan jabatan publik, dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian yang melanggar etika administrasi pemerintahan.

Di sisi lain, kemungkinan pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) juga turut menjadi polemik. Menurut PMKRI, dana SiLPA semestinya diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban yang bersifat mendesak dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pelunasan utang proyek, pembayaran tunjangan profesi guru, serta kebutuhan pelayanan dasar lainnya.

“Lebih arif dan bijaksana apabila dana yang tersedia difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban daerah yang tertunda, daripada mengejar prestise melalui penyelenggaraan event olahraga yang belum didukung perencanaan matang dan landasan hukum yang kuat,” imbuh PMKRI.

Menutup pernyataannya, PMKRI mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD Ende untuk lebih mengedepankan agenda-agenda strategis pembangunan daerah serta menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal publik.

Menurut mereka, menjadi tuan rumah ETMC tidak sekadar soal seremoni atau prestise, melainkan tanggung jawab besar yang membutuhkan perencanaan menyeluruh, legalitas anggaran, serta keseriusan lintas sektor dalam menjamin kelancaran pelaksanaannya.

“Jangan sampai demi mengejar popularitas sesaat, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik justru dikorbankan,” pungkas Ketua PMKRI.

Penulis: Arnold Dewa

Langkah PT. Pelindo Cabang Ende ini dilakukan guna meningkatkan layanan
ke pelabuhan penumpang dan barang serta perawatan rutin fasilitas pelabuhan.

Komitmen tersebut disampaikan General Manager Pelindo Cabang Ende, Jumhari Nasrun yang berhasil ditemui di ruang kerjanya pekan lalu.

Menurut GM, Jumhari, perbaikan pelabuhan Ende saat ini menyasar dua area vital, masing-masing dermaga ro-ro dan dermaga penumpang, yang mengalami
kerusakan signifikan pada bagian tiang pancang, pelat dermaga, fender, dan bollard.

Saat ini kata GM Jumhari, PT.Pelindo selain berhasil mengganti 11 titik tiang pancang PT. Pelindo juga telah memperbaiki struktur atas dermaga sepanjang 50 meter,
serta mengganti fender dan bollard guna memastikan keselamatan dan kelayakan operasional pelabuhan.

Hingga pertengahan Juli 2025, progres pekerjaan perbaikan dermaga sepanjang 100 M kata GM Jumhari, telah mencapai 40 persen dan ditargetkan rampunh semua tahun ini.

“Tidak ada mutasi karyawan..Mutasi itu menunggu Dirut yang baru. Saat ini yang ada itu pengisian jabatan yang sudah lama lowong. Ada (jabatan) Kepala Cabang yang lowong, ada Kepala Capem yang kosong. Nah, itu yang sudah kita lakukan (isi kekosongan jabatan, red). Jadi, tidak ada mutasi karyawan saat ini. Itu tunggu ada Dirut yang baru,” jelas Landu Praing melalui sambungan telepon selulernya pada Senin (09/06/2025) menanggapi pemberitaan berbagai media terkait mutasi karyawan bank NTT.

Berikut, terkait para calon pengurus Bank NTT (calon direksi dan komisaris, red) yang sudah ditetapkan dalam RUPS LB Bank NTT 14 Mei 2025 lalu, Landu Praing mengatakan pihaknya hanya menunggu hasil fit and proper test OJK RI. Hasilnya seperti apa terhadap para kandidat, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam RUPS LB Bank NTT berikutnya.

“Untuk calon-calon pengurus yang sudah ditetapkan dalam RUPS, itu kita menunggu saja hasilnya seperti apa nanti setelah mereka fit and proper test di OJK. Ini berkasnya akan dikirim dulu ke OJK. Nanti yang kurang lengkap dikembalikan sampai lengkap. Setelah itu, kita menunggu panggilan fit and proper test. Hasilnya seperti apa, kalau lulus berarti (calon, red) ditetapkan RUPS LB lagi,” jelasnya.

Selaku Plt. Dirut Bank NTT yang bertanggungjawab terhadap jalannya aktivitas bisnis bank NTT, ia berpesan kepada seluruh karyawan/ti dari pusat sampai kantor cabang dan Capem serta kepala fungsional, agar lebih solid lagi dalam bekerja sehingga rencana bisnis bank yang telah ditetapkan bisa tercapai.

Sebelumnya (20/05), Plt. Dirut Bank NTT juga menegaskan, bahwa Bank NTT melakukan pengisian jabatan pada sejumlah Kancab dan Capem pada tanggal 16 Mei 2025. Langkah ini dilakukan sebagai respons strategis terhadap sejumlah kekosongan jabatan penting yang terjadi di beberapa wilayah operasional bank.

“Adanya kekosongan jabatan di beberapa kabupaten baik Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu, Manager Operasional Cabang, Kepala Fungsional, Suoervisi Kredit, Dupervisi Dana dan lainnya,” jelag Landu Praing.

Menurut Landu Praing, alasan lain latar belakang mutasi itu dilakukan management Bank NTT yaitu karena alasan faktor fraud dan penyalahgunaan kewenangan, yang melibatkan kekosongan pegawai di beberapa Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Hal ini memaksa manajemen untuk segera mengambil tindakan guna menjaga integritas dan kinerja institusi.

Berikut, kata Landu Praing, mutasi staf dan pegawai juga melewati proses yang terukur dan professional. Seluruh proses mutasi telah melalui kajian menyeluruh oleh Divisi Legal, Divisi Kepatuhan, serta Divisi Manajemen Risiko Bank NTT.

Proses ini memastikan bahwa kebijakan mutasi diambil sesuai prosedur yang berlaku dan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

Hal tersebut disampaikan Ir. Rindo Rette Siprianus, mantan kepala Dinas (kadis)
Pertambangan dan Energi Kabupaten Ende melalui rilis yang dikirim yang diterima tim media ini pada Kamis ( 5/6/2025) pukul 16.16 wita.

“Dasar hukum ini penting untuk memastikan penolakan yang sah dan melindungi kepentingan masayarakat yang berdampak “tandasnya.

Menurut Siprianus, Menteri Energi sumber Daya Mineral (ESDM) melalui keputusan nomor 2268 K /30/MEM/2017, tanggal 19 Juni 2017,menetapkan pulau Flores sebagai pulau panas bumi. Keputusan ini merupakan komitmen pemerintah pusat untuk menaikan laju perubahan iklim dengan jalan mengalihkan sumber energi
nasional yang selama ini 80,9% masih menggunakan energi fosil.

Menurut Siprianus, energi geothermal sangat penting karena merupakan sumber energi  terbarukan, ramah lingkungan, andal dan stabil dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, pemanasan ruangan dan berbagai proses industri. Pemanfaatan energi geothermal dapat mengurangi
beban negara dan juga  mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, mengurangi jejak karbon dan
meningkatkan ketahanan energi nasional.

Kebijakan pemerintah ini tentu menguntungkan negara dan
masyarakat di pulau Flores untuk menggantikan Energi konvensional (pembangkit Generetor atau
Disel) karena PT.PLN (Persero) tidak memerlukan bahan bakar fosil atau batu bara yang harus diimpor dan juga mengurangi beban subsidi dari negara sebesar Rp 1 triliun setiap tahun untuk
memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Flores.

“Pembangunan geothermal di desa Sokoria kecamatan Ndona Timur Kabupaten Ende bukan kebetulan saja tetapi memiliki histori yaitu pada saat itu PT. PLN (Persero) mengalami krisis daya sebesar 5-7 MW (mega watt) yang mengakibatkan pemadaman listrik di setiap kabupaten dan Kecamatan di Pulau Flores.

“Saat itu, sebagai kepala dinas saya dipanggil oleh Bupati Ende saat itu Bapak Ir. Marselinus Y. W. Petu mendiskusukan permintaan masyarakat dari berbagai kecamatan akan listrik diantaranya masyarakat di kecamatan Detukeli, Kecamtan pulau Ende, serta beberapa desa yang sama sekali belum mendapat pasokan listrik “ tandasnya.

Usai mendengar arahan bupati, Siprianus bersama PT.PLN (Persero) Area Flores Bagian Barat di Ende, dan di PT. PLN (Persero) Wilayah propinsi NTT di Kupang bertemu dengan Kementrian ESDM RI. Di Kementrian itu, dirinya mewakili pemerintah kabupaten Ende dan PT.PLN( Persero) menyampaikan keluhan akan kebutuhan listrik dan devisit listrik sebesar
5-6 MW di kabupaten Ende.

Untuk mengatasi hal itu, pihak kementrian ESDM memutuskan untuk menggunakan energi baru terbarukan yakni gheotemal di desa Sokoria sebagai pengganti energi konvesional (mesin disel / generator listrik) yang saat itu beroprasi di Mautapaga Ende.

Penegasan tersebut disampaikan Kadis Pertanian Kabupaten Ende, H. Gadir Dean, kepada media ini, diruangkerjanya, Senin, 26/5/2025. Dikatakannya, untuk tahun 2024, Distan Ende berhasil memaksimalkan musim tanam sebelumnya dengan capaian 8.000 hektar lahan produktif yang ditanami.

“1.643 hektar lahan produktif yang harus ditanami, Itu target yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Ende. Bagi kami (Distan Ende) bisa terpenuhi, bahkan melampaui target. Faktanya pada tahun 2024, capaian lahan produksi yang berhasil ditanami seluas 8.000hektar. Untu produsi tanaman padi, kita bekerja sama dengan pihak TNI, sedangkan untuk tanaman jagung kita bekerja sama dengan pihak Polri. Kolaborasi yang dibangun dengan baik, tentunya akan mencapai target yang sudah ditetapkan” tegas Gadir Dean.

Persoalannya 8.000 hektar lahan produktif yang ditanami, hasilnya belum.memenuhi standar. Satu (1) hektar lahan produksi hanya menghasilkan 4,8 ton. Ini termasuk kategori rendah, karena standar untuk NTT, satu hektar minimal lima (5) ton hasil.produksinya.

“Kita sudah merubah sistim.kerja dan mengoptimalkan alsintan bagi kelompok tani dan perorangan. Disamping itu pendampingan terus dilakukan bagi para petani. Hasilnya untuk musim tanam pertama, 10.000 ribu hektar lahan berhasil ditanami. Produktivitasnya mengalami peningkatan dimana satu hektar hasilnya mencapai 7 ton.” sebut Kadistan, Gadir Dean.

Dalam keterangannya kepada tim media, Rafael Wawo yang dikenal aktif menyuarakan aspirasi masyarakat setempat, menyatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende yang telah mengerahkan alat berat guna melakukan penanganan darurat terhadap jembatan tersebut.

“Atas nama masyarakat, saya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Ende dan Kepala Dinas PU yang telah merespons cepat keluhan masyarakat terkait kondisi jembatan penghubung vital ini,” ujarnya.

Rafael juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada anggota legislatif daerah setempat, Ansel Kaise, yang dinilai telah menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan baik melalui komunikasi aktif dengan dinas teknis terkait.

“Kami juga berterima kasih kepada Bapak Dewan Ansel Kaise yang telah berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencari solusi cepat atas permasalahan ini,” tambah Rafael.

Lebih jauh, ia berharap agar penanganan yang dilakukan pemerintah daerah tidak bersifat sementara semata.

Ia mendorong adanya pembangunan jembatan permanen guna memastikan keberlanjutan akses masyarakat serta mencegah terjadinya insiden serupa di masa mendatang.

“Harapan kami, jembatan ini dapat segera dibangun secara permanen agar penderitaan masyarakat tidak terus berulang. Ini menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin konektivitas dan keselamatan warga,” tutupnya.

Penulis: Arnold Dewa

Hal tersebut ditegaskan Plt. Kepala Dinas Perhubungan kabupaten Ende, Ibrahim yang ditemui diruang kerjanya Jumad pekan lalu.

Kepada media, Plt. kadis Ibrahim
mengakui bahwa pemerintah kabupaten (Pemkab) Ende hingga saat ini belum memiliki lokasi khusus
bongkar muat sehingga proses bongkar muat nya masih dilakukan di pelabuhan Pelni dan di sepanjang jalan /trotoar hingga memakan badan jalan.

Perilaku tersebut kata Ibrahim, selain
menggangu aktivitas pengguna jalan dan juga menimbulkan kerawanan bagi mereka yang melintas dan juga melanggar ketentuan undang-undang (UU) nomor 22 tahun 2009 pasal 162 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

“Exspedisi ini mengaku punya izin karena salah satu syarat untuk mendapatkan izin itu mestinya memiliki lahan untuk bongkar muat dan parkir kendaraan, dan akhirnya ketika beroperasi ternyata lahan yang dimiliki kurang dan akhirnya aktivitas bongkar muatnya mereka lakukan di jalan raya. Disini bukan kewenangan Dishub memberikan izin “tandasnya. (Daftar nama-nama expedisi terlampir).

Disaksikan media ini, pelaksanaan penyerahan bantuan alsintan dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Pertanian dan peternakan kabupaten Ende, Gadir Dean kepada bupati Yosef Badeoda dan disaksikan para peserta apel yang digelar di halaman kantor bupati End,pada Senin (28/4/2025).

Usai menerima bantuan tersebut, Bupati Ende, Yosef Badeoda menyampaikan terima kasih kepada kementrian Pertanian RI yang telah membantu alsintan untuk petani di kabupaten Ende.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat kabupaten Ende, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari Kementan RI yang telah menyerahkan Alsintan ini” tandasya.

Kepada wartawan usai menerima bantuan dari Kementan RI tersebut, bupati Yosef Badeoda berpesan kepada petani dan Gapoktan agar senantiasa bersinergi, dan memegang teguh azas gotong royong dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian.

“Selama ini pangan terutama beras didatangkan dari luar daerah sehingga kedepannya pemerintah kabupaten Ende harus swasambada pangan.  Pemerintah terus mendukung sektor pertanian sebagai salah satu pilar ketahanan pangan agar pola pengadaan beras dari luar daerah di hentikan, saya mengajak agar kita bergotong royong dengan alsintan ini, lahan yang tidak luas kita perluas sehingga tahun 2026 kita bisa swasembada pangan demi kemandirian pangan terutama beras. Patuhi pola jadwal tanam secara maksimal dan efektif dan tingkatkan produktivitas hasil pertanian, baik di sektor tanaman pangan dan hortikultura dan turunannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, ”tandasnya mengharapkan.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan kepada petani dan Gapoktan agar bantuan alsintan tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sehingga umur ekonomis pemanfaatan dapat relatif lebih lama dalam mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian.

“Bantuan Alsintan ini harus dijaga dan dirawat dan dimanfaatkan dengan baik dipakailah dengan sebaik-baiknya” tandasnya.

Mantan anggota DPR RI dari fraksi Demokrat ini juga berharap bantuan tersebut juga dapat memacu semangat para petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan kabupaten Ende akan semakin maju dan dapat swasembada pangan.

Brigade alsintan bertujuan mengoptimalkan penggunaan Alsintan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, percepatan olah tanah dan tanam secara serentak dengan sistim pinjam pakai secara
bergilir. Bantuan Alsintan ini merupakan bentuk komitmen 100 hari kerja Bupati Ende,Yosef Badeoda dalam memperkuat ketahanan pangan yang seleras dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkan Plt.Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende, Gadir Dean yang berhasil ditemui media ini pekan lalu dipelataran gedung DPRD Ende
di jalan Eltari.

Alsintan yang merupakan bantuan dari Kemetrian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI ) ini kata Gadir merupakan hasil kunjungan Bupati terpilih ,Yosef Badeoda, Pj. Bupati, Agustnus Ngasu dan juga dirinya ke Kementan RI beberapa waktu lalu.

Demikian apresiasi yang disampaikan Ketua Komisi III DPRD NTT, Yohanes De Rosari dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bank NTT di ruang Komisi pada Selasa, 11 Maret 2025.

“Keberhasilan KUB bank NTT dengan Bank Jatim kita apresiasi, juga karena berhasil tingkatkan laba hingga 50 persen di tahun kemarin (2024),” ujarnya.

Disampaikan Yohanes, Komisi III DPRD NTT juga mendorong Bank NTT untuk mengaktifkan kembali operasional Cabang Surabaya guna memperlancar kegiatan perkreditan serta layanan simpan pinjam.

“Kita mendorong Bank NTT untuk aktifkan kembali operasional cabang Surabaya agar memperlancar kegiatan perkreditan serta layanan simpan pinjam,” ungkapnya.

Ditegaskan Yohanes, kerja sama dengan Bank Jatim harus di optimalkan agar aktivitas perbankan berjalan dengan lebih baik.

“Kerja sama yang baik akan berdampak positif bagi pembangunan daerah melalui peran Bank NTT,” ujar Yohanes De Rosari.

Komisi III juga mendorong kolaborasi antara Bank NTT dengan pemerintah daerah di 22 kabupaten/kota untuk memenuhi Modal Inti Minimum (MIM), yang saat ini masih mengalami kekurangan sebesar Rp 595 miliar.

Penyertaan modal dari Bank Jatim diperkirakan mencapai Rp 100 miliar sesuai perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.
Sebagai induk dalam KUB, Bank Jatim memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan operasional Bank NTT.